Konawe Utara – Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait akan program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus gencar menyosialisasikan program strategis yang salah satunya ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sosialisasi dilaksanakan bersama Anggota Komisi II DPR RI di Hotel Oheo, Konawe Utara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Anggota Komisi II DPR RI, Hugua yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan bahwa agar menciptakan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus memberikan peningkatan nilai ekonomi bagi para pemilik tanah, maka penting bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada peserta yang hadir pada sosialisasi kali ini agar dapat mengajak masyarakat yang tanahnya belum terdaftar untuk dapat mengikuti program PTSL.

“Begitu pulang dari kegiatan ini tolong sampaikan kepada masyarakat yang lainnya untuk segera daftarkan tanah, setelahnya akan ditinjau untuk kemudian disertipikatkan. Maka saya sungguh kurang bahagia katanya banyak masyarakat yang tidak mau menyertipikatkan tanahnya. Kita beri informasi tentang manfaat sertipikat tanah ini dan setelah ini bapak/ibu menjadi orang paling depan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat yang lainnya,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Hugua di hadapan masyarakat Konawe Utara, Sabtu (25/09/2021).

Ia juga menuturkan selain pendaftaran bidang tanah secara lengkap, penataan ruang juga harus menjadi perhatian. Maka dari itu, ia terus mendorong pemerintah daerah untuk mendukung program PTSL dan membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar wilayah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

“Kami dorong Pemda untuk mendaftarkan tanah secara lengkap, sekaligus dalam penyusunan RDTR harus segera diselesaikan di tingkat kabupaten/kota,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Iljas Tedjo Prijono berkata bahwa program PTSL ini merupakan wujud dalam menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Program PTSL dari Kementerian ATR/BPN yang melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia termasuk Konawe Utara. Diharapkan melalui pendaftaran tanah ini akan ada peningkatan nilai ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, Iljas Tedjo Prijono mengatakan bahwa di samping legalisasi aset juga dilakukan penataan akses, yang mana tujuannya bagaimana tanah-tanah yang telah diberikan sertipikat kepada masyarakat dapat menciptakan nilai tambah melalui pemberdayaan tanah masyarakat.

“Setelah ini akan dilakukan pendampingan usaha dan pinjaman permodalan ke bank sehingga tidak hanya memberikan sertipikat tanah tapi memberikan dampak ekonomi yang signifikan,” imbuhnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara, Ridwan dalam kesempatan ini mengatakan bahwa salah satu hambatan pendaftaran tanah di Konawe Utara ialah kurangnya partisipasi masyarakat.

“Partisipasi masyarakat sangat rendah karena mungkin di beberapa masyarakat belum begitu mengerti manfaat sertipikat tanah seperti apa. Sertipikat tanah itu bisa memberikan nilai-nilai yang lebih sehingga kesejahteraan meningkat melalui penataan akses,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini juga berlangsung penyerahan 10 sertipikat tanah bagi masyarakat Kabupaten Konawe Utara hasil dari program PTSL. Sertipikat tanah masyarakat diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI dan didampingi oleh jajaran Kementerian ATR/BPN yang hadir.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan sekaligus Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi menanggapi kasus sengketa lahan antara pengamat politik Rocky Gerung dan PT Sentul City dalam acara Kabar Petang Pilihan TV One, Minggu (12/09/2021).

Ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan mengkaji terlebih dahulu terkait permasalahan sengketa tersebut.

“Untuk kedua kasus ini nantinya Kementerian ATR/BPN baik Pusat maupun Kantor Pertanahan akan melihat terlebih dahulu koordinatnya di mana, apakah titik koordinatnya tumpang tindih di lahan yang diklaim oleh kedua belah pihak atau tidak. Serta nantinya harus mengecek seluruh dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) baik data fisik maupun data yuridis serta dokumen yang juga dimiliki oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah sengketa yang salah satunya yaitu Rocky Gerung,” ujarnya melalui keterangan pers, Senin (14/9)

Lebih lanjut Teuku Taufiqulhadi mengungkapkan jika ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam aturan main soal kepemilikan tanah. Pertama, mengantongi bukti kepemilikan berupa surat atau sertipikat tanah. Kedua, penguasaan secara fisik.

Jika dalam kasus ini PT Sentul City mengklaim sebagai pemegang sertipikat HGB, maka perusahaan harus meminta ke pengadilan untuk mengosongkan tanah sengketa terlebih dahulu.

“Nantinya pengadilan yang akan mengeksekusi dan eksekusi tidak bisa dilakukan secara sepihak maupun dilakukan paksa dengan mengarahkan Satpol PP ataupun preman,” tuturnya.

Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk menghindari kasus sengketa lahan ketika akan membeli tanah. Saat ingin membeli tanah harus lebih teliti, apakah tanah tersebut bersengketa atau tidak sehingga tanah tersebut harus benar-benar clean and clear sehingga ke depannya tidak akan terjadi permasalahan sengketa yang tidak diinginkan.

“Di beberapa wilayah memang banyak permasalahan sengketa yang melibatkan mafia tanah dan tiba-tiba tanah sudah berpindah tangan ke pihak lain, maka di sini masyarakat harus lebih selektif lagi dalam membeli tanah,” tegasnya.

Untuk diketahui, adu klaim kepemilikan terjadi antara salah satu warga yaitu Rocky Gerung dengan PT Sentul City Tbk. atas lahan yang berlokasi di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. PT Sentul City Tbk., mengeklaim sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersertipikat tersebut yang saat ini ditempati oleh Rocky Gerung. Sedangkan, Rocky membantah menyerobot tanah Sentul City karena telah membeli tanah dan bangunan di lokasi itu secara sah dan dicatat lembaga negara sejak 12 tahun lalu, atau di tahun 2009.