Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasarraya Kuta, Bali.

Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D.03/2026 tertanggal 17 September 2026.

OJK menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

BPR Pasarraya Kuta berlokasi di Jalan Raya Tuban Nomor 62, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Sebelum izin usahanya dicabut, BPR Pasarraya Kuta telah berada dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) sejak 4 September 2025.

Status tersebut ditetapkan setelah rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR berada di bawah ketentuan 12 persen.

Dalam masa penyehatan, manajemen BPR Pasarraya Kuta menyusun rencana untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Namun, upaya tersebut tidak berjalan sepenuhnya sesuai rencana.

OJK menyatakan langkah penyehatan yang dilakukan selama masa BDP belum memberikan hasil signifikan terhadap persoalan permodalan dan likuiditas bank.

Kondisi tersebut kemudian membuat OJK menetapkan BPR Pasarraya Kuta sebagai BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 2 September 2026.

Sebelumnya, pengurus dan pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi bank, khususnya dari sisi permodalan dan likuiditas. Namun, upaya tersebut tidak berhasil dilakukan.