JAKARTA, Eranasional.com – Terkait penanganan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur dengan tersangka Ismail Bolong Cs. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah memberikan tanggapannya.

Herdiansyah menilai polisi seharusnya  juga menyelidiki masalah dugaan suap maupun tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Aktivis yang juga merupakan inisiator Aksi Kamisan Kaltim ini mengungkapkan bahwa Polisi semestinya tidak berfokus pada perizinan tambang ilegal saja. Dalam menyelidiki suap dan gratifikasi, menurutnya, akan bisa membongkar adanya keterlibatan Polri dalam bisnis tambang ilegal ini.

“Kalau soal teknis penyelidikan, penerapan pasal pencucian uang memang bisa jadi pertimbangan. Tapi jauh lebih penting mengejar dugaan korupsinya, dalam hal ini dugaan suap dan gratifikasinya. Delik korupsi ini yang bisa membongkar keterlibatan aparat kepolisian terutama petinggi polri yang diduga menikmati hasil kejahatan bisnis tambang ilegal,” kata Herdiansyah lewat pesan tertulis Senin 26 Desember 2022.

Sejak awal sudah curiga kasus ini akan dilokalisir

Herdiansyah sedari awal sudah mencurigai bahwa penanganan kasus tambang ilegal ini janggal. Kecurigaan itu muncul setelah ada upaya Polri untuk melokalisir kasus Ismail Bolong hanya kepada kejahatan tambang ilegal saja. Sementara dugaan suap dan pencucian uangnya seolah diendapkan.

“Padahal kalau merujuk video pengakuan Ismail Bolong dan surat hasil penyelidikan Divisi Propam tertanggal 7 april 2022 itu, mestinya nama-nama petinggi Polri yang disebutkan juga mesti diperiksa,” ujarnya.

Disampaikan oleh Herdiansyah bahwa kejanggalan ini justru dapat menimbulkan rasa penasaran publik. Terlebih tidak adanya nama anggota Polri yang menjadi terseret dalam kasus ini.

“Ini kejanggalan yang membuat publik heran. Jangan sampai kasus ini hanya mentok di Ismail Bolong tanpa menyasar aparat kepolisian yang diduga kuat terlibat dalam bisnis haram ini. Jadi seharusnya tidak hanya menyeret Ismail Bolong sebagai pelaku di lapangan, tapi juga mesti menyasar mereka-mereka yang menikmati hasilnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan telah mengembalikan berkas perkara penanganan kasus tambang ilegal Ismail Bolong cs ke polisi. Kejaksaan Agung menyatakan masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh penyidik.

Selanjutnya, kontruksi perkara kasus Ismail Bolong versi polisi

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ismail Bolong dan dua orang lainnya sebagai tersangka pada kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dua tersangka itu adalah Budi alias BP, dan Rintho alias RP.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Nurul Azizah mengatakan Ismail dalam kasus ini berperan sebagai pengatur kegiatan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Selain itu, Ismail merupakan Komisaris dari PT Energindo Mitra Pratama (PT EMP).

Ismail diduga mengatur kegiatan penambangan ilegal di terminal khusus PT Makaramma Timur Energi (MTE) dan di lokasi penyimpanan batu bara hasil penambangan yang termasuk PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT Santan Batubara.

“IB (Ismail Bolong) berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP2B perusahaan lain,” kata Nurul lewat pesan video yang dibagikan, Kamis 8 Desember 2022.

Untuk tersangka Budi alias BP, menurut Nurul, berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin. Untuk Rinto alias RP bertugas sebagai direktur PT Energindo Mitra Pratama.

“BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal. RP sebagai kuasa direktur PT EMP berperan mengatur operasional batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP,” kata Nurul.

Nurul mengungkapkan bahwa mereka bertiga dikenakan Pasal 158 dan 161 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara. “Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar serta pasal 55 ayat 1 KUHP,” ujarnya.

 Selanjutnya, kasus Ismail Bolong bongkar praktek beking tambang ilegal oleh aparat

Dugaan adanya perlindungan dari aparat terhadap aktivitas tambang ilegal mencuat sejak awal November lalu. Saat itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengadakan diskusi bertajuk ‘Persekongkolan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang.’

Dalam diskusi itulah pertama kalinya video pengakuan Ismail Bolong diputar. Akan tetapi pemutaran video itu sempat mengalami pembajakan dari pihak yang tak diketahui.

Dalam video yang kemudian viral di dunia maya itu, Ismail mengakui memberikan uang bernilai miliaran rupiah kepada sejumlah petinggi Polri. Diantaranya adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Belakangan, Ismail Bolong membantah keterangan dalam video itu. Dia menyatakan video itu dibuat saat dirinya diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Dia mengaku dipaksa membaca teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh seorang perwira.

Dokumen LHP Divpropam sebut aliran dana ke perwira Polri

Tak lama setelah video itu viral, muncul dua dokumen laporan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Dua dokumen itu ditandatangani oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo. Keduanya kini menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dalam laporan tersebut, Sambo cs menyebut telah menemukan bukti yang kuat terkait adanya pembiaran aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh Ismail Bolong. Sambo juga memperinci aliran dana kepada sejumlah perwira tersebut.

Hendra Kurniawan membantah adanya tekanan dalam pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Melalui pengacaranya, Henry Yosodiningrat, dia menyatakan video itu dibuat untuk menguatkan tudingan adanya keterlibatan sejumlah perwira dan anggota Polri lainnya.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto pun membantah menerima aliran dana Ismail Bolong seperti tertuang dalam dokumen yang ditandatangani Sambo dan Hendra. Dia justru balik menuding Sambo dan Hendra menerima uang dari Ismail karena tak langsung menangkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Bareskrim Polri tengah fokus menyelesaikan pemberkasan kasus Ismail Bolong agar bisa secepatnya dilimpahkan ke kejaksaan.

“Saat ini fokus penyidik pemberkasan kepada tiga tersangka dan fokus penyidik juga selesai pemberkasan segera juga dilimpahkan ke jaksa penuntut umum,” kata Dedi di Jakarta, Sabtu (18/12).

Penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur, yakni inisial BP selaku penambang batu bara tanpa izin atau ilegal, RP sebagai kuasa direktur PT EMP, dan IB atau Ismail Bolong selaku Komisaris PT Energindo Mitra Pratama (EMP).

Dalam perkara ini, penyidik juga sempat memeriksa Hasanah dan Rifki, yakni istri dan anak Ismail Bolong, sebagai saksi pada 1 Desember 2022.

Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 158 dan 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Penyidik juga menjerat tersangka dengan pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan.

Dalam perkara ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 36 dump truck, tiga unit telepon genggam berikut kartu SIM, tiga buah buku tabungan, dan tumpukan batu bara hasil penambangan ilegal di terminal khusus dan di lokasi TKP2B PT SB serta dua buah ekskavator dan dua bundel rekening koran. ***

ERANASIONAL.COM- Keberadaan mantan anggota polisi bernama Ismail Bolong hingga saat ini masih belum diketahui. Aparat kepolisian terus berupaya mencari keberadaan Ismail Bolong.

“Bareskrim dari Dittipidter, dan Polda Kaltim saat ini sedang terus melakukan pencarian terhadap Ismail Bolong,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jumat (2/12/2022).

Mengenai kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang diduga melibatkan Ismail Bolong ini, anggota keluarga dari Ismail Bolong telah diperiksa.

“Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap keluarga, saya kira mungkin ada progres selanjutnya,”kata Sigit.

Diketahui, Ismail Bolong sudah dua kali mangkir dari panggilan polisi terkait dugaan suap tambang ilegal itu. Apabila, Ismail Bolong masih mangkir pada panggilan selanjutnya, akan dilakukan penjemputan paksa.

Kasus Ismail Bolong semakin mencuat dianggap sebagai “perang bintang”, setelah Ferdy Sambo menyatakan pernah memeriksa Ismail Bolong dan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto.

Namun pernyataan itu dibantah oleh Komjen Agus Andrianto dan menantang Ferdy Sambo untuk membuka berita acara pemeriksaan (BAP) jika hal tersebut benar.

Kasus ini mencuat setelah video pengakuan Ismail Bolong memberikan uang koordinasi kepada Komjen Agus Andrianto.

Mantan anggota Polri itu (Ismail Bolong) juga pernah diperiksa Propam Polri, dibuktikan dengan beredarnya Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), dan terbitnya surat Kadiv Propam Polri yang ditandatangani Ferdy Sambo tanggal 7 April 2022.

JAKARTA, Eranasional.com- Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan kompak menyerang Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Agus bahkan bereaksi dengan menyerang balik mantan koleganya tersebut dan menyebut sebagai pengalihan isu.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memilih tak berkomentar terkait pernyataan 2 orang mantan buahnya itu. “Nggak ada (tanggapan),” ucapnya di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11).

Sigit mengatakan, pihaknya akan fokus pada pengusutan kasus tersebut. Rencana Direktirat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri akan memeriksa Ismail Bolong.

“Tentunya kami mulai dari Ismail bolong dulu, nanti dari sana lalu kami periksa. Karena kan kalau pidana harus ada alat buktinya,” jelasnya.

Diketahui, muncul video testimoni seorang purnawirawan Polri bernama Ismail Bolong. Pria dengan pangkat terakhir aiptu itu menyebut bahwa dirinya pernah memberikan setoran dengan nilai total Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Upeti tersebut diberikan untuk mengamankan bisnis tambang ilegalnya di Kalimantan Timur.

Namun, tak lama setelah video itu menyebar, muncul video susulan yang berisi klarifikasi dari Ismail Bolong. Dia membantah semua ucapannya di video pertama.

Dalam testimoni pertama, Ismail mengaku merupakan pengepul batu bara ilegal di Kutai Kertanegara sejak 2020 hingga 2021. Aktivitas tersebut merupakan inisiatif pribadinya.

Dia menyebutkan bahwa keuntungan dari tambang ilegalnya mencapai Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar per bulan. Menurut dia, aktivitas tersebut telah diketahui Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

ERANASIONAL.COM- Sebuah video yang memperlihatkan pengakuan seorang bernama Ismail Bolong terkait dengan aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Timur.

Ismail yang merupakan mantan Sat Intelkam Polresta Samarinda itu mengatakan aktivitasnya dibekingi oleh perwira tinggi (Pati) Polri.

Tak hanya itu, untuk melancarkan aktivitas ilegal di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, Ismail mengaku memberikan kepada jenderal bintang tiga Polri sebesar Rp6 miliar. Uang tersebut disetor sebanyak tiga kali dan diserahkan langsung ke jenderal tersebut.

Ismail Bolong mengaku terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin.

Kata Ismail, kegiatan yang dilakukan sejak Juli 2020 hingga November 2021 itu tidak dilengkapi surat izin.

Keuntungan yang Ismail dapat diperoleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar Rp5 sampai dengan Rp10 miliar setiap bulannya.

Pengakuan yang dilontarkan oleh Ismail Bolong itu membuat isu perang bintang di Polri terus menyeruak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa isu ini harus segera diredam.

“Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya,” ujar Mahfud, Minggu (6/11/2022).

Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa pengakuan tersebut juga sudah diralat oleh Ismail Bolong sendiri. Heboh Pengakuan Ismail Bolong Baut Isu Perang Bintang di Polri Menyeruak.

“Terkait video Ismail Bolong bahwa dirinya pernah menyetor uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim, maka setelah diributkan Ismail Bolong meralat dan mengklarifikasi,”kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, Ismail mengaku video itu dibuat atas tekanan Brigjen Pol. Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri.

“Katanya sih waktu membuatnya Pebruari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022,” kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan bahwa isu mafia tambang bukan hal yang baru di Indonesia. Pada Tahun 2013, yang saat itu menjabat sebagai ketua KPK mengatakan ika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas hutang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan.

Ia juga mengatakan bahwa laporan mengenai mafia tambang banyak masuk ke Kemenko Polhukam. ‘