Usulan tersebut juga mencakup kekayaan pejabat yang nilainya jauh lebih besar daripada jumlah yang tercantum dalam laporan resmi.

Tanak menilai, aset yang tidak dilaporkan atau kelebihan harta dari nilai yang tercatat dalam LHKPN perlu menjadi objek perampasan oleh negara.

“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” kata Tanak kepada jurnalis di Jakarta, Minggu (25/10/2026).

Ia juga mengusulkan agar aturan tersebut berlaku bagi penyelenggara negara yang diwajibkan menyampaikan LHKPN, tetapi tidak menjalankan kewajiban itu.

Menurut Tanak, harta milik pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya dapat dikenai perampasan berdasarkan undang-undang tersebut.

“Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset,” ujarnya.

Selain Wahid, dua pejabat lain juga turut dijerat, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam.

“Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan unsur pidana, perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan bukti yang cukup, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Rabu (5/11).

Menurut Johanis, Wahid diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait penambahan anggaran tahun 2025 untuk UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I–VI Dinas PUPR-PKPP Riau.
Anggaran tersebut meningkat signifikan dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

Sebagai imbalan atas tambahan dana itu, Wahid disebut meminta fee sebesar 2,5 persen, yang kemudian disepakati naik menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar.

Kesepakatan tersebut dikomunikasikan menggunakan kode “7 batang” antara para kepala UPT dan Sekretaris Dinas PUPR PKPP.

“Penyerahan uang dilakukan dalam tiga tahap, yakni pada Juni, Agustus, dan November 2025, dengan total sekitar Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal Rp7 miliar,” ungkap Tanak.

KPK sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11) dan mengamankan 10 orang dari berbagai pihak.
Dalam operasi tersebut, penyidik juga menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing senilai sekitar Rp1 miliar.

KPK berjanji akan mengumumkan perkembangan penyidikan dan status hukum para pihak yang diamankan dalam waktu dekat.

Dari Petani ke Kursi Gubernur

Abdul Wahid dikenal sebagai sosok yang lahir dari keluarga sederhana. Ia lahir di Dusun Anak Peria, Indragiri Hilir, pada 21 November 1980.
Sejak kecil, Wahid membantu orang tuanya bertani demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, ia bekerja sebagai cleaning service dan kuli bangunan untuk membiayai kuliahnya.

Perjalanan politik Wahid dimulai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia terpilih menjadi anggota DPRD Riau dua periode (2009–2019), kemudian anggota DPR RI (2019–2024) dengan perolehan 55.770 suara.

Pada Pileg 2024, Wahid kembali meraih suara tertinggi di daerah pemilihannya, sebelum akhirnya mencalonkan diri dan memenangkan Pilkada Riau 2024 bersama S.F. Hariyanto.

Kini, karier politik yang dibangun dari bawah itu tercoreng oleh dugaan praktik korupsi yang menjeratnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyebut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bertemu dengan tersangka suap perkara di Mahkamah Agung (MA), Dadan Tri Yudianto.

Disebut, Dadan Tri bertemu dengan Johanis Tanak di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023).

“Yang dilaporkan Pak JT (Johanis Tanak),” kata anggota Dewas KPK Harjono di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Kata Harjono, saat Dewas KPK masih mempelajari laporan terkait dugaan pertemuan itu, dan belum mengetahui kapan Tanak akan diperiksa.

“Pengaduannya sudah ada. Sedang dipelajari,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Dewas KPK lainnya, Albertina Ho juga membenarkan pihaknya telah menerima laporan pertemuan pimpinan KPK dengan tahanan kasus suap MA. Namun, dia tidak mengetahui sosok pelapor dalam laporan tersebut.

“Saya tidak tahu siapa pelapornya,” kata Albertina.