JAKARTA, Eranasional.com- Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan kompak menyerang Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Agus bahkan bereaksi dengan menyerang balik mantan koleganya tersebut dan menyebut sebagai pengalihan isu.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memilih tak berkomentar terkait pernyataan 2 orang mantan buahnya itu. “Nggak ada (tanggapan),” ucapnya di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11).

Sigit mengatakan, pihaknya akan fokus pada pengusutan kasus tersebut. Rencana Direktirat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri akan memeriksa Ismail Bolong.

“Tentunya kami mulai dari Ismail bolong dulu, nanti dari sana lalu kami periksa. Karena kan kalau pidana harus ada alat buktinya,” jelasnya.

Diketahui, muncul video testimoni seorang purnawirawan Polri bernama Ismail Bolong. Pria dengan pangkat terakhir aiptu itu menyebut bahwa dirinya pernah memberikan setoran dengan nilai total Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Upeti tersebut diberikan untuk mengamankan bisnis tambang ilegalnya di Kalimantan Timur.

Namun, tak lama setelah video itu menyebar, muncul video susulan yang berisi klarifikasi dari Ismail Bolong. Dia membantah semua ucapannya di video pertama.

Dalam testimoni pertama, Ismail mengaku merupakan pengepul batu bara ilegal di Kutai Kertanegara sejak 2020 hingga 2021. Aktivitas tersebut merupakan inisiatif pribadinya.

Dia menyebutkan bahwa keuntungan dari tambang ilegalnya mencapai Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar per bulan. Menurut dia, aktivitas tersebut telah diketahui Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

JAKARTA, Eranasional.com- Kuasa Hukum korban tragedi KM 50, Aziz Yanuar pesimis dengan janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan novum baru untuk membuka kasus pembantaian 6 anggota Laskar FPI.

Pasalnya di balik tragedi pembantaian 6 Laskar FPI, terlihat ada kekuatan besar yang intervensi dan melindungi para pelaku KM 50 tersebut.

“Saya yakin beliau (Kapolri) punya keinginan untuk membuka kembali kasus itu (KM 50) tapi jangan lupa kadang keinginan itu tidak sesuai fakta. Berani apa tidak? Karena ini melibatkan hal-hal yang luar biasa kekuatannya,” kata Aziz dalam keterangannya, Jumat (23/9/2022).

Kekuatan besar itu, kata Aziz, diduga yang saat ini telah melindungi kasus tragedi KM 50. Sehingga taring Kapolri untuk mengusut kembali kasus KM 50 terkendala oleh kekuatan tersebut.

Sayangnya Aziz Yanuar tak menjelaskan secara detail siapa orang-orang di balik kekuatan besar kasus KM 50 itu.

“Kalau saya meyakini dan menduga, bahwa kekuasaan besar bermain di sini, sehingga semua ini menjadi tumpul dan diduga rekayasa ini berjalan mulus,” tandas Aziz.

Selain itu, Aziz Yanuar juga menduga bahwa kasus KM50 ini tidak bisa dilepaskan dari peran Habib Rizieq Shihab.

Apalagi HRS saat ini memang kerap bersebrangan dengan pemerintah. Sehingga diduga kekuatan besar kerap menghalang-halangi terbongkarnya orang-orang yang diduga terlibat didalam kasus tersebut.

“Kasus KM 50 tidak bisa dilepaskan dari Habib Rizieq Syihab. Dan ini terkait dengan politik serta kekuasaan, karena HRS menolak mendukung pemerintahan Jokowi,” tutur Aziz.

Seperti diketahui, dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 23 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kalau ia akan membuka kembali kasus KM 50 jika ada novum atau fakta baru.

Namun pihaknya masih menunggu putusan banding dari pengadilan.

“Terkait dengan Km 50, ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan, dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu,” kata Sigit.

“Namun demikian, apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memprosesnya,” ujarnya lagi.

Timika- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo meminta Polri bersama TNI mewaspadai ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) jelang akhir tahun.

“Ke depan, mendekati akhir tahun, isu lokal (di Papua) meningkat eskalasinya. Peningkatan ini akan menimbulkan potensi gangguan keamanan. Kegiatan KKB, KKSB (kelompok kriminal separatis bersenjata) akan meningkat intensitasnya,” kata Listyo saat memberi pengarahan bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Timika, Papua, Jumat (22/3), seperti dikutip dari Antara.

Mengantisipasi hal tersebut, ia meminta jajarannya untuk siaga menjaga di sejumlah wilayah di Papua seperti saat kegiatan PON XX berlangsung pada 2-15 Oktober 2021 lalu.

Ia juga berterima kasih secara langsung kepada anggota polisi dan TNI yang telah menjaga keamanan dan ketertiban pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Pasalnya, hal itu menunjukkan ke masyarakat bahwa Papua adalah wilayah yang aman untuk menyelenggarakan agenda besar.

“Bagi Indonesia dan bagi Papua, PON ke-20 yang dilaksanakan bernilai sangat strategis karena penyelenggaraan PON kemarin itu adalah event nasional di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.