Tessa ditunjuk menggantikan Ali Fikri yang pada saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (plt).

“Sekarang sudah diangkat Jubir yang definitif Pak Tessa Mahardika,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada wartawan, Jumat 7 Juni 2024.

Sebagai informasi, sebelum berkiprah di Lembaga Antirasuah, Tessa diketahui mengawali karirnya di Kepolisian RI.

Pada tahun 2001, ia masuk ke Akademi Kepolisian. Mei 2008, ia kemudian menjadi bagian insan KPK.

Pada 2012, ia memutuskan pensiun dini saat berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) dan fokus di Komisi Antirasuah.

Di KPK, ia merupakan penyidik senior. Bahkan, sebelum menjabat jubir ia menduduki kepala satuan tugas (kasatgas) penyidikan.

Tessa pernah ambil bagian dalam kasus yang mendapat sorotan publik, mukai dari perkara mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara hingga pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Ia mendapatkan gelar sarjananya dari Sekolah Ilmu Kepolisian. Kemudian mendapatkan gelar master di bidang komunikasi.

Melansir laman elhkpn.kpk.go.id, Tessa tercatat memiliki kekayaan Rp 1.193.152.125 (Rp 1,1 miliar) yang ia laporkan pada 22 Februari 2024 dengan masa periodik tahun 2023.

Dijelaskan, kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan di Tangerang Selatan dengan nilai Rp 1,1 miliar.

Kemudian, kendaraan terdiri dari Honda Vario tahun 2017 dan Hyundai H-1 tahun 2018 yang keduanya bernilai Rp 517 juta serta harta bergerak lainnya Rp 100 juta.

Selanjutnya, kas dan setara kas yang bernilai Rp 446 ribu dan harta lainnya Rp 500 juta.

Dalam catatan kekayaan penyelenggara tersebut, Tessa juga tercatat memiliki utang Rp 1.024.293.875 (Rp1 miliar). []

Pemberitahuan ini disampaikan ke seluruh anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD provinsi, kabupaten/kota.

“Kami mengimbau kepada anggota legislatif terpilih agar 21 hari sebelum pelantikan untuk segera menyelesaikan laporan LHKPN,” kata juru bicara (jubir) KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat 7 Juni 2024.

Jubir baru KPK ini menyebutkan, pelaporan ini penting agar ke depannya yang bersangkutan tidak terhambat proses administrasi.

“Agar tidak ada permasalahan administratif dengan KPU ke depannya,” jelas dia. []

Eranasional.com – Ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang juga putri kandung Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ade Puspitasari, menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap ayahnya merupakan pembunuhan karakter. KPK menyebut OTT terhadap Rahmat Effendi sudah sesuai dengan prosedur.

“KPK juga melakukan dokumentasi secara detail, baik foto maupun video, dalam proses tangkap tangan tersebut yang begitu jelas dan sangat terang bahwa pihak-pihak yang terjaring dalam OTT beserta dengan barang buktinya,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (8/1/2022).

KPK mengingatkan sejumlah pihak agar tidak beropini dengan hanya berdasarkan persepsi dan asumsi yang keliru atau sengaja dibangun.

“Ujaran kontraproduktif seperti itu hanya akan memicu kesalahpahaman publik dan membuat gaduh proses penegakan hukum yang telah taat asas,” tegas Ali Fikri.