Jakarta– Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyesalkan rencana pemerintah untuk melakukan impor garam mencapai 3,07 juta ton pada tahun ini, bahkan pada kuartal 1 tahun 2021 ini menurutnya terjadi peningkatan impor garam sebesar 19,6% dibanding kuartal 1 tahun 2020 lalu.

“Keputusan pemerintah ini sangat tidak berpihak pada kepentingan petambak garam kita, hal ini sangat disayangkan apalagi daya dukung anggaran yang disiapkan untuk pengembangan garam nasional tahun 2022 nanti hanya sebesar Rp 39 Miliar,” ujar Johan melalui keterangan rilis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/6/2021)

Terus terang, lanjut Fraksi PKS itu mempertanyakan dimana komitmen pemerintah terhadap nasib nelayan, pembudidaya dan petambak garam kita.

Politisi PKS ini menegaskan bahwa amanat UU No. 7 tahun 2016 telah menegaskan agar pemerintah memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

“Namun hingga kini belum terlihat terobosan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam nasional demi membela kondisi petambak garam kita yang menjerit dalam situasi pandemic ini,” ujar Johan.

“Saya minta tahun 2021 ini ada Langkah jelas dari pemerintah seperti mendorong industry agar menyerap garam lokal secara optimal, memperbanyak bantuan integrasi lahan, peningkatan saluran/jalan produksi, pembangunan pabrik pemurnian/pencucian garam serta pembangunan Gudang garam rakyat,” ujar Johan.

Johan menegaskan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hendaknya memperkuat sinergitas dari hulu sampai hililr pergaraman nasional dengan pembentukan sentra ekonomi garam rakyat dan diperlukan regulasi khusus mengenai roadmap pembangunan pergaraman nasional.

Legislator dari Dapil NTB 1 minta kebijakan pergaraman nasional dapat menyentuh permasalahan utama yang mendasar yaitu pemberdayaan garam rakyat dan pembangunan industri garam nasional yang kokoh dan mampu memenuhi kebutuhan garam nasional.

“Jadi tolong agar pemerintah menghentikan merancang peningkatan impor garam setiap tahun,” tegas Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini meminta pemerintah berperan meningkatkan taraf hidup petambak garam melalui peningkatan produktivitas lahan sehingga kualitas garam lokal dapat meningkat, ujarnya.

“Saya selalu berharap pemerintah dapat memperhatikan kepentingan para petambak garam melalui penyerapan garam petani dan mesti ada larangan impor di saat panen raya garam,” harap Johan.

Legislator dari dapil NTB ini juga mendorong pemerintah, khususnya KKP agar lebih serius meningkatkan produksi garam rakyat untuk konsumsi, serta meningkatkan standar mutu dan kualitas garam untuk industry yang menggunakan teknologi modern seperti washing plant, demi memenuhi kebutuhan garam dalam negeri.

Lanjut ia menegaskan pemerintah untuk berkomitmen mengurangi impor garam yang selalu merugikan petambak garam rakyat dan melindungi petambak garam agar dapat bersaing dalam proses tata niaga garam.

Wakil rajyat asal Sumbawa ini menilai kebijakan pemerintah saat ini tidak menguntungkan petambak garam, mereka dihadapkan pada situasi sulilt dan terpuruk karena harga jual yang rendah di tingkat tambak garam atau di Gudang.

“Hal ini berakibat produksi garam di Indonesia tidak berkembang, sementara di sisi lain kebutuhan akan garam terus meningkat setiap tahun,” papar Johan.

Dalam hal tata niaga garam, Politikus PKS berpendapat agar pemerintah membantu posisi tawar komunitas petambak garam agar memiliki Lembaga yang representative dan solid dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan.

“Harus ada pembinaan teknis dari pemerintah agar tercapai peningkatan produksi dan mutu garam yang dikelola oleh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan garam nasional,” tutup Johan

Reporter: Agung Nugroho

KomisiIV, DPR, JohanRosihan, KKP, Impor Garam

NTB- Anggota Komisi IV DPR RI menyesalkan adanya pengurangan anggaran untuk alokasi pengelolaan sampah dan limbah hingga mencapai Rp 27 Miliar.

Padahal menurutnya negara kita sedang darurat sampah dan limbah, hal ini dibuktikan dengan sampah kita yang tidak terkelola mencapai 30 juta ton per tahun dan peningkatan limbah medis yang meningkat 200% dibanding sebelum masa pandemic Covid-19.

“Selama ini anggaran untuk lingkungan khususnya persampahan dan limbah masih sangat minim dan jumlahnya selalu tidak mencukupi untuk menangani persoalan sampah dan limbah, jadi sangat tidak logis jika dilakukan pemotongan, ini menunjukkan pemerintah belum sadar lingkungan,” ujar Johan melalui keterangan rilis kepada wartawan di Nusa Tenggara Barat, Kamis (24/6/2021)

Politisi PKS ini menyebut kondisi timbulan sampah di negara kita terus meningkat setiap tahun, jika dilihat pada data tahun 2015 timbulan sampah kita sebesar 65 juta ton dan pada tahun 2019 lalu timbulan sampah telah mencapai 68.810.000 ton.

Demikian juga dengan kondisi timbulan limbah medis yang mencapai 7.525,76 ton serta jumlah penumpukan limbah B3 medis yang diperkirakan mencapai 7.778 ton dari 2.601 rumah sakit di 34 provinsi.

Permasalahan sampah dan limbah ini menyebabkan kondisi darurat karena berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan gangguan Kesehatan manusia, papar Johan.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengolahan Sampah dan Limbah DPR RI ini memaparkan banyak sekali ditemukan berbagai kasus masalah sampah di Indonesia yang tidak dapat ditangani pemerintah.

Johan mencontohkan persoalan sampah domestic rumah tangga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cirendeu Leuwigajah telah menyebabkan 157 orang meninggal dan dua kampung hilang, demikian juga dengan adanya kasus bau sampah TPA telah mencapai area BSD, Cilenggang, dan masih banyak lagi berbagai kasus persampahan yang bersifat darurat untuk diselesaikan pemerintah, tutur Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini berharap pemerintah tidak memotong anggaran sampah dan limbah untuk kepentingan alokasi yang lain dan harus lebih serius menangani berbagai persoalan sampah dan limbah yang semakin kompleks baik di darat maupun di laut, kita harus merasa malu karena ternyata sampah plastik di laut Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia, ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini selalu mendorong pemerintah agar melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan serta berupaya membangun ekosistem persampahan yang lebih baik.

Lanjut ia menekankan agar pemerintah lebih fokus memperbaiki aspek tata Kelola persampahan, baik dari sisi regulasi dan kebijakan, sisi kelembagaan maupun sisi anggaran atau pendanaan tata Kelola sampah dan limbah, perlu terobosan teknologi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan limbah di tanah air tercinta ini.

Ketua DPP PKS ini mendorong pemerintah agar memiliki political will untuk memperbaiki pengolahan sampah di tanah air, perlu segera dilakukan perubahan skema persampahan dan meningkatkan bisnis di dalam pengelolaan sampah serta membangun sistem database persampahan yang terintegrasi.

“Harus ada program dan anggaran yang memadai untuk mempercepat tanggapan dan kerja aksi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sampah dan limbah serta selalu melibatkan masyarakat agar memiliki kesadaran pengelolaan sampah dan limbah demi masa depan lingkungan yang lebih baik,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, H. Johan Rosihan, menghadiri Launching Wisata Bahari di Dusun Prajak, Desa Batu Bangka, Kabupaten Sumbawa, (Rabu/24/06/2021).

Bersama Sekda, Pimpinan DPRD, Kadis Perikanan, juga segenap unsur masyarakat, Politisi yang dikenal vokal itu melaksanakan acara gunting pita sebagai tanda diresmikannya Prajak sebagai salah satu destinasi wisata bahari di Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Johan menegaskan bahwa industri pariwisata itu tidak terlalu rumit, tapi juga tidak mudah. Yang terpenting adalah adanya keberpihakan dan komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah.

“Satu lagi kita sudah punya destinasi yang layak untuk dikunjungi. Pariwisata itu bukanlah industri yang susah-susah amat pengelolaannya, tapi juga tidak mudah. Kuncinya adalah komitm en dan keberpihakan kita bersama.” Ungkap politis asal Sumbawa itu.

Lebih lanjut Johan menjelaskan bahwa yang tidak kalah penting adalah soal kebersihan. Ia mencontohkan beberapa tempat wisata di nusantara yang selalu mengedepankan aspek kebersihan ini sebagai salah satu daya tarik utamanya.

“Pariwisata ini yang utama sekali juga adalah soal kebersihan. Ada fasilitas umum yang bersih seperti toilet, mushollah, atau semacamnya. Sehingga siapapun yang datang, mereka akan kembali lagi ke tempat kita ini.” Lanjutnya.

Tempat ini menawarkan beberapa pilihan wisata seperti resto apung, paket diving, camping, atraksi balap sampan dan sebagainya. Kebetulan, tak jauh dari pemukiman warga, ada gili dangar yang menawarkan sensasi lain.

Desa Batu Bangka, Dusun Prajak yang jaraknya tak seberapa jauh dari Kota Sumbawa serta infrastruktur yang bagus membuat destinasi baru ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata pilihan bersama keluarga.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota DPR RI, Johan Rosihan meminta pemerintah segera mengevaluasi kinerja perpajakan di tanah air, pasalnya pendapatan perpajakan tahun 2020 turun sebesar 16,88% dibanding tahun 2019 lalu.

Menurutnya dengan penurunan ini pemerintah mesti kerja keras dan tidak boleh membuat kebijakan perpajakan yang menciderai keadilan dan memberatkan beban ekonomi rakyat seperti rencana PPN sembako dan PPN sekolah.

“Saya minta pemerintah mesti evaluasi kinerja perpajakan karena ternyata pada tahun 2019 lalu penerimaan PPN bisa mencapai Rp 655,4 Triliun tanpa harus berwacana pengenaan PPN Sembako,” papar Johan setelah mengikuti Rapat Paripurna yang salah satu agendanya Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan pemerintah pusat tahun 2020 di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta (Selasa, 22/6/2021 ).

Anggota Komisi IV DPR ini juga menjelaskan agar pemerintah melakukan evaluasi terkait rencana pengenaan PPN Pangan Pokok, hal ini karena situasi data pangan di Indonesia masih amburadul sehingga rencana penerapan multitarif PPN sembako akan sangat sulit diterapkan.

“Karena biaya administrasi pemungutannya akan jadi lebih mahal. Salah satu indikator dari data pangan kita bermasalah adalah carut-marutnya data impor pangan dan belum terwujudnya kesatuan data tentang kondisi pangan nasional,” ujar Johan.

Selain itu, legislator dari NTB ini melihat bahwa sembako termasuk barang yang memiliki rantai pasok yang panjang serta sebagai sektor informal Pertanian.

Pemerintah mesti memahami bahwa rantai pasok pangan berbeda dengan rantai pasok produk dan jasa lainnya, karena perubahan yang terus-menerus dan signifikan terhadap kualitas produk pangan di seluruh rantai pasok hingga pada titik akhir produk tersebut di tangan konsumen.

“Jadi rantai pangan mengalir dari petani ke konsumen bergerak dalam rantai yang panjang dan untuk beberapa produk pangan memiliki karakter mudah rusak, busuk dan turun mutu, hal ini berakibat sulit mengendalikan pengawasan pajaknya jika diterapkan pengenaan pajak sembako,” urai Johan.

Politisi PKS ini menegaskan dampak PPN sembako akan berakibat kenaikan harga sembako yang mendorong inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat sehingga kemiskinan akan terus meningkat.

Lanjut kata legsilator asal NTB ini, kemiskinan yang terus meningkat akan menjadi beban berat bagi pemulihan ekonomi nasional dan pemerintah harus waspada dengan adanya defisit APBN sebesar Rp 947,7 Triliun atau sekitar 6,14% dari PDB karena tahun 2021 ini harus jadi pembuktian untuk mencapai pemulihan ekonomi yang mencapai target 5,5%.

“Hal ini urgent menjadi perhatian pemerintah agar rakyat jangan dibebani dengan pajak sembako demi stabilitas ekonomi nasional,” tutur Johan.

Johan menambahkan terkait hasil riset yang menunjukkan bahwa 73% kontributor garis kemiskinan berawal dari bahan pangan, artinya jika harga sembako naik maka jumlah penduduk miskin pasti bertambah.

“Jangan sampai terjadi ketahanan pangan kita semakin lemah akibat rencana pengenaan pajak sembako ini,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga mengungkapkan berdasarkan LHP BPK RI disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan keuangan negara selama pandemik ini tidak sepenuhnya tercapai, bahkan manajemen bencana tidak sepenuhnya efektif.

‘Saya memberikan catatan kepada pemerintah agar memperkuat akuntabilitas manajemen bencana selama masa pandemic terutama bantuan sembako agar memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan nasional, sebab selama ini ternyata kebijakan bantuan sembako tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan terutama di daerah rentan rawan pangan,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

Jakarta– Anggota DPR RI, Johan Rosihan menilai upaya pemerintah selama ini belum berhasil memacu produksi ternak dalam negeri padahal menurutnya permintaan produk peternakan cenderung meningkat setiap tahun termasuk permintaan konsumsi daging sapi potong terus meningkat dan telah melampaui kemampuan produksi daging sapi dalam negeri saat ini.

“Saya prihatin dengan jumlah impor yang terus meningkat dimana kebutuhan konsumsi daging sekitar 65% dipenuhi dari produk impor dan setiap tahun selalu mengalami peningkatan,” ujarnya melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat (18/6/2021)

Legislator yang duduk di Komisi IV DPR RI ini menekankan bahwa pemerintah harus mampu meningkatkan kesejahteraan peternak dengan cara membantu peternak rakyat dapat meningkatkan produktivitasnya.

“Saya mengusulkan agar pemerintah menyiapkan program untuk meningkatkan kualitas sumberdaya peternakan lokal serta membantu peternak dalam hal pola dan pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan serta membantu permodalan dan metode produksi ternak yang lebih maju dan sesuai dengan kondisi lingkungan,” usul Johan.

Politisi PKS ini mengatakan, agar arah kebijakan pembangunan peternakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.

“Jadi saya mendesak pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap nasib dari 13,56 juta rumah tangga peternak agar mereka memiliki produktivitas dengan jumlah kepemilikan ternak yang signifikan,” sambung Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini berharap pemerintah memberikan prioritas pada sektor peternakan untuk berperan penting dalam perekonomian nasional.

Sebab, Johan meyakini peternakan memiliki peranan yang strategis dalam pemantapan ketahanan pangan hewani, dan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Saya mendorong pemerintah memiliki skema untuk meningkatkan kesejahteraan peternak di tanah air, dan tolong hentikanlah ketergantungan impor dari negara lain,” papar Johan.

Anggota legislatif yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini meminta pemerintah segera bekerja keras menyediakan benih dan bibit yang berkualitas, meningkatkan produksi ternak untuk memenuhi kebutuhan nasional, melakukan standarisasi bantuan ternak serta mendorong pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang sesuai standar.

“Saya minta program dan anggaran ke depan diprioritaskan untuk meningkatkan produksi ternak terutama sapi, kerbau dan domba yang memiliki produktivitas tinggi demi meningkatkan kesejahteraan peternak,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST mendorong pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) agar mengoptimalkan sumberdaya lokal untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, khususnya di daerah rawan pangan.

“Saya minta Kementan terus memperkuat pengembangan pangan lokal karena potensi yang kita miliki luar biasa, kita memiliki lebih dari 200 jenis tumbuhan biji dan kacang, 450 jenis buah dan 250 jenis sayur-sayuran serta keanekaragaman ekosistem pangan dan sumberdaya pangan yang kaya akan gizi,” ujar Johan.

Politisi PKS ini berharap pemerintah menggandeng semua pihak untuk memperbaiki tata Kelola urusan pangan ini, sebab UU tentang Pangan juga telah memformulasikan

“Bahwa mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, sistem yang dibangun pemerintah harus berbasis pada keragaman sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya lokal serta memperhatikan peningkatan pendapatan petani,” papar Johan.

Legislator dari NTB ini melihat pengembangan pangan lokal harus diramu dengan strategi yang jitu, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan keragaman konsumsi pangan melalui peran agroindustry.

“Dan inovasi teknologi agar produk pangan lokal memiliki nilai tambah dan daya saing,” ,sambung Johan.

Johan melihat perlu adanya akselerasi pembangunan pedesaan secara merata dan kebijakan ketahanan pangan yang berorientasi tidak hanya pada sisi produksi namun juga memperkuat aspek aksesabilitas masyarakat yaitu sisi distribusi dan konsumsi.

“Jadi pengembangan pangan lokal ini mesti berakibat langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dengan pengembangan teknologi pangan yang tepat guna dan terjangkau oleh masyarakat,” urai Johan.

Johan mendorong Kementan menggiatkan sumberdaya lokal untuk keperluan sehari-hari masyarakat, pemanfaatan pangan lokal mesti menjadi semangat bersama yang diminati oleh masyarakat kita.

“Keberlanjutan pangan lokal akan ditentukan oleh frekuensi rumah tangga dalam mengonsumsi pangan lokal tersebut,” tutur Johan.

Wakil rakyat dari dapil Pulau Sumbawa NTB 1 ini berpandangan bahwa kebutuhan akan pangan akan sangat mudah terpenuhi jika cara mendapatkannya juga mudah, kita mesti mendorong berbagai Langkah pengembangan olahan pangan lokal untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga berbasis kearifan lokal.

“Kegiatan menghidupkan pangan lokal ini terutama di daerah rawan pangan harus kita dukung sebagai bentuk kemandirian pangan dan harus ada dukungan Kementan baik dari sisi program dan anggaran yang memadai untuk pengembangan pangan lokal tersebut,” tutup Johan Rosihan.

Pewarta: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan memandang perlunya pengaturan mengenai pengembangan dan pemberdayaan Kawasan penyangga di sekitar Kawasan konservasi karena saat ini menurutnya terdapat 6.747 desa yang berada di sekitar Kawasan konservasi  dengan jumlah masyarakat yang mencapai 16,3 juta jiwa.

“Saya melihat diperlukan pengaturan  secara khusus mengenai kemitraan konservasi agar semakin banyak jumlah masyarakat yang menerima manfaat dari kemitraan konservasi supaya kesejahteraan mereka meningkat dari sisi sosial ekonomi,” papar Johan pada saat mengikuti Rapat Koordinasi Bersama Badan Keahlian DPR RI membahas RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta (Selasa, 15/6).

Politisi PKS ini memandang bahwa paradigma di bidang konservasi saat ini tidak hanya pada aspek perlindungan semata, namun juga mesti mengakomodir aspek pemanfaatan secara bijaksana, hemat, melindungi dan berkelanjutan.

“Saya berpendapat agar RUU ini perlu ditambahkan pengaturan tentang peran serta masyarakat agar pemerintah diwajibkan untuk meningkatkan pastisipasi atau keterlibatan masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan hutan serta dibuat pengakuan istimewa terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan konservasi di dalam Kawasan,” ujar Johan.

Johan juga menjelaskan perlu pengaturan mengenai pengukuhan dan perlindungan spesies secara detail untuk menjaga kelestarian  Indonesia sebagai “Mega Biodiversity Country” karena telah teridentifikasi memiliki 133.693 spesies yang sangat unik dan beranekaragam seperti jenis burung mencapai 1.605 jenis, ikan sebanyak 4.724 jenis, mamalia sebanyak 750 jenis, Flora sebanyak 109.116 jenis dan masih banyak lagi kekayaan jenis spesies di Indonesia.

“Maka RUU ini perlu menitikberatkan pada aturan perlindungan konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya untuk terus menjaga kelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya, karena kita memilki 554 unit Kawasan konservasi yang mencapai 27 juta Ha,” tuturnya.

Legislator dari dapil NTB1 ini menekankan perlunya diperkuat perlindungan ekosistem yang memperhatikan tantangan ke depan terutama adanya kepastian hukum kewajiban melindungi alam dalam hubungan antara masyarakat dengan sumberdaya alamnya, serta sanksi yang tegas terhadap kejahatan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya perlu diperkuat untuk menimbulkan efek jera.

Di samping itu lanjut Johan, agar dimuat secara tegas klausul mengenai ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan konservasi tingkat nasional serta pengelolaan kawasan konservasi di daratan, dan di daerah pesisir, pantai dan laut, serta kewenangan Lembaga tersebut dalam hal pengaturan kegiatan konservasi di luar Kawasan konservasi.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menandaskan agar pemanfaatan spesies dan ekosistem hayati harus diprioritaskan pengaturannya dalam hal untuk kepentingan riset, penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta kepentingan khusus lainnya.

“Pemanfaatan Kawasan konservasi tidak boleh didominasi hanya untuk kepentingan perdagangan, pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya apalagi sampai mengabaikan aspek perlindungan konservasi keanekaragaman hayati,” tutup Johan Rosihan.

Pewarta: Agung Nugroho