Peristiwa tersebut dipicu pertengkaran antara pelaku dan istrinya terkait permintaan uang untuk bermain judi online.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengungkapkan, insiden bermula ketika DR meminta uang sebesar Rp 500 ribu kepada istrinya.

Uang itu rencananya digunakan untuk bermain judi online, tetapi permintaan tersebut ditolak hingga memicu cekcok di antara keduanya.

“Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online, sehingga di sinilah muncul percekcokan itu terjadi,” kata Tri di Mapolresta Bandung, Jumat (23/10/2026).

Pertengkaran tersebut membuat RR berusaha membela ibunya. Namun, tindakan korban justru berujung kekerasan.

DR diduga menganiaya anaknya menggunakan benda tumpul hingga mengalami luka serius dan meninggal dunia.

Tri menjelaskan, berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, korban mengalami sejumlah bentuk kekerasan, mulai dari dicekik, dipukul, hingga dilempar menggunakan lampu.

“Dari keterangan yang kita dapat bahwa korban ini mengalami luka-luka, ya, itu dicekik dan dipukul, ya, dan sempat juga dilempar oleh lampu, ya, kepada korban,” ujarnya.

Hasil autopsi menunjukkan korban meninggal akibat pendarahan pada bagian belakang kepala yang disebabkan kekerasan dengan benda tumpul.

“Dari hasil autopsi yang telah kita dapatkan bahwa korban meninggal dunia diakibatkan adanya resapan darah di bagian belakang kepala diakibatkan kekerasan akibat benda tumpul,” lanjut Tri.

Melihat anaknya menjadi korban penganiayaan hingga tewas, ibu korban berteriak histeris meminta pertolongan.

Warga yang mendengar teriakan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian dan melaporkan peristiwa itu kepada polisi. Petugas selanjutnya menangkap DR tanpa perlawanan.

Atas kasus tersebut, DR disangkakan melanggar Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 458 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Ancaman hukuman 15 tahun penjara,” pungkas Tri. []

Aksi emosional pelaku sempat terekam kamera dan viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, pria berpakaian hitam itu tampak mengacak-acak isi lemari sebelum akhirnya meninju kaca lemari hingga hancur berantakan.

Nahas, serpihan kaca yang pecah tersebut mengenai kepala anaknya yang masih balita.

Sang istri sebenarnya sempat menegur dan mengingatkan pelaku saat kejadian.

“Maneh make otak maen wae slot, nanaonan? (Kamu pakai otak, main judi online terus buat apa?)” cecar sang istri dalam rekaman video tersebut, Selasa (13/10).

Menanggapi kejadian ini, Kapolsek Margaasih Kompol K. Gumilar mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mendatangi korban dan mengarahkan keluarga untuk membuat laporan resmi.

“Hari ini korban dijadwalkan datang ke Mapolsek Margaasih untuk melengkapi laporan kepolisian,” ujar Gumilar.

Polisi menegaskan telah mengantongi identitas serta lokasi domisili pelaku.

Pihaknya juga memastikan bahwa balita yang terkena serpihan kaca sudah mendapatkan penanganan dan hanya mengalami luka ringan.

“Identitas dan keberadaan suami sudah kami ketahui. Kasus ini akan segera kami tindak lanjuti. Untuk kondisi anaknya, setelah kami cek alhamdulillah hanya mengalami luka ringan,” pungkasnya. []

Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi melakukan transaksi yang berkaitan dengan judi online.

Data tersebut diperoleh Kemensos dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Temuan serupa juga muncul di lingkungan internal Kemensos. Dari total lebih dari 40 ribu pegawai, sebanyak 1.900 orang tercatat dalam data yang terindikasi melakukan aktivitas judi online.

Sebanyak 29 pegawai yang masuk dalam data tersebut diketahui berada di wilayah Sulawesi Selatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan temuan itu saat menghadiri Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang, Makassar, Selasa (15/9).

“Khusus yang di Kementerian Sosial pegawainya lebih dari 40 ribu. Seribu sembilan ratusnya terindikasi main judol. Dua puluh sembilan di antaranya di daerah Sulawesi Selatan,” ujar Saifullah.

Alasannya mencengangkan: data kependudukan milik pasangan renta ini mendadak tercatut dalam sistem terindikasi aktivitas judi online (judol). Padahal, membayangkan keduanya menyentuh ponsel pintar saja adalah sebuah ketidakmungkinan yang nyata.

Jangankan mengoperasikan aplikasi judi digital, pasangan lansia ini bahkan tidak memiliki HP. Keduanya juga tak pernah mengenyam bangku sekolah, sehingga buta huruf dan sama sekali tidak bisa membaca maupun menulis.

Bertahan Hidup dari Upah Rp3 Ribu Seminggu

Sebelum namanya dicoret dari daftar penerima sejak awal tahun, Mbah Dayat dan Mbah Darmi merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang rutin menerima Rp600 ribu per tiga bulan. Keduanya tergolong warga sangat miskin yang berada di kategori desil 1.

Untuk menyambung hidup, Mbah Darmi kini hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh primbas atau pembuang benang dari kain. Dari jemarinya yang mulai letih dan berteman luka, upah yang dipetik tak lebih dari Rp3.000 dalam sepekan.

“Sehari-hari saya bekerja membuang benang, seminggu cuma dapat Rp3.000. Ya makan kalau ada, kalau tidak ada ya nempur,” tutur Mbah Darmi lirih menggambarkan getirnya bertahan hidup bersama sang suami dan seorang anak yang mengalami gangguan jiwa.

Dalam satu kartu keluarga, terdapat tiga jiwa. Salah satu anak mereka, Kusniyati (31), disebut mengalami gangguan jiwa. Sementara anak lainnya sudah menikah dan tidak lagi tinggal bersama mereka.

Kondisi kesehatan dan usianya, membuat pasangan lansia ini tak lagi kuat bekerja. Dayat sebelumnya berusaha mencari kayu bakar untuk dijual. Kini aktivitas tersebut sudah tidak sanggup dilakukan.

Ia hanya mengandalkan pekerjaan membuang benang dengan penghasilan yang sangat terbatas. Dan kini, tangan kanan Darmi tampak sakit, bahkan penuh luka tidak bisa digunakan untuk beraktivitas.

Identitas Dipinjam dan Upaya Sanggahan Desa

Operator DTKS Desa Kayugeritan, Neli Setyowati, mengonfirmasi bahwa Mbah Dayat merupakan korban penyalahgunaan identitas. Setelah diklarifikasi, KTP milik Mbah Dayat ternyata pernah dipinjam oleh pihak tak bertanggung jawab hingga akhirnya data beliau tercatut judol.

“Maaf, SDM-nya rendah, tidak bersekolah dan tidak bisa baca tulis. Jadi, tidak mungkin ada indikasi untuk judol. HP juga tidak punya,” terang Neli.

Pihak desa kini bergerak cepat mengajukan sanggahan resmi melalui aplikasi DTKS. Surat pernyataan bermeterai diunggah untuk membuktikan bahwa pasangan lansia tersebut bersih dari aktivitas haram itu agar hak bansos mereka bisa segera dipulihkan.

Sembari menunggu proses di Kementerian Sosial (Kemensos), Kepala Desa Kayugeritan beserta warga sekitar bahu-membahu menyokong kebutuhan pangan harian keluarga Mbah Dayat lewat bantuan sembako secara sukarela.

“Setelah penonaktifan, saya klarifikasi. Membuat surat pernyataan bermaterai, saya juga klarifikasi apakah KTP-nya pernah dipinjam orang lain. Hasilnya diakui, bahwa identitas tersebut memang pernah dipinjam,” katanya.

Ribuan Data KPM Pekalongan Tercatut Judol

Fenomena ironis ini rupanya bukan kasus tunggal. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 7.585 KPM dihentikan bantuan sosialnya oleh Kemensos akibat datanya terdeteksi sistem tersangkut transaksi judi online.

Plt Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Pekalongan, Mouretta Vitria Loreent, menjelaskan bahwa sistem verifikasi Kemensos memang memblokir otomatis NIK atau rekening yang terdeteksi transaksi judol.

Namun, pemerintah memberikan ruang klarifikasi satu kali bagi warga yang menjadi korban penyalahgunaan data. Hingga akhir Agustus ini, tercatat baru 157 KPM di Kabupaten Pekalongan yang mengajukan pemulihan data untuk mengaktifkan kembali hak bansos mereka.

“KPM yang terindikasi judol yang memang tidak bermain judol silakan mengajukan klarifikasi dengan membuat surat pernyataan. Nanti akan difasilitasi oleh desa. Tapi, kami hanya akan kasih kesempatan 1x klarifikasi,” pungkasnya. (em-aha)

Apresiasi itu atas keberhasilan Polri membongkar jaringan perjudian online lintas negara yang melibatkan 321 warga negara asing (WNA).

Menurut Fernando, langkah tegas Polri tersebut menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat, khususnya rakyat kecil yang selama ini menjadi korban utama praktik judi online ilegal.

“Langkah Polri ini adalah bentuk konkret dari kecerdasan konsep Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebuah keberpihakan yang nyata kepada rakyat, terutama bagi mereka yang selama ini menjadi korban,” ujar Fernando, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai, pengungkapan kasus tersebut bukan sekadar capaian penegakan hukum biasa, melainkan bukti nyata hadirnya konsep policing modern yang bekerja untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital yang semakin masif.

Fernando menegaskan bahwa perjudian online lintas negara telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Korban terbesar, kata dia, berasal dari kalangan menengah ke bawah yang tergiur janji keuntungan instan hingga akhirnya kehilangan tabungan, terjerat utang, bahkan mengalami keretakan rumah tangga.

Menurutnya, tindakan Polri dalam membongkar jaringan internasional tersebut secara langsung telah memutus rantai eksploitasi terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.

“Apresiasi kami disampaikan karena langkah ini menyentuh kepentingan rakyat yang paling fundamental, yaitu perlindungan dari kejahatan yang menggerogoti kehidupan masyarakat dari dalam,” tegas Fernando.

Ia juga berharap langkah pemberantasan judi online terus diperkuat melalui pengawasan digital yang lebih ketat, kerja sama lintas lembaga, serta penindakan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan perjudian internasional. []

Karo Humas Natsir menyebut total yang itu terekam dalam 412,1 juta transaksi yang terjadi selama tahun 2025.

“Jumlah perputaran dana ini menurun 20 persen jika dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp359,81 triliun,” ujar Natsir dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Sementara itu berdasarkan jumlah pemain aktif, Natsir menyebut masih ada 12,3 juta masyarakat yang menaruh deposit judol melalui transfer bank, e-wallet hingga QRIS.

Modus Penyetoran Dana

Ia mengatakan PPATK juga menyoroti modus penyetoran dana judol melalui QRIS yang meningkat secara signifikan dibandingkan metode lainnya.

Meski begitu, Natsir mengklaim total jumlah deposit yang disetor para pemain jumlahnya sudah menurun dari tahun 2024 yang mencapai Rp51,3 triliun menjadi Rp36,01 triliun pada tahun 2025.

“Ada perubahan modus penyetoran deposit menggunakan QRIS yang meningkat signifikan dibandingkan melalui setoran di bank ataupun e-wallet,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan turunnya jumlah deposit dan nilai transaksi judol pada tahun 2025 karena upaya penegakan hukum yang terus dilakukan pemerintah.

Di sisi lain, kata dia, PPATK juga terus memberikan Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi keuangan yang mencurigakan menjadi rekening penyamaran judol kepada penyidik untuk segera diproses dan diblokir.

“Turunnya nominal deposit dan angka perputaran dana Judol disebabkan karena penerapan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Judol,” tandas Natsir.

Pemberantasan judi online ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam yang dibacakan Sekretaris Deputi Bidkoor Kominfo, Ariefin Sjarief pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Peningkatan Literasi Digital Tentang Bahaya Konten Negatif di Provinsi Jawa Barat, Kamis (4/12/2025).

“Setiap keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal perlu menjadi benteng pencegahan dengan saling mengingatkan, berani melapor, dan bersama menolak segala bentuk perjudian daring,” kata Ariefin.

Khusus di Provinsi Jawa Barat, Data PPATK menunjukkan terdapat lebih dari 2,6 Juta pemain judi daring sepanjang tahun 2025. Sedangkan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang merupakan Kab/Kota dengan jumlah pemain tertinggi pada Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, terdapat penerima Bansos yang juga bermain judi daring. Ini adalah potret nyata masyarakat yang sedang terancam. Ketika bantuan pemerintah yang seharusnya untuk kesejahteraan malah digunakan untuk berjudi, maka ada yang harus diperbaiki secara serius dan itu harus dilakukan sekarang.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi digital tidak malah dimanfaatkan pihak-pihak yang merusak tatanan sosial masyarakat termasuk masyarakat Jawa Barat. Agenda ini sejalan dengan visi kita membangun ruang digital Indonesia yang beretika, berkeadilan, dan terpercaya bagi semua lapisan masyarakat,” Ariefin.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lusi Lesminingwati menyampaikan, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi judi online sangat relevan dengan nilai-nilai dalam Gapura Panca Waluya, yang menekankan pembangunan karakter utuh fisik, moral, intelektual, dan sosial.

Konsep pendidikan ini mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, bermoral, jujur, cerdas, dan tanggap terhadap dunia digital, yang pada akhirnya membantu memberantas dampak negatif judi online di Jawa Barat.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat meyakini bahwa kekuatan digital tidak hanya terletak pada teknologinya, tetapi pada karakter dan ketahanan masyarakatnya,” kata Lusi.

Sementara itu, Direktur Analisis dan Pemeriksanaan II PPATK, M. Shalehuddin Akbar menyampaikan, secara umum hampir semua negara mengalami permasalahan judi online. Menurutnya, semua negara melarang judi online karena mereka tidak punya kontrol.

“Bagi mereka ini (judol) suatu yang membahayakan. Oleh karenanya, untuk pemerintah Indonesia, kerja sama dan sinergi antar kementerian dan lembaga dapat menekan judi online agar masyarakat tidak lagi bisa bermain,” katanya.

Berdasarkan data PPATK, trend total deposit perjudian online dari tahun 2023 hingga 2025 mengalami penurunan, mulai dari Rp 34 triliun di tahun 2023 menjadi Rp 17 triliun di tahun 2025. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia, dengan total deposit sekitar Rp 5 triliun.

“Kami menemukan ada pemain judol yang merupakan penerima bansos. Kami sudah berikan data ini pada Kemensos. Ada lebih dari 199 ribu pemain judol, dengan deposit hampir 300 miliar. Kami berharap program pemerintah memberikan uang itu tepat sasaran, dapat membelikan kebutuhan pokok, bukan untuk bermain judol,” kata Akbar.

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektonik Syaiful Garyadi mengatakan, Kemenko Polkam berharap Pemprov Jawa Barat dapat menjadi percontohan nasional dalam memerangi perjudian online.

Oleh karenanya, Pemprov Jabar dibantu Kemenko Polkam dan K/L terkait akan membentuk Tim Zero Judol.

“Tahun 2026 kami akan buat percontohan nasional, kami tunjuk Jawa Barat. Karena Jabar berdasarkan data PPATK menjadi provinsi nomor 1 dengan jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia. Sehingga dengan adanya Tim ini berharap jumlah pemain judi online di Jabar bisa menjadi nol,” katanya.

“Informasi masyarakat dan hasil patroli Siber menjadi awal pengungkapan adanya akun yang aktif mempromosikan situs judi online. Kami melakukan profiling yang mengerucut kepada dua akun media sosial milik kedua tersangka. Keduanya kami tangkap di lokasi dan waktu berbeda. Hasil pemeriksaan sementara, keduanya terbukti aktif mempromosikan situs judi online dan mendapat keuntungan dari pemasangan tautan tersebut,” kata Dirreskrimsus, Kombes Dery Agung Wijaya, saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Senin (1/12/2025).

Dua tersangka tersebut adalah IDP (24), mantan MUA yang kini berstatus ibu rumah tangga dan ditangkap di rumahnya di Kabupaten Pesawaran. Sementara BNS (18), pelajar kelas 12 SMA, ditangkap di rumah orang tuanya di Kabupaten Pringsewu. Keduanya mengendors situs judi online yang sama melalui akun Instagram pribadi.

Kasus tersebut dilaporkan pada 15 Oktober 2025 oleh asisten manajer retail. Ia melaporkan kehilangan uang usai menghitung transaksi kasir.

“Tanggal 14 Oktober 2024, pelapor ini mendapat laporan dari karyawan saat menghitung transaksi kasir, adanya selisih sebesar Rp 3 juta. Dari sana ia menaruh curiga dan memeriksa CCTV, mengetahui adanya dugaan tindak penggelapan, pelapor pun membuat laporan ke Polres Bandara,” kata Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Ronald Sipayung, Kamis, (27/11/2025).

Dari hasil penyelidikan, pelaku penggelapan uang merupakan seorang perempuan inisial TW, yang bekerja sebagai kasir dari minimarket tersebut.

“Tindak lanjutnya, kami amankan TW yang mana dari hasil pemeriksaan, TW ini diminta kekasihnya BTP untuk menggunakan uang kasir itu dengan dalih meminjam,” jelas dia.

Polisi pun turut mengamankan kekasih TW, dengan inisial BTP. Dalam pemeriksaan, uang tersebut digunakan BTP untuk bermain judi online (judol) dan kebutuhan gaya hidup keduanya.

“Mereka ini sudah bersekongkol, TW berperan mengambil uang perusahaan, yang hasilnya sudah tiga kali tindakan dengan total Rp 6 juta. Lalu, memberikan seluruh uang hasil kejahatan kepada pacarnya,” ungkap Ronald.

“Adapun tersangka BTP berperan menyuruh TW untuk mengambil uang hasil penjualan, menerima uang hasil kejahatan dan menggunakannya untuk judi online, serta keperluan pribadi seperti jalan-jalan dan makan,” tambahnya.

Atas kasus tersebut, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana 7 tahun penjara.

Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).

“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Pramono dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/8/2025)

Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat. Hal ini guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait masalah judol.

Berdasarkan data PPATK, sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Dari jumlah tersebut, 15.033 di antaranya tercatat sebagai penerima bansos.

“Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” jelas Pramono.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari praktik-praktik ilegal. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan bansos di lingkungannya.

Ia menegaskan Pemprov Jakarta berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima bansos secara berkala agar bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” kata Pramono.

Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkap kasus pencurian 17 unit ventilator milik Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Soekarno Bangka Belitung.

Tiga orang otak pelaku yang merupakan pegawai RSUP Babel diamankan. Mereka adalah Jopistarari teknisi alkes, Firmansyah honorer sopir ambulans, dan Riki honorer bidang farmasi.

Sedangkan penadah, yakni Jerry dan Asep, turut diamankan di Provinsi Jawa Barat. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa delapan unit ventilator berbagai merek.

“Ada lima tersangka, tiga orang tersangka utama dan dua orang penadah yang diamankan,” ujar Kapolda Babel Irjen Hendro Pandowo, Selasa (22/7/2025).

Tiga tersangka utama pencurian ventilator mengaku, barang tersebut dijual secara online sejak tahun 2023 dengan harga bervariasi, mulai dari Rp25 juta hingga Rp50 juta. Sedangkan dua penadah meraup keuntungan hingga Rp500 juta dari penjualan ventilator tersebut.

Mensos mengatakan, uang yang masuk pada keluarga penerima manfaat PKH sudah jelas arah pemanfaatannya dan tidak boleh menyimpang. Namun, Kementerian Sosial mendapatkan data dari PPATK bahwa tidak kurang dari 570 rekening keluarga penerima manfaat terafiliasi dengan judi online.

Tak cukup di situ, Kementerian Sosial juga mendapatkan data bahwa ada sejumlah rekening penerima manfaat dari program bantuan pemerintah yang ternyata terafiliasi dengan pendanaan terorisme. Hal ini masih terus diselidiki.

“(Bantuan) tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan lain kecuali yang sudah ditentukan. Ada yang sekarang dipakai judol (judi online), bahkan menurut PPATK ada ratusan lebih yang rekeningnya digunakan dan terafiliasi dengan pendanaan terorisme,” kata Gus Ipul di depan acara graduasi penerima PKH di UGM, Kamis (17/7/2025).

Pelaku berinisial WD, merupakan seorang duda anak satu yang juga merupakan seorang karyawan sebuah perusahaan leasing. WD tak berkutik saat polisi menggerebeknya di sebuah hotel di Kota Bengkulu.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan dua unit sepeda motor yang telah digadaikan senilai Rp6 juta. Polisi juga membenarkan bahwa uang tersebut digunakan untuk judol setelak mengecek ponselnya.

“Hasil pengakuan pelaku bahwasannya seluruh uang itu dipakai untuk judol. Setelah kami cek ponsel yang bersangkutan, ya, memang ada aplikasinya,” kata Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Ratu Agung, AKP Tomson Sembiring, dikutip dari Metrorvnews.com, Kamis, (17/7/2025).

Pelaku beraksi dengan memperdayai salah seorang teman kos beserta sang pacar. Hanya selang beberapa jam, pelaku berhasil membawa kabur dua sepeda motor milik korban dan sang pacar. Akibatnya ulahnya, pelaku kini terancam kurungan 4 tahun.

Pemulangan LS dibantu langsung oleh Anggota DPD RI asal Sumut, Pdt. Penrad Siagian.

LS diketahui berangkat ke Kamboja pada 18 September 2024. Ia berangkat setelah ditawari pekerjaan sebagai marketing dengan iming-iming gaji dan bonus besar.

“Awalnya saya ditawari kerja marketing, katanya cuma nge-chat member. Gaji Rp 5 juta, uang makan Rp 5 juta, bonus Rp 20 juta per setengah tahun. Niatnya berangkat karena mau nabung, saya berangkat,” kata LS saat diwawancara, Minggu, 13 Juli 2025.

Namun, LS mengaku tawaran tersebut tidak sesuai kenyataan. Ia justru bekerja di perusahaan situs judi online dengan sistem target. Gaji dan tunjangan yang dijanjikan tidak pernah diterima.

“Hampir satu tahun saya di sana. Gaji enggak dikasih, uang makan juga ditahan. Kalau mau pulang disuruh bayar denda kontrak Rp 61 juta,” ujar LS.

Merasa terjebak, LS akhirnya menghubungi orang tuanya di Serdang Bedagai. Keluarga kemudian mencari bantuan hingga akhirnya menghubungi Pdt. Penrad Siagian melalui paman LS.

“Saya dapat nomor Pak Penrad dari paman saya. Saya langsung hubungi Pak Penrad, minta tolong supaya bisa pulang,” katanya.

Penrad merespons cepat. Ia menghubungkan LS ke pihak KBRI di Phnom Penh melalui Duta Besar RI di Kamboja Dr. Santo Darmosumarto.

Pada Senin, 23 Juni 2025, LS memutuskan berangkat ke KBRI meski harus menempuh perjalanan delapan jam.

Saat tiba di KBRI, LS sempat berpapasan dengan bosnya yang datang mencari. Namun, LS berhasil menghindar.

“Bos saya datang ke KBRI juga, mau cari saya. Dia sempat tanya ke security. Saya kabur lagi ke mobil travel,” kata LS.

LS mengaku terus berkoordinasi dengan Penrad hingga prosesnya didampingi staf KBRI. Ia akhirnya berhasil kembali ke Indonesia pada Rabu, 9 Juli 2025.

“Kalau enggak ada Pak Penrad, saya belum tentu pulang. Terima kasih banyak Pak Penrad sudah bantu saya,” ucap LS.

LS pun mengingatkan masyarakat Sumut agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri dengan janji gaji besar.

“Lebih baik kerja di negara sendiri. Kalau di sana enggak seindah yang dibayangkan,” katanya.

“Besar kecilnya gaji lebih baik tetap bekerja di negara sendiri, karena di sana juga negara yang masih jauh di bawah Indonesia susahnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia pun menitip harapan agar Pdt. Penrad Siagian bisa terus membantu warga Sumut lain yang masih terjebak di Kamboja.

“Dan jika boleh meminta, saya mohon agar Pak Penrad juga bisa membantu pemulangan saudara-saudara kita yang masih tersisa di sana (Kamboja). Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak,” ucap LS.

Dihubungi melalui sambungan telepon, senator asal Sumut Pdt. Penrad Siagian menyampaikan bahwa Sumatra Utara memiliki banyak PR untuk tenaga kerja yang ada di Kamboja.

Oleh sebab itu, sambungnya, diperlukan kerja keras dan sistematis di Sumatra Utara untuk mencegah tenaga kerja imigran khususnya ke Kamboja.

“Harus diperketat aturan dan sistem untuk mengirim tenaga kerja imigran ke Kamboja, jika memang mengirimkan tenaga kerja ke sana harus diperkuat dan diperketat serta diperjelas agen yang mengurus dan juga perusahaan yang menerima di sana. Jangan sampai ribuan warga Sumut yang di Kamboja pada akhirnya mengalami kejadian yang sama dengan LS dan juga yang lain,” ucapnya.

“Saya meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk menindak tegas agen-agen tenaga kerja ilegal yang menipu warga dengan iming-iming kerja di luar negeri. Ini harus dihentikan agar tidak ada lagi korban seperti LS,” sambung Pdt. Penrad Siagian.[]

Sedikitnya 571 ribu rekening penerima bantuan sosial (bansos) teridentifikasi terlibat transaksi judi online hingga mendanai aktivitas terorisme.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan seluruh rekening bermasalah itu langsung diblokir. Ia menekankan, uang negara yang dialokasikan untuk bansos tidak boleh dipakai berjudi, apa pun alasannya.

“Kalau sudah terverifikasi lewat NIK, mau sadar atau tidak sadar, uang bansos tak boleh lari ke judol,” kata Ivan, Sabtu, 12 Juli 2025.

Sejumlah rekening kini sedang diverifikasi ulang. Ivan menyebut banyak pemilik rekening sudah mendatangi bank untuk mengurus pembukaan kembali rekening yang dibekukan.

Data ini baru diambil dari satu bank. Dari hasil pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK), PPATK mendapati indikasi penyimpangan lain: tak hanya judi online, tapi juga korupsi hingga dugaan pendanaan terorisme.

“Ini baru satu bank. NIK penerima bansos kami cocokkan, ternyata ada yang main judi online, ada juga yang terkait korupsi bahkan pendanaan terorisme,” ujar Ivan di Gedung DPR RI, Kamis, 10 Juli 2025.

PPATK mencatat nilai transaksi dari rekening mencurigakan ini mendekati Rp 1 triliun. Pemerintah diingatkan untuk menutup celah penyalahgunaan dana bansos yang semestinya meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.[]