Kaban Dadan mengatakan beberapa opsi yang disiapkan di antaranya meminta siswa datang ke sekolah untuk mengambil paket MBG atau mengantarkan paket langsung ke rumah.

Pemerintah memastikan pemenuhan gizi anak tetap berjalan meski kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara.

Dadan mengatakan, pada awal masa libur sekolah, siswa akan tetap mendapatkan paket makanan siap santap.

“Skema ini dirancang agar anak-anak tetap memperoleh asupan gizi yang memadai meskipun tidak datang ke sekolah. mengatakan opsi pembagian hanya berlaku bagi anak sekolah. Sementara untuk ibu hamil, menyusui dan anak balita disalurkan seperti bias,” ujar Kaban Dadan saat dikonfirmasi Eranasional di Jakarta, Senin (22/12/2025)..

Lebih lanjut Kaban Dadan mengatakan jika siswa bersedia datang ke sekolah disebarkan ke sekolah, jika tidak perlu mulai didata mekanisme pengiriman ke rumah-rumah atau diambil di SPPG.

Namun, Kaban Dadan tekanan sebelum libur sekolah, siswa sudah diberikan makanan bekal MBG untuk empat hari. Menunya disiapkan yang tahan lama di suhu ruang seperti dendeng.

“Awal libur diberikan makanan siap santap untuk maksimal 4 hari dengan menu berkualitas seperti telur, buah, susu, abon/dendeng,” jelas dia.

Menurut Kaban Dadan, menu MBG akan tetap diberikan hanya bagi siswa yang liburannya tetap di dalam kota. Bagi yang keluar kota, maka tidak akan masuk ke penerima data sementara.

“Setiap SPPG akan menentukan mekanismenya sesuai karakteristik daerah, yang liburan tentu saja dipersilahkan. MBG bagi yang tidak kemana-mana,” tandas Kaban Dadan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan seluruh SPPG di wilayah terdampak kini beroperasi untuk membantu masyarakat tanpa kecuali.

“Dalam keadaan bencana ini, sekarang di Aceh ada 81 SPPG yang melayani pengungsi. Kemudian di Sumatera Utara ada 129 SPPG yang pengungsi. Di Sumatera Barat ada 66 yang melayani pengungsi. Jadi total seluruhnya ada 276 SPPG yang masih melayani pengungsi,” kata Kaban Dadan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Dadan menjelaskan layanan makanan bagi pengungsi menggunakan alokasi anggaran reguler yang sudah tersedia, mengingat dana operasional SPPG biasanya disertakan dalam sistem penjualan harian.

Kendati demikian, penyesuaian tetap dilakukan agar kebutuhan warga terdampak bencana dapat terpenuhi.

“Kan kita selalu memasukkan uang di dalam penjualan. Dalam keadaan bencana, anak sekolah kan libur. Sementara anak-anak yang jadi korban kan juga ada di pengungsian. Jadi kita harus layani,” tuturnya.

“Tetapi ketika terjadi bencana seperti itu, tidak hanya anak-anak yang kita lakukan bantuan, tapi seluruh masyarakat yang mengalami musibah. Jadi harus kita layani,” tambah Kaban Dadan.

Kaban Dadan mengatakan saat ini setiap pengungsi menerima satu porsi makanan per hari. “Layanan ini masih mengacu pada skema reguler yang menggunakan anggaran operasional BGN. Ya (satu kali makan atau satu porsi per orang per hari),” ujarnya.

Ia menambahkan penyediaan makanan bagi pengungsi tidak mendapatkan alokasi tambahan karena tetap memakai pagu yang sudah disiapkan untuk BGN tahun ini, yakni Rp71 triliun.

“Apabila ada penambahan jatah makanan seiring perkembangan situasi di lapangan. Maka pihaknya akan mempertimbangkan,” tandas Kaban Dadan.

Hal ini diungkapkan Kaban Dadan sejalan dengan  target penerima manfaat mencapai 60 juta orang di seluruh Indonesia.

“Sebanyak 24 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditargetkan beroperasi pada akhir Desember nanti. Dengan begitu, pada awal Januari 2026 akan melayani 60 juta penerima manfaat. Target penerima MBG sebesar 82,9 juta orang yang ditargetkan bakal tercapai pada Febuari 2026,” ujar Kaban Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Kaban Dadan mengungkapkan pada tahun depan, satu hari di bulan Januari 2026 pihaknya akan mengirimjan uang atau menggunakan uang per hari Rp900 miliar.

“Nanti ketika 82,9 juta penerima manfaat, maka Rp1,2 triliun akan di-spending oleh BGN setiap hari. Dan ini adalah potensi ekonomi yang luar biasa,” imbuh Dadan.

Lebih lanjut Kaban Dadan menjelaskan sari anggaran tersebut, sebanyak 85% untuk membeli bahan baku untuk program MBG. Sisanya, digunakan untuk membayar upah pekerja di SPPG.

“Jadi ini satu dorongan ekonomi yang cukup besar yang akan terjadi di tahun 2026. Jadi ketika kementerian lain nanti belum bisa menggunakan uang, Badan Gizi dipastikan sudah akan bisa mengirimkan uang ke setiap SPPG,” tambahnya.

Lebih lanjut, saat ini BGN tengah membuat perencanaan agar rekening virtual account SPPG diisi dengan otomatis. Dengan begitu. mitra SPPG tidak harus mengusulkan proposal setiap bulan, tapi melaporkan penggunaan uang setiap bulan.

“Jadi nanti, setiap SPPG operasional, uangnya akan selalu ada di virtual account. Itu kita akan isi Rp500 juta. Jadi kalau berkurang Rp300 juta otomatis akan kembali ke Rp500 juta. Itu yang akan terjadi selamanya. Jadi tidak ada lagi nanti,” tandas Kaban Dadan.

Dadan mengatakan penutupan tersebut dilakukan setelah target pembangunan 30.000 SPPG tercapai, baik yang sudah beroperasi maupun masih tahap proses persiapan.

Kaban Dadan mengungkapkan saat ini sebanyak 16.503 unit SPPG beroperasional di seluruh Indonesia. Lalu, sebanyak 14.740 SPPG sedang dalam proses persiapan.

“Jadi sudah 16.503, masih ada 14.740 SPPG calon mitra yang ada dalam proses persiapan. Sehingga kami putuskan portal mitra ditutup, ditutup permanent. Jadi tidak ada lagi. Karena kami sedang membangun, yang persiapan itu akan menjadi mitra kami,” ujar Kaban Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/12/2025).

“Jadi total sudah ada sekitar 30.000 mitra, baik yang sudah operasional maupun dalam proses persiapan. Dan oleh sebab itu portalnya kami tutup permanen,” tambah Dadan.

Akhir Desember 

Pada akhir Desember, Dadan menargetkan sekitar 20.000 SPPG beroperasi di daerah aglomerasi dan 4.700 SPPG di daerah terpencil. Hal ini berarti ada penambahan sekitar 3.500 SPPG yang operasional dalam sebulan.

“Total akan ada 24.700 dan kemungkinan besar akan melayani minimal 60 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta. Jadi ini merupakan kegiatan yang cepat,” tambah Dadan.

Dadan menilai penerima manfaat program MBG di Indonesia terbilang cepat. Ia pun membandingkan dengan Brazil yang membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima.

“Brazil itu 40 juta butuh 11 tahun, kita cukup 11 bulan saja. Dan degan 47 juta yang sudah diberikan BGN kepada penerima manfaat. Itu artinya seluruh penduduk Malaysia dan seluruh penduduk Singapura terutama seluruh penduduk Brunei Darussalam yang kami beri makan,” tandas Kaban Dadan.

Diketahui dalam video yang telah beredar Cucun menyebut MBG tidak memerlukan ahli gizi. Latar belakang pengawas gizi bisa dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang pelatihan diberi waktu tiga bulan

Kaban Dadan menegaskan profesi yang menjadi tonggak utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG minimal bergelar sarjana. Namun saat ini jumlah sarjana gizi belum mampu memenuhi kebutuhan ahli gizi program MBG.

“Prioritas pertama pada tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan. Jadi, ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, BGN harus mencari jalan keluar,” kata Dadan seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Untuk mengatasi hal itu, Dadan menyebut saat ini BGN sedang mencari lulusan yang bidangnya kekurangan gizi bertahun-tahun untuk mengisi kekurangan ahli gizi.

“Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh karena itu di setiap SPPG, harus ada orang yang paham tentang gizi. Kalau bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat, pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu bisa ada pengetahuan gizi di dalamnya,” imbuhnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad memberikan pernyataan di dalam Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat soal rencana penggantian istilah ahli gizi banyak dikritik. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi pertanyaan dan usulan peserta forum.

“Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong jangan menggunakan embel-embel ahli gizi lagi,” ujar peserta tersebut.

Namun, di tengah penjelasan konteks pertanyaannya, Cucun buru-buru memotong penjelasan peserta tersebut.

“Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. Yang lain kasihan,” kata Cucun.

“Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang butuh negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya, tenaga yang menangani gizi. Tidak perlu ahli gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR,” imbuhnya.

Klarifikasi

Usai viral ramai dikecam, Cucun minta maaf dan mengklarifikasi pernyataan nya. Ia menjelaskan usulan untuk mengubah diksi ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi tim ‘quality control’ saat ini masih sebatas wacana.

” Usulan perubahan dari ‘ahli gizi’ menjadi ‘quality control’ atau ‘pengawas makanan bergizi’ masih sebatas wacana dan belum tentu diterapkan,” tandas Cucun seperti dikutip melalui akun Instagram Cucun center.

Kaban Dadan menambahkab adapun total Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasional sebanyak 14.853 unit.

“Alhamdulillah, Program Makan Bergizi (Gratis) sampai hari ini sudah bisa membentuk, di dalam edaran yang disampaikan itu berjumlah 14.778 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi  (SPPG). Di dalam aplikasi kami yang terbaru pagi ini sudah mencapai 14.853 (SPPG), yang sudah menjangkau lebih dari 42 juta di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan kemudian di 7.022 kecamatan,” ujar Kaban Dadan seperti dikutip melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (16/11).

Bila dirincikan per kelompok, penerima manfaat program ini mulai dari bayi di bawah lima tahun sebanyak 1,8 juta, peserta didik pendidikan anak usia dini (PAUD) 1,1 juta, Raudhatul Athfal 626 ribu, taman kanak-kanak 1,9 juta, hingga peserta didik sekolah dasar kelas 1–3 sebanyak 7,7 juta dan kelas 4–6 sebanyak 7,75 juta.

Selain itu, terdapat juga kelompok ibu hamil sebanyak 267 ribu, ibu menyusui 599 ribu, peserta didik sekolah luar biasa 77 ribu, santri di pondok pesantren 316 ribu, peserta seminari 979 orang, dan peserta di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebanyak 97 ribu orang.

“Jadi ini sudah bervariasi, jadi itu mencakup total 420.451 kelompok yang sudah kita capai dan seluruh penerima manfaat, alhamdulillah sudah melebihi 50 persen dari total target kita tahun 2025. Kalau dari target awal yang sebetulnya awalnya hanya 17,5 juta, dan juga dengan 5.000 SPPG kita sudah jauh melampaui, tapi ini targetnya dipercepat dan kita ingin mengejar 82,9 juta,” kata Dadan.

Dadan menambahkan, jumlah dapur MBG atau SPPG yang telah beroperasional saat ini mencapai 14.863 unit, namun ada potensi penambahan 14.189 unit dalam tahap persiapan, dan sebanyak 579 lainnya masih proses analisis. Dengan demikian, total target SPPG tahun ini sebanyak 25.400 unit telah tercapai, sehingga pendaftaran mitra baru ditutup sementara.

“Kita mulai minggu ini menerjunkan tim dari pusat untuk menganalisis kesiapan para mitra di lapangan karena banyak yang dalam proses persiapan sudah lebih dari 90 hari belum ada laporan sehingga kita akan cek. Kalau ternyata tidak ada progres kita akan delete dan kita akan buka kesempatan bagi yang mereka yang serius,” lanjutnya.