Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad mengatakan, ia mendapat informasi dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi bahwa ada kurang lebih 100.000 jemaah umrah asal Indonesia yang belum pulang ke Tanah Air.

Kemungkinan, beberapa di antaranya akan berhaji tanpa menggunakan visa haji yang resmi dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi.

Aziz mengingatkan kepada para jemaah bahwa ada aturan tidak boleh melaksanakan haji tanpa visa yang resmi.

Sanksi yang akan diperoleh yaitu Pemerintah Arab Saudi bisa mendeportasi jemaah hingga tidak bisa kembali ke negara tersebut hingga 10 tahun.

“Kalau jemaah nekat dan di luar kemampuan kami untuk mengatasi, maka harus menanggung risiko sendiri,” ujar Aziz, Minggu 12 Mei 2024, dikutip dari Kompas TV, Senin (13/5).

“Kalau memang datang ke sini dalam kapasitas sebagai tamu Allah, sebaiknya yang bagaimana lazimnya,” ucap Azis lagi.

Tak Bisa Wukuf di Arafah

Selain itu, Aziz menjelaskan bahwa jemaah dengan visa non-haji juga belum tentu bisa lolos untuk melaksanakan ibadah wukuf Arafah saat puncak haji karena Pemerintah Arab Saudi memperketat aturan saat puncak haji.

Konsul Jenderal Republik Indonesia Yusron B. Ambary menambahkan, ada proses penahanan yang harus dijalani sebelum jemaah calon haji non-kuota yang tertangkap dideportasi.

JAKARTA, Eranasional.com – Polda Metro Jaya mengungkap lagi kasus penipuan umrah. Kali ini jumlah korbannya mencapai ratusan orang.

Terungkapnya penipuan ini setelah Satuan Tugas (Satgas) antimafia umrah Polda Metro Jaya yang terdiri dari Subdirektorat Keamanan Negara (Kamneg) dan dan Subdirektorat Harta, Benda, dan Bangunan Tanah (Harda).

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menerima laporan dari Kementerian Agama (Kemenag) soal adanya jemaah umrah yang tidak bisa pulang ke Tanah Air.

“Jadi korban ini mengadu ke Konjen di Arab Saudi, aduan itu kemudian disampaikan ke Kemenag dan akhirnya sampai ke kita,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi kepada wartawan, Selasa, (28/3/2023).

Pasca menerima laporan tersebut, eks Kapolres Metro Jakarta Pusat ini lantas melakukan penyelidikan. Alhasil, pihaknya pun mengungkap kasus penipuan ini

“Jumlah korban sejauh ini dari data yang kita dapat ada sekitar ratusan orang,” katanya.

Meski begitu, dia belum merinci jumlah korban penipuan Travel Umrah atas nama PT Naila Safaah Wisata Mandiri ini. Namun, dari dokumen yang didapat, salah satu korban bernama Abdus dan 63 orang lain dijadwalkan pulang ke Tanah Air pada 18 September 2022 sekitar pukul 17.50 waktu Arab Saudi

Mereka lantas tiba di Bandara setempat sekira pukul 15.00. Tapi, mereka batal dipulangkan dengan dalih visa bermasalah.

Puluhan jemaah umrah tersebut lantas dibawa ke hotel Prima dan diinapkan selama tiga hari di sana.

Setelahnya, mereka dipindahkan ke Hotel Pakons Prime sampai waktu pemulangan pada 29 September 2022.

Dari total 64 jemaah, tidak semuanya bisa dipulangkan. Sebanyak 16 jemaah lain masih harus menunggu kepulangannya.

Salah satunya adalah Abdus. Kata dia, mereka luntang-lantung selama sembilan hari di Mekkah tanpa ada kabar dari travel umrah tersebut.

“Saya Abdus salah satu korban PT Naila Safaah dan mewakili 16 jemaah lainnya atas keterlambatan pulang ke Tanah Air selama kurang lebih 8 hari di Mekkah kami berkirim surat ke KJRI baru ada tanggapan sehingga kami dipulangkan,” kata Abdus.

Lebih lanjut Abdus berharap pihak kepolisian bisa mengusut kasus penipuan ibadah umrah ini sampai ke akar-akarnya. Dia mau agar tidak ada lagi travel umrah yang merugikan masyarakat.

“Kami berharap kepada pihak kepolisian agar betul-betul travel-travel yang nakal khususnya PT Naila sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya,” katanya.

Jakarta- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan keberangkatan jemaah umrah Indonesia pada Desember 2021 merupakan uji coba sebelum Arab Saudi mengizinkan pelaksanaan ibadah haji tahun depan. Yaqut berharap Indonesia mampu melewati uji coba ini.

“Umrah yang akan kita jalankan ini bagian dari simulasi atau uji coba haji kita. Jadi kalau kira-kira umrah kita berhasil, Insya Allah haji juga akan terbuka. Jadi kunci terbuka atau tidaknya haji di 1443 Hijriah nanti tergantung bagaimana kita melaksanakan ibadah umrah ini dengan baik,” kata Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11).

Yaqut menyebut dalam uji coba nanti jemaah maupun pihak penyelenggara Indonesia bakal dinilai mengenai pelaksanaan umrah nanti. Dalam artian, tidak ada kasus-kasus yang dapat mencoreng nama Indonesia.

Menurutnya, beberapa waktu lalu pihak Saudi sempat menyoroti masalah hasil tes PCR palsu yang sempat beredar di Indonesia. Selain itu, mereka juga bakal melihat kedisiplinan jemaah dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Jadi kayak begitu-begitu tidak boleh ada lagi. Kalau itu masih ada, maka harapan kita semua, seluruh muslim Indonesia untuk bisa berangkat haji, ya mohon maaf akan semakin berat,” ujarnya.

“Maka umrah ini jadi kewajiban kita semua, pemerintah, DPR, terutama penyelenggara umrah ini untuk lebih serius, benar-benar mau selenggarakan ini dengan baik dan tanggung jawab terutama ketaatan kepada protokol kesehatan,” kata Yaqut.