OJK menilai, transaksi kendaraan tanpa kelengkapan dokumen, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dapat meningkatkan risiko pembiayaan dan memicu persoalan hukum di kemudian hari. Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan pembiayaan, tetapi juga merugikan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa praktik jual beli kendaraan STNK only berpotensi melemahkan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan yang dijadikan jaminan pembiayaan.

“OJK memandang praktik jual beli kendaraan STNK only dan aksi premanisme sebagai ancaman terhadap keamanan aset jaminan, kepastian hukum, dan stabilitas industri pembiayaan,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Desember 2025, yang dikutip pada Minggu (11/1/2026).

Menurut Agusman, praktik tersebut banyak ditemukan pada transaksi kendaraan roda dua maupun roda empat. Kendaraan yang diperjualbelikan tanpa dokumen kepemilikan lengkap kerap berujung pada sengketa hukum, kesulitan penarikan aset, hingga meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF).

“Praktik jual beli kendaraan tanpa kelengkapan dokumen kepemilikan berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan, khususnya pada segmen mobil dan sepeda motor,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor, keabsahan dan kelengkapan dokumen menjadi faktor krusial. BPKB berfungsi sebagai bukti kepemilikan sah yang memberikan perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar dari konsumen.

Tanpa dokumen tersebut, posisi perusahaan pembiayaan menjadi lemah karena jaminan yang dipegang tidak memiliki kepastian hukum yang kuat. Kondisi ini dapat memicu kerugian finansial sekaligus mengganggu kesehatan industri multifinance secara keseluruhan.

Selain itu, Agusman juga menyinggung adanya potensi aksi premanisme dalam praktik jual beli kendaraan ilegal, yang kerap menyertai transaksi STNK only. Hal ini dinilai semakin memperbesar risiko operasional dan hukum bagi perusahaan pembiayaan.

]]> https://eranasional.com/96428/ojk-soroti-maraknya-jual-beli-kendaraan-stnk-only-risiko-pembiayaan-meningkat/feed 0 Aditya https://eranasional.com/3008/jual-beli-surat-dokter-bebas-covid-19-bareskrim-polri-turun-tangan https://eranasional.com/3008/jual-beli-surat-dokter-bebas-covid-19-bareskrim-polri-turun-tangan#respond Thu, 14 May 2020 14:53:07 +0000 https://eranasional.com/3008/jual-beli-surat-dokter-bebas-covid-19-bareskrim-polri-turun-tangan

Eranasional.com – Polisi sedang menyelidiki dugaan adanya oknum yang memperjualbelikan surat keterangan sehat atau bebas virus corona baru Covid-19 secara online.

Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yowono mengaku tim Ditsiber Bareskim Polri masih menyelidiki oknum yang memperjualbelikan surat keterangan sehat Covid-19 secara online tersebut.

“Iya (kami lakukan penyelidikan terkait surat tersebut),” kata Argo saat dihubungi wartawan, Kamis 14 Mei 2020.

Menurut Argo, polisi tidak akan segan-segan untuk memproses secara hukum oknum tersebut. Hanya saja menurut Argo pihaknya akan terlebih dahulu menelusuri ada atau tidaknya unsur pidananya.

“Kami akan lakukan penyelidikan, kalau terbukti ada tindak pidana kami akan proses,” tegas Argo.

Sebelumnya sebuah akun di toko online diduga memperjualbelikan surat keterangan sehat atau bebas Covid-19. Surat keterangan sehat Covid-19 itu berkop surat Rumah Sakit Mitra Keluarga.

Dalam keterangannya, surat sehat Covid-19 dijual dengan harga Rp 70.000. Selain itu, tertera pula laman www.suratdokterindonesiaaa.blogspot.com yang dicantumkan di atas tangkapan layar surat sehat Covid-19 tersebut. (red)