Ia tercatat sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekaligus Staf Khusus Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.

Ishfah diketahui menjadi anggota Dewan Pengawas BPKH sejak 17 Oktober 2022 hingga Oktober 2024.

Fakta mengenai rangkap jabatan tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Dalam sidang tersebut, Kepala BPKH Fadlul Imansyah dan Deputi Keuangan BPKH Irwanto hadir sebagai saksi.

Fadlul mengatakan, berdasarkan pengetahuannya, Ishfah sudah menjadi staf khusus Menteri Agama sebelum masuk ke jajaran Dewan Pengawas BPKH.

“Seingat saya sudah menjadi stafsus menteri, baru masuk BPKH. SK BPKH-nya untuk dewan pengawas memang ada nama beliau. Sejak 17 Oktober 2022 sampai Oktober 2024,” kata Fadlul di hadapan majelis hakim.

Jaksa kemudian memastikan apakah Ishfah tetap menjalankan tugas sebagai staf khusus Menteri Agama ketika menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas BPKH.

“Iya (rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas BPKH sekaligus stafsus Menag),” jawab Fadlul.

Fadlul menjelaskan, Dewan Pengawas BPKH beranggotakan tujuh orang. Lima di antaranya berasal dari unsur masyarakat, sedangkan dua lainnya merupakan perwakilan pemerintah, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan.

Dalam susunan tersebut, Ishfah merupakan perwakilan Kementerian Agama. Adapun Kementerian Keuangan diwakili Firmansyah N Nazaroedin.