JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa syarat perjalanan menggunakan pesawat di wilayah Jawa dan Bali, tak lagi memerlukan hasil negatif tes polymerase chain reaction (PCR) cukup tes antigen.

“Perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tak lagi harus menggunakan tes PCR, tapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diterapkan di wilayah non Jawa luar Bali,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, usai rapat terbatas terkait PPKM, Senin, 1 November 2021.

Muhadjir mengatakan keputusan ini datang setelah adanya usul dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Meski begitu, Muhadjir tak mendetailkan lagi aturan baru tersebut.

Selama ini, pengguna layanan penerbangan di wilayah Jawa Bali harus menggunakan hasil negatif tes PCR sebagai syarat utama. Tes itu berlaku selama 1 x 24 jam, belakangan jangka waktunya diperpanjang menjadi 3 x 24 jam.

Tes PCR membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengetahui hasilnya. Biayanya pun cenderung lebih mahal. Setelah sempat turun di kisaran Rp 900 ribu, belakangan pemerintah menekan lagi harganya menjadi di kisaran Rp 275 ribu.

Adapun tes antigen biasanya diterapkan untuk syarat perjalanan darat seperti moda kereta api. Masa berlaku tes antigen lebih cepat dibanding tes PCR, yakni hanya 1 x 24 jam. Biayanya pun tergolong lebih murah. Di stasiun kereta api, biaya tes antigen adalah Rp 45 ribu.

JAKARTA – Pemerintah bakal mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada supermarket dan hypermarket di Jawa-Bali mulai 14 September 2021.

Aplikasi tersebut berfungsi untuk pelacakan dan screening terkait Covid-19.

“Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi mulai tanggal 14 September 2021,” demikian bunyi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 Jawa-Bali.

Berdasar Inmendagri, penggunaan PeduliLindungi akan diwajibkan di seluruh wilayah Jawa-Bali, baik yang berstatus level 4, 3, maupun 2.

Selama perpanjangan masa PPKM 7-13 September ini supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan di daerah level 3 dan 4 yang menjual kebutuhan sehari-hari boleh beroperasi sampai pukul 21.00.

Kapasitas pengunjung pun dibatasi 50 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di emailkamu.

Sementara, pada daerah level 2 tempat-tempat tersebut dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 21.00 namun dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen.

Adapun PPKM Level 2-4 Jawa-Bali diperpanjang selama 7 hari yakni 7-13 September 2021. Namun demikian, pada PPKM kali ini pemerintah melonggarkan pembatasan pada sejumlah sektor.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim, situsi pandemi Covid-19 di Jawa-Bali terus mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya kabupaten/kota yang berada di level 4 PPKM atau status level tertinggi.

Per 5 september 2021 hanya ada 11 kota di Jawa-Bali yang berada pada level 4 PPKM dari sebelumnya berjumlah 25 kabupaten/kota.

Sementara, kabupaten/kota yang berada pada level 2 meningkat signifikan dari sebelumnya 27 menjadi 43 kabupaten/kota.

Luhut pun mengimbau masyarakat beraktivitas pada tempat-tempat yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi sehingga dapat mengurangi resiko tertular virus corona.

Pemerintah, kata dia, mampu menjamin keamanan data pribadi penduduk dalam aplikasi tersebut. Penyimpanan data aplikasi PeduliLindungi dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, penanganan keamanan data dibantu oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Terkait keamanan data di dalam PeduliLindungi pemerintah menjamin keamanan data tersebut,” kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (6/9/2021).

JAKARTA – Menteri Koordinasi (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) sekaligus koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kondisi covid-19 di Jawa-Bali terus mengalami perbaikan yang signifikan.

Ia bilang perbaikan ini ditandai dengan semakin sedikitnya kabupaten/kota yang berada di level 4. Dirinya menyebut, per 5 September tersisa 11 kabupaten/kota se-Jawa-Bali yang ada di level 4 dari sebelumnya sebanyak 25 kabupaten/kota.

“Peningkatan signifikan terjadi di level 2 di mana jumlah kabupaten/kota di level ini sebelumnya 27 menjadi 43. DIY juga berhasil turun ke level 3,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin, 6 September 2021.

Ia bilang secara keseluruhan, indikator transmisi penyakit yang terdiri dari penambahan kasus terkonfirmasi, jumlah perawatan vaksin yang ada di rumah sakit dan jumlah kematian terus mengalami perbaikan.

Kendati mengalami perbaikan, indikator respons pada banyak kabupaten/kota masih belum memenuhi target yang ingin dicapai. Presiden Joko Widodo, kata Luhut, meminta rasio kontak erat diperbaiki.

Ia menyebut rasio kontak erat per 5 September berada pada posisi 7,89 dari sebelumnya 3,37. Luhut bilang masih banyak daerah yang rasio kontak eratnya masih di bawah lima persen. Hal ini menghambat daerah tersebut untuk menjadi turun level dalam PPKM.

“Kami harap rate rasio kontaknya 10 pada waktu 2-3 minggu ke depan,” tutur Luhut.

Lebih jauh dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan menggunakan aplikasi Pedulilindungi.

Sebab, dalam satu minggu terakhir pemerintah menemukan banyak pelanggaran. Ia menambahkan, pemerintah akan mengambil langkah persuasif dalam penegakan aturan-aturan ini sebelum mengambil langkah tegas jika upaya persuasif diabaikan.

“Pemerintah enggak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi prokes dan penggunaan aplikasi pedulilindungi sesuai dengan instruksi pemerintah,” pungkasnya.

JAKARTA- Koordinator PPKM di luar Jawa dan Bali Airlangga Hartarto mengumumkan hal penting. Diputuskan PPKM level di wilayah luar Jawa dan Bali diperpanjang 2 minggu, berbeda dengan Jawa dan Bali yang hanya seminggu

“Sesuai arahan Presiden khusus luar Jawa Bali akan diperpanjang 2 minggu 10-23 Agustus,” kata Airlangga dalam jumpa pers virtual, Senin (9/8).

Kebijakan berbeda dengan Jawa karena kasus corona di sana sudah menurun. Selain itu luar Jawa dan Bali cakupan daerahnya lebih luas.

“Karena luar Jawa nature kepulauan dan luas akan diperpanjang 2 minggu. dan levelnya yang 4 ada 45 kab/kota, level 3 ada 302 kab/kota sebagian level asesmen 4, level 2 39 kab/kota,” tuturnya.

Berikut perubahan pembatasan PPKM level 3 luar Jawa Bali:
1. Kegiatan belajar mengajar tatap muka maksimal 50% dengan prokes ketat.
2. Industri ekspor dan penunjangnya beroperasi 100% dengan prokes ketat dan apabila ditemukan klaster ditutup 5 hari.
3. Restoran makan di tempat maksimal 50% dengan prokes ketat
4. Pusat perbelanjaan dibuka 50%, wajib masker
5. Tempat ibadah dibuka 50%, prokes ketat

“Khusus level 4 di luar Jawa Bali akan ada penyesuaian industri ekspor dan penunjangnya bisa beroperasi penuh dan apabila ditemukan klaster aka ditutup 5 hari. Dan tentunya harus berbasis vaksinasi,” jelasnya.

“Tempat ibadah maksimal 25% atau 30 orang dengan prokes ketat. ini akan dimasukkan dalam inmendagri,” tutupnya.

Jakarta – Anggota DPR RI, Johan Rosihan memberikan respon atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali mulai tanggal 3-20 Juli 2021, yang hal ini berdampak membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku.

Menurutnya pelaksanaan PPKM Darurat ini pemerintah harus memperhatikan kondisi ketahanan pangan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali, harus ada pantauan dan solusi terhadap tersedianya akses pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Karena pembatasan transportasi dan kegiatan ekonomi akan mengganggu sistem pangan yang berjalan terutama terkait kelancaran distribusi dan pasokan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen di seluruh wilayah Jawa Bali,” ujarnya melalui keteeangan resmi yang diterima oleh Eranasional di Jakarta, Kamis (1/7/2021)

Johan selaku Anggota Komisi IV DPR RI menekan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan serta menjaga daya beli petani selama pelaksanaan PPKM Darurat tersebut.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan keputusan resmi akan diterapkannya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Mikro di kawasan Jawa dan Bali, mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

“Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali,” kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

Dijelaskannya, PPKM Darurat Mikro ini sangat penting bagi keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Sebab, pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat. Apalagi karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara.

“Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran Covid-19,” ujar Jokowi.

Keputusan ini diambil, setelah Jokowi mendapatkan banyak masukan dari para menteri, ahli kesehatan dan kepala daerah.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan itu ditempuh seiring meningkatnya kasus positif Covid-19 di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

“Dan, hari ini ada finalisasi, kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai Pak Airlangga,Menko Perekonomian untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada pembukaan Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

Ia mengatakan, akan menyerahkan sepenuhnya kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartato untuk memutuskan waktu dimulainya PPKM darurat.

“Tidak tahu keputusannya apakah seminggu atau dua minggu. Karena petanya kita sudah ketahui semuanya,” katanya.