Hal itu diungkapkan Tito setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idulfitri 1447 H/2026 bersama masyarakat terdampak bencana di Masjid Darussalam di komplek hunian sementara (huntara), Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (21/3/2026).

Tito mengungkapkan, sejak jauh hari Presiden Prabowo sudah berniat untuk salat idulfitri bersama pengungsi di daerah bencana, karena Presiden ingin berbagi rasa solidaritas dalam perayaan Lebaran bersama pengungsi bencana di Sumatera.

“(Sebenarnya) ada beberapa tempat yang kami siapkan, tapi beliau memilih tempat yang ada pengungsinya, yaitu masjid di huntara yang dibangunkan Danantara. Alhamdulilah kita tahu semua berjalan dengan lancar,” kata Tito.

Tito mengatakan kehadiran Presiden Prabowo di tengah- tengah penyintas bencana pada momen Lebaran, merupakan bukti jika Presiden tidak sedikit pun mengurangi perhatian perkembangan rehabilitasi di tiga daerah terdampak, yang saat ini mulai menunjukkan progres signifikan di berbagai indikator.

“Ini adalah atensi beliau yang luar biasa dimomentum yang sangat suci di bulan ramadan, dan beliau malaksanakan salat idulfitri bersama- sama dengan pengungsi di Aceh Tamiang sebagai simbol,” kata Tito.

Menurut Tito, Presiden Prabowo selalu ingin menyempatkan hadir bersama penyintas pascabencana pada perayaan momen penting masyarakat, sebagaimana yang dilakukan Prabowo sewaktu merayakan pergantian tahun 2026 bersama penyintas pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan, Presiden Prabowo juga memberi aparesiasi kepada seluruh lintas sektor yang sudah bekerja keras melakukan rehabilitasi dan rekontruksi di segala sektor, sehingga daerah terdampak kembali pulih dari segi infrastrukrtur fisik, listrik, pasokan BBM dan layanan dasar seperti fasilitasi kesehatan dan pendidikan. Selain itu, juga sektor ekonomi yang ditandai mulai bangkitnya aktivitas jual beli di pasar.

“Beliau (Presiden Prabowo) memberikan apresiasi karena sudah mendekati normalitas. Kami akan terus bekerja untuk menyelesiakan beberapa persoalan lain, (seperti) mempermanenkan jalan, jembatan dan sungai yang harus kita normalisasi, fasilitas pendidikan juga harus dibereskan,” kata Tito.

Sebagai langkah lanjut, Tito mengatakan akan melakukan percepatan relokasi sisa pengungsi yang hari ini tersisa 26 kepala keluarga di tenda pengungsian di Aceh Tamiang, agar segera menempati hunian layak.

Selain itu, selagi merampungkan infrastruktur dasar, Satgas PRR juga akan mempercepat rehabilitasi tambak dan sawah warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumut, hingga Sumbar.

“Kita juga akan bekerja keras juga untuk proses yang berikutnya yaitu Huntap baik yang insitu oleh BNPB dan yang komunal yang kompleks. Saya sudah rapat berkali- kali dengan Menteri PKP. Setelah Lebaran akan kita eksekusi,” kata Tito.

Ia optimistis tingkat inflasi pada momentum Lebaran tahun ini dapat lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Kita akan memasuki masa libur hingga besok, namun pemantauan harga tetap dilakukan. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa meskipun sudah memasuki hari-hari terakhir, harga kebutuhan pokok tetap terjaga dengan baik,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menanggapi dinamika harga di sejumlah daerah, Tomsi secara khusus meminta Pemda menerapkan pendekatan perbandingan harga dengan wilayah sekitar. Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya anomali harga komoditas di beberapa daerah yang mengalami kenaikan signifikan, sementara wilayah tetangganya relatif stabil atau hanya mengalami sedikit kenaikan.

“Jika daerah tetangga tidak mengalami kenaikan atau hanya sedikit naik, tetapi di satu wilayah harganya melonjak tinggi, maka Pemda harus segera turun langsung ke pasar untuk melakukan pengecekan,” tegasnya.

Pengendalian Harga di Tingkat Pasar

Selain pengendalian harga di tingkat pasar, Tomsi juga menekankan pentingnya pengelolaan logistik yang efektif. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga maupun Pemda, menyampaikan laporan kendala distribusi pangan secara rinci dan spesifik sesuai titik permasalahan yang terjadi, bukan hanya laporan umum.

“Jika ada kendala, mohon dijelaskan secara detail. Misalnya terkait kontainer di pelabuhan tertentu, sebutkan pelabuhannya agar dapat segera kami tindak lanjuti bersama Dirjen Perhubungan Laut untuk mendapatkan prioritas penanganan,” jelasnya.

Sebagai informasi, rakor ini melibatkan sinergi lintas instansi, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Hadir secara langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah. Kemudian hadir secara virtual dari sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.