Mobil-mobil tersebut disita terkait penyidikan dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa proses pemindahan sedang berlangsung.

“Saya baru saja mendapat informasi dari penyidik bahwa saat ini sedang dilakukan pemindahan kendaraan milik saudara Y ke Rupbasan KPK,” ujar Tessa.

Berikut daftar 11 mobil yang dipindahkan:

1. Jeep Gladiator Rubicon

2. Land Rover Defender 90SE 2.0AT

3. Suzuki 6G5VX(4X4) A/T

4. Toyota Land Cruiser 2000 VXR 4X4 AT

5. Mitsubishi Coldis

6. Mercedes Benz G300 CDI Cargo AT

7. Toyota Land Cruiser 70 Troop Carrier

8. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin

9. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin

10. Toyota Land Cruiser 70 4.5 Troop Carrier

11. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin

Selain mobil, KPK juga menyita 91 unit kendaraan lainnya, lima bidang tanah dengan luas ribuan meter persegi, dan 30 jam tangan mewah dalam penyidikan kasus ini.

Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini disimpan di Rupbasan KPK di Cawang, Jakarta Timur, dan di beberapa lokasi di Samarinda, Kalimantan Timur, untuk perawatan.

KPK sedang menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai pengembangan dari kasus gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari.

Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemulihan aset negara (asset recovery). Rita, yang menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015, telah divonis 10 tahun penjara pada 2017 karena terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 110,72 miliar terkait perizinan proyek di Pemkab Kutai Kartanegara. Ia juga diharuskan membayar denda Rp 600 juta atau menjalani kurungan 6 bulan.[]

Penggeledahan dilakukan di dua rumah, yakni milik politikus Partai NasDem Ahmad Ali dan milik Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, pada Selasa (4/2/2025).

Rinciannya, di rumah Ahmad Ali, lembaga antirasuah menyita uang dalam bentuk mata uang rupiah dan valas senilai Rp 3,49 miliar.

“Lokasi [penggeledahan] yang pertama, di rumah Saudara AA [Ahmad Ali] di perumahan Interkon, ini di daerah Kembangan Jakarta Barat. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai Rp 3,49 miliar, dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan branded,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

Di rumah Ahmad Ali, KPK melakukan penggeledahan selama kurang lebih 6 jam, yakni dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Terkait penggeledahan tersebut, belum ada tanggapan atau komentar dari Ahmad Ali.

Sementara itu, dalam penggeledahan di rumah Japto, Tessa mengungkapkan bahwa penyidik menyita uang senilai total Rp 56 miliar.

Penggeledahan rumah Japto berlangsung selama kurang lebih 6 jam, yakni sejak pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

“Lokasi kedua, merupakan rumah Saudara JS [Japto Soerjosoemarno] di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan,” ungkap Tessa.

“Ini penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda 4, uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp 56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik,” jelasnya.

Penggeledahan tersebut terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari.

“Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW. Rumah Saudara JS,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan Rabu (5/2/2025).

Namun demikian, Tessa belum menjelaskan lebih jauh terkait hasil penggeledahan tersebut. Termasuk kaitan Japto dalam perkara tersebut.

Belum ada tanggapan dari Japto terkait penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, dalam perkara ini, KPK juga menggeledah rumah politikus NasDem, Ahmad Ali. Dari sana, KPK turut menyita sejumlah barang bukti.

“Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam,” ungkap Tessa, Selasa (4/2).

Namun demikian, masih belum dijelaskan kaitan Ali dalam perkara ini. Belum ada keterangan dari Ahmad Ali mengenai penggeledahan tersebut.

Adapun Rita terjerat dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi dari kontraktor sebesar Rp 110.720.440.000. Uang itu Rita terima selama menjabat sebagai Bupati, dalam kurun Juni 2010 hingga Agustus 2017. Rita sudah divonis 10 tahun penjara terkait kasus tersebut.