Purbaya awalnya menyatakan belum ada rencana mengubah postur anggaran tahun depan. Namun, dirinya tidak memungkiri permintaan belanja dari K/L semakin meningkat.

“Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi, kita agak kendalikan sedikit,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2026).

Purbaya melihat fenomena tersebut sebagai tanda bahwa K/L sudah lebih siap menyerap anggaran dibandingkan awal tahun ini. Kendati, dalam dirinya menegaskan tetap belum akan mengubah postur APBN 2026.

“Apalagi, mereka (K/L) takut kalau enggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi, tahun depan (2026) mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran),” tegas Purbaya.

Tahun ini, sejumlah K/L memang mengembalikan anggaran kepada Kemenkeu. Bahkan sudah ada Rp4,5 triliun yang dikembalikan kepada Purbaya hingga Selasa (16/12) lalu.

Meski demikian, Purbaya mengaku tetap optimistis perekonomian Indonesia mampu tumbuh sesuai rencana. Kuartal IV 2025, misalnya, yang diperkirakan akan melebihi 5,5 persen (yoy).

Bendahara Negara yakin pencapaian pada kuartal terakhir itu akan membawa perekonomian Indonesia tumbuh 5,2 persen sepanjang tahun 2025. Tahun depan, laju perekonomian semakin kencang dengan menyentuh 5,4 persen.

“Sekarang saya sedang menghidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin tenggelam, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk tahun 2026, meski asumsi kita di 5,4 persen,” tandas Bendahara Negara.

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyambut baik atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN), karena selama ini dirinya selaku anggota DPR senantiasa mendorong pemerintah agar segera membentuk Badan Pangan Nasional, permintaan ini terus disuarakannya dalam berbagai moment rapat demi kepentingan pangan nasional.

“Sesuai amanat dari UU tentang Pangan maka pemerintah harus segera mendirikan kelembagaan badan pangan nasional sebagaimana amanat pasal 126-129 mestinya paling lambat pada akhir 2015 lalu, namun walaupun terlambat kita bersyukur akhirnya lembaga tersebut terbentuk pada tahun ini,” ujar Johan melalui keterangan pers, Jakarta Sabtu (28/8)

Politisi PKS ini menilai selama ini peran regulator pangan di Indonesia dijalankan oleh beberapa kementerian dan Lembaga yang hal ini berakibat sering tumpang tindih, berpilah-pilah sehingga Perum Bulog sebagai operator pangan harus berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada banyak kementerian/Lembaga (K/L).

“Saya berharap dengan terbitnya Perpres tentang Badan Pangan Nasional ini dapat mewujudkan terciptanya pengelolaan pangan negara yang komprehensif dan terintegrasi,” ucap Johan.

Politisi PKS menjelaskan dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional berarti kita saat ini telah memiliki kelembagaan pangan yang punya kewenangan, penugasan dan peran khusus dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan menciptakan kemandirian pangan demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

“bahwa Lembaga tersebut harus mampu membuat kebijakan pangan yang terintegrasi antara regulator dan operator pangan, sehingga tidak hanya berdasar kepentingan sektoral masing-masing K/L,” paparnya.

Legislator Senayan ini menjelaskan selama ini K/L yang ikut mengurus bidang pangan nasional meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinaator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, kementerian BUMN, serta Holding BUMN cluster Pangan seperti Perum Bulog, Berdikari, pertani, Sang Hyang Seri, dan lain-lain.

“Kita semua tentu berharap dengan pembentukan Badan Pangan Nasional melalui Perpres 66/2021 ini, kewenangan terkait pangan yang melekat pada beberapa K/L tersebut dapat dialihkan sepenuhnya kepada badan pangan nasional yang posisinya langsung berada di bawah Presiden,” urai Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini berharap badan pangan yang baru terbentuk ini dapat menjawab berbagai persoalan pangan di tanah air karena selama ini masing-masing regulator / kementerian mempunyai tujuan yang berbeda dan saling tidak terintegrasi.

“Untuk beberapa komoditas pangan waktunya seringkali tidak terencana dan dalam hal penugasan kepada Bulog untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga namun tata niaga masih bebas dan harapan masyarakat terhadap peran pemerintah sangat tinggi atas stabilisasi harga produsen dan konsumen,” tutur Johan.

Ketua DPP PKS ini menjelaskan selama ini kita temui begitu banyak kendala pelaksanaan kebijakan pangan, diantaranya penugasan belum terintegrasi antar K/L sehingga penugasan penyerapan tidak didukung dengan penugasan penyaluran sehingga stok berlebih dan belum lengkapnya kebijakan pangan terutama yang mengatur tentang tata niaga pangan dan pembatasan/pengetatan impor pangan serta kebijakan penyaluran pangan dan kebijakan disposal stock.

“Semoga tata kelola urusan pangan menjadi lebih baik dengan hadirnya badan pangan nasional yang baru diterbitkan ini menuju cita-cita kedaulatan pangan nasional,” tutup Johan Rosihan.