JAKARTA- Beredar poster dukungan dan deklarasi untuk menjadi Presiden Indonesia terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menegaskan poster yang beredar di media sosial tersebut bukanlah dibuat oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Sebab Luhut tidak mempunyai niat menjadi calon presiden (capres) pada 2024 mendatang.

Jodi menegaskan, saat ini Luhut Binsar Pandjaitan fokus kepada tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni menjadi menteri dan Koordinator PPKM Level 4 di Jawa-Bali. Sehingga dia berupaya melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

“Pak Luhut tidak akan dan tidak pernah pasang baliho atau menyebarkan selebaran sebagai capres 2024. Karena bisa mengukur diri,” ungkapnya.

Diketahui, beredar di media sosial poster acara deklarasi terhadap Luhut Binsar Pandjaitan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus dan berlokasi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Adapun acara deklarasi ini digagas oleh Pemuda Perubahan.

Dalam poster tersebut terdapat foto Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut, kemudian diatasnya ada tulisan “LBP FOR RI 1” dan disamping terdaoat gambar burung garuda serta plat nomor Presiden yakni Indonesia 1.

“Indonesia harus mempunyai pemimpin yang tegas, cepat dan mengerti tentang negara. Itu semua adadi sosok Bapak Luhut Binsar Panjaitan,” tulis isi poster tersebut.

ERANASIONAL, Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi merespon permintaan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, suatu penanganan perkara merupakan murni proses hukum yang didasarkan pada alat bukti dan tidak ada kaitannya dengan pihak di luar dari penegek hukum.

“Kami tegaskan penanganan perkara yang dilakukan KPK adalah murni proses hukum yang didasarkan pada alat bukti dan tidak ada kaitan dengan hal lain di luar penegakan hukum,” kata Ali dalam keterangannya ketika dimintai konfirmasi, Jumat (26/3/2021).

Kata Ali, upaya untuk menarik KPK dalam pusaran politik, bukan hal baru dan kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang berusaha mengaburkan atau mengambil kesempatan.

Ia kembali menegaskan, KPK dalam menetapkan tersangka didasari setidaknya terdapat dua bukti permulaan yang cukup.

“KPK tidak akan terpengaruh dengan upaya-upaya tersebut dan akan tetap bekerja pada koridor penegakan hukum,” tegas Ali.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Max Sopacua mengatakan, hingga saat ini masih ada nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut tetapi belum tersentuh oleh hukum.

“Dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan,” kata Max dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Kamis (25/3/2021).

Menurut Max Sopacua, KPK semestinya menindaklanjuti keterangan saksi-saksi mengenai nama-nama yang disebut menikmati uang hasil korupsi proyek Hambalang.

Max tidak membeberkan secara detail nama-nama yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, ia menyebut, adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan salah satu nama yang belum ‘tersentuh’.

“Ya Mas Ibas sendiri belum (tersentuh), enggak diapa-apain, Mas Ibas juga disebutkan saksi berapa banyak oleh para saksi, kan belum, Yulianis menyebutkan juga begitu kan ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa,” kata Max.

Sementara, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menantang kubu KLB Deli Serdang untuk menyerahkan bukti baru terkait kasus korupsi proyek Hambalang.

Herzaky mengatakan, partainya memiliki sikap tegas terkait kasus Hambalang yakni mempersilakan penegak hukum untuk membuka kasus itu kembali.

Ia pun meminta proses hukum ini dilakukan secara terang-benderang seperti pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Jangan ada keraguan dalam mengusut kembali kasus ini jika dirasa memang diperlukan. Jangan tebang-pilih,” kata Herzaky, Kamis (25/3/2021) malam.

(Red).