Meski mengakui setiap warga negara memiliki hak untuk beraktivitas di ranah politik, sejumlah pengamat menilai waktu pelaksanaan kunjungan tersebut layak dipertanyakan karena berlangsung saat masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.

Pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Esthon Niron, mengatakan tidak ada yang keliru dengan langkah Jokowi melakukan konsolidasi politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Namun, menurutnya, perhatian publik saat ini lebih tertuju pada upaya mengatasi tantangan ekonomi, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat, tekanan fiskal, hingga persoalan lapangan kerja.

“Yang menjadi sorotan bukan hak politiknya, melainkan momentum pelaksanaannya. Masyarakat berharap para tokoh nasional lebih mengedepankan solusi atas persoalan bangsa,” ujarnya.

Esthon menilai pengalaman seorang mantan kepala negara seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan gagasan strategis dan masukan kepada pemerintah.

Ia berpandangan kontribusi tersebut akan lebih mencerminkan peran seorang negarawan dibanding keterlibatan yang terlalu intens dalam aktivitas politik praktis.

Ia juga menyinggung berbagai proyek strategis nasional yang dibangun selama pemerintahan Jokowi di NTT.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi harus diikuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas, menggerakkan ekonomi daerah, serta menekan angka kemiskinan.

Di sisi lain, akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang, Amir S. Kiwang, memiliki pandangan berbeda.

Kegiatan tersebut akan berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Juni 2026.

Agenda kunjungan itu difasilitasi oleh Relawan Brigade Rakyat Nusantara (BRN) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua Umum BRN, Relly Reagen, memastikan persiapan kegiatan telah memasuki tahap akhir, termasuk penyelesaian seluruh perizinan lokasi yang dibutuhkan.

“Persiapan sudah matang, izin-izin lokasi sudah siap. Sudah 80 persen lah,” kata Relly usai bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Senin (15/6).

Menurut Relly, Jokowi dijadwalkan tiba di Lampung pada 26 Juni dan akan mengunjungi sejumlah daerah selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Beberapa wilayah yang masuk agenda kunjungan antara lain Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, hingga Pringsewu.

Selama berada di Lampung, Jokowi disebut akan melakukan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, kalangan pondok pesantren, generasi muda, hingga para petani.

“Ada pelaku UMKM, pondok pesantren, anak-anak muda, petani, dan lain-lain,” ujar Relly.

Relly menambahkan, antusiasme masyarakat Lampung untuk bertemu langsung dengan Jokowi dipicu oleh penilaian positif terhadap pembangunan yang dilakukan selama masa kepemimpinannya sebagai presiden.

Ia menegaskan, agenda kunjungan tersebut berasal dari undangan masyarakat dan tokoh-tokoh daerah, sementara pihak penyelenggara hanya menyampaikan undangan tersebut kepada Jokowi.

“Jadi undangan itu dari masyarakat ya, dari tokoh masyarakat. Kita hanya menyampaikan ke Bapak,” tutupnya. []

Ketiga provinsi tersebut dipilih karena dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan berbagai program pembangunan yang dijalankan Jokowi selama menjabat sebagai presiden.

Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan pemilihan daerah tujuan safari politik tidak terlepas dari rekam jejak pembangunan yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

“Berbasis kepada siapa yang mengundang paling cepat dan historis juga mungkin ya,” ujar Bestari, dikutip dari laman PSI, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, Lampung menjadi salah satu daerah yang memiliki kedekatan tersendiri dengan Jokowi. Publik masih mengingat momen ketika Jokowi menyoroti kondisi jalan rusak di provinsi tersebut yang kemudian mendapat perhatian pemerintah pusat hingga akhirnya diperbaiki.

“Kita tahu Lampung itu sentuhan Pak Jokowi di sana cukup banyak. Ingat nggak dulu beliau berhenti di jalan yang rusak itu akhirnya diperbagus?” kata Bestari.

Selain Lampung, NTT juga dianggap memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Jokowi. Selama dua periode kepemimpinannya, Jokowi tercatat berulang kali mengunjungi daerah tersebut untuk meninjau berbagai proyek pembangunan dan program strategis nasional.

“NTT banyak melihat dan menikmati hasil dari kunjungan Pak Jokowi selama beliau jadi presiden. Lebih dari 20 kali beliau datang ke NTT,” ujarnya.

Sementara itu, Jawa Barat dipilih karena merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia dan memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik nasional.

Bestari mengungkapkan safari politik Jokowi dijadwalkan mulai berlangsung pada Juni 2026. Agenda tersebut akan digelar selama beberapa hari di masing-masing provinsi dan melibatkan kader serta simpatisan PSI.