Pernyataan itu sekaligus menandai perubahan sikap Muhaimin, yang sebelumnya beberapa kali menyampaikan keberatan atas wacana kenaikan iuran. Ia mengakui dalam berbagai pembahasan terdahulu dirinya termasuk pihak yang cenderung menolak usulan tersebut karena mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Namun, setelah mendengar pemaparan terbaru dari Menteri Kesehatan, ia menyatakan sepakat bahwa penyesuaian iuran menjadi langkah yang tidak terhindarkan.

“Ini karena Ramadan atau karena apa, semua yang disampaikan Pak Menkes setuju saya,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

Dalam forum yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kondisi keuangan program JKN membutuhkan langkah korektif. Ia memaparkan bahwa defisit dana jaminan kesehatan terus melebar dan pada 2025 dilaporkan telah melampaui Rp 20 triliun. Situasi tersebut, menurutnya, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan mengancam keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional.

Muhaimin menilai penyesuaian iuran bukan sekadar langkah menutup defisit, tetapi juga menjadi momentum untuk mentransformasi sistem pelayanan kesehatan nasional agar lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa program JKN merupakan salah satu instrumen utama negara dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga stabilitas keuangannya harus dijaga.

Menurutnya, kebijakan kenaikan iuran telah dikaji dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Ia menyebut dampak langsung penyesuaian tarif hanya akan dirasakan kelompok masyarakat mampu, khususnya yang berada pada desil 7 hingga 10 berdasarkan pemeringkatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sementara itu, masyarakat pada kelompok desil terbawah tetap mendapatkan perlindungan karena iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Kalau masyarakat paling bawah kan sudah dibayar pakai APBN. Jadi naik berapa pun secara langsung tidak membebani mereka,” kata Muhaimin.

]]> https://eranasional.com/98637/defisit-tembus-rp-20-triliun-cak-imin-sepakat-iuran-bpjs-kesehatan-disesuaikan/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/98434/keppres-terbit-prihati-pujowaskito-ditunjuk-jabat-dirut-bpjs-kesehatan https://eranasional.com/98434/keppres-terbit-prihati-pujowaskito-ditunjuk-jabat-dirut-bpjs-kesehatan#respond Thu, 19 Feb 2026 20:17:14 +0000 https://eranasional.com/98434/keppres-terbit-prihati-pujowaskito-ditunjuk-jabat-dirut-bpjs-kesehatan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk masa jabatan 2026–2031. Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas serta Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan.

Melalui keputusan tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2021–2026, efektif per 19 Februari 2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan tata kelola lembaga yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyatakan pergantian kepemimpinan merupakan proses yang wajar dalam menjaga kesinambungan program strategis nasional.

“Penetapan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Rizzky dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2).

Prihati Pujowaskito menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sebagai Direktur Utama sejak 2021. Di bawah kepemimpinan sebelumnya, BPJS Kesehatan mencatat sejumlah perbaikan dari sisi defisit pembiayaan dan kepesertaan, termasuk peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di berbagai daerah.

]]> https://eranasional.com/98434/keppres-terbit-prihati-pujowaskito-ditunjuk-jabat-dirut-bpjs-kesehatan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/76387/mulai-berlaku-bikin-skck-harus-aktif-bpjs-kesehatan https://eranasional.com/76387/mulai-berlaku-bikin-skck-harus-aktif-bpjs-kesehatan#respond Fri, 02 Aug 2024 06:36:28 +0000 https://eranasional.com/76387/mulai-berlaku-bikin-skck-harus-aktif-bpjs-kesehatan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepesertaan aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini merupakan salah satu syarat dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah bahwa ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK, yang diberlakukan secara nasional mulai 1 Agustus 2024, Rabu (31/7/2024).

“Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam pasal 4 ayat (1) pada peraturan tersebut,” terang Rizzky.

Menurut Rizzky, langkah ini tidak hanya merupakan bentuk kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

“Kolaborasi ini memiliki makna penting dalam rangka mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan bahwa setiap warga negara, termasuk para pemohon penerbitan SKCK juga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi,” imbuh Rizzky.

Dia menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menekankan cakupan kepesertaan JKN mencapai hingga 98 persen dari total keseluruhan penduduk.

“BPJS Kesehatan bersama Polri telah melakukan uji coba di enam Polres, yaitu di wilayah Polresta Barelang, Polrestabes Semarang, Polresta Balikpapan, Polrestabes Makassar, Polresta Denpasar, dan Polres Kabupaten Sorong yang berlangsung dari 1 Maret hingga 31 Mei 2024,” jelas Rizzky.

Sebagai bagian dari upaya ini, BPJS Kesehatan meluncurkan Inovasi layanan tanpa tatap muka dengan memperkenalkan Aplikasi Mobile JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), PANDAWA (Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp) hingga merekrut agen informasi BPJS Kesehatan di masing-masing wilayah kelurahan atau desa.

Untuk diketahui, terdapat berbagai fitur yang bisa di akses melalui Aplikasi Mobile JKN. Diantaranya Info Program JKN, I-Care JKN (Info Riwayat Pelayanan), REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap/Cicilan), Perubahan Data Peserta, Pendaftaran Antrian Online, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital, hingga Penambahan Peserta Baru.

Melalui layanan tersebut, BPJS Kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara untuk mewujudkan transformasi mutu layanan dengan menjamin kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu mengungkapkan bahwa aplikasi Mobile JKN digagas untuk mempermudah peserta JKN dalam mengakses berbagai layanan secara online.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam acara bertajuk “4th IndoVascular Annual Scientific Congress” di Jakarta, Jumat (5/7/2024) mengatakan realisasi Rp34,76 triliun untuk penanganan penyakit kardiovaskular merupakan bagian dari total beban pelayanan di fasilitas kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun.

Menurut dia, jaminan biaya JKN tersebut berlaku untuk penanganan berbagai penyakit kardiovaskular seperti sirosis hepatitis, gagal ginjal, hemofilia, jantung, kanker, leukemia, stroke, dan thalassemia.

Dalam hal ini BPJS Kesehatan mencatat penyakit jantung menempati posisi pertama dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 20,04 juta kasus dengan biaya jaminan yang dikeluarkan mencapai Rp23,52 triliun.

Namuni tak semua jenis operasi biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 28 Tahun 2014.

Apa saja operasi yang bisa ditanggung BPJS Kesehatan?

1. Operasi Jantung
2. Operasi Caesar
3. Operasi Kista
4. Operasi Miom
5. Operasi Tumor
6. Operasi Odontektomi
7. Operasi Bedah Mulut
8. Operasi Usus Buntu
9. Operasi Batu Empedu
10. Operasi Mata
11. Operasi Bedah Vaskuler
12. Operasi Amandel
13. Operasi Katarak
14. Operasi Hernia
15. Operasi Kanker
16. Operasi Kelenjar Getah Bening
17. Operasi Pencabutan Pen
18. Operasi Penggantian Sendi Lutut
19. Operasi Timektomi.

Selanjutnya untuk mendukung biaya tersebut ditanggung BPJS Kesehatan, pasien akan diminta pergi ke fasilitas kesehatan (faskes) yang telah terafiliasi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari situ, nantinya pasien akan diberikan surat rujukan ke rumah sakit.

Untuk mendapatkan pelayanan operasi yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, peserta harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Berikut persyaratannya:

1. Kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

2. Surat rujukan dari puskesmas/faskes tingkat pertama.

3. Kartu pasien yang didapatkan dari rumah sakit setelah pasien melakukan pendaftaran.

Abraham mengatakan, data tersebut merupakan hasil skrining kesehatan petugas Pemilu 2024 yang diolah oleh BPJS Kesehatan.

Dia menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 2,2 juta lebih petugas Pemilu 2024 telah mengisi skrining riwayat kesehatan secara online.

“Dari jumlah itu, 212.000 lebih punya risiko kesehatan,” ujar Abraham dilansir siaran pers KSP, Selasa, 6 Februari 2024.

Dituturkannya, pemerintah telah membentuk tim monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Kata Abraham, Tim terdiri dari 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang.

Menurut dia, skrining riwayat kesehatan untuk petugas Pemilu 2024 bertujuan memetakan risiko kesehatan petugas. Sehingga penyelenggaraan pesta demokrasi tahun ini tidak menimbulkan korban jiwa.

“Upaya ini sebagai bentuk kehadiran negara untuk melindungi dan memberikan hak-hak kesehatan bagi petugas. Dari sisi pemerintah, langkah ini juga upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Sebagai pengingat, pada 2019 sebanyak ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia selama pelaksanaan Pemilu 2019.

Data KPU RI menyebutkan pada Pemilu 2019 totalnya 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 lainnya sakit.

Ketua KPU RI saat itu, Arief Budiman mengungkapkan beban kerja di Pemilu 2019 cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit atau meninggal dunia. (*)

Hal ini sehubungan dengan Kota Depok yang sudah berstatus Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Desember 2023.

SE itu bernomor 003/9173 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok tentang implementasi UHC JKN di Kota Depok. SE tersebut ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), dan Masyarakat.

Berikut ketentuan implementasi UHC JKN.

1. Masyarakat yang sedang sakit:

a. Dirawat di Rumah Sakit Kota Depok

– Pasien menunjukkan KTP dan KK

– Pihak Rumah Sakit melaporkan ke Dinkes dengan dilampiri surat keterangan rawat

– Dinkes mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN (KIS PBI APBD) maksimal 3 x 24 jam

b. Membutuhkan rawat jalan ke rumah sakit

– Pasien datang ke Puskesmas sesuai tempat tinggal dan mendaftar sebagai pasien umum dengan membawa KTP dan KK

Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) harus diperkuat untuk uji sampel dan penelusuran kasus Covid-19.

“Kita karena kita memiliki 10.134 Puskesmas di seluruh tanah air dan 4.000 di antaranya adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap,” tutur Presiden saat mengawali Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/5).

Selain itu, Presiden sampaikan juga ada 4.883 dokter praktik keluarga ditambah dengan klinik-klinik pratama yang selama ini melayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ini betul-betul perlu diefektifkan, sehingga Puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, dalam pelacakan, dan dalam penelusuran kasus Covid yang ada di lingkungan wilayah itu, juga menjadi simpul pemantauan ODP maupun OTG,” ujar Presiden.