Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, mengatakan pihaknya sebelumnya telah melayangkan surat panggilan pertama kepada Febrie untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu (22/7/2026). Namun, panggilan tersebut tidak dihadiri oleh yang bersangkutan.

“Yang pertama tidak hadir. Hari ini kami kembali melayangkan panggilan kedua kepada yang bersangkutan,” ujar Rudi di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Menurut Rudi, apabila Febrie kembali mengabaikan panggilan pemeriksaan, penyidik memiliki kewenangan untuk menghadirkannya secara paksa sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Apabila yang bersangkutan kembali tidak hadir, sesuai Pasal 28 KUHAP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang dapat melakukan upaya paksa untuk menghadirkannya. Hingga saat ini, proses penanganan perkara mantan Jampidsus tetap berjalan,” tegasnya.

Diketahui, Febrie Adriansyah bersama Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penetapan status tersangka dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Selanjutnya, penanganan perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Dalam pengembangan kasus itu, Kejagung juga telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru yang berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febrie.

Sebelumnya, penyidik Polri menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk rumah Febrie di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita berbagai barang bukti berupa 74 kilogram emas serta uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura.

Nilai keseluruhan barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai Rp476 miliar.

Belakangan diketahui, rumah tersebut disebut-sebut telah digunakan oleh Don Ritto sebagai kantor operasional sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. []

Usai persidangan, Kuasa Hukum Budi menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilai tidak memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum, serta Wakil Menteri Hukum untuk menindak tegas oknum JPU yang menangani perkara tersebut.

“Saya sangat kecewa setelah mendengarkan pembacaan tanggapan JPU. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan KUHP yang baru saja disahkan dan mulai berlaku. Padahal Wakil Menteri Hukum sudah berulang kali menggaungkan penerapan KUHP baru ini,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, dalam KUHP baru telah diatur secara tegas mengenai batas waktu kewenangan penuntutan (daluwarsa).

Ia mencontohkan, apabila suatu perkara pencemaran nama baik dilaporkan terjadi pada tahun 2018 dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara, maka kewenangan penuntutan seharusnya telah gugur pada tahun 2026 karena telah melewati batas enam tahun.

“Kalau merujuk pada KUHP yang baru, perkara ini seharusnya sudah kedaluwarsa. Saya menegaskan kepada Jaksa Agung agar segera memberikan sanksi tegas kepada JPU yang menangani perkara ini,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah terkait penerapan KUHP baru yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Wakil Menteri Hukum jangan sampai memberikan harapan palsu kepada masyarakat. KUHP baru sudah diberlakukan, tapi dalam praktiknya tidak dijalankan dengan benar,” tambahnya.

Kuasa hukum Budi berharap majelis hakim dalam sidang putusan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang dapat memberikan putusan yang berkeadilan serta menerapkan ketentuan KUHP baru secara konsisten.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, kabar itu hoaks.

“Isu itu tidak benar,” Kata Harli, Senin 19 Mei 2025.

Ia kembali menekankan bahwa isu tersebut merupakan hoaks atau berita bohong.

“Hoaks isu Jaksa Agung akan diganti,” tegasnya.

Harli juga menjelaskan, Jaksa Agung masih berkantor atau bekerja seperti biasa di Gedung Utama Kejaksaan Agung.

“Masih bekerja seperti biasa,” jelasnya.

Sebelumnya, beredar isu di media sosial posisi Jaksa Agung yang saat ini yang dijabat Sanitiar Burhanuddin akan diganti. []

Sempat lama bungkam, Celine akhirnya buka suara dan mengklarifikasi semua tudingan yang diarahkan padanya. Pertama, ia membantah menjadi mualaf karena hendak menikah dengan seorang pria.

“Teman-teman, ada beberapa berita yang beredar tentang saya dan itu semua adalah fitnah. Saya mau menjelaskan satu per satu, dan saya mohon pengertiannya, setop sebarkan berita yang tidak terbukti faktanya,” kata Celine Evangelista dalam video yang diunggah ke akun TikTok-nya.

“Yang pertama tentang saya yang memeluk agama Islam katanya karena saya mau menikah dengan sahabat saya yang bernama Maruef Ashary,” imbuh Celine.

Celine menyebut, Maruef adalah sahabatnya. Ia bahkan menganggap Maruef seperti saudara sendiri.

Untuk mengatasi hal itu, Presiden Prabowo kemudian memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 13 Januari 2025.

“Pertemuan tersebut difokuskan pada isu pemberantasan korupsi serta penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional,” isi siaran pers Sekertariat Presiden.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan.

Presiden menilai bahwa perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut.

Prabowo Subianto turut menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Rapat terbatas antara Presiden, Jaksa Agung, jajaran jaksa agung muda berlangsung selama kurang lebih 2 jam.

Dalam rapat itu, ada juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, jajaran jaksa agung muda yang mengikuti rapat di Istana Merdeka, yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Mayjen TNI Mokhamad Ali Ridho, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah. []

“Kemudian, jujur aja, ada pegawai yang ikut (main judi online) dan hanya iseng-iseng aja. (Jumlahnya) di bawah lima ribuan begitu,” kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (13/11/2024).

Burhanuddin menjelaskan, para jaksa nakal itu pun telah diserahkan penanganannya ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

“Dan kami sudah menyerahkan nama-nama itu ke bidang pengawasan untuk tindak lanjuti,” ungkapnya.

Jawaban ini awalnya dipicu pertanyaan dari Anggota Komisi III Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Ia mempertanyakan soal kemungkinan pejabat Kejaksaan ada yang terlibat dalam suap judi online.

Ia juga memberikan peringatan tegas agar tidak melakukan politik praktis di lingkup kejaksaan.

Perintah itu disampaikan Jaksa Agung dalam amanatnya pada acara peringatan Hari Bakti Adhyaksa ke-64 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

“Saya ingin mengingatkan tanggal 27 November nanti perhelatan Pilkada serentak akan dilaksanakan. Sehingga diperlukan persiapan, peranan dari jajaran kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu),” kata ST Burhanuddin dalam amanatnya.

Dia juga mewanti-wanti insan Korps Adhyaksa terkait netralitas dalam gelaran Pilkada serentak nanti.
Lebih lanjut, Burhanuddin juga menegaskan akan menindak jaksa yang melenceng dari perintahnya.

“Yang paling saya soroti adalah berkaitan netralisasi, netralitas jajaran kejaksaan. Saya tegaskan, tidak ada ruang politik praktis bagi kita,” ucap dia.

Adapun dalam pelaksanaan Hari Bakti Adhyaksa ke-64 kali ini mengusung tema ‘Akselerasi Kejaksaan untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas’.

Keduanya dipanggil terkait dugaan anggota Densus 88 menguntit Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Ardiansyah.

Hal itu diutarakan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto. Kata dia, pemanggilan Kapolri dan Jaksa Agung ini untuk meminta penjelasan guna mencegah opini yang berkembang luas di masyarakat.

Bahkan, sudah ada pihak yang menilai bahwa ada tekanan ke Kejagung yang saat ini sedang menangani kasus-kasus besar, seperti kasus korupsi timah senilai Rp 271 triliun.

“Kalau aku berpendapat hari ini kan tentu saya juga pakai opini toh, persepsi toh, itu keliru. Nanti bisa salah malah memperburuk situasi. Jadi seperti dulu saja, kita perjelas nanti dalam rapat di Komisi III,” ujar Bambang, dikutip dari Kompas TV, Selasa 28 Mei 2024.

Bambang menambahkan Komisi III DPR RI telah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja, termasuk menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri dan Jaksa Agung selaku mitra kerja.

Namun, Komisi III DPR RI saat ini lebih mengutamakan penyelesaian anggaran dan rapat konsultasi pimpinan.

Untuk peristiwa anggota Densus membuntuti Jampidsus akan diberikan waktu tersendiri, seperti saat Komisi III DPR RI memanggil Kapolri Listyo untuk meminta penjelasan soal kasus kematian Brigari Yosua Hutabarat.

“Jadi nanti resmi seperti dulu diundang,” ujar Bambang.

Kapolri menyebut tidak terjadi masalah apa pun antara Polri dan Kejaksaan Agung.

“Kan dengan Pak Jaksa Agung, kan, sudah sama-sama. Enggak ada masalah,” ucap Listyo di Istora Senayan, Senin (27/5/2024) malam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo perihal isu penguntitan oleh personel Detasemen Khusus 88 Polri terhadap Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Febrie Adriansyah.

Jokowi juga enggan berkomentar lebih jauh mengenai isu itu. Ia meminta agar awak media menanyakan secara langsung soal apa yang sesungguhnya terjadi antara kedua institusi penegak hukum tersebut.

Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah diduga dibuntuti oleh dua anggota Densus 88 di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024.

Aksi anggota Densus 88 tersebut diketahui oleh Polisi Militer yang telah ditugaskan mengawal Febrie semenjak Kejagung mengusut kasus korupsi timah senilai Rp 271 triliun.

Burhanuddin mengatakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali merupakan etalase penegakan hukum nasional. Bali sebagai episentrum wisata dan wajah Indonesia di mancanegara, membutuhkan paradigma penegakan hukum yang preventif dan humanis, namun tetap tegas memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan guna terwujudnya rasa aman dan damai.

“Saya berpesan agar para pejabat yang baru dapat mencermati kebutuhan penegakan hukum dengan masing-masing karakter kewilayahannya,” kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Februari 2024.

Jaksa Agung mengingatkan jajarannya untuk memperkuat kepemimpinan dan aspek manajerial. Lalu, melengkapi kemampuan komunikasi yang baik secara horizontal maupun vertikal.

Pada proses persidangan kasus kejahatan eksploitasi sumber daya alam, terbongkarlah desas-desus mengenai hubungan Celine Evangelista yang akrab dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Akhirnya, Kejagung berhasil mengungkap kenyataan mengenai hubungan istimewa yang dimiliki Celine Evangelista. Celine Evangelista tampaknya memiliki ikatan akrab dengan keluarga Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Sahabat Burhanuddin, yakni istri Burhanuddin, Sruningwati Burhanuddin telah merasa Celine seolah-olah menjadi puteri mereka.

“Artis Celine Evangelista memiliki kedekatan secara kekeluargaan dengan keluarga istri dari Jaksa Agung yakni Sruningwati Burhanuddin dan anak perempuannya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana kepada wartawan, Jumat 3 November 2023.

Sruningwati kerap mengajak Celine untuk menjadi tuan rumah acara resmi di wilayah tersebut karena adanya ikatan keluarga yang dekat.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung menerima 641 pengaduan terkait mafia tanah yang dilayangkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia melalui sarana aduan khusus (hotline) selama periode Januari hingga 5 Desember 2022.

“Jumlah pengaduan terkait mafia tanah ini bukan jumlah yang sedikit,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dilansir ANTARA, Rabu, 28 Desember.

Menindaklanjuti aduan masyarakat itu, Burhanuddin menginstruksi kepada anggota Satgas Mafia Tanah Kejaksaan yang ada di Bidang Intelijen untuk bekerja secara maksimal dengan menyusut target yang jelas, memetakan permasalahan dan menyajikan masukan serta dampak atau manfaat dalam pemberantasan mafia tanah.

Karena, kata dia, masalah mafia tanah memiliki kompleksitas, sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan teliti dan kehati-hatian serta bebas dari intervensi pihak manapun.

Dia mengingatkan pengaduan masyarakat sebagai bukti kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan yang harus dijaga oleh seluruh insan Adhyaksa.

“Satu hal yang penting, laporan pengaduan masyarakat sedianya menitipkan kepercayaan kepada Kejaksaan dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka kepada jaksa, sehingga jangan sampai kepercayaan itu disia-siakan!” kata Burhanuddin.

Kejaksaan Agung meluncurkan hotline Pengaduan Terkait Mafia Tanah sejak pertengahan November 2021, bertujuan untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah.

Burhanuddin yang mengingatkan seluruh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan terkait kontestasi dan tahapan pesta demokrasi yang sudah di depan mata.

Bidang intelijen dituntut lebih aktif dalam pengawasan multimedia dengan menyaring berita-berita hoaks atau bohong. Karena berpotensi menimbulkan konfik yang akan mengganggu keseimbangan jalannya pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Terlebih, lanjut dia, kewenangan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 30C huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Burhanuddin juga mengingatkan tantang global yang akan dihadapi Bangsa Indonesia, seperti ancaman resesi ekonomi global, serta kondisi Indonesia yang sedang berupaya bangkit dari dampak pandemi COVID-19.

“Saya instruksikan kepada Satuan Tugas Pengamanan Investasi untuk segera melakukan koordinasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga untuk menciptakan suasana kondusif dan mendukung kemudahan berusaha dalam percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional,” kata Burhanuddin. **

Eranasional.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku pernah marah besar karena terdakwa tampil agamais saat menjalani persidangan.

Dia pun meminta jajarannya di daerah mengganti pakaian terdakwa dengan rompi.

Menurut Burhanuddin, banyak yang beranggapan koruptor adalah golongan kerah putih.

“Saya nggak tahu sekarang malah nggak pakai kerah putih lagi. Pakai kaus oblong juga bisa,” kata Burhanuddin dalam Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah pada 12 Mei 2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyebut koruptor berpakaian selayaknya ustaz.

“Jangankan kaus oblong, kayak ustaz saja bisa, kok,” ucap Burhanuddin.

Burhanuddin pun melarang jajarannya di daerah memberikan baju koko maupun peci kepada terdakwa.

“Saya marah, Mas. Saya bilang, ‘Ganti’,'” ucap Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, pemakaian hijab, baju koko, maupun peci akan merusak citra agama.

“Saya ngamuk benar. Nggak boleh begitu. Merusak image orang yang berhijab,” ujar Burhanuddin. (*)

Eranasional.com – Kejaksaan Agung masih melakukan pendalaman pada dugaan kasus korupsi minyak goreng yang terungkap pada bulan lalu. Salah satu tersangkanya adalah seorang mantan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag), yaitu Indrasari Wisnu Wardhana.

Padahal sebelumnya ketika rapat dengan DPR RI, tersangka yang membisikkan bahwa mafia minyak goreng akan ditangkap kepada Mendag Muhammad Lutfi. Hal ini pun menjadi perbincangan masyarakat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin pun mengatakan, bahwa tersangka terlalu percaya diri dan merasa dirinya tidak akan tertangkap. Apalagi jejak digital pun dapat menjadi bukti pelanggaran pidana.

“Itu lah dia terlalu pede bahwa perbuatannya tidak akan terbongkar, jejak digital tidak bisa dihapus, kami mengungkap itu dari sebuah alat komunikasi,” terang dia dalam Podcast Deddy Corbuzier dikutip jawapos.com, Kamis (12/5).

Saat ini, pihaknya masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait keterlibatan pihak lain. Namun yang pasti, mungkin saja akan ada nama besar yang menghiasi daftar tersangka.

“Terlalu pede dipikirnya nggak akan terendus. Kita akan lihat dalam penyelidikan nanti (bukan satu orang). Bisa saja orang ada full power di situ misalnya, dia yang mengizinkan, memutuskan juga, tapi kita akan lihat nanti,” imbuhnya.

Ia pun menyampaikan, tidak akan tebang pilih dalam menegakkan hukum di Indonesia. “Bisa saja kalau ada fakta, bukti mengarah kesana, kenapa tidak (ditahan). (Menteri) bisa, (jenderal) bisa, kita akan lihat fakta dan bukti,” tegas dia.

Selain itu, Burhanuddin mengakui bahwa sistem untuk pemerataan minyak goreng sudah baik, hanya saja dalam sistem pengawasannya kurang. Oleh karena itu, ada oknum yang memanfaatkan celah tersebut.

“Kegagalan sistem nggak, karena sistem sudah ada kalau 80 persen keluar, 20 persen itu untuk dalam negeri,” jelasnya.

Angka korupsinya pun masih belum bisa ditetapkan, namun menurutnya sangat besar. “Kita nggak tau, tapi pasti banyak karena kebutuhan minyak kan sangat banyak per hari. Pasti tinggi,” ucapnya.

“Kita nggak ngerti hati seorang manusia, kalau dia punya empati, tidak akan terjadi itu. Ini kebangetan diembat juga, padahal udah tau. Kita akan perhitungkan nanti didalam tuntut,” pungkas dia.

Eranasional.com – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berjanji akan menelisik pihak yang diduga terlibat dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Termasuk dugaan peran Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bila ada. “Bagi kami siapa pun, menteri pun kalau cukup bukti dan fakta akan kami lakukan,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers, Selasa, 19 April 2022.

Namun Jaksa Agung Burhanuddin meminta waktu bagi penyidik untuk mendalami kasus ini. Dia mengatakan penyidikan kasus ini baru dimulai pada 4 April 2022. Penyidik, kata dia, masih menelusuri lebih jauh siapa saja yang bertanggung jawab pada kelangkaan yang menyebabkan mahalnya minyak goreng tersebut. Dia mengatakan juga membuka kemungkinan untuk menetapkan tersangka korporasi dalam kasus rasuah ini.

Kejaksaan Agung menetapkan empat orang menjadi tersangka kasus korupsi yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Salah satu tersangka adalah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.

Menurut Burhanuddin Wisnu diduga menerbitkan izin ekspor kepada sejumlah perusahaan produsen kelapa sawit secara melawan hukum. Perbuatannya itu mengakibatkan minyak goreng langka di Indonesia dan membuat harganya mahal.

Sementara, tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT; dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT.

Burhanuddin berujar penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang itu menjadi tersangka. Sembilan belas saks telah diperiksa, beserta 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli.

Para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam penerbitan izin ekspor. Kedua, dikeluarkannya izin ekspor pada eksportir yang harusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendefinisikan harga tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri.

Tidak mendistribusikan minyak goreng ke dalam negeri sebagaimana kewajiban dalam DMO, yaitu 20 persen dari total ekspor. “Kelangkaan ini ironis sekali karena Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia,” kata Jaksa Agung.