Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff menegaskan pembayaran dam wajib dilakukan melalui mekanisme resmi guna menghindari potensi penipuan sekaligus memastikan ibadah berjalan sesuai syariat dan aturan Pemerintah Arab Saudi.

“Kami mengimbau seluruh jemaah agar tidak menggunakan jasa calo, pihak yang tidak berwenang, ataupun melakukan transaksi di luar sistem resmi. Ini penting untuk melindungi jemaah dari potensi penipuan sekaligus memastikan dana dikelola secara transparan dan ibadah berjalan sesuai syariat,” kata Maria di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Kemenhaj menetapkan pembayaran dam di Tanah Haram dilakukan melalui Adahi Project yang terintegrasi dengan sistem Nusuk Masar.

Menurut Maria, skema tersebut dipilih agar pelaksanaan dam berjalan tertib administrasi, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahun ini, biaya pembayaran dam ditetapkan sebesar 720 Riyal Saudi (SAR) per jemaah.

Hingga memasuki hari ke-25 operasional haji, tercatat sebanyak 34.308 jemaah Indonesia telah melakukan pembayaran dam melalui mekanisme resmi tersebut.

“Pemerintah menghormati keberagaman pandangan fiqih yang berkembang di tengah masyarakat. Bagi jemaah yang meyakini dam dapat dilaksanakan di Indonesia, kami mempersilakan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan,” ujarnya.

“Sementara bagi jemaah yang meyakini dam harus dilaksanakan di Tanah Haram, pemerintah telah memfasilitasi pelaksanaannya melalui lembaga resmi yang diakui Pemerintah Arab Saudi, yakni Adahi,” sambungnya.

Untuk memudahkan proses pembayaran, petugas Adahi disebut akan mendatangi langsung hotel tempat jemaah menginap guna melakukan verifikasi dan transaksi pembayaran dam.

Oleh karena itu, Kemenhaj bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bareskrim Polri terus melakukan pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban.

“Pelaksanaan ibadah haji hanya diperbolehkan dengan visa haji. Di luar itu tidak diperbolehkan. Satgas ini menjadi upaya bersama untuk melindungi masyarakat dari praktik haji nonprosedural,” ujar Rizka di Media Center Haji, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Rizka menyampaikan, Satgas telah melakukan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum di sejumlah daerah, antara lain Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya.

Langkah ini penting mengingat setiap tahun masih terdapat potensi hampir 20 ribu kasus haji nonprosedural.

Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri dan Organisasi Internasional Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji, menjelaskan bahwa Imigrasi telah menunda keberangkatan 80 WNI yang diduga akan berhaji secara nonprosedural melalui pengawasan di 14 bandara.

Rinciannya, 57 penundaan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, 5 di Kualanamu, 15 di Juanda, dan 3 di Yogyakarta International Airport.

Selain itu, terdapat 55 percobaan baru haji nonprosedural serta 2 orang yang teridentifikasi sebagai subject of interest untuk ditindaklanjuti bersama Polri dan Kemenhaj.

“Satgas ini saling menguatkan. Kami di Imigrasi menjalankan peran secara maksimal bersama Kemenhaj dan Polri agar masyarakat terlindungi dari berbagai modus haji nonprosedural,” ujar Tessar.

Sementara itu, Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri, KBP Pipit Subiyanto, menegaskan bahwa Polri mendukung kerja Satgas melalui pencegahan, pembinaan, dan penegakan hukum.
Bareskrim telah menerima 95 laporan awal, sebagian telah selesai ditangani dan sebagian lainnya masih dalam proses tindak lanjut.

“Kami mengimbau masyarakat agar melaksanakan ibadah haji sesuai aturan Kemenhaj. Jangan sampai terkena tipu muslihat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Pipit.

Kemenhaj mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur tawaran berhaji dengan visa nonhaji, jalur cepat, maupun paket tidak resmi.

Pelaksanaan ibadah haji harus dilakukan melalui mekanisme yang sah agar jemaah aman, tertib, dan terlindungi. []

Selama berada di Tanah Suci, para jemaah calon haji diminta untuk membatasi pergerakan dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu demi menjaga kondisi kesehatan.

Hal ini seperti disampaikan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Ambary.

Ia mengatakan bahwa sebagian besar jemaah haji Indonesia merupakan lanjut usia.

Karena itu, ia mengingatkan agar jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah apabila kondisi tubuh sedang tidak fit.

“Jemaah diharapkan selalu menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri, mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang,” kata Yusron dalam siaran persnya, Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, kondisi fisik yang prima sangat diperlukan agar jemaah dapat menjalani puncak ibadah haji pada Mei mendatang dengan baik.

Pada hari pertama kedatangan, hampir 6.000 jemaah haji Indonesia dijadwalkan mendarat melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah.

Berdasarkan data, sebanyak 5.997 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang (kloter) tiba secara bertahap hingga pukul 22.55 waktu Arab Saudi.

Jemaah tersebut berasal dari berbagai embarkasi di Indonesia, di antaranya Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar. []

Angka tersebut merupakan jumlah yang dicatat oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi hingga Rabu 29 Mei 2024 pukul 21.00 Waktu Arab Saudi atau Kamis 30 Mei 2024.

“JCH yang wafat hingga saat ini berjumlah 25 orang,” kata Petugas Media Center Haji (MCH) Widi Dwinanda dalam konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji, yang diikuti secara daring, Kamis 30 Mei 2024.

Widi menyebut seluruh jemaah calon haji yang wafat akan dibadalhajikan.

Kemenag juga telah menyatakan bahwa jemaah calon haji dilindungi asuransi selama melaksanakan ibadah haji.

Selain itu, kata dia, Kemenag mencatat sebanyak 131.513 orang calon haji Indonesia yang terbagi dalam 335 kelompok terbang (kloter) telah tiba di Arab Saudi.

“Hari ini, Kamis 30 Mei 2024 terdapat 20 kloter dengan jumlah 7.912 orang jemaah calon haji akan diterbangkan ke Jeddah,” ujarnya.

Widi merinci seluruh jemaah calon haji yang berangkat pada hari ini diberangkatkan melalui Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG) sebanyak 880 calon haji (dua kloter).

Embarkasi Solo (SOC) sebanyak 1.440 calon haji (empat kloter), dan Embarkasi Medan (KNO) sebanyak 360 calon haji (satu kloter).

Kemudian Embarkasi Surabaya (SUB) sebanyak 1.113 calon haji (tiga kloter), Embarkasi Palembang (PLM) sebanyak 444 calon haji (satu kloter).

Embarkasi Batam (BTH) sebanyak 350 calon haji (satu kloter), serta Embarkasi Makassar (UPG) sebanyak 900 calon haji (dua kloter).

Selanjutnya, Embarkasi Balikpapan (BPN) sebanyak 324 calon haji (satu kloter), Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS) sebanyak 1.320 calon haji (tiga kloter).

Embarkasi Aceh (BTJ) sebanyak 388 calon haji (satu kloter), serta Embarkasi Padang (PDG) sebanyak 393 calon haji (satu kloter). []