Hervan Dewantara, kuasa hukum terdakwa Irvian Bobby menyebut kliennya berada dalam posisi serba salah karena hanya menjalankan sistem yang sudah lama terbentuk.

Kuasa hukum Irvian Bobby mengungkapkan, praktik pungutan nonteknis yang kini menjadi perkara disebut sudah berlangsung sejak 2012 dan berkembang menjadi “budaya” di lingkungan tersebut.

“Kalau dilakukan salah, tidak dilakukan juga salah di mata pimpinan,” ujar Hervan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, Irvian Bobby dan terdakwa lain di level bawah tidak pernah menentukan besaran pungutan. Menurutnya, pihak penyedia jasa (PJK3) bahkan sudah mengetahui nominal yang harus dibayarkan.

“Biasanya mereka langsung tanya, ini ditransfer ke mana, karena sudah tahu angkanya,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut kliennya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan praktik tersebut.

Kondisi ini membuat terdakwa berada dalam tekanan sistem yang sudah mengakar.

“Ini sudah lama dan meluas, bukan hanya di satu bidang. Jadi seolah-olah menjadi hal yang biasa,” ujarnya.

Kuasa hukum juga menggambarkan kondisi tersebut seperti berada di lingkungan yang kotor, di mana perilaku menyimpang dianggap wajar karena terjadi secara terus-menerus.

“Kalau lingkungan bersih, orang pasti sungkan. Tapi kalau sudah kotor semua, jadi terbiasa,” jelasnya.

Menurut dia, jika terdakwa menolak mengikuti praktik tersebut, justru berpotensi dianggap tidak sejalan dengan pimpinan.

“Kalau pimpinan melarang, pasti diikuti. Tapi kalau tidak, tidak mungkin level bawah berani menentang,” katanya.

Atas dasar itu, pihaknya meminta majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini tidak bisa dilihat semata dari individu terdakwa, melainkan sebagai bagian dari sistem yang telah lama terbentuk.

Sidang kasus ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Fakta-fakta persidangan berikutnya akan menjadi penentu dalam mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. []

Kuasa hukum terdakwa Irvian Bobby, Hervan Dewantara, menyatakan kliennya berada dalam posisi dilematis karena hanya menjalankan pola yang sudah lama terbentuk di lingkungan kerja.

“Kalau dilakukan salah, tidak dilakukan juga salah di mata pimpinan,” kata Hervan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/4/2026) kemarin.

Menurut dia, praktik tersebut sudah berlangsung sejak sekitar 2012 dan berkembang menjadi semacam “kebiasaan” yang sulit dihindari, khususnya bagi pegawai di level bawah.

Hervan menegaskan, para terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran pungutan. Bahkan, pihak penyedia jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3) disebut telah memahami nominal yang harus dibayarkan.

“Biasanya mereka sudah tahu. Tinggal tanya, ditransfer ke mana,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kliennya tidak memiliki posisi untuk menghentikan praktik tersebut. Dalam sistem yang sudah mengakar, penolakan justru berisiko dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap pimpinan.

“Kalau pimpinan melarang, tentu diikuti. Tapi kalau tidak, pegawai level bawah tidak mungkin berani menentang,” katanya.

Lebih jauh, Hervan menggambarkan situasi tersebut seperti lingkungan yang telah terbiasa dengan penyimpangan, sehingga perilaku yang seharusnya salah menjadi dianggap wajar.

“Kalau lingkungannya bersih, orang akan sungkan. Tapi kalau sudah terbiasa, itu dianggap biasa,” ucapnya.

Atas dasar itu, pihaknya meminta majelis hakim tidak melihat perkara ini semata sebagai kesalahan individu, melainkan sebagai bagian dari sistem yang telah lama berlangsung dan melibatkan banyak pihak.

Sidang akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan berikutnya. Fakta-fakta lanjutan di persidangan dinilai akan menjadi kunci untuk mengurai peran masing-masing pihak dalam perkara ini. [SF]