Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa selama bulan Ramadhan, jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN menjadi 32 jam 30 menit per minggu, tidak termasuk waktu istirahat.

Jumlah tersebut lebih singkat lima jam dibandingkan hari kerja normal. Pada hari biasa di luar Ramadhan, jam kerja ASN ditetapkan sebanyak 37 jam 30 menit per minggu, juga di luar waktu istirahat. Pengurangan jam kerja ini merupakan kebijakan rutin yang diberlakukan setiap bulan puasa sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan fisik dan spiritual pegawai.

Dalam beleid itu disebutkan, “Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam satu minggu tidak termasuk jam istirahat.” Dengan pengurangan durasi kerja tersebut, pemerintah berharap ASN tetap mampu menjaga performa dan fokus kerja meski menjalankan ibadah puasa.

Selain pengurangan total jam kerja mingguan, terdapat perubahan waktu mulai bekerja. Jika pada hari biasa jam kerja instansi pemerintah dimulai pukul 07.30 waktu setempat, maka selama Ramadhan 2026 jam masuk kerja menjadi pukul 08.00 waktu setempat. Perubahan ini dimaksudkan agar ASN memiliki waktu lebih fleksibel di pagi hari, terutama setelah menjalankan sahur dan ibadah subuh.

Pengaturan waktu istirahat juga mengalami penyesuaian. Pada bulan Ramadhan, jam istirahat pada hari Jumat berlangsung selama 60 menit. Sementara itu, pada hari kerja selain Jumat, waktu istirahat ditetapkan selama 30 menit. Sebagai perbandingan, pada hari biasa di luar Ramadhan, waktu istirahat pada hari Jumat mencapai 90 menit, dan 60 menit untuk hari kerja lainnya.

Penyesuaian ini dinilai sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan operasional pemerintahan dan kondisi fisik pegawai yang sedang berpuasa. Pemerintah menekankan bahwa meskipun jam kerja lebih singkat, kualitas layanan kepada masyarakat tidak boleh menurun.

Dalam Perpres tersebut juga diatur bahwa ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan yang ditetapkan, kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian kinerja pegawai. Artinya, instansi tetap memiliki fleksibilitas apabila terdapat kebutuhan pelayanan tertentu yang mengharuskan pegawai bekerja lebih lama.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelumnya juga menegaskan bahwa pelayanan publik esensial seperti rumah sakit, keamanan, transportasi, dan layanan darurat tetap harus berjalan optimal. Penyesuaian jam kerja tidak boleh mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Di sejumlah instansi, penerapan kebijakan ini biasanya diikuti dengan pengaturan internal, seperti pembagian shift atau optimalisasi sistem pelayanan berbasis digital. Transformasi digital di lingkungan pemerintahan dinilai membantu menjaga kelancaran layanan meski durasi kerja sedikit berkurang.

Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap ASN dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk sekaligus tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Penyesuaian jam kerja selama Ramadhan dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab pelayanan publik.

Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia di sektor publik yang adaptif terhadap kebutuhan sosial dan keagamaan. Dengan perencanaan yang matang dan komitmen menjaga kinerja, pengurangan jam kerja selama bulan puasa diharapkan tidak berdampak pada efektivitas birokrasi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat luas.

Dokter Adib Khumaidi menyebut ada beberapa pemicu yang melatarbelakangi tingkat stres para calon dokter spesialis. Salah satunya jam kerja yang masih acak-acakan dan belum teratur secara ideal.

“Sehingga menurunkan daya tahan tubuh, dan keselamatan pasien berkurang,” katanya dalam konferensi pers IDI, Jumat (19/4/2024).

Adib juga menjelaskan pada sejumlah riset, rata-rata ada 41% hingga 76% PPDS mengalami burnout. Kemudian 7% hingga 56% mengalami depresi.

Di sisi lain, Ketua Junior Doctors Network (JDN), dr Tommy Dharmawan SpBTKV menjelaskan rata-rata jam kerja PPDS pada jam normalnya bekerja dengan jumlah total 80 jam dalam sepekan.

Akan tetapi, katanya, hal ini lebih lanjut perlu didiskusikan masing-masing kolegium untuk memenuhi pencapaian kompetensi tertentu yang diatur dalam kebijakan setiap program studi spesialis maupun sub-spesialis.

“Working hours yang terlalu berat akan membuat fatigue, lelah, depresi. Tapi untuk mencapai kompetensi itu butuh jam terbang,” katanya.

Berikut perbandingan jam kerja residen di berbagai negara:

• Eropa: 48 jam dalam seminggu
• Prancis: 52,5 jam dalam seminggu
• Inggris: 64 jam dalam seminggu
• Kanada: 80 jam dalam seminggu
• Amerika Serikat: 90 jam dalam seminggu
• Selandia Baru: 72 jam dalam seminggu

Sebagain informasi, Kementerian Kesehatan telah menyampaikan hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024.

Sebesar 3,3% dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.

Angka tersebut didapatkan dari analisis kesehatan jiwa calon dokter spesialis di 28 RS vertikal pendidikan bagi 12.121 PPDS. Survei dilakukan Kementerian Kesehatan RI di 21, 22, dan 24 Maret 2024.

Rincian tersebut yakni sekitar 2.716 PPDS yang mengalami gejala depresi, 1.977 di antaranya mengalami depresi ringan, 486 depresi sedang, 178 orang mengeluh depresi sedang sampai berat, dan 75 orang mengalami depresi berat.