JAKARTA, Eranasional.com – KPK telah mencegah istri, anak dan cucu mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait dugaan kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pakar hukum pidana dan TPPU Yenti Ganarsih mengatakan keluarga memang pihak yang paling berpotensi menerima aliran uang hasil korupsi dan TPPU.

“Biasanya yang paling adalah keluarga dekat. Tapi semuanya kembali lagi apakah ada bukti-buktinya. Kita tunggu saja profesionalisme dan integritas KPK,” kata Yenti, Minggu (8/10).

Menurut dia, apakah ada aliran TPPU kekeluarga SYL, dapat bisa dari kapan korupsi itu dilakukan dan aliran uangnya ke mana saja. Yenti menegaskan, penerima aliran uang TPPU bisa dijerat hukuman 5 tahun penjara.

“Yang mengalirkan dan yang menerima aliran hasil korupsi sama-sama pelaku TPPU. Ini penting harus diketahui. Pada akhirnya kalau ada bukti dan terbukti secara sah dan meyakinkan, akan dirampas dan diserahkan kepada negara,” tuturnya.

“Yang mengalirkan hukumannya maksimal 20 tahun penjara, dan yang menerima 5 tahun,” sambung Yenti.

Pelaku yang menerima TPPU biasanya diindikasikan dengan menerima sesuatu jumlah yang besar seperti mobil mewah atau bangunan mewah. Menurut dia, istri atau anak pelaku korupsi pasti tahu berapa pendapatan kepala keluarga.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK melakukan pencegahan terhadap sembilan orang agar tidak dapat berpergian ke luar negeri, tiga di antaranya istri, anak, dan cucu mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pencegahan dilakukan setelah dilakukan serangkaian penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi di Kementan.

Katanya, Hasil penggeledahan ditemukan sejumlah dokumen yang terkait kasus tersebut.

“Seluruh data dan informasi yang sudah kami miliki, termasuk dokumen hasil penggeledahan pasti didalami lebih lanjut,” kata Ali Fikri, Sabtu (7/10/2023).

Dari dokumen tersebut, lanjut Ali, penyidik KPK mendalami adanya keterlibatan pihak lain yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi di Kementan.

“Termasuk siapa berbuat apa dan dengan siapa. Dengan begitu seluruh unsur pasal yang ditetapkan terpenuhi,” jelasnya.

Ali menjelaskan, sembilan orang yang dicekal itu terdiri dari tersangka dan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan korupsi di Kementan.