ERANASIONAL.COM- Wacana penundaan pemilu 2024 yang sempat mereda kembali digulir. Kali ini, tokoh yang menggulirkan wacana itu tidak main-main. Dia adalah Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Salah satu yang menjadi alasan sehingga menggulirkan kembali wacana penundaan pemilu 2024, adalah alasan ketidakpastian sosial.

Selain itu, hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) -Maruf Amin, mengalami peningkatan seperti terekam dalam temuan Poltracking Indonesia November 2022.

seperti diketahui, sebanyak 73,2 persen responden survei Poltracking merasa puas terhadap kinerja pemerintah era Jokowi-Maruf Amin. “Apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin semua?” kata Bamsoet.

Merespons hal itu, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berkomentar keras atas wacana wacana penundaan Pemilu 2024 seperti yang digulirkan politikus Golkar itu.

Kang TB sapaan Hasanuddin meminta semua pihak menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024, sebab aksi tersebut inkonstitusional. “Inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat,” kata Kang TB, Jumat (9/12).

Mantan Sesmilpres itu menyampaikan penundaan Pemilu 2024 bertentangan dengan Pasal 22E Ayat 1 UUD RI 1945.

Adapun, aturan itu berbunyi, ‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’.

Politikus PDI Perjuangan itu juga beranggapan wacana penundaan pesta demokrasi yang digulirkan Bamsoet bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mantan perwira TNI berpangkat Mayjen itu berharap ke depan semua pihak tidak terus memainkan isu penundaan Pemilu 2024 yang jelas bertentangan dengan konstitusi.

Eranasional.com – Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam menganggap, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan melakukan manipulasi informasi dengan mengklaim 110 juta warga setuju dengan wacana penundaan Pemilu.

“Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas itu adalah manipulasi informasi. Data 110 juta itu jelas, tidak merepresentasikan apapun karena tidak ada konfirmasi data yang mana,” kata pakar ilmu politik ini dalam diskusi Total Politik di kutip dari Tempo.co. Senin (14/3/2022).

Menurut Ahmad, klaim Luhut tersebut mempertegas sistematisnya isu penundaan Pemilu 2024 ini sengaja digulirkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan pemerintah. Padahal, ditegaskannya, tidak ada satu survei pun yang menyebutkan penundaan Pemilu 2024 disuarakan rakyat.

“Konteksnya begini, kalau kita cek lebih detail perkembangan terakhir, ini kan dilakukan secara sistematis, mulai dari suara menteri, kemudian sekarang Ketum Parpol, sekarang ormas (NU). Ini tiga elemen yang sangat luar biasa,” ucapnya.

Ahmad menduga isu tersebut terus digulirkan orang-orang yang berada di lingkaran pemerintah semata untuk memuluskan proyek pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, kata Umam, statemen Luhut soal big data ini serupa klaimnya tentang investasi Softbank terhadap IKN.

Ahmad melanjutkan, Softbank adalah pihak yang selama ini diklaim luhut akan memberikan investasi sekitar US$100 miliar atau Rp1.400 triliun untuk proyek IKN. Namun, kemudian, klaim rencana investasi itu dicabut sendiri karena Softbank telah menyatakan mundur.

“Kalau kemudian ini dicerna lebih detail maka sebenarnya yang diperjuangkan oleh operasi politik ini kepentingan korporasi, kalkulasi bisnis politik, perselingkuhan politik dan kekuasaan yang memang sengaja dilakukan,” tegas dia.

Penggunaan isu ini untuk kepentingan IKN, menurut Ahmad, akibat cara pandang pemerintah yang menganggap bisnis atau investasi itu membutuhkan kepastian. Lalu, kepastian itu diterjemahkan mereka sebagai penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Dia menegaskan, saat wacana penundaan Pemilu 2024 yang sebelumnya disebut-sebut atas restu presiden tidak mendapatkan dukungan politik dan tidak mendapatkan justifikasi dari suara masyarakat yang terlihat dari survei, maka mereka menggunakan narasi big data. (NA/IP)