Hal ini diungkapkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, perusahaan itu nantinya akan dipimpin oleh Bendahara Umum Gudfan Arif.

Sebagai informasi, Gudfan merupakan putra dari seorang pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, KH Abdul Ghofur.

Gudfan selama ini dikenal aktif sebagai kader maupun pengurus Nahdlatul Ulama. Ia juga dikenal sebagai pengusaha di beberapa perusahaan.

Berdasarkan situs resmi NU, Gudfan beberapa kali menempati posisi sebagai bendahara. Pada periode 2012-2017 , ia menjabat Bendahara Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa. Gudfan juga pernah menjabat sebagai Bendahara Rabithah Ma’ahid Islamiyah PWNU Jawa Timur pada periode 2013-2018.

Gudfan pada 31 Januari 2022 dikukuhkan sebagai bendahara PBNU. Kemudian pada Agustus 2022, ia didapuk menjadi Pelaksana tugas Bendahara Umum PBNU menggantikan Mardani H Maming yang menjadi tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantaan Korupsi atau KPK.

Gudfan diketahui memiliki beberapa usaha di bidang pertambangan batubara, minyak dan gas, petrokimia, serta di bidang informasi dan teknologi.

Adapun Yahya Cholil mengatakan Gudfan dipercaya bisa memberikan ruang yang memadai dalam bentuk jaringan bisnis usaha di pertambangan.

Menurut Ketua Umum PBNU itu pihaknya sampai saat ini belum mengetahui lokasi tambang yang akan mereka kelola.

“Nanti akan kami tawar, ya kan ini soal tawar menawar juga,” ujar Yahya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memberikan izin wilayah usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada ormas keagamaan, salah satunya adalah NU.

Yahya mengaku berterima kasih atas langkah perluasan pemberian izin tambang ormas keagamaan.

“Kami melihat sebagai peluang, ya segera kami tangkap. Wong butuh, mau bagaimana lagi,” kata dia di Kantor PBNU, Jakarta pada 6 Juni 2024.

Gus Yahya menduga perhatian pemerintah kepada NU begitu besar. “Mungkin ya, ini husnudzon kami, yang paling dipikirkan mungkin memang NU, mungkin ya, mungkin ini, karena NU punya umat yang begitu besar,” ucapnya.

Kata dia, pemberian konsesi tambang bagi ormas keagamaan itu, banyak mudaratnya daripada maslahat.

”Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil dan Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya,”kata Din, Rabu 5 Juni 2024 dikutip dari laman muhammadiyah.or.id.

“Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa, bukan bagian dari masalah,”tegasnya.

Din menilai pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan itu juga berpotensi menjadi sumber korupsi.

”Wewenang pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan) sebagai sumber korupsi,” kata Din yang juga menjabat Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta itu.

Dia husnuzon (berbaik sangka) pemberian konsesi tambang untuk Ormas Keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka.

”Namun hal demikian sangat terlambat, dan motifnya terkesan untuk mengambil hati. Maka, suuzon (berburuk sangka) tak terhindarkan,” jelasnya.

Dia bercerita, sewaktu menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi, dia mempersyaratkan agar Presiden Joko Widodo menanggulangi ketakadilan ekonomi antara kelompok segelintiran yang menguasai aset nasional di atas 60 persen dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.

Bagus P selaku General Manager Operational PT SDP menyebut, pihaknya selama ini telah banyak bersabar terhadap tindakan PT KBPC yang selalu mengerahkan massa untuk menghalangi proses masuknya alat berat milik PT SDP ke lokasi pertambangan.

“Selama ini pihak KPBC diduga menggalang dan memprovokasi massa dengan mengatasnamakan warga untuk melakukan pengadangan dan menghalangi kegiatan investasi pertambangan kami,” ujar Bagus melalui pesan tertulisnya kepada media, Senin (25/3/2024).

Menurut Bagus, klaim PT KBPC terkait kepemilikan izin pertambangan di lokasi Konsesi IUP-OP PT Marga Bara Tambang (PT MBT) di Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo, Jambi adalah hal yang tak memiliki dasar.

“justru izin usaha pertambangan PT KBPC tidak ada di sistem Minerba One Map Indonesia. Lalu bagaimana mereka bisa mengklaim 80 persen lahan yang akan kami tambang adalah milik KBPC? ini jelas klaim tidak berdasar,” ungkap Bagus.

Terkait perizinan, Bagus mengaku pihaknya selalu terbuka jika diminta adu data dan dokumen.

Justru, kata Bagus, dalam beberapa kesempatan mediasi, pihak KBPC tak pernah menunjukkan dokumen atas lahan pertambangan yang mereka kuasai.

Bagus memastikan, klaim sepihak dari PT KBPC itu hanya merupakan alibi agar mereka bisa menggangu aktivitas penambangan PT SDP dengan modus menggalang massa menghalangi proses masuknya alat berat.

“Apa yang mereka lakukan itu sama saja mengganggu iklim investasi di Bungo. Ujungnya negara juga yang dirugikan karena kehilangan potensi pendapatan dari pajak,” ucap dia.

Sementara itu, terkait perizinan, Bagus menegaskan bahwa PT KBPC selama ini tidak menunjukkan sikap kooperatif, termasuk menunjukkan data-data kepemilikan izin kepemilikan lahan maupun izin usaha pertambangan.

“Kalau ngomongin izin resmi, kita sudah lakukan mediasi bersama Bupati (Bungo), Kapolres dan Dandim. Di situ kami datang, ada tim legal, juga manajemen. Kami bawa semua dokumen perizinannya. Sementara dari PT KBPC cuma mengutus kepala keamanan dan karyawan,” terang Bagus.

“Dan utusan dari KBPC itu tidak pernah menunjukkan dokumen apapun terkait klaim dia atas lahan lahan tambang maupun lahan jalan sepanjang 31,2 km. Jadi, apa yang mereka gemborkan selama ini hanya sebatas klaim sepihak,” Bagus menambahkan.

Bagus juga mengungkapkan alasan setiap kali ada aksi menghadang alat berat yang dilakukan massa, Pihak PT SDP memilih mundur.

“Alasan kenapa kami mundur saat dihalangi massa dari PT KBPC sejak Januari 2024 lalu karena kami menghindari tindakan anarkis, menjaga kondusifitas di Bungo dan menghormati aparat. Kami juga melakukan upaya-upaya mediasi, persuasif hingga melakukan validasi data dan dokumen dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kita tidak pernah namanya hit and run,” jelas dia.

Meski begitu, PT SDP tak tinggal diam. Bagus mengatakan saat ini pihaknya sudah membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.

“Kami sudah melaporkan pihak-pihak yang diduga terlibat menghalangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang legal sesuai Pasal 162 Undang-undang Minerba,” pungkas dia.

.