Putusan ini merespons Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang telah dimaknai Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia minimal capres-cawapres.

Adapun putusan perkara nomor 90 tersebut menyatakan syarat usia capres dan cawapres minimal usia 40 tahun atau pernah dan sedang menjabat jabatan yang diperoleh Pemilu atau Pilkada. Putusan tersebut disahkan MK saat diketuai Anwar Usman.

Belakangan, Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberhentikan melalui sidang Mahkamah Kehormatan MK karena dinilai terbukti melanggar etik berat terkait putusan MK nomor 90 tersebut.

Banyak pihak meyakini, putusan MK nomor 90 bernuansa nepotisme karena diindikasikan mempermulus pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. Sebagai pengganti Anwar Usman, MK memilih Suhartoyo sebagai Ketua MK.

Suhartoyo menjelaskan permohonan pemohon ditolak karena majelis hakim menilai permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

Dalam pengambilan putusan ini, MK melibatkan delapan hakim, tidak melibatkan Anwar Usman yang sedang terkena sanksi.

Suhartoyo menjelaskan, keputusan itu dibuat delapan hakim, tidak melibatkan Anwar Usman yang sedang disanksi oleh mahkamah Kehormatan MK.

Salah satu pertimbangannya, MK menegaskan bahwa Putusan 90 itu bersifat final dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibacakan. MK disebut sebagai badan peradilan konstitusi yang tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan MK berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun.

Sebagai konsekuensi yuridisnya, kata Enny, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap putusan MK terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh MK, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada MK.

Upaya itu dapat dilakukan sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan legislative review dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk UU.

Perkara ini diajukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana.

Dalam petitumnya, Brahma ingin MK menyatakan syarat usia capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, yakni gubernur atau wakil gubernur.

MK menjadi sorotan usai mengubah ketentuan syarat usia minimal capres-cawapres dari awalnya paling rendah 40 tahun menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia capres-cawapres.

Permohonan diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili Giring Ganesha Djumaryo dan Dea Tunggaesti, serta Dedek Prayudi, juga Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dan Mikhail Gorbachev Dom. Mereka meminta batas usia minimal capres-cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman, Senin (16/10/2023).

Anwar menjelaskan penolakan MK karena menilai permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk keseluruhan.

Putusan ini diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari dua hakim konsitusi yaitu Suhartoyo dan Guntur Hamzah.

Untuk diketahui, perkara batas usia minimal capres-cawapres ini digugat oleh sejumlah pihak. Totalnya enam putusan/ketetapan yang dibacakan MK untuk satu perkara ini di hari Senin (16/10).

Para pemohon meminta MK untuk mengubah batas minimal capres-cawapres menjadi 21, 25, 30, 35, hingga 40 tahun, atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Perkara ini menjadi heboh dan mendapat perhatian dari publik karena dikait-kaitkan dengan isu rencana majunya anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024, terlebih ada pemohon yang sempat menyinggung sosok Gibran dalam permohonannya.

Usia Gibran sendiri saat ini 36 tahun. Dengan begitu artinya, dia tidak memenuhi persyaratan?

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Asep B Kurnia mengungkapkan pihaknya sedang membahas terkait gugatan uji materi (judicial review) penerapan jalur zonasi dalam sistem pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut dia, hal itu telah melanggar hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Kata Asep, meski telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, pihaknya menyarankan agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh aturan PPDB jalur zonasi.

“Tujuan diterapkannya jalur zonasi adalah menyetarakan status sekolah dengan sekolah favorit, tapi faktanya tidak dibarengi dengan pembangunan sarana prasarana yang memadai,” ujar Asep, Jumat (16/6/2023).

Selain itu, evaluasi aturan zonasi bertujuan agar tidak ada lagi zonasi blank alias wilayah yang tidak terjangkau oleh area zonasi sekolah.

“Untuk tahun selanjutnya zonasi jangan sampai ada lagi zona blank spot. Kami juga tidak ingin mendengar lagi ada warga yang tidak bisa masuk sekolah manapun,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah membahas rencana mengajukan gugatan uji materi (judicial review) terhadap aturan zonasi dalam PPDB. Asep menilai, aturan zonasi telah melanggar hak warga negara untuk memperoleh pendidikan.

“Kami sedang berdiskusi, bahwa penerapan jalur zonasi ini dianggap telah melanggar hak setiap warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak meskipun tinggal di mana saja,” tuturnya.

“Dengan sistem ini seolah-olah rumah kita diatur, harus berdekatan dengan sekolah. Masih kami diskusikan dengan berbagai pertimbangan,” sambung Asep menjelaskan.

Ditemukan Praktik Titip Menitip

Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga menemukan praktik titip menitip yang dilakukan orang tua siswa ke pihak sekolah. Meski jumlahnya tidak signifikan, namun praktik ilegal itu masih ada hingga sekarang.

“Dipastikan praktik titip menitip masih ada, meski ada tindakan bagi yang melanggar aturan PPDB,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengklaim menyatakan siap membuka pendaftaran PPDB tingkat SMA, SMK, dan SLB untuk tahap dua melalui jalur zonasi.