Syarief menjelaskan, pihaknya memang terlebih dahulu melakukan penggeledahan dan masih belum memeriksa mantan Menteri LHK dalam kasus tersebut.

“Kalau penggeledahan itu kita mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi satu konteks yang berbeda,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/1).

“Nanti saya jadwalkan (pemeriksaan Siti Nurbaya),” imbuh Syarief.

Syarief menjelaskan penggeledahan dilakukan penyidikan pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) kemarin. Ia menyebutkan setidaknya ada enam lokasi yang digeledah di wilayah Jakarta dan Bogor.

Kendati demikian, ia tidak mengungkap secara rinci ihwal lokasi yang digeledah tersebut. Syarief hanya mengatakan penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi pihak swasta hingga pejabat kementerian terkait.

“lya, pejabat Kementerian. Belum kita bisa buka tapi ada beberapa (lokasi), ada swasta, ada pemerintahan,” tuturnya.

Ia menambahkan dugaan dugaan korupsi terkait tata kelola perkebunan dan industri sawit itu terjadi selama periode tahun 2015 hingga 2024 kemarin.

Lebih lanjut Syarief menjelaskan dalam penggeledahan itu penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga alat elektronik.

“Ada beberapa, ada dokumen, ada barang bukti elektronik. Itu memang yang kita perlukan. (Aset) belum,” imbuhnya.

Sebagai informasi tambahan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar rumahnya digeledah oleh Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Merespon hal itu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan penggeledahan rumah mantan Menteri LHK tersebut.

“Benar rumahnya telah digeledah, penggeledahan tersebut terkait tata kelola kelapa sawit,” ujar Kapuspenkum saat dikonfirmasi Eranasional di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Dalam paparannya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp199 miliar. Selain itu dalam rentang waktu tersebut juga menyita uang tunai lebih dari Rp7 triliun.

Capaian kinerja pemberantasan korupsi Jampidsus itu diurai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan. Termasuk diantaranya penyitaan barang dan uang tunai.

“Dibawah Kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, utamanya dalam mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam pemberantasan korupsi selama 100 hari Kabinet Merah Putih periode 20 Oktober 2024 sampai 20 Januari 2025, hari ini kami menyampaikan data kepada publik,” kata Kepala Puspenkum Kejagung Harli Siregar, Kamis (23/1).

Dijelaskannya, dalam 100 hari tersebut, Jampidsus melakukan penyelidikan sebanyak 403 perkara. Tahap penyidikan sebanyak 420 perkara. Tahap penuntutan sebanyak 667 perkara.

“Tahap eksekusi sebanyak 53 perkara, Banding 136 perkara, Kasasi 78 perkara dan Peninjauan Kembali sebanyak 12 perkara,” jelas Harli.

Jampidsus juga menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai 31 Desember 2024 yaitu Rp199.154.568.718.

Kemudian Jampidsus melakukan banyak penyitaan. Untuk perkara korporasi Duta Palma, penyidik menyita anah/kebun dengan luas 221.870,901 Ha. Riciannya, disita seluas 182.791, 901 Ha dan yang diblokir seluas 39.979 Ha.

Selain menyita tanah atau kebun, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai jenis mata uang. Rinciannya, mata uang rupiah Rp6.382.825.724.941. SGD 12.859.605. USD 1,873.677. AUD 13.700. UAN 2.005. YEN 2000.000. WON 5.645.000. RM 300.

Selain menyita uang tunai, Jampidsus juga menyita sebanyak 31 unit Kapal jenis Tug Boat dan Tongkang. Dan terakhir menyita satu unit Helikopter jenis Bell dalam perkara korporasi Duta Palma.

Selain perkara Duta Palma, Jampidsus juga melakukan penyitaan dalam perkara suap dan/atau gratifikasi 3 oknum hakim. Mulai barang berharga sampai uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang.

Rincian penyitaan dalam perkara gratifikasi diantaranya logam mulia emas seberat 51.006 gram. Uang tunai pecahan rupiah Rp82.163.332.000. SGD 75.438.256. Sen SGD 267. USD 2.338.962. RM 35.992; Sen RM 25. YEN 100.000. EURO 77.200. SAR 23.215 dan HKD 483.320.

Sementara itu dalam perkara Permufakatan Jahat Oknum Mahkamah Agung, penyitaan dilakukan uang tunai dengan rincian mata uang rupiah Rp1.728.844.000. USD 388.600. SGD 1.099.626.

“Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum,” kata Harli Siregar. []

Kadiv Humas Polri, Irjan Sandi Nugroho mulanya membenarkan bahwa ada seorang anggota Densus 88 yang diamankan di Kejagung, kemudian dijemput anggota Paminal dan langsung dilakukan pemeriksaan di Ditpropam Mabes Polri.

“Sudah kami periksa. Dan laporan dari Kadivpropam, tidak ada permasalahan,” ujar Sandi dalam konferensi pers, Kamis (30/5/2024).

Sandi tidak menjelaskan secara spesifik meski sejumlah wartawan berulang kali menanyakan motif penguntitan Jampidsus, termasuk mengklarifikasi isu sikat Jampidsus yang berhembus belakangan ini.

Sandi justru menggarisbawahi bahwa hubungan Kejaksaan Agung dan Polri dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung di Istana Negara Senin lalu. Kapolri dan Jaksa Agung, jelas dia, menyatakan tidak ada masalah.

“Tidak ada permasalahan yang mesti dipermasalahkan,” ujar Sandi seraya menyebut ada hal-hal lain yang perlu menjadi fokus bersama ketimbang isu tersebut.

“Harusnya sudah terjawab tidak ada permasalahan. Maka dari itu, ketika tidak ada yang masih mempermasalahkan, pasti ada pihak tertentu yang ingin mengadu domba,” tegas Sandi.

Kejagung: Penguntitan itu Fakta
Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana menegaskan fakta mengenai penguntitan Densus 88 terhadap Jampidsus tersebut.

“Benar fakta penguntitan. Setelah diperiksa, personel Polri itu sudah dikembalikan ke Polri,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam konferensi pers, Rabu (29/5/2024).

Ketut menambahkan bahwa saat diperiksa, penguntit dalam hp-nya ditemukan profiling dari kajampidus. Pengembalian personel tersebut ke Polri, kata Sumedana, dilakukan malam itu juga usai pemeriksaan.

“Jadi malam itu juga kami kembalikan ke Polri,” ujar dia.

Nama Jampidsus Febrie Ardiansyah menjadi sorotan usai pengawalnya menangkap anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri atau Densus 88 di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Anggota Densus tersebut diduga membuntuti kegiatan Febrie.

Saat menjadi Dirdik Jampidsus, Febrie pernah menangani sejumlah kasus besar. Tiga di antaranya adalah kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, kasus korupsi PT Asabri, dan korupsi fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara (BTN).

Beberapa kasus yang menjadi perhatian juga ditanganinya saat menjadi Jampidsus seperti kasus korupsi proyek BTS 4G Bhakti Kominfo yang menjerat menteri hingga anggota BPK. Dia juga tengah mengawal beberapa kasus lainnya seperti Korupsi komoditas Antam; dan korupsi tata niaga PT Timah Tbk.

Kapolri menyebut tidak terjadi masalah apa pun antara Polri dan Kejaksaan Agung.

“Kan dengan Pak Jaksa Agung, kan, sudah sama-sama. Enggak ada masalah,” ucap Listyo di Istora Senayan, Senin (27/5/2024) malam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo perihal isu penguntitan oleh personel Detasemen Khusus 88 Polri terhadap Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Febrie Adriansyah.

Jokowi juga enggan berkomentar lebih jauh mengenai isu itu. Ia meminta agar awak media menanyakan secara langsung soal apa yang sesungguhnya terjadi antara kedua institusi penegak hukum tersebut.

Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah diduga dibuntuti oleh dua anggota Densus 88 di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024.

Aksi anggota Densus 88 tersebut diketahui oleh Polisi Militer yang telah ditugaskan mengawal Febrie semenjak Kejagung mengusut kasus korupsi timah senilai Rp 271 triliun.

Terlepas dari itu, dia menyatakan saat ini kabar penguntitan tersebut masih simpang siur, tetapi secara umum hubungan dua lembaga itu masih baik-baik saja.

“Kita melihat secara umum saja, aman. Tidak ada apa-apa. Biarlah, biar saya nanti yang akan berbicara dengan keduanya,” kata Menko Polhukam RI menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di kantornya, Jakarta, Senin.

Terkait waktu bertemu, Hadi menyebut pertemuan itu dapat diagendakan kapan saja, karena dia pun juga rutin berkomunikasi baik dengan Jaksa Agung maupun Kapolri.

“Kapan saja saya bertemu (dengan) dua pejabat itu, pasti setiap minggu ketemu saya,” ucap dia.

Jika ada insiden tertentu, Hadi melanjutkan dia juga langsung menghubungi Jaksa Agung dan Kapolri, meskipun pada malam hari atau di luar jam kerja.

“Kalau ada apa-apa, pasti saya berkomunikasi langsung. Kapan pun, malam hari pun kita tinggal japri (menghubungi langsung, red.) terkait permasalahan-permasalahan di seluruh Indonesia semuanya,” ujar dia.

Dalam laporan tersebut, Jampidsus disebut bersama mantan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaaan Agung, Syaifudin Tagamal menjual murah aset sitaan dalam kasus korupsi Jiwasraya.

“Aparat penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi, tetapi diduga nyambi korupsi,” kata anggota KSST sekaligus Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Senin (27/5/2024).

Dalam laporan tersebut, KSST menyoroti pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT. Gunung Bara Utama (PT. GBU). Kejaksaan menyita saham perusahaan ini karena berkaitan dengan salah satu terpidana kasus korupsi Jiwasraya, Heru Hidayat.

KSST mengklaim harga saham PT GBU tersebut sebenarnya mencapai Rp12 triliun. Akan tetapi, dalam proses lelang, PPA Kejaksaan usai mendapat persetujuan Jampidsus memenangkan PT. Indobara Utama Mandiri (IUM) yang menawarkan pembelian lelang dengan harga penawaran Rp 1,945 triliun.

“Menggunakan modus operandi mark down atau merendahkan nilai limit lelang dari Rp 12 triliun, menjadi Rp 1,945 triliun,” ungkap Sugeng.

Hal ini merujuk pada nilai total keekonomian atau nilai pasar wajar (fair market value) satu paket saham PT. GBU yang sebenarnya memiliki cadangan Resources 372 juta MT; total reserves sebanyak 101.88 juta MT, dan nilai infrastruktur hauling road 64 km dan jetty.

Dua orang yang mengetahui peristiwa tersebut bercerita bahwa Febrie memang kerap makan di restoran yang menyajikan kuliner Prancis itu. Febri saat itu datang bersama satu ajudan dan motor patwal Polisi Militer.

Pengawalan Febrie oleh polisi militer TNI itu bukan tanpa sebab. Permintaan pengamanan itu diajukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) karena Jampidsus sedang menangani beberapa kasus korupsi besar. Salah satunya kasus korupsi Timah yang melibatkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim.

Penangkapan terjadi ketika polisi militer yang mengawal Febrie merasa curiga dengan kehadiran dua orang yang diduga anggota Densus 88. Mereka diketahui datang sesaat setelah Febrie tiba di restoran. Keduanya disebut datang berjalan kaki dengan mengenakan pakaian santai dan pakai masker.

Saat berada tak jauh dari posisi Febrie, dua anggota Densus 88 itu mengarahkan sebuah alat yang diduga sebagai perekam ke arah ruangan tempat Febrie berada. Mengetahui hal itu, polisi militer yang mengawal Febrie langsung bergegas merangkul dan membawa satu orang anggota Densus 88 menjauh dari restoran untuk diinterogasi.

Sementara itu, satu anggota Densus 88 lain yang turut menguntit Febrie lolos. Sumber yang mengetahui kejadian tersebut mengatakan tak ada keributan yang terjadi. “Mungkin karena sama-sama pejabat, jadi tidak mau ribut,” kata dia.

Sumber tersebut juga menyebutkan, selain dua orang yang masuk ke restoran, ternyata ada beberapa orang lain yang terlihat memantau Febrie Adriansyah dari luar. Menurut dua saksi yang mengetahui kejadian ini, beberapa dari mereka tampak berada di beberapa titik sekitar 50 meter dari restoran. “Setelah ditangkap itu, yang di sana-sana (sambil menunjuk tempat di luar restoran) lari. Ternyata sedang mantau,” kata dia.

Setelah penangkapan tersebut, Febrie menghubungi Kabareskrim Polri untuk meminta penjelasan. Namun, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Wahyu Widada, mengklaim tidak mengetahui apa pun dan meminta agar anggota Densus itu dibebaskan. Febrie pun menolak melepaskannya.

Febrie juga melaporkan kejadian ini kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang kemudian menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Setelah perbincangan antara para pimpinan penegak hukum tersebut, anggota Densus 88 dijemput oleh Paminal. Namun, seluruh data di telepon seluler anggota Densus 88 itu telah diambil oleh tim Jampidsus. Ketika diminta konfirmasi, Febrie tidak memberikan tanggapan.

Terkait peristiwa itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana enggan untuk buka suara. Dia mengklaim tak mendapat informasi mengenai kejadian tersebut. “Saya belum dapat informasinya,” kata Ketut saat dihubungi pada Kamis, 23 Mei 2024.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga masih belum memberi penjelasan mengenai peristiwa ini. “Saya baru selesai giat pengamanan WWF di Bali dan masih ada lanjutan meeting beberapa ministry,” kata Listyo Sigit pada Rabu, 23 Mei 2024.