Dalam pledoinya dia tak akan menggunakan alasan-alasan politik untuk membela dirinya dari kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.

Hal itu ditegaskan Plate usai dituntut 15 tahun penjara buntut kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu, 1 November 2023.

Plate menegaskan, dirinya tetap berkomitmen mengikuti proses hukum yang berlaku.

Dia juga akan membuktikan bahwa dirinya tak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo ini.

“Saya tetap pada komitmen saya bahwa saya akan menghadapi proses hukum yang sedang saya hadapi ini dalam koridor hukum. Saya akan membuktikan ketidakbersalahan saya melalui proses hukum,” ujarnya.

“Sehingga tidak ada satupun pihak nantinya yang dapat mendelegitimasi kebenaran saya dalam perkara ini,” tegas politikus Nasdem itu.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali periksa satu orang pengusaha terkait kasus korupsi penyediaan Inrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Serta infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4 dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022.

“Penyidik Jampidsus memeriksa satu orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi,”kata Kapuspenkum Kejaksaan, Ketut Sumedan, Senin (12/3/2023) kemarin.

Pengusaha yang diperiksa berinisial SJS. Dia diperiksa dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G.

Serta pendukung paket 1,2,3,4 dan 5 Bakti Kominfo tahun 2022-2022 atas nama tersangka AAL, GMS, YS, MA, IH, dan JGP.

“SJS adalah pengusaha,”jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Nasdem berencana mengajukan praperadilan terhadap penetapan status Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Sebagai informasi, Johnny G Plate adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem.

Rencana melakukan praperadilan diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Awalnya, Willy ditanyakan kemungkinan Nasdem akan mendorong Johnny G Plate menjadi justice collaborator dalam kasus korupsi proyek BTS.

“Bukan justice collaborator. Kami akan melakukan praperadilan,” kata Willy saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).

Kapan akan dilakukan, Willy berjanji akan menginformasikan perkembangannya lebih lanjut persoalan ini.

Kasus Johnny G Plate bermula pada proyek infrastruktur telekomunikasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar akses internet merata di Tanah Air. Total sebanyak 7.904 BTS 4G akan dibangun yang terbagi dalam dua tahap, yakni fase pertama di 4.200 BTS pada 2021 dan fase kedua di 3.704 BTS pada 2022.

Namun, dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan disebut oleh enam tersangka direkayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Pada akhirnya ditemukan kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penyidikan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4,5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 menyimpulkan ada kerugian negara sebesar Rp8.032.084.133.795.

JAKARTA, Eranasional.com – Paulus Plate, ayahanda Menkominfo Johnny G Plate, meninggal dunia di Reo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kabar duka itu dibenarkan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong.

“Betul,” kata Usman dilansir Antara, Sabtu (25/3/2023).

Namun Usman mengatakan belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait penyebab meninggal dunia dan rencana pemakamannya.

“Saya belum dapat info. Ayahanda Pak Menteri sudah lanjut usia. Saya juga belum dapat informasi pemakaman,” ujarnya.

Berita duka meninggalnya ayahanda Menkominfo itu pertama kali diketahui melalui pesan berantai yang didapatkan pada Sabtu sore.

Paulus Plate merupakan seorang mantri atau perawat kesehatan. Bersama istrinya, yakni mendiang Theresia Pora, yang merupakan guru SD, Paulus mengabdikan diri untuk masyarakat Kabupaten Manggarai di kawasan Pegunungan Mandosawu.

Pengabdian Paulus bersama sang istri itu pun diabadikan dengan pendirian Yayasan Theresia Pora Plate.

JAKARTA, Eranasional.com- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate terkait dugaan korupsi proyek pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo ini diduga mengakibatkan kerugian hingga 1 triliun rupiah.

Koordinator ICW, Agus Sunaryanto meminta Kejagung lebih aktif menggali informasi termasuk dari sejumlah saksi yang tepat.

“Kejaksaan Agung harus lebih aktif dalam melakukan penggalian informasi, termasuk dengan memanggil saksi yang relevan untuk dimintakan keterangan, termasuk Menkominfo,” kata Agus, Minggu (27/11/2022).

Agus menuturkan, meski dalam proyek ini BAKTI menjadi pengguna anggaran, namun badan tersebut merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kominfo dalam proyek pengadaan BTS.

Tindakan BAKTI dinilai tidak terlepas dari tanggung jawab Johnny sebagai menteri. Hal ini merujuk pada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 129/PMK.05/2020.

“Kami juga mendorong Kejagung segera menetapkan para pelaku dalam dugaan korupsi ini sebagai tersangka. Sebab, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan,” lanjut Agus.

Selain itu, ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merilis dugaan kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi atas proyek BTS 4G tahap pertama ini.

Hal ini akan menjadi catatan, karena pelaksanaan proyek pada tahap I pembangunan BTS sudah terjadi dugaan korupsi dan dugaan pelanggaran lain.

“Tahap duanya harus ada evaluasi menyeluruh, baik dari evaluasi kepada BAKTI, termasuk juga kepada seluruh proses pengadaan barang dan jasanya,” tutur Agus.

ICW meminta Kejagung aktif berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang diduga diselewengkan dan mengakibatkan pembangunan BTS 4G terlambat.

Selain itu, ICW mendesak BAKTI sebagai pengguna anggaran bersikap kooperatif. Mereka harus menyerahkan bukti berita acara serah terima pembangunan tower konstruksi yang dilakukan para subkontraktor.

“Untuk melihat pangkal persoalan dari keterlambatan pembangunan proyek BTS 4G ini,” tutup Agus.

JAKARTA, eranasional.com- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate mennyatakan layanan keuangan digital PayPal telah resmi terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE), sementara pengembang dan layanan game Epic Games masih belum kunjung mendaftarkannya sebagai PSE yang beroperasi di Indonesia.

“Iya, (PayPal) sudah (terdaftar). Saat ini sudah lebih dari 9.414 sistem elektronik di Indonesia yang sudah beroperasi saat ini, dan itu di bawah kelola dari 5.600 penyelenggara sistem elektronik lokal dan global, sehingga aksesnya sudah terbuka dan masyarakat kembali bisa gunakan layanan PSE itu,” kata Menteri Johnny saat ditemui di Jakarta, Jumat (5/8).

Lebih lanjut, Menkominfo meminta Epic Games supaya segerea mendaftar sebagai PSE di Indonesia agar blokirnya segera dibuka dan kembali bisa diakses oleh pengguna setianya di Tanah Air.

Seperti diketahui, Epic Games merupakan PSE yang masih diputus aksesnya oleh Kemenkominfo karena tak kunjung mendaftar hingga batas waktu Jumat (29/7) pukul 23.59 WIB.

“Kami meminta Epic Games untuk segera mendaftar, mungkin mereka belum tahu karena berada di luar negeri. Persyaratan pendaftarannya cukup ringan, dilakukan secara online, dengan kewajiban-kewajiban termasuk perlindungan data pribadi pengguna. Jika mengalami kendala teknis, kami siap membantu, kalau mereka berkehendak untuk mendaftar,” jelas Johnny.

Menkominfo mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kedutaan besar negara terkait dimana kantor pusat PSE tersebut berada. Ia menyebutkan, kerja sama tersebut berlangsung dengan baik dan kooperatif, sehingga komunikasi dengan platform tersebut telah terbuka dan terjalin. (fjr)

ERANASIONAL | Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua tinggal itungan hari. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan layanan jaringan telekomunikasi dan fasilitas media center untuk mendukung ajang olahraga empat tahunan itu.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan layanan telekomunikasi yang dimanfaatkan untuk mendukung PON XX 2021 merupakan bagian pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian pelaksanaan tugas Kementerian Kominfo dalam melakukan akselerasi transformasi digital.

“Kunjungan kerja saya hari ini ke Jayapura dengan dua agenda besar. Agenda pertama berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kominfo dalam pembangunan nasional, secara khusus terkait akselerasi transformasi digital yaitu menindaklanjuti pembangunan infrastruktur TIK di wilayah Papua dan meninjau kesiapan media center,” ujarnya dalam Konferensi Pers bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jayapura yang berlangsung secara hybrid, dari Media Center Klaster Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (23/09/2021).

Menurut Menteri Johnny, pembangunan TIK di wilayah Papua dan Papua Barat telah dilakukan secara masif. Oleh karena itu, pemanfaatan hasil pembangunan itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan PON XX 2021.

“Secara khusus, pembangunan the last mile atau pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di seluruh pelosok Papua.

Baik di wilayah-wilayah perairan maupun di wilayah tengah pegunungan. Di Provinsi Papua, Kominfo melalui BAKTI telah membangun 213 BTS eksisting 4G dan 244 BTS eksisting 4G di Papua Barat pada tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2021 ini sedang berjalan dan tahun 2022 nanti (akan tuntas untuk semua wilayah),” paparnya.

Selain menyediakan layanan telekomunikasi yang berkualitas, Kementerian Kominfo juga menyediakan media center di tiga klaster pelaksanaan pertandingan dalam PON XX 2021 Papua.

“Media Center ini ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Ketiga Media Center Klaster ini disiapkan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo dalam upaya mendukung produksi konten-konten positif terkait penyelenggaraan PON XX Papua,” jelas Menkominfo.

Menurut Menteri Johnny, ketiga media center klaster itu, menjadi pendukung Media Center Utama yang berada di PB PON XX Papua. Media Center Utama berada di Kantor Gubernur Papua, Jayapura. Menkominfo menyatakan fasilitas media center bagi jurnalis yang meliput pelaksanaan PON XX 2021 Papua.

“Media Center di tiga cluster ini kami selenggarakan untuk memfasilitasi kawan-kawan media supaya lebih mudah dalam melakukan peliputan berupa pengambilan foto, videom dan membuat narasi untuk memberitakan penyelenggaraan PON XX Papua. Kalau teman-teman media ingin membuat berita di sini, kami menyediakan fasilitasnya berupa 100 kabel jaringan LAN dan ada juga ruangan relaksasi jika para jurnalis ingin beristirahat sejenak setelah melakukan peliputan,” jelasnya.

Dalam kunjungan kerja ke Papua, Menteri Johnny didampingi Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif,  Direktur Layanan Aplikasi Pemerintah Ditjen Aplikasi Informatika Bambang Dwi Anggono, dan Direktur Telekomunikasi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Aju Widyasari.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

ERANASIONAL, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui Pagu Anggaran RAPBN T.A. 2022 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebesar Rp 21,79 triliun. Pada rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari yang berlangsung pada 22 September 2021, disimpulkan bahwa Komisi I DPR RI akan menyampaikan hasil rapat kerja tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI.

Namun demikian, pada kesempatan yang sama, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, menyebutkan bahwa anggaran yang dibutuhkan Kominfo untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 42,36 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 20,56 triliun. Anggaran tersebut utamanya ditujukan untuk mempercepat realisasi Agenda Transformasi Digital Nasional.

“Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kembali bahwa kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo T.A. 2022 sebesar Rp 42,36 triliun. Namun, mengacu pada Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2022 dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 23 Juli 2021, Kementerian Kominfo mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp 21,79 triliun. Dengan demikian, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 20,56 triliun,” jelas Menteri Johnny.

Kebutuhan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan lintas satuan kerja yang terbagi terbagi dalam 5 (lima) program utama. Dari kelima program tersebut, terdapat dua program yang sudah terpenuhi kebutuhan anggarannya, yakni (i) Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan (ii) Program Dukungan Manajemen.

Sementara tiga program lainnya masih memiliki kekurangan anggaran, yakni (i) Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (ii) Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); serta (iii) Program Komunikasi Publik.

Pemenuhan atas kekurangan anggaran tersebut akan berdampak pada keberlanjutan dan perluasan layanan internet untuk masyarakat, keberlanjutan program-program peningkatan literasi digital maupun beasiswa talenta digital, keberlanjutan komunikasi publik untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid 19, dan keberlanjutan berbagai program strategis lainnya.

Menteri Johnny mengharapkan Komisi I DPR RI dapat memberikan dukungan terhadap pemenuhan kekurangan anggaran tersebut dan akan menindaklanjuti dengan mendalami skema-skema pembiayaan yang memungkinkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam raker itu, Menteri Kominfo didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba; Inspektur Jenderal Doddy Setiadi; Dirjen SDPPI Ismail; Dirjen Aptika Semuel A Pangerapan; Kepala Badan Littbang SDM Hary Budiarto, Dirut BAKTI Anang Latif, Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi, dan Staf Khusus Menteri Kominfo Phillip Gobang. Hadir pula Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Ketua KIP Gede Narayana, serta Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh.

Juru Bicara Kementerian Kominfo

JAKARTA, Pemerintah sudah mulai menyalurkan Program Bantuan Perlindungan Sosial dari kepada masyarakat yang membutuhkan selama pandemi Covid-19. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penyaluran itu terus dilakukan dan akan dipercepat dengan mengurai kendala serta meningkatkan sinergisitas dengan pemerintah daerah.

“Bantuan-bantuan sosial tunai dan non-tunai sudah mulai tersalurkan kepada masyarakat. Program-program bantuan sosial tunai, seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sudah mulai disalurkan lewat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” jelasnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Progres Penyaluran Bantuan Sosial (bansos) selama Perpanjangan PPKM di Pulau Jawa dan Bali di Jakarta, Kamis (22/07/2021) sore.

Menurut Menteri Johnny, Progam Bantuan Sosial Nontunai pun sudah mulai disalurkan lewat Perum BULOG dan Kementerian Sosial. “Realisasinya di berbagai daerah juga sudah relatif baik, seperti di DKI Jakarta sudah mencapai 900 ribu penerima manfaat dan di Banten realisasinya mencapai 90%,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan arti penting percepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. “Pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Hambatan pelaksanaan yang selama ini ada sudah mulai terurai dengan sinergi yang baik antar berbagai pihak di pusat maupun daerah,” tandasnya.

Pemerintah memberi bantuan Perlindungan Sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai bentuk program, antara lain Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, Kartu Sembako PPKM, Program Bansos Tunai, Bantuan Beras Bulog, Diskon Listrik, Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen, Program Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah Tenaga Kerja, Bantuan Kuota Internet, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

“Pemerintah akan terus memonitor penyaluran bantuan sosial sehingga bisa sampai ke masyarakat secara tepat dan cepat,” tegas Menteri Johnny

Selama penyaluran bantuan sosial, Menkominfo juga mengimbau agar masyarakat semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan dan segera mengikuti vaksinasi.

“Melihat perkembangan kasus beberapa hari terakhir yang belum menunjukkan penurunan kasus secara signifikan, mohon masyarakat semakin memperketat protokol kesehatan dan segera ikuti vaksinasi. Beberapa hari ke depan, sampai tanggal 26 Juli adalah periode yang sangat menentukan kebijakan selanjutnya,” ujarnya.

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan ikut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dan gubernur di Pulau Jawa-Bali.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 di 4 sektor strategis yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan konektivitas untuk menjembatani kesenjangan digital.

“Pemerintah Indonesia ingin lebih kuat di era digital ini, baik dalam keuangan digital, perbankan digital, e-commerce, pariwisata digital, UMKM digital, dan banyak lainnya.

Untuk mewujudkan menuju Indonesia Terkoneksi: semakin digital, semakin sejahtera,” jelasnya dalam Forum Asia Tech x Singapore 2021 – AtxSummit, Future Role of Connectivity: Bridging the Digital Divide yang berlangsung virtual dari Jakarta, Selasa (13/07/2021).

ATxSG 2021 merupakan konsep baru dari pameran inovasi bernama Smart Nation Innovation Week (SNIW) yang setiap tahun diselenggarakan secara rutin oleh Pemerintah Singapura sejak 2015. Pameran tersebut menggabungkan unsur teknologi, digital society, dan digital economy. ATxSG 2021 akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 16 Juli 2021 di Marina Bay Sands, Singapura.

Mengenai pembagunan infrastuktur digital, Menkominfo menyatakan Pemerintah Indonesia dan perusahaan telekomunikasi telah menggelar jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 kilometer di serat optik daratan dan lautan, sebagai tulang punggung konektivitas teknologi informasi dan komunikasi.

“Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia akan terus menyebarkan infrastruktur TIK di seluruh nusantara, khususnya untuk menghubungkan titik-titik di pedesaan, terluar, dan daerah tertinggal,” tandasnya.
Menteri Johnny menyatakan saat ini terdapat 9 satelit telekomunikasi, microwave link, dan jaringan fiber-link yang saat ini digunakan untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi dan digital.

“Hal ini juga akan didukung oleh High Throughput Multifunction Satelit SATRIA-I dengan kapasitas 150 Gbps. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun dan akan mengorbit pada Triwulan ke-4 tahun 2023 karena Indonesia membutuhkan kapasitas satelit yang sangat besar dalam 10 tahun ke depan,” jelasnya.

Selain itu, lebih dari 500.000 Base Transceiver Stations (BTS) juga telah dibangun untuk memungkinkan jangkauan sinyal 4G, menjangkau masyarakat Indonesia termasuk di daerah yang sangat terpencil. Jangkauan sinyal 4G ini akan menjadi tulang punggung infrastruktur digital, untuk mendukung Indonesia dalam percepatan Transformasi Digital.
Menurut Menkominfo, dengan tersedianya BTS memungkinkan para pelaku UMKM Indonesia untuk dapat beralih ke digital onboard. Ia memaparkan saat ini diperkirakan sudah ada 11 juta UMKM digital Indonesia dan beberapa di antaranya sedang dalam tahap scaling-up untuk mendukung perekonomian Indonesia.

“Kami berharap hingga akhir tahun 2024, setidaknya ada 30 juta UMKM Indonesia yang akan di-onboarding secara digital. Oleh karenanya, Kominfo memastikan keandalan infrastruktur TIK melalui penyebaran fixed broadband dan mobile broadband untuk memenuhi kebutuhan digital dan menutup kesenjangan digital, membuat semua orang terhubung secara digital, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut adil, inklusif, dan bermanfaat bagi semua,” paparnya.

Menteri Johnny juga menyampaikan Indonesia baru saja meluncurkan operasi komersial 5G di 9 kota.

“Ini masih dalam tahap yang sangat awal, tetapi kami akan melakukan segala kemungkinan untuk mempercepat penyebaran 5G, termasuk farming dan refarming spektrum frekuensi di semua pita frekuensi level. Peluang besar di depan sedang menunggu kita,” ungkapnya.

Tidak berhenti di situ saja, setelah melakukan percepatan infrastruktur yang menjadi fondasi utama dalam akselerasi transformasi digital, Menteri Johnny menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan terbentuknya masyarakat digital, diantaranya; Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital, hingga Peningkatan SDM Digital.

“Penerapan konsep digital government untuk mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan. Kami sedang dalam proses mengintegrasikan layanan pemerintah melalui konsolidasi data, di bawah Inisiatif Satu Data Indonesia. Kami berencana untuk membangun 4 Pusat Data Pemerintah, mulai tahun ini, Pusat Data Standar Global Tier-IV,” jelasnya.

Optimasi Ekonomi Digital
Menurut Menkominfo dengan pembangunan infrastruktur digital yang massif dan penyediaan pusat data pemerintah untuk layanan pemerintahan digital ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia.

“Hilirnya daripada infrastruktur TIK yaitu ekonomi digital itu sendiri. Makanya, kita harus memanfaatkan infrastruktur kita untuk memanfaatkan ekonomi digital. Di Indonesia saat ini tulang punggung perekonomian kita adalah UMKM dan Ultra Mikro yang menjadi penyumbang 61,07% dari GDP nasional,” jelasnya.

Mengutip data dari Google Temasek, Menteri Johnny mengungkapkan saat ini Ekonomi Digital Indonesia diproyeksikan akan melampaui 124 miliar USD pada akhir tahun 2024. Menurutnya, hal ini yang menjadi pendorong Ekonomi Digital Indonesia di kawasan telah tumbuh dua digit pada 10,58% pada tahun lalu.

Oleh karena itu, menurut Menteri Johnny, Pemerintah Indonesia memberi perhatian serius kepada 64.2 juta UMKM Indonesia untuk bisa onboard go digital, karena potensi ekonomi digital Indonesia yang besar. Bahkan, Pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku melalui Program Nasional Gerakan Bangga Buatan Indonesia.

Bahkan, Presiden Joko Widodo mendorong Indonesia dapat menghasilkan unicorn dan startup digital di sektor jasa keuangan digital, digitalisasi perindustrian, media hiburan (digital broadcasting), pertanian dan perikanan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, serta real-estate atau perkotaan digital.

“Saya akan mendukung konsolidasi bisnis telekomunikasi, platform digital, startup digital Indonesia, untuk bisnis dan industri yang lebih kuat dan andal. Penting juga bagi Indonesia untuk berperan dalam produksi dan manufaktur sistem ICT, jaringan dan produk, perbankan digital dan e-commerce, dan bisnis digital hilir terkait, pariwisata, dan logistik,” ungkap Menteri Kominfo.

Kembangkan Talenta Digital
Melihat potensi besar ekonomi digital, Menteri Johnny menilai hal itu perlu didukung dengan keberadaan masyarakat digital agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah di ekonomi digital sendiri.
Menteri Johnny mengatakan keberhasilan transformasi digital bergantung pada kesiapan masyarakat untuk go digital.

Oleh karena itu, Kominfo telah menyiapkan beberapa program guna memungkinkan masyarakat Indonesia memasuki ruang digital dengan beragam cara, antara lain melalui Gerakan Literasi Digital yang ditargetkan setidaknya 12,4 juta orang Indonesia setiap tahun, untuk memberikan mereka akses ke pelatihan virtual tentang digital dasar, kurikulum seperti etika digital, keamanan digital, budaya digital, dan keterampilan digital dasar.

“Potensinya besar dan ini kerjanya lintas kementerian dan lembaga. Di sinilah membangun mulai dari yang paling dasar yaitu talenta digital itu sendiri. Kominfo memberikan dukungan yang besar bersama ekosistemnya, termasuk global technology companies, e-Commerce kita atau platform digital untuk mengisi pelatihan digital bagi masyarakat tingkat dasar,” paparnya.

Untuk menyiapkan masyarakat digital, Kominfo menyiapkan program Digital talent Scholarship yang yang dirancang khusus bagi Generasi Milenial Indonesia untuk diikuti setidaknya 100.000 peserta setiap tahun. “Program ini cocok untuk mereka yang memiliki keterampilan menengah dan berfokus pada komputasi awan, AI, IoT, Big Data Analytics, dan lain-lain.

Kami juga mengundang perusahaan teknologi global untuk bergabung dengan kami dalam model pelatihan digital ini,” kata Menteri Johnny.

Di samping itu, adapula program Digital Leadership Academy untuk mendukung pengembangan kota cerdas dan pembuat kebijakan digital, serta pendiri startup digital. Program talenta digital secara masif ini disiapkan untuk mendukung masyarakat Indonesia go digital dan ambil bagian dalam Percepatan Transformasi Digital Indonesia.

“Kami telah menyiapkan 100 inisiatif utama 2021-2024 yaitu, infrastruktur ICT, e-Government, Legislasi Utama untuk mendukung Ruang Digital, adopsi teknologi baru di sektor industri, termasuk Kesehatan Digital, Pendidikan Digital, Media Digital, Penyiaran Digital, e-Commerce, Digital Fintech, Digital Banking, Pariwisata, dan Logistik,” papar Menkominfo.
Di akhir pemaparan, Menteri Johnny mengapreasiasi forum ATxSG 2021 sebagai upaya berbagi perspektif dan pengalaman negara ASEAN. Bahkan mengharapkan akan  menjadi acuan dalam pemajuan transformasi digital di ASEAN.
“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berpartisipasi dalam Asia Tech Singapore 2021 Summit. Saya berharap untuk suksesnya penyelenggaraan konferensi ini dan berharap acara ini dapat menghasilkan rekomendasi tentang bagaimana Singapura dan Negara-negara Anggota ASEAN dapat lebih memajukan transformasi digital di kawasan ini,” ungkapnya.

Selain Menteri Johnny, acara yang berlangsung selama empat hari itu juga dihadiri Presiden Republik Estonia, Kersti Kaljulaid; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto; Wakil Perdana Menteri Singapura sekaligus Menteri Koordinator Kebijakan Ekonomi Singapura, Heng Swee Keat; Deputy Chief Executive, Connectivity Development & Regulation Infocomm Media Development Authority of Singapore, Aileen Chia; Menteri Energi dan Pengembangan Digital Swedia; Anders Ygeman, Menteri Perhubungan dan Komunikasi Brunei Darussalam; Dato Abdul Muthalib Yusof, serta para pembicara lainnya dari ekosistem pendukung.

(Sumber Kominfo)