“Jadi, masyarakat sekali lagi tidak perlu panik. Itu hal yang terpenting, ya. Tidak perlu panic buying. Justru panic buying akan membuat gangguan terhadap rantai suplai,” tegasnya Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/3/2026).

Mendagri juga menepis anggapan bahwa lonjakan angka inflasi Februari secara year-on-year (YoY) sebesar 4,76 persen terjadi karena kelangkaan bahan pokok di dalam negeri.

Sebaliknya, ia menegaskan bahwa komoditas makanan dan minuman di dalam negeri relatif terkendali.

Ia menjelaskan, Indonesia saat ini berstatus swasembada beras dengan cadangan nasional sekitar 4 juta ton yang dinilai sangat mencukupi.

Intervensi Pasar

Dari sisi intervensi pasar, lanjut ia mengatakan, Perum Bulog masih memiliki sisa cadangan beras, sementara pemerintah baru melepas sekitar 1 juta ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

“Apalagi beras, itu cukup. Cadangan saja yang harusnya dilepas 1,5 juta ton oleh Bulog, itu saja masih tersisa. Kita mempunyai stok lebih kurang 4 juta ton, dan baru dilepas lebih kurang 1 juta ton untuk beras SPHP. Nah, ketersediaan stok beras kita ini cukup,” jelasnya.

Menjaga Inflasi Hari Raya

Untuk menjaga inflasi tetap terkendali menjelang hari raya, Mendagri meminta seluruh kepala daerah memimpin rapat koordinasi dengan distributor dan pengusaha pasar, memastikan ketersediaan pasokan, serta aktif melakukan intervensi melalui Gerakan Pasar Murah guna membantu masyarakat.

Selain itu, ia juga meminta kepala daerah memberikan pernyataan resmi kepada publik untuk menenangkan masyarakat bahwa stok di wilayahnya dipastikan aman.

“Nah, tugas kita pemerintah meyakinkan, menenangkan mereka bahwa stok [kita] cukup,” pesannya.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri, serta para wali kota dan bupati se-Provinsi Kepri.

Rapat ini juga diikuti secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh pejabat Kemendagri dan perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kantor Staf Presiden, serta Kementerian/Lembaga lainnya.

Selain itu, para kepala daerah beserta jajaran Forkopimda dari seluruh Indonesia juga ikut menyaksikan rapat secara virtual dari wilayah masing-masing.

Upaya tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) serta penyaluran berbagai bantuan sosial lainya seperti dana tunggu hunian (DTH).

“Apapun kita berusaha kemarin rapat supaya sebelum lebaran target kita tidak ada lagi pengungsi di tenda,” ujar Tito saat meninjau huntara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dalam agenda penyerahan bantuan kepada korban bencana alam hidrometeorologi, Jumat (6/3/2026).

Tito menjelaskan pemerintah terus mendorong percepatan pemindahan para pengungsi dari tenda menuju huntara atau skema bantuan DTH.

Ia menyebut jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini terus berkurang secara signifikan.

“Yang masih ada di tenda itu ada di Aceh dan Sumut. Terutama di Tapteng dan Tapsel. Sementara di Aceh ada di beberapa daerah dan di Sumbar nol. Semua tidak ada lagi yang ada di tenda. Semua di huntara atau dana tunggu hunian,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini berkisar sekitar 6.000 orang. Angka tersebut menurun dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran 11.000 orang.

“Dari minggu lalu 11.000-an, sekarang sudah 6.000-an. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian,” kata Tito.

Percepat Pembangunan Huntara

Selain mempercepat pembangunan hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan dukungan logistik bagi para penyintas selama masa transisi. Dalam waktu dekat, kebutuhan makan pengungsi masih akan ditanggung oleh BNPB sebelum skema bantuan sosial dari Kementerian Sosial berjalan penuh.

“Untuk masalah makanannya nanti 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk atau jadup dari Kementerian Sosial,” jelasnya.

Sejumlah Model Huntara

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga meninjau langsung sejumlah model hunian sementara yang dibangun berbagai pihak.

Ia menjelaskan, huntara yang tersedia memiliki karakteristik berbeda, mulai dari yang dibangun oleh BNPB, Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga hunian hasil kerja sama masyarakat dan organisasi relawan

“Di BNPB misalnya tidak ada ranjang, tapi kelebihannya dapur dan toiletnya sendiri. Sementara yang dibangun oleh Danantara dan Kementerian PU ada ranjang dan kipas angin, tetapi dapur dan kamar mandinya komunal,” ujar Tito.

Dalam kunjungan ke Pidie Jaya, Tito juga didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, dan Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA.