NTB – Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Negara China telah melakukan pengembalian produk hasil perikanan Indonesia karena terindikasi terpapar virus Covid-19.

Maka atas kejadian tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan memberikan respon dengan mempertanyakan belum optimalnya sistem jaminan mutu terintegrasi dan sistem ketelusuran terhadap semua produk perikanan di Indonesia.

Lebih lanjutan kata Politikus PKS, serta mempertanyakan dimana fungsi pengendalian mutu atas surat Kesehatan ikan sehingga muncul kasus ikan yang terpapar virus bisa lolos sebagai produk impor ke negara lain.

“Hal ini patut disayangkan karena akan mengurangi kepercayaan dunia internasional terhadap keamanan pangan dari produk perikanan Indonesia,” ujar Johan melalui keterangan rilis yang diterima oleh Eranasional di Nusa Tenggara Barat, Sabtu (26/6/2021)

Politisi PKS ini berharap pemerintah segera memperbaiki kualitas layanan karantina ikan ekspor, termasuk kinerja layanan sertifikasi Kesehatan ikan untuk memastikan bahwa ikan atau hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah NKRI bebas dari hama penyakit ikan karantina atau tidak memiliki potensi sebagai media penyakit yang bersifat menular ke manusia.

“Harus ada penguatan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai upaya pencegahan yang harus selalu diperhatikan supaya kejadian pengembalian produk perikanan ekspor kita oleh negara lain tidak terulang lagi,” ucap Johan.

Legislator Senayan ini berharap kasus ini dijadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki pelayanan sertifikasi Kesehatan ikan menuju pelayanan prima yang memiliki standar mutu tinggi sehingga memiliki akurasi yang tepat dalam penerapannya.

Selama ini, lanjut ia menilai implementasi pelayanan sertifikasi ekspor ikan belum dilakukan secara maksimal dan belum sepenuhnya mencapai tujuan dan sasaran dari sistem jaminan mutu terhadap semua produk perikanan kita.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini meminta pihak otoritas yang berkompeten segera menelusuri berbagai informasi pergerakan produk perikanan yang telah dikembalikan tersebut serta melakukan verifikasi lapangan agar dapat ditindaklanjuti dengan respon yang tepat, cepat dan terkoordinasi sesuai dengan bukti jaminan mutu dan keamanan produk perikanan yang telah diterbitkan.

“Harus ada pengujian terhadap proses sertifikasi yang digunakan sehingga bisa ditelusuri mengapa produk ikan ekspor tersebut bisa lolos dari proses karantina sebagai produk ekspor ke negara lain namun ternyata terindikasi terpapar virus Covid-19,” tutur Johan.

Selanjutnya Johan meminta agar pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan berdasarkan prinsip analisis resiko, transparan dan bebas dari konflik kepentingan serta sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Politikus PKS juga meminta agar dilakukan keterlusuran bagi pelaku usaha karena perilaku usaha juga harus bertanggung jawab terhadap jaminan mutu dan keamanan produk perikanan nasional.

“Semoga ke depan jaminan mutu dan keamanan pangan dari produk perikanan kita bisa lebih baik dan berkontribusi bagi kejayaan pembangunan perikanan nasional,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyoroti permasalahan peningkatan sampah dan limbah B3 medis di masa Pandemi Covid-19.

“Pemerintah tidak hanya perhatian pada persoalan sampah rumah tangga dan limbah industry,” ujar Johan melalui keterangan resminya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/6/2021)

Karena menurutnya limbah medis di Indonesia ternyata masih sulit ditangani dan pada saat masa pandemi ini limbah medis terus mengalami peningkatan dan pemerintah belum memiliki sistem manajemen pengelolaan limbah B3 medis pada masa pandemic yang telah berlangsung setahun lebih.

Politisi PKS ini mengungkapkan sebelum masa pandemi, limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan (yankes) sekitar 170-200 ton per hari, namun pada masa pandemi ini limbah medis mengalami peningkatan sebesar 300-400 ton per hari atau meningkat sekitar 200%.

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKS Johan Rosihan mengatakan pemerintah tidak punya spirit melakukan swasembada pangan dan selalu berencana melakukan impor pangan yang terus menuai polemik dan penolakan dari banyak kalangan masyarakat, sebagai contoh data BPS menunjukkan terjadi peningkatan drastis impor pangan pada triwulan 1 tahun 2021 ini, contohnya:

– Impor gula meningkat signifikan 42,96% dibanding tahun lalu.
– Impor garam naik 19,6% dibanding tahun lalu.
– Impor daging 20.000 ton dari Brazil
– Impor kedelai meningkat 22,43%
– Impor bawang putih dan bathin jagung juga meningkat drastis.

“Sektor pertanian merupakan sektor yang mampu eksis pada masa pandemi hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan PDB pada triwulan 1 Tahun 2021 ini sebesar 2,95% dan tumbuh positif sejak tahun lalu ketika semua sektor mengalami pertumbuhan minus maka pemerintah semestinya menjadikan sektor pertanian sebagai andalan bagi penyelamatan ekonomi nasional, kami menolak pemotongan atau pengurangan anggaran pertanian seperti yang terjadi tahun lalu dan tahun ini,” tegas Johan melalui keterangan resminya di Jakarta, Senin (31/5/2021)

Lebih lanjut politikus PKS mengungkapkan karena dampaknya terjadi penurunan target produksi komoditas pertanian nasional dan pemerintah selalu mencari cara untuk melakukan impor yang pasti merugikan petani.

“Jika pemerintah mentargetkan pertumbuhan sektor pertanian tumbuh lebih luar sekitar 2,9-3,6% maka harus ada alokasi anggaran memadai sektor pertanian,” beber Johan.

Kata legislator Dapil NTB I, pemerintah mesti turun tangan mengatasi naiknya harga kedelai yang telah menyusahkan para pengrajin tahu tempe dan memukul industri tahu tempe yang didominasi oleh UMKM.

“Kelangkaan pasokan kedelai dalam negeri akibat dari ketergantungan impor dan permintaan kebutuhan kedelai nasional yang cukup tinggi sekitar 2,6 juta ton per tahun sementara nilai produksi kita hanya berkisar 0,3 juta ton per tahun,” ujar Johan

Menurutnya pemerintah perlu memperbaiki sistem tata niaga kedelai, yang selama ini telah memberlakukan sistem perdagangan bebas sehingga harga kedelai di dalam negeri selalu mengikuti dan ditentukan oleh harga pasar internasional.

“Saya selalu menegaskan kepada pemerintah agar komoditas kedelai dijadikan sebagai komoditas strategis sebagaimana padi dan jagung, yang diberikan kelebihan dalam hal perlindungan harga dan pengamanan pangan strategis untuk kebutuhan nasional,” kata Johan

Lanjut dikatakannya pemerintah juga harus segera mengatasi persoalan kondisi kedelai lokal yang saat ini jumlah produksinya masih sedikit serta harus berupaya meningkatkan standar komoditas kedelai lokal dan mengatur tata niaga kedelai dengan kebijakan yang menguntungkan petani dan pengrajin tahu tempe.

“Diperlukan sistem monitor harga kedelai saat ini dan yang akan datang karena biasanya harga kedelai sangat dipengaruhi oleh harga tiga bulan yang akan datang,” papar Johan

Jadi, kata Politikus PKS pemerintah harus mampu meletakkan persoalan kedelai ini secara faktual berdasar kondisi lapangan dan kesulitan yang dialami oleh petani, pengrajin tahu tempe serta pelaku UMKM.

“Rencana mogok produksi sejumlah pengusaha tahu tempe harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah dengan berupaya menstabilkan harga kedelai demi keberlangsungan usaha tahu tempe dari ribuan UMKM pada masa pandemi ini,” tukas Johan

Penulis : Agung Nugroho

JAKARTA – Menjelang Lebaran Idul Fitri, harga sejumlah komoditas pangan mayoritas mengalami kenaikan. Salah satu yang terus mengalami kenaikan adalah harga daging sapi.

Salah satu pedagang daging sapi, Marjun (55) menjual daging sapi dengan harga Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram (kg).

Meski demikian, permintaan daging sapi di tempatnya berjualan masih cenderung tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggan yang berdatangan.

Hal ini ditanggapi oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan ST, mengatakan menurut data dari Kemendag bahwa kebutuhan daging menjelang lebaran mencapai 60.000 ton maka untuk stabilisasi harga diperlukan tata kelola supply demand yang tepat agar pasokan daging dapat memenuhi permintaan pasar menjelang lebaran tahun ini.

“Cara mengatasinya yaitu pemerintah harus memastikan ketersediaan stock daging yang cukup untuk kebutuhan konsumen selama masa lebaran dan diperlukan kebijakan memberlakukan penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk komoditas daging supaya tidak ada permainan harga karena dipastikan terjadi peningkatan permintaan daging menjelang lebaran ini,” kata Johan saat di konfirmasi oleh wartawan di Jakarta, Selasa (11/5)

Politikus PKS mengungkapkan pasokan daging harus diprioritaskan berasal dari sentra produksi ternak di berbagai daerah, pemerintah mesti menugaskan Bulog dan BUMN untuk bekerja ekstra menjaga kelancaran distribusi pasokan daging dari daerah sentra produksi menuju pusat pasar daging sehingga alur distribusi tidak menjadi kendala untuk menyerap produksi daging nasional..

“Pemerintah tidak boleh selalu mengandalkan impor daging karena kita harus berusaha meningkatkan pertumbuhan penawaran daging sapi domestik untuk memenuhi permintaan daging sapi,” tegas Johan

Legislator Dapil NTB I menerangkan untuk menekan harga daging jelang lebaran nanti maka pemerintah mesti berusaha melakukan pembatasan impor dan lebih memperhatikan ketersediaan daging sapi lokal dan sapi siap potong yang ada di berbagai peternakan baik skala besar maupun kecil, serta terus memperhatikan ketersediaan daging sapi di seluruh daerah.

Lanjut kata Politikus PKS, meminta pemerintah membuat regulasi yang mendukung, terciptanya informasi yang transparan antara para pelaku pasar agar struktur pasar daging sapi dapat lebih kompetitif.

“Situasi meroketnya harga daging ini harusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem agribisnis komoditas daging sapi di Indonesia, contohnya salah satu penyebab tingginya harga daging sapi adalah panjangnya rantai pasok daging sapi dari peternak hingga ke tangan konsumen, serta lemahnya dorongan pemerintah untuk meningkatkan pasokan daging yg berasal dari produksi dalam negeri padahal laju konsumsi daging terus meningkat setiap tahun,” tukas Johan.

Pewarta : Agung Nugroho