Batanghari- Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai target sekitar 126 juta bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia harus terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saat ini baru mencapai 78 juta bidang tanah yang baru terdaftar. Maka pihaknya kembali melaksanakan sosialisasi progam strategis nasional bersama Komisi II DPR yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Gedung Pemuda, Batanghari, Jambi, Minggu (17/10).

Kegiatan program strategis nasional yakni PTSL sudah dijalakan oleh Kementrian ATR/BPN sebanyak 20 kegiatan di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Jambi menargetkan 300.000 bidang tanah yang harus terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Terdapat 10 orang yang menerima sertipikat tanah yang diserahkan oleh Komisi II DPR, Ihsan Yunus di dampingin oleh Kepala Bagian Pemberitaan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Kementrian ATR/BPN, Indra Gunawan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jambi, Dadat Dariatna. Adapun kegiatan ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setiap peserta dan panitia telah melakukan tes usap antigen dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker.

Anggota Komisi II DPR RI, M. R. Ihsan Yunus, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengetahui pentingnya program PTSL.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari, untuk segera mendaftarkan tanahnya agar mendapatkan kepastian hukum.

“Karena yang namanya tanah, apalagi kita hidup di dunia ini, kalau tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan hukum maka akan terus menerus sampai kapan pun menjadi sengketa,” ujarnya.

Ihsan Yunus menuturkan, sebagai wakil rakyat, DPR RI memiliki beberapa fungsi yang berkaitan dengan pemerintah. Selain fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI diharuskan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini merupakan implementasi dari fungsi-fungsi tersebut.

“Jadi hari ini ialah bagian dari implementasi pekerjaan kami di DPR, bagaimana bisa memperjuangkan kesejahteraan Ibu/Bapak, salah satunya mendapatkan sertipikat hak tanah untuk Ibu/Bapak semua. Saya sangat berterima kasih Kementerian ATR/BPN, kita sudah bisa berkolaborasi, berintegrasi bersama-sama untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” tutur Ihsan Yunus.

Membuka kegiatan sosialisasi ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jambi, Dadat Dariatna mengungkapkan target PTSL yang ditetapkan untuk Provinsi Jambi sebanyak 300.000 bidang, sementara untuk Kabupaten Batanghari sendiri sebanyak 30.000 bidang. Dalam mencapai target yang besar tersebut, membutuhkan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait lainnya.

“Terkait sertipikasi, tentu untuk BPN ialah pekerjaan sehari-hari. Namun untuk kegiatan lain, sosialisasi, mengumpulkan berkas, menghubungi masyarakat sebagai peserta, menetapkan lokasi, dan lain-lain, tentu kami perlu bantuan dari semua pihak sehingga target bisa kita laksanakan. Kami sangat berharap kehadiran Bapak/Ibu dapat menjadi corong kepada masyarakat lainnya,” terang Dadat Dariatna.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan, yang juga selaku Ketua Panitia, melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.

“Saat ini pemerintah melaksanakan program Legalisasi Aset melalui PTSL di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menargetkan di tahun 2025, seluruh bidang tanah sudah terdaftar,” paparnya.

Perlu diketahui, lanjut katanya, Reforma agraria merupakan rumah besar dari reforma asset dan assces dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah.

“Kami berharap bahwa dukungan dari Komisi II DPR selaku mitra kerja dari Kementrian ATR/BPN dapat membantu kami melalui sosialisasi program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Indonesia,” tukasnya

Pekanbaru – Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali digelar. Bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru, Minggu (12/09/2021), kegiatan sosialisasi ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mengikuti aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku.

Dalam melaksanakan sosialisasi program strategis, yakni Pendaftanan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian ATR/BPN sebagai mitra kerja menggandeng Komisi II DPR RI. Tujuannya, agar masyarakat Kota Pekanbaru semakin mengetahui dengan baik terkait dengan program strategis Kementerian ATR/BPN, khususnya pendaftaran tanah.

Hadir secara langsung, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal. Dalam sambutannya, ia menceritakan hubungan kemitraan antara Kementerian ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI. Sebagai wakil rakyat, DPR RI memiliki tugas utama di antaranya legislasi, penganggaran dan pengawasan.

“Jadi hubungan kita sebagai mitra kerja di situ, yang menyangkut dengan anggaran dan tugas bagaimana kita menyosialisasikan program kementerian ini, menjadi tugas kami juga. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan di Komisi II, merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan program seperti PTSL untuk kita sama-sama sukseskan pelaksanaannya,” ucap Syamsurizal.

Lebih lanjut ia mengatakan, PTSL merupakan program pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara sistematis untuk mewujudkan kepastian hukum atas tanah masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk itu, setiap jengkal tanah targetnya harus didaftarkan dan disertipikasi. “Ini program yang paling mulia dan paling bagus yang telah disiapkan oleh pemerintah, bagaimana memastikan kepastian hukum tanah-tanah masyarakat sehingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru khususnya dan Indonesia pada umumnya,” lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

“Jadi, PTSL artinya pemerintah semaksimal mungkin secara optimal bagaimana tanah-tanah di Indonesia bisa memiliki sertipikat. Maka dari itu, konteks PTSL ini harus juga melibatkan pemerintah daerah. Untuk itu, kami dukung dan kami dorong kerja sama pemda agar dapat terwujud secepat mungkin,” tambahnya.

Saat membuka kegiatan sosialisasi, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, M. Syahrir mengungkapkan bahwa di Riau terdapat 3 program strategis nasional yang sedang diprioritaskan, di antaranya PTSL, Redistribusi Tanah dan Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan beberapa program strategis tersebut, tentunya dibutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disetujui DPR RI.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Wakil Ketua Komisi II DPR RI untuk terus mendukung program tersebut sehingga kami bisa melaksanakan dan menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut,” tutur M. Syahrir.

Terkait dengan kerja sama dengan pemerintah daerah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau mengatakan keterlibatan pemerintah daerah dalam percepatan PTSL sangat berperan.

“Kami di Riau mendapatkan target PTSL tahun ini sebanyak 300.000 bidang dan sudah terselesaikan sekitar 52%. Dengan berbagai macam kendala dan hambatan, Alhamdulillah hambatan-hambatan tersebut sudah mengerucut ketika bupati dan wali kota turun ke lapangan sehingga menciptakan keadaan yang kondusif,” ucap M. Syahrir.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN dalam laporannya mengatakan bahwa Presiden menargetkan pada tahun 2025 bidang tanah di Indonesia sudah seluruhnya terdaftar. Tetapi, program tersebut tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Kami berharap Komisi II DPR RI selaku mitra kerja, begitu juga Pak Syamsurizal sebagai tokoh masyarakat Riau, tentu bisa lebih masif penyebarluasan informasinya terkait pelaksanaan PTSL. Untuk itu, mohon bantuannya untuk menyebarluaskan informasi ini,” imbuh Indra Gunawan.

Selain sosialisasi, pada kegiatan ini juga diserahkan 10 (sepuluh) sertipikat tanah hasil dari program PTSL yang diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal, dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir