Menurut Efriza, keputusan untuk mengganti atau bahkan sekadar menggeser posisi menteri membutuhkan kalkulasi yang sangat matang. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan politik yang saling terkait, termasuk dukungan dari partai politik, hubungan personal, serta stabilitas pemerintahan secara keseluruhan. Ia menilai bahwa reshuffle bukan hanya soal siapa yang berkinerja buruk, tetapi juga siapa yang memiliki posisi strategis dalam peta kekuasaan.

Dalam analisisnya, Efriza bahkan meragukan keberanian Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle terhadap sejumlah nama besar di kabinet. Ia menilai bahwa langkah tersebut berisiko menimbulkan dampak politik yang tidak kecil, terutama jika menyentuh tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kuat di partai maupun pemerintahan.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Efriza menyebut bahwa posisi Bahlil saat ini berada dalam tekanan yang cukup besar. Selain menghadapi tantangan dalam mengelola sektor energi, ia juga dinilai berada dalam posisi dilematis terkait loyalitas politik.

Bahlil disebut berada di antara dua kutub kekuatan, yakni Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, perannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar juga menambah kompleksitas posisi politiknya. Kondisi ini membuat setiap langkah yang diambil oleh Bahlil menjadi sorotan, baik dari sisi kebijakan maupun komunikasi politik.

]]> https://eranasional.com/100703/analis-ungkap-peta-risiko-reshuffle-sejumlah-menteri-masuk-radar-evaluasi/feed 0 Aditya https://eranasional.com/32715/menhan-prabowo-hingga-sri-mulyani https://eranasional.com/32715/menhan-prabowo-hingga-sri-mulyani#respond Fri, 06 Jan 2023 19:30:11 +0000 https://eranasional.com/32715/menhan-prabowo-hingga-sri-mulyani

JAKARTA, Eranasional.com – Menhan Prabowo Subianto dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, Jakarta ditengah isu reshuffle yang berhembus.

Hal itu pun dibenarkan Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, meski dirinya tidak merinci isi pertemuan keduanya.

“Masalah rutin pemerintahan,” kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini, pada Jumat, 6 Januari 2022.

Sri Mulyani juga dipanggil

Tak hanya Menhan Prabowo, Jokowi hari ini juga memanggil menteri lainnya. Di luar pertemuan dengan Prabowo, Jokowi juga memanggil pembantunya yang lain seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej.

Di sisi lain, Prabowo datang ke Istana di tengah berhembusnya isu reshuffle atau kocok ulang Kabinet Indonesia Maju. Kemarin, Jokowi menyebut reshuffle akan dilakukan besok, tanpa menyebutkan tanggal pastinya.

“Besok. Ya besok, bisa Jumat bisa Senin bisa Selasa bisa Rabu,” kata Jokowi sambil tertawa kecil, saat mengunjungi Blok Rokan di Dumai, Riau, Kamis, 5 Januari 2022.

Tiga hari sebelumnya, Jokowi juga tidak membantah ihwal isu reshuffle ini. “Tunggu saja, ditunggu saja,” kata Jokowi saat ditanya kemungkinan adanya reshuffle pada tahun ini mengunjungi Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 2 Januari 2023.

Ketika ditanya apakah reshuffle akan berasal dari Menteri NasDem, Jokowi kembali memberikan jawaban yang sama. “Ditunggu saja,” kata dia. **

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menantang PDI Perjuangan (PDIP) agar adu prestasi menteri. Hal itu merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta dua menteri dari Partai NasDem dievaluasi di tengah isu reshuffle.

“Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara,” kata Irma dalam keterangannya belum lama ini.

Ia juga menantang PDIP agar mengaudit penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi.

“Yang kedua nggak usah jauh jauh, bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi,” ujar Irma.

Irma juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo adalah pihak mendesak untuk melancarkan impor beras karena cadangan beras nasional kurang.

Ia menilai pernyataan itu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena permintaan datang dari Bulog dan Kemendag dan justru Mentan membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.

“Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, import beras itu maunya Bulog dan Kemendag, kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani! Jadi jangan asbun deh,” ungkap Irma.

Lebih lanjut, Irma meyakini apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle bukan karena faktor politis.

“Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi,” imbuhnya.

Pernyataan Sekjen PDIP

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta partai politik (Parpol) yang mencalonkan sosok antitesis Jokowi agar menarik diri dari koalisi pemerintahan.

Awalnya, Hasto menyebut reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Dia lalu membicarakan konteks sosial dan politik saat ini.

“Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata,” kata Hasto saat konferensi pers secara daring bertajuk ‘Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023’, Jumat (30/12/2022)

Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi.

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.

“Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut,” ungkapnya.

3 Menteri dari Nasdem

Saat ini ada tiga menteri dari Nasdem di kabinet pemerintahan Jokowi. Yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Jhonny Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar.

Sementara menteri PDIP ada empat yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (PAN-RB) Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmavati.

PDI-P hanya meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem itu Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

“Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Namun demikian, Djarot mengatakan keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Merespons usulan itu, Jokowi tak bicara banyak. Dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.

“Clue-nya, ya udah” kata Jokowi sambil berjalan meninggalkan wartawan usai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022). **