Penundaan terjadi akibat ketidakhadiran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Syahardiantono.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menyampaikan bahwa audiensi tersebut sebenarnya berfokus pada pembahasan lintas isu untuk mendorong percepatan penyelesaian sengketa tanah melalui pembentukan Pansus Konflik Agraria di DPR.

“Sebenarnya pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa pihak kepolisian paham apa itu konflik agraria struktural,” ujar Dewi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026.

Dewi meminta aparat kepolisian menghentikan tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap petani dan masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas tanahnya.

Ia menilai penindakan berlebihan di tingkat polda hingga polsek kerap dipicu oleh instruksi dari tingkat pusat.

Ketidakhadiran pihak Mabes Polri ini juga memicu kritik dari anggota parlemen.

Anggota Komisi III DPR, Adang Daradjatun, menegaskan agar kepolisian tidak meremehkan agenda forum legislatif.

“Mengundang dari pihak Konsorsium sudah hadir, dari Mabes Polri tidak hadir. Saya rasa jangan dibiasakan hal-hal seperti ini,” tegas mantan Wakapolri tersebut.

Menanggapi pembatalan ini, KPA berharap Komisi III DPR dapat menghadirkan Kapolri secara langsung pada agenda rapat berikutnya. []

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, tercatat 38.934 kasus berhasil diungkap dengan 51.763 tersangka diamankan.

Dalam konferensi pers di Aula Awaloeddin Djamin, Gedung Bareskrim Polri, Rabu (22/10/2025), Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si., menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama lintas lembaga, termasuk BNN, Bea Cukai, Kemenkumham, TNI, dan sejumlah instansi lain.

“Keberhasilan ini bukti nyata kolaborasi semua pihak. Perang terhadap narkoba tidak bisa dilakukan sendirian,” tegas Komjen Syahar.

Ia menegaskan, Polri berkomitmen menindak tegas seluruh pelaku, termasuk oknum internal yang terbukti terlibat.

“Instruksi Kapolri tegas: tidak ada toleransi bagi anggota yang bermain-main dengan narkoba,” ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso mengungkapkan bahwa dari total 51.763 tersangka, 48.692 adalah pria WNI, 2.764 wanita WNI, dan 150 anak di bawah umur. Sementara 157 tersangka merupakan warga negara asing, terdiri dari 130 pria dan 27 wanita.

Polri juga menempuh pendekatan restorative justice dengan menempatkan 1.072 orang korban penyalahgunaan narkoba ke program rehabilitasi.

Adapun total barang bukti narkotika yang disita mencapai 197,71 ton, terdiri dari:

• Ganja: 184,64 ton
• Sabu: 6,95 ton
• Ekstasi: 1.458.078 butir
• Tembakau gorila: 1,87 ton

Narkotika jenis lain: kokain, heroin, ketamin, dan lainnya dalam jumlah signifikan

Sita Aset Ratusan Miliar dari Kejahatan Narkoba

Selain penindakan terhadap jaringan narkotika, Bareskrim juga mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait peredaran gelap tersebut. Hingga Oktober 2025, 22 kasus TPPU berhasil diungkap dengan 29 tersangka dan aset senilai Rp221,38 miliar disita.

Barang bukti berupa uang tunai, kendaraan mewah, alat berat, perhiasan, dan properti kini menjadi milik negara.

“Tujuan kami jelas: memiskinkan bandar agar tak punya kemampuan membangun kembali jaringan narkoba,” tegas Brigjen Eko.

Beberapa pengungkapan besar turut disampaikan, di antaranya:

Ladang ganja seluas 25 hektare di Aceh dengan hasil 180 ton ganja basah.

471 kilogram sabu ditemukan oleh Polda Metro Jaya di kawasan Bekasi.

Jaringan penyelundupan sabu lintas provinsi yang berhasil dibongkar di Aceh, Lampung, Sumatera Utara, dan Jakarta.

Kabareskrim menegaskan, langkah agresif Polri ini selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama Ashta Cita poin ketujuh yang menitikberatkan pada pemberantasan narkoba.

“Polri terus memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menuntaskan kejahatan narkotika, sebagaimana arahan Presiden,” jelas Komjen Syahar.

JAKARTA, Eranasional.com – Hari ini, Senin (3/7), Komjen Pol Agus Andrianto akan dilantik sebagai Wakapolri. Pelantikan dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Pelaksanaan sertijab Pak Wakapolri direncanakan Senin tanggal 3 Juli,” kata As SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo, kemarin.

Sertijab akan digelar di PTIK. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara pisah sambut.

“Pak Kapolri yang langsung memimpin pelaksanaan upacara sertijab. Nanti juga ada kegiatan tradisi pisah sambut di tempat yang sama,” jelasnya.

Sedangkan untuk pelantikan pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, rencananya dilaksanakan di kemudian hari. “Insya Allah di atas tanggal 10 Juli,” ucap Dedi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono yang akan memasuki masa pensiun.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram (TR) Nomor: ST/1393/VI/KEP./2023 tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Komjen Pol Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si. NRP 65060657 Wakapolri dimutasikan sebagai pati Mabes Polri (dalam rangka pensiun),” bunyi TR tersebut.

“Komjen Pol Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. NRP 67020345 Kabareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolri.” bunyi di TR yang sama.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Agus Andrianto menyebut sebagian senjata api (senpi) yang ditemukan dari rumah pengusaha Dito Mahendra tidak memiliki izin.

Seperti diketahui, KPK menemukan 15 senjata api saat melakukan penggeledahan rumah Dito Mahendra di Jalan Erlangga V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023) lalu.

“Ada 15 senjata api kalau tidak salah sebagian berisin, sebagian tidak,” kata Komjen Agus kepada wartawan, Selasa (28/3/2023).

Namun, Agus belum merincikan berapa senjata api yang sudah berizin maupun yang tidak berizin.

Menurut Agus, pihaknya masih akan mendalami asal usul kepemilikan senjata api yang tidak berizin tersebut.

“Nanti kita akan dalami, dari mana senjatanya yang tidak berizin didapat,” ucap Agus.

Sebelumnya, KPK menemukan 15 pucuk senjata api dalam operasi penggeledahan di rumah wirausaha Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan dilakukan di rumah Dito Mahendra yang terletak di Jalan Erlangga V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (13/3).

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.

“Dalam penggeledahan tersebut tim menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (17/3/2023).

Adapun 15 pucuk senjata api itu terdiri dari 5 pucuk jenis Glock, 1 pucuk pistol S&W, 1 pucuk pistol Kimber Micro, dan 8 senjata api laras panjang.

Ali mengatakan, penyidik akan mendalami lebih lanjut mengenai kepemilikan senjata api tersebut. Termasuk, apakah senjata api itu masih terkait dugaan TPPU.

“Karena kita tahu modus TPPU saat ini begitu kompleks,” ujar Ali.

Dia menyebut, saat ini pelaku tindak pidana korupsi menyamarkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara.

Untuk menyelidiki penemuan senjata api ini, KPK berkoordinasi dengan Polri. “KPK telah mengoordinasikan temuan diduga senjata api ini dengan pihak Kepolisian RI,” ucap Ali Fikri.

JAKARTA, Eranasional.com- Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan kompak menyerang Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Agus bahkan bereaksi dengan menyerang balik mantan koleganya tersebut dan menyebut sebagai pengalihan isu.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memilih tak berkomentar terkait pernyataan 2 orang mantan buahnya itu. “Nggak ada (tanggapan),” ucapnya di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11).

Sigit mengatakan, pihaknya akan fokus pada pengusutan kasus tersebut. Rencana Direktirat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri akan memeriksa Ismail Bolong.

“Tentunya kami mulai dari Ismail bolong dulu, nanti dari sana lalu kami periksa. Karena kan kalau pidana harus ada alat buktinya,” jelasnya.

Diketahui, muncul video testimoni seorang purnawirawan Polri bernama Ismail Bolong. Pria dengan pangkat terakhir aiptu itu menyebut bahwa dirinya pernah memberikan setoran dengan nilai total Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Upeti tersebut diberikan untuk mengamankan bisnis tambang ilegalnya di Kalimantan Timur.

Namun, tak lama setelah video itu menyebar, muncul video susulan yang berisi klarifikasi dari Ismail Bolong. Dia membantah semua ucapannya di video pertama.

Dalam testimoni pertama, Ismail mengaku merupakan pengepul batu bara ilegal di Kutai Kertanegara sejak 2020 hingga 2021. Aktivitas tersebut merupakan inisiatif pribadinya.

Dia menyebutkan bahwa keuntungan dari tambang ilegalnya mencapai Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar per bulan. Menurut dia, aktivitas tersebut telah diketahui Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

ERANASIONAL.COM- Sebuah video yang memperlihatkan pengakuan seorang bernama Ismail Bolong terkait dengan aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Timur.

Ismail yang merupakan mantan Sat Intelkam Polresta Samarinda itu mengatakan aktivitasnya dibekingi oleh perwira tinggi (Pati) Polri.

Tak hanya itu, untuk melancarkan aktivitas ilegal di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, Ismail mengaku memberikan kepada jenderal bintang tiga Polri sebesar Rp6 miliar. Uang tersebut disetor sebanyak tiga kali dan diserahkan langsung ke jenderal tersebut.

Ismail Bolong mengaku terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin.

Kata Ismail, kegiatan yang dilakukan sejak Juli 2020 hingga November 2021 itu tidak dilengkapi surat izin.

Keuntungan yang Ismail dapat diperoleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar Rp5 sampai dengan Rp10 miliar setiap bulannya.

Pengakuan yang dilontarkan oleh Ismail Bolong itu membuat isu perang bintang di Polri terus menyeruak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa isu ini harus segera diredam.

“Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya,” ujar Mahfud, Minggu (6/11/2022).

Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa pengakuan tersebut juga sudah diralat oleh Ismail Bolong sendiri. Heboh Pengakuan Ismail Bolong Baut Isu Perang Bintang di Polri Menyeruak.

“Terkait video Ismail Bolong bahwa dirinya pernah menyetor uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim, maka setelah diributkan Ismail Bolong meralat dan mengklarifikasi,”kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, Ismail mengaku video itu dibuat atas tekanan Brigjen Pol. Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri.

“Katanya sih waktu membuatnya Pebruari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022,” kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan bahwa isu mafia tambang bukan hal yang baru di Indonesia. Pada Tahun 2013, yang saat itu menjabat sebagai ketua KPK mengatakan ika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas hutang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan.

Ia juga mengatakan bahwa laporan mengenai mafia tambang banyak masuk ke Kemenko Polhukam. ‘

Eranasional.com – Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto meminta kasus korban begal yang berujung menjadi tersangka di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk dihentikan.

Menurut Agus, apabila korban kejahatan yang membela diri namun ditetapkan tersangka akan membuat masyarakat takut untuk melawan pelaku kejahatan.

Agus juga telah memberikan arahan agar pengambilan langkah terhadap kasus ini, Polda NTB mengedepankan legitimasi rakyat sebagai dasarnya. Sebab penetapan tersangka terhadap korban begal ini mendapat kritikan keras dari masyarakat.

“Legitimasi masyarakat akan menjadi dasar langkah Polda NTB selanjutnya,” kata Agus, ketika dikonfirmasi oleh wartawan, Jumat, 15 April 2022.

Agus juga menyarankan kepada Kapolda NTB untuk melakukan gelar perkara dan mengundang berbagai pihak untuk menentukan langkah selanjutnya.

Polda NTB juga diharapkan dapat melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dalam memberikan masukan terkait kasus ini.

“Saran saya kepada Kapolda NTB untuk mengundang gelar perkara yang terjadi dengan pihak Kejaksaan, tokoh masyarakat dan agama di sana untuk minta saran masukan layak tidakkah perkara ini dilakukan proses hukum,” ujarnya.

Karena bagaimanapun juga keberanian korban melawan begal adalah sebuah hal yang patut diapresiasi. Karena itu juga merupakan tolak ukur dari satuan pembinaan masyarakat Kepolisian Republik Indonesia atau Binmas Polri.

“Binmas Polri salah satu keberhasilan tugasnya adalah masyarakat memiliki kemampuan daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap pelaku kejahatan,” ujarnya.

Jakarta – Bareskrim Polri telah menghentikan penyidikan kasus korupsi dana desa dengan tersangka Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Nurhayati. Dari hasil perkara, Nurhayati tidak terbukti melakukan tindak pidana.

“Sepakat (menghentikan),” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Agus menjelaskan, pihaknya sudah bertemu Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil terkait P-21 Nurhayati. Agus menyebut pihak Kejagung sepakat dengan hasil perkara Polri.

“Oleh karena itu pihak Kejagung akan melakukan pemeriksaan di lingkungan Kejari Cirebon,” ungkapnya.

Agus menjelaskan, Kejagung akan meminta berkas perkara ke Bareskrim untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar). Hal tersebut guna penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP).

“Nanti kami pertimbangkan bila memang jelas dihentikan penuntutannya untuk tahap 2 Nurhayati dengan pendampingan sampai diterbitkan SKPP-nya,” kata Agus.

Sebagai informasi, kasus bermula saat Nurhayati melaporkan dugaan korupsi dana desa sebesar Rp800 juta yang dilakukan Kepala Desa Citemu berinisial S ke Polres Cirebon. Namun, Nurhayati justru terseret menjadi tersangka atas petunjuk jaksa peneliti Kejari Cirebon dalam berkas P-19 tersangka S.

Kini, status tersangka Nurhayati akan dicabut lantaran tidak cukup bukti. Sementara itu, S dipastikan tetap menjadi tersangka korupsi.

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mulai mendalami laporan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terhadap dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), yakni Egi Primayogha dan Miftah.

Dilansir dari Tempo.co, Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto mengatakan proses penyelidikan baru berjalan untuk membuktikan apakah yang dilaporkan peristiwa pidana atau bukan.

“Kalau ternyata berdasarkan keterangan saksi (korban dan yang memiliki keahlian di bidangnya) dan alat bukti lainnya ternyata pidana, ya kita tingkatkan ke penyidikan,” kata Agus saat dihubungi, Sabtu, 11 September 2021.

Kemarin, Moeldoko telah melaporkan dua peneliti ICW, yakni Egi Primayogha dan Miftah, ke Mabes Polri. Mereka dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.

“Ya saya, Moeldoko, selaku warga negara yang taat hukum hari ini melaporkan saudara Egi dan saudara Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya,” ujar Moeldoko usai membuat laporan.

Ini merupakan langkah terakhir Moeldoko yang tak terima atas tudingan yang disampaikan oleh ICW terkait tuduhan pemburuan rente dalam peredaran Ivermectin dan ekspor beras antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa.

Moeldoko menilai ICW tidak mampu membuktikan tudingan dan tak mau mencabut pernyataannya.

Jakarta  – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber atau Dirtipidsiber tengah menyelidiki dugaan kebocoran 279 juta data pribadi warga negara Indonesia (WNI) dengan meminta klarifikasi sejumlah pihak.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Adriansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Minggu, mengatakan dirinya telah memerintah Dirtipidsiber untuk melidik dugaan kebocoran data WNI tersebut.

“Sejak isu bergulir saya sudah perintahkan Dirtipidsiber untuk melakukan lidik hal tersebut,” ungkap Agus.

Menurut Agus, saat ini pihaknya tengah menyiapkan administrasi penyidikan (Mindik) sebagai dasar hukum anggotanya melaksanakan tugas di lapangan.

“Sedang dipersiapkan administrasi penyidikan untuk legalitas pelaksana anggota di lapangan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Agus, upaya penelusuri kebocoran data pribadi WNI tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, BPJS Kesehatan, serta Direktorat Jenderal Dukcapil, Kemendagri.

“Saat ini dari Kominfo, Kependudukan dan BPJS sedang mendalami hal kebocoran tersebut,” katanya.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Pol Slamet Uliadi menyebutkan akan meminta klarifikasi Direktur BPJS Kesehatan terkait kebocoran data tersebut. “Saya panggil klarifikasi Senin (24/5) Dirut BPJS Kesehatan,” kata Slamet.

Belakangan ini publik kembali menerima kabar kebocoran data pribadi. Sebanyak 1.000.002 data pribadi yang kemungkinan adalah data dari Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diunggah (upload) di internet.

Akun bernama Kotz memberikan akses download (unduh) secara gratis untuk file sebesar 240 megabite (Mb) yang berisi 1.000.002 data pribadi masyarakat Indonesia.

File tersebut dibagikan sejak 12 Mei 2021. Bahkan, dalam sepekan ini ramai menjadi perhatian publik. Akun tersebut mengklaim mempunyai lebih dari 270 juta data lainnya yang dijual seharga 6.000 dolar Amerika Serikat. ***

JAKARTA – Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto memastikan kalau tersangka atas dugaan penodaan atau penistaan agama Jozeph Paul Zhang masih berstatus sebagai warga negara indonesia ( WNI ).

“Sejak 2017-2021 tidak ada pengajuan pencabutan kewarganegaraan atas nama JPZ,” ujar Kabareskrim Agus saat dikonfirmasi pada Selasa, 20 April 2021.

Jozeph ditetapkan sebagai tersangka pada 19 April 2021. Ia ramai dibicarakan usai mengaku sebagai nabi ke-26. Ia menyampaikan hal itu dalam forum diskusi via zoom yang juga ditayangkan di saluran YouTube milik Jozeph.

Ia juga menantang siapa saja yang berani melaporkan dirinya ke kepolisian. Atas perbuatannya, Jozeph pun disangkakan dengan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 156a KUHP.

Adapun keberadaan Jozeph saat ini diduga berada di Jerman. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Jozeph sudah keluar dari Indonesia sejak 2018. Ia tercatat keluar Indonesia menuju Hong Kong.

Jozeph Paul Zhang juga telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). “Alat Bukti sudah cukup, penyidikan sudah dilakukan, pelaku jelas, kalau sedang di luar negeri ya kami terbitkan DPO,” kata Agus Andrianto.

JAKARTA – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Ketua KPK Firli Bahuri menyambut langsung kedatangan Kabareskrim Polri dan didampingi sejumlah wakil ketua dan perwakilan KPK.

Kali ini, Komjen Pol Agus Andrianto memperkenalkan dirinya sebagai perwira baru dari Kepala Bareskrim Polri. Selain itu, pertemuan ini menjadi ajang diskusi terkoordinasi penanganan kasus korupsi di wilayah Indonesia.

“Sebagai pejabat baru, tentunya kami sepakat adanya kerja sama antara Polri dan KPK untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencegah dan melakukan pemberantasan korupsi. Salam hormat dari Pak Kapolri kepada seluruh keluarga besar KPK,” kata Agus.

Agus juga menyatakan komitmennya untuk terus melaksanakan kebijakan Kabareskrim Polri sebelumnya agar dukungan dan kerja sama dengan KPK semakin lancar. Oleh karena itu, ia berharap tidak terjadi tindak pidana di kalangan aparat penegak hukum.

Selain itu, dia juga bangga dengan kebijakan KPK yang mewajibkan hukuman mati bagi pelaku korupsi saat pandemi COVID-19. Janji Kapolri baru disambut hangat Ketua KPK Firli Bahuri.

Ia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )  dan Pori terus bekerja sama memberantas korupsi. (red)

ERANASIONAL.COM | Bareskrim Polri masih terus mendalami rekomendasi Komnas HAM untuk mendalami dugaan unlawful killing atau penembakan 3 anggota Polda Metro Jaya kepada 4 pengawal Habib Rizieq.

Setelah membuat Laporan Polisi (LP), penyidik kepolisian dan Kejaksaan melakukan gelar perkara awal untuk mencari bukti dalam kasus tersebut.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, kasus tersebut masih diproses. Konstruksi kasus tengah disusun.

“Masih dalam proses, dugaan tersangka sudah ada. Namun, masih mengkonstruksikan kasus agar sama dengan Kejaksaan yang nantinya akan melanjutkan prosesnya,” kata Agus kepada wartawan, Kamis (4/3).

Hal yang sama juga disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Ia menegaskan, Polri akan menjalankan rekomendasi dari Komnas HAM.
“Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih terus berproses,” ujar Argo.

Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri telah membuat Laporan Polisi (LP) terhadap 3 anggota Polda Metro Jaya terduga Unlawful Killing dalam kasus baku tembak pengawal Habib Rizieq.

Unlawful Killing sendiri memiliki arti pembunuhan terhadap manusia dengan cara melawan hukum.

Eranasional.com – Jenderal Polisi Listo Sigit Prabowo mengangkat Komisaris Jenderal Agus Andrianto sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polisi (Kabareskrim) yang baru.

Putusan tersebut tertuang dalam telegram nomor ST / 318 / II / KEP. / 2021 tanggal 18 Februari yang ditandatangani atas nama Kapolri oleh Asisten Kapolri Irjen Sutrisno Yudhi Hermawan. Telegram tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Departemen Komunikasi Sosial Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono.

“Benar,” kata Argo melalui pesan singkat saat dikonfirmasi, Kamis (18/2).