KJRI Jeddah mengumumkan bahwa Arab Saudi mengeluarkan edaran terkait persyaratan vaksinasi untuk pelaku perjalanan, baik yang hendak menunaikan ibadah umrah maupun melakukan kunjungan ke Masjidil Haram dan area sekitarnya (Makkah, Jeddah, Madinah, Thaif) selama tahun 1446 H/2025 M. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari 2025.

“Persyaratan vaksinasi yang wajib bagi pelaku perjalanan dari Indonesia adalah vaksin meningitis dan poliomyelitis,” kata KJRI Jeddah dalam pengumuman yang diunggah pada Kamis (30/1/2025).

“Vaksin meningitis harus diterima minimal 10 hari sebelum kedatangan ke Arab Saudi, sedangkan vaksin IPV (Polio Inactivated Vaccine) minimal satu dosis diberikan tidak kurang dari 4 minggu sebelum kedatangan,” lanjutnya.

Jika vaksin IPV tidak tersedia, vaksin oral polio satu dosis masih dapat diterima sebagai alternatif.

“Pastikan untuk memenuhi persyaratan ini agar perjalanan Anda lancar dan aman,” pesan KJRI Jeddah.

Vaksinasi meningitis bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit meningitis, yaitu peradangan pada selaput yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang.

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad mengatakan, ia mendapat informasi dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi bahwa ada kurang lebih 100.000 jemaah umrah asal Indonesia yang belum pulang ke Tanah Air.

Kemungkinan, beberapa di antaranya akan berhaji tanpa menggunakan visa haji yang resmi dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi.

Aziz mengingatkan kepada para jemaah bahwa ada aturan tidak boleh melaksanakan haji tanpa visa yang resmi.

Sanksi yang akan diperoleh yaitu Pemerintah Arab Saudi bisa mendeportasi jemaah hingga tidak bisa kembali ke negara tersebut hingga 10 tahun.

“Kalau jemaah nekat dan di luar kemampuan kami untuk mengatasi, maka harus menanggung risiko sendiri,” ujar Aziz, Minggu 12 Mei 2024, dikutip dari Kompas TV, Senin (13/5).

“Kalau memang datang ke sini dalam kapasitas sebagai tamu Allah, sebaiknya yang bagaimana lazimnya,” ucap Azis lagi.

Tak Bisa Wukuf di Arafah

Selain itu, Aziz menjelaskan bahwa jemaah dengan visa non-haji juga belum tentu bisa lolos untuk melaksanakan ibadah wukuf Arafah saat puncak haji karena Pemerintah Arab Saudi memperketat aturan saat puncak haji.

Konsul Jenderal Republik Indonesia Yusron B. Ambary menambahkan, ada proses penahanan yang harus dijalani sebelum jemaah calon haji non-kuota yang tertangkap dideportasi.