SEMARANG – Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol M Rudy Syafirudin di dampingi Kabid Humas Kombes Pol M.Iqbal Asik mengatakan angka covid-19 di Jawa Tengah menurun berkat pelaksanaan kegiatan penyekatan PPKM Mikro dan PPKM Darurat.

“Saya Dirlantas Polda Jawa Tengah menginformasikan bahwa dengan adanya kegiatan penyekatan dari PPKM sampai dengan PPKM Darurat alhamdulillah angka covid di Jawa Tengah sudah turun,”terangnya.

Meski demikian, Rudy menghimbau agar masyarakat tidak lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dirlantas menerangkan pihaknya akan melakukan penyekatan kembali khususnya pada hari libur.

“Kita tidak mengharapkan angka covid ini tinggi kembali, kami akan melakukan penyekatan-penyekatan kembali pada saat jam-jam hari libur. Hari jumat sabtu dan minggu,”lanjut Rudy.

Pada hari-hari libur tersebut dianggap pada hari tersebut banyak pengguna kendaraan datang ke Jateng untuk ber-rekreasi maupun mengunjungi sanak saudara.

“Kami akan lakukan penyekatan secara intensif kembali, tetapi sasaranya bukan melakukan penindakan tetapi kami melakukan edukasi terhadap seluruh pengguna kendaraan,”tuturnya.

Pada pengemudi kendaraan akan dicek apakah sudah mendownload aplikasi pedulilindungi, “Kali belum nanti kita akan bantu, dan kita cek apakah mereka sudah tervaksin, kalo belum kami akan arahkan”lanjut Rudy.

Dirlantas menambahkan vaksinasi adalah program milik pemerintah agar seluruh masyarakat bisa tervaksin. Di Jateng sendiri Polres-Polres telah menyiapkan gerai gerai vaksinasi yang bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan vaksin.

Peyekatan ini, lanjut Dirlantas akan dilakukan oleh petugas gabungan terutama di rest area.

“Kemarin saya cek rest area dengan Pak Kapolda, kami prihatin. Banyak rest area penuh dan tidak menerapkan protokol kesehatan serta membebaskan mereka duduk tanpa memakai masker,”ungkap Rudy.

Hal tersebut membuat Dirlantas membuat langkah inisiatif untuk melaksanakan penyekatan kembali.

“Kami tidak ingin Jawa Tengah yang sudah turun, gara-gara lengah dan kita tidak ada inisiatif maka angka covid tinggi kembali,”ujar Rudy.

Penyekatan akan dimulai pada minggu ini di seluruh perbatasan-perbatasan kota/kabupaten.

SEMARANG– Maraknya kasus pinjaman online yang mengakibatkan warga masyarakat terjerat dalam hutang yang bertumpuk, menjadi sorotan tersendiri bagi Polda Jateng.

Seorang warga Kabupaten Semarang, Afifah Muflihati (27) misalnya, terjerat aplikasi pinjaman online (pinjol) hingga ratusan juta rupiah.

Afifah awalnya hanya meminjam Rp 3,7 juta, namun akibat salah urus, jika ditotal kerugiannya malah membengkak menjadi Rp 206,3 juta.

“Kasus ini tengah ditangani Ditkrimsus Polda Jateng,” ungkap Kabid Humas Polda Jateng, Kombes M. Iqbal Alqudusy, Senin (23/8/2021).

Ditambahkan, kasus masyarakat yang terjerat pinjaman online saat ini cukup banyak. Ditkrimsus Polda Jateng sendiri, saat ini setidaknya menangani 24 kasus masyarakat yang merasa tertipu oleh pinjaman online.

“Mayoritas kasus masih dalam bentuk pengaduan dan masih didalami dari sisi hukumnya. Untuk jumlah pengaduan di seluruh wilayah Jateng, saat ini masih dikompulir dari masing-masing polres,” tandasnya.

Iqbal menegaskan ada sejumlah tips yakni tidak mudah tergiur dengan pinjaman online (Pinjol) terlebih tawaran melalu SMS. Apabila melalui aplikasi playstore ada baiknya di cek terlebih dahulu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk wilayah Semarang OJK berada di jalan Kyai Salah Nomor 12 -14 Mugassari,” ujar dia.

Iqbal memastikan apabila ada pinjol yang menawarkan melalui SMS dipastikan ilegal. Dirinya menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati.

Menurut Iqbal Ciri-ciri pinjol ilegal antara lain pinjol tersebut berusaha mencari celah hukum dan menggunakan cara-cara tidak etis dalam hal penagihan.

Tidak jarang semua kontak telepon yang dipunyai korban tiba-tiba sudah dalam penguasaan pihak pinjol dan dihubungi saat penagihan.

Pihak Pinjol tidak ragu untuk memberitahukan bahwa saat ini yang bersangkutan (debitur) belum melunasi angsuran atau menunggak.

“Intinya debitur dalam penagihan dijatuhkan mentalnya secara sosial,” imbuhnya.

Menurutnya, dalam peraturan OJK nomor 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada pasal 19 disebutkan pelaku jasa keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan layanan kepada konsumen maupun masyarakat melalui sarana komunikasi bersifat personal contohnya email, SMS, dan voicemail tanpa persetujuan konsumen.

“Fenomena pinjaman online dikenal dengan istilah Financial Technology (fintech) dan di Indonesia terdapat asosiasi yang membidangi asosiasi Fintecht pendanaan bersama Indonesia (AFPI),”jelasnya.

Iqbal mengatakan proses penyaluran pinjaman, perusahaan Fintech harus didukung asuransi pinjaman, serta sistem credit scoring yang telah teruji untuk menganilis dan memverifikasi pinjaman.

Pihaknya menghimbau ada baiknya sebelum meminjam pinjol, calon debitur mempelajari terlebih cek dahulu legalitas perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan agar calon debitur tidak terjerat sistem yang merugikan.

“Sebelum melakukan transaksi alangkah baiknya calon debitur mengecek terlebih dahulu ke OJK,” tuturnya.

SOLO-  Saat ini jajaran Polri sedang menyelidiki maraknya selebaran-selebaran yang ada di wilayah Klaten, Jateng terkait perpanjangan PPKM yang menuai kritikan maupun sindiran di tempel di sejumlah titik.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan, penyelidikan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang timbul di tengah masyarakat serta mengungkap siapa pelakunya.

“Kami menyadari dan memohon maaf kepada masyarakat serta sektor-sektor yang terganggu akibat PPKM. Namun, kesehatan dan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kesehatann dan keselamatan rakyat untuk anak cucu kita kedepan,” tegas Kombes Iqbal, Rabu (19/8).

Pejabat Utama Polda Jateng itu meminta kesadaran masyarakat untuk bersabar hingga PPKM usai.

“Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk bersama memerangi pandemi Covid-19 dengan mematuhi aturan dan menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya.

Langkah antisipatif ini dilakukan menyusul adanya temuan selebaran yang bermuatan kritikan atau sindiran terhadap Pemerintah terkait dengan Perpanjangan PPKM, pada Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wib yang terpampang atau ditempel di sejumlah lokasi.

Adapun isi selebaran yang terpasang, diantaranya bertulis  ; Covid 19 belum selesai, 2024 sudah mulai, FIX!!!COVID 19 SYARAT KAMPANYE, DENGAN JANJI JANJI YANG AKAN MENGAKHIRI PENDERITAAN RAKYAT ! Pasti semua hanya janji manis Tapi tak berbuah manis

Tulisan lain berbunyi PERPANJANGAN PPKM, SI KAYA MAKIN KAYA SI MISKON MAKIN MISKIN, DIPAKSA NGEPRONE, GERAK DIKIT LANGSUNG ANCAMAN PIDANA

Begitu juga ada selebaran bertuliskan 17 AGUSTUS TAHUN INI TEMANYA BERTAHAN HIDUP !!! DIPAKSA SEHAT DINEGARA SAKIT #PPKMSampaiMampus

Selebaran tersebut, berdasar pemantauan  ditemukan dibeberapa tempat, seperti di tiang Trafficlight simpang empat GOR Gelar Sena Klaten, Tembok Pagar GOR Gelar Sena Klaten, Teras Warga samping GOR Gelar Sena Klaten,, Tiang Trafficlight simpang 4 MAN 2 Klaten dan ditembok Pintu Taman Lampion Klaten.

Semarang – Polda Jawa Tengah secara tegas larang warga gelar perlombaan memperingati HUT RI yang berpotensi kerumunan. Petugas akan memantau dan membubarkan jika ada yang nekat menyelenggarakannya.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Alqudusy, menyampaikan pesan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi soal larangan penyelenggaraan lomba peringatan HUT RI ke 76.

“Pemerintah secara resmi melarang masyarakat menyelenggarakan perlombaan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-76,” kata Iqbal, Minggu (15/8/2021).

Lomba yang dilarang yaitu yang dilakukan secara fisik dan berpotensi kerumunan. Maka Iqbal menegaskan Polda Jateng tidak akan memberikan surat izin terkait lomba.

“Polda Jateng dengan tegas tidak menerbitkan surat izin yang memunculkan kerumunan. Apabila ada kegiatan yang memunculkan kerumunan Polri tidak segan untuk membubarkan kegiatan tersebut,” jelas Iqbal.

Iqbal mengingatkan kasus COVID-19 di Jawa Tengah masih tinggi meski sudah mengalami penurunan. Dia menegaskan jangan terlena dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan.

“Potensi penambahan penyebaran COVID masih cukup besar, masyarakat jangan terlena dengan kondisi saat ini. Tetap jaga prokes ketat,” tuturnya.

“Ada ketentuan yang sudah diberikan pemerintah dalam SE Mendagri,” pungkas Iqbal.

Surakarta- Kepolisian resor kota Surakarta kembali menggelar vaksinasi merdeka candi dengan sasaran buruh pabrik di wilayah kota Solo, Sabtu (14/08/2021).

Polresta Surakarta selaku pihak yang menggelar Gerai Vaksinasi Merdeka Candi menggandeng beberapa Tim Nakes dari rumah sakit yang ada di kota Surakarta.

Ditempat terpisah, Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Al-qudusy mengatakan bahwa Sampai hari ini pelaksanaan vaksinasi merdeka candi di Jawa Tengah telah melebihi target dengan jumlah vaksin yang telah digunakan yaitu 1.011.173 dosis.

“Vaksinasi Mereka Candi di seluruh Jateng sampai hari ini sudah melebihi target awal,”terang Iqbal.

“Ini karena kita dapat tambahan jatah vaksin ya.. ada vaksin M2 kita dapat 104.900 dosis dan Moderma kita dapat 1.000.020 dosis,”lajutnya.

Adapun Vaksin yang disuntikkan kepada sasaran buruh kali ini adalah vaksin jenis Moderna.

Kapolresta Surakarta Kombes.Pol. Ade Safri Simanjuntak,SIK.MSi mengatakan Kegiatan vaksinasi Covid-19 secara massal ini menyasar pekerja/buruh yang bekerja di pabrik wilayah kota Surakarta.

“Sasaran buruh dikarenakan Pabrik/ PT selaku penggerak roda ekonomi masyarakat,selain itu, munculnya berbagai klaster Covid-19 di kawasan pabrik turut menjadi alasan mengapa kepolisian menggelar vaksinasi di sana sengaja dilakukan untuk membuat herd immunity kepada para pekerja/buruh yang bekerja di Pabrik yang ada di kota Surakarta” ucap Kombes.Pol. Ade.

Semarang- Mobil yang ditumpangi oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH. Mifthachul Akhyar berserta satu pengemudinya dengan menggunakan mobil Toyota Vellfre bernomor polisi S 1447 NT mengalami kecelakaan lalulintas di Jalan Tol Semarang Solo KM 462.800 Jalur A, Kamis (12/8/2021).

Polres Satlantas Semarang melalui Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol. M Iqbal AlQudusy mengatakan pengemudi kendaraan pribadi Toyota Vellfre yang dikendarai oleh Indra dan ditumpangi oleh Ketum MUI dengan nomor polisi (nopol) S 1447 NT, kami telah melihat indentitasnya melalui KTP saudara Indra Maulana, yang bertinggal di Jakarta Timur, untuk SIM belum ditemukan.

“Kejadian kecelakaan lalu lintas antara kedua kendaraan tersebut, untuk pengendara dari truck melarikan diri. Tetapi pengendara mobil Toyota Vellfre yang dikendarai oleh saudara Indra mengalami luka nyeri pada pergelangan tangan kanan, sedangkan untuk Ketum MUI KH. Mifthachul Akhyar mengalami luka luka lecet pada lutut kiri dan kanan, kemudian mengalami sesak dada sebelah kanan,” ujar Iqbal saat dikonfirmasi oleh wartawan di Semarang, Kamis (12/8)

Lanjut kata Kabid Humas Polda, kerugian materil berkisar Rp 20 juta, kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat dua saksi Fredy Septian Teguh Pratama dan Susilo

“Kendaraan bermotor Toyota Vellfire nopol S 1447 NT, melaju dari arah Semarang menuju Solo sesampainya di TKP KM 462.800 Jalur A ikut Dsn. Beji Ds. Beji Kec. Suruh Kab. Semarang, melaju di lajur kanan kemudian di dim lampu oleh kendaraan Truck Box nopol tidak dikenal,” beber Iqbal

Lanjutnya kemudian menepi kelajur kiri, Truck Box nopol tidak dikenal mendahului mobil Toyota Vellfire nopol S 1447 NT, kembali kelajur kiri kemudian mengerem mendadak, karena jarak dekat dan tidak dapat menghindar.

Kabid Humas Polda mengucapkan Alkhamdulillah keterangan dari dokter yang menangani tidak ada Luka serius yang dialami kedua korban, dan sudah di ronsen kemungkinan tidak ada fraktur tulang.

“Kemudian mobil Toyota Vellfire yang ditumpangi oleh Ketum MUI menabrak bagian belakang Truck Box nopol tidak dikenal dan mobil Truk Box tersebut meninggalkan lokasi kejadian, maka terjadi lakalantas,” pungkasnya

SEMARANG – Informasi Hoax yang beredar dikalangan masyarakat mengenai adanya dugaan kegiatan hajatan di pendopo Museum RA Kartini, yang kini menjadi viral di media sosial dan wa, hal tersebut tidak benar dan membuat kegaduhan di masyarakat. Hal ini diungkapkan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi melalui Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy, di Ruang kerjanya, di Mapolda Jateng, Kamis (29/7/21).

Dikatakan Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy, bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang sudah mengklarifikasi dan angkat bicara terkait viral video pisah sambut kapolres baru di Pendopo Museum RA Kartini, Kabupaten Rembang, tersebut.

“Pemkab Rembang sudah mengklarifikasi adanya informasi mengenai postingan dan video yang viral tersebut. Dan informasi yang beredar terkait itu, sangat tidak benar,” kata Kabidhumas Polda Jateng.

Dalam informasi tersebut, kata Iqbal, Mereka dituding telah melanggar batas waktu PPKM level 4. Dijelaskan Iqbal, bahwa PihakPemkab menyebutkan terkait acara tersebut yang direncanakan selesai pukul 20.00 WIB, namun diakuinya acara memang sedikit molor dari jadwal.

Selain itu, kata Iqbal, Dalam kegiatan tersebut hanya diundang 12 orang tanpa adanya hiburan dan tanpa makan. Sehingga tidak lebih dari yang di perkirakan.

“Usai acara pukul 20.30 Wib, mereka langsung bubar dan tidak ada pesta, ataupun sampai larut malam,” terangnya.

Iqbal juga meminta kepada semua pihak, untuk melakukan cek dan ricek sebelum menyebarkan informasi tersebut. Sehingga tidak menjadi kegaduhan pada publik dalam hal informasi.

Pasalnya, kata Kabidhumas Polda Jateng, dampak dari postingan tersebut akan membuat kegaduhan di masyarakat. Untuk hal itu, pihaknya menyampaikan bahwa postingan dan Vidio viral tersebut tidak benar.

“Saya meminta kepada masyarakat dan juga semua pihak, supaya jangan langsung percaya dengan informasi yang beredar sekarang ini, lakukan cek da ricek terlebih dahulu, jangan langsung percaya begitu saja,” jelas Iqbal.

Dijelaskan Iqbal lagi, sebelumnya Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi telah menyampaikan kepada semua jajaran dan kapolres baru serta lama, untuk tidak melakukan perayaan apapun dalam melakukan Sertijab di wilayah masing masing.

“Kapolda Jateng juga sudah menekankan sebelumnya saat Sertijab kemari, kepada semua Kapolres di jajaran Polda Jateng, agar tidak melaksanakan pesta ataupun, cukup acara pisah sambut bagi Kapolres yang baru saja di Sertijab kemarin, Kapolda Minta Kapolres Baru langsung action,” ungkapnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kabag Prokompim Setda Rembang, Arief Dwi Sulistya menjelaskan, acara tersebut merupakan tradisi adat di Rembang ketika terjadi pergantian pejabat Kapolres Rembang.

“Kalau dilihat dari catatan kami, tamu undangan itu ada 20, Forkopimda 9, ditambah sekda beserta istri, karena ada yang tidak hadir, itu undangan hanya 20. Kemudian Acara digelar di undangan yang diagendaka akan dimulai 18.30 WIB sampai dengan 20.00 WIB malam, ternyata sedikit molor waktu saja,” papar Arief

“Acaranya selesai jam 8 malam, kemudian ada molor sedikit sampai 20.30 WIB. Mungkin saat bubarnya yang terlihat molor sampai jam 20.30 Wib, jadi tidak pada jam 22.30 WIB kita baru selesai. Saya minta Tolong untuk direvisi pernyataan sebelumnya,” jelasnya.

Akibat dari informasi Hoax terkait adanya Acara pisah sambut yang melewati batas waktu PPKM Level 4 tersebut, langsung mendapat respons bertubi-tubi dari warga, karena Rembang masuk dalam penerapan PPKM Level 4. Bahkan Videonya viral mendapat respons negatif dari para netizen.

Untuk itu, Polda Jateng bersama Pemkab Rembang, meminta kepada semua pihak agar tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, karena hal ini akan membuat kegaduhan di masyarakat.

Pewarta : Agung Nugroho

SEMARANG – Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi melalui Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy, menyampaikan terkait adanya pemberitaan Nakes di RSUD Ambarawa yang terjadi pada Jumat kemarin, (23/7/21). Hal tersebut tidak benar dan informasi tersebut salah.

Dikatakan Kombes Pol Iqbal Alqudusy, berita adanya penusukan Nakes adalah tidak benar, yang ada, adalah Keributan karena kesalahpahaman antara keluarga korban Covid dengan Satpam dan Nakes di Rumah Sakit tersebut.

“Itu tidak benar, kejadiannya ada kesalahpahaman hingga terjadi keributan antara keluarga korban Covid dengan Satpam dan Nakes saja, tidak ada penusukan terhadap nakes oleh keluarga korban,” kata Iqbal, diruangannya Sabtu Pagi (24/7/21).

Lanjut Iqbal, perkara peristiwa kejadian keributan tersebut terjadi di RS Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, hal itu terjadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 23 Juli 2021.

Dijelaskan Iqbal lagi, kejadian tersebut terjadi di depan ruangan Anyelir RS GM Ambarawa, sekira pukul 14.30 WIB siang kemarin.

“Berita tersebut tidak benar kalau ada penusukan nakes, saya harap kejadian jangan dijadikan provokasi masyarakat,” jelas Iqbal.

Iqbal juga Menambahkan, dari hasil klarifikasi kedua belah pihak, bahwa
NH yang juga kakak kandung sekaligus saksi ini, mengungkapkan kepada kepolisian, bahwa salah satu keluarga korban di rawat di RS GM dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit.

Kemudian Keluarga korban ingin mengetahui kondisi jenazah dan meminta tolong difotokan, namun ditolak oleh security. Tidak lama kemudian, datang perawat yang memakai APD dan bersedia membantu untuk memfotokan, sambil memberikan edukasi terkait protokol dalam pemulasaran jenazah dan penyebab kematian.

“Mendapat penjelasan dari perawat tersebut, keluarga menerima dan mengikhlaskan kepergian korban dalam keadaan terpapar Covid 19,” terangnya.

Selang beberapa waktu, kata Iqbal, Kesalahpahaman terjadi, saat NA yang baru tiba dan berdebat dengan salah satu security tentang masalah minta foto dan mengatakan kepada sekuriti tersebut “ fotokno, piro-piro tak bayar (fotokan saya bayar – Red) dengan nada emosi.

“Mendengar perkataan NA, kemudian security tersebut menjawab “ Lha maksudmu piye, (lah Maksudnya apa ini- Red)”, kemudian Security dan Nurul Anwar Sholeh sudah adu badan dan cek cok mulut,” ungkap Iqbal.

Saat adu badan dan cekok tersebut, lanjut Iqbal, Untuk meredam emosi NA yang memegang gunting dan menusukkan ke meja, para security dan perawat berhasil merebut gunting tersebut.

“Dikarnakan relawan yang kuat akhirnya, gunting patah dan melukai tangan NA dan Perawat yang mencoba mengambil gunting tersebut,” ungkapnya.

Akibat kejadian itu, kepolisian Polres Semarang langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku, serta meminta keterangan dari pelaku dan saksi saksi dilokasi kejadian.

Hingga dilaporkannyan kejadian ini, pihak Rumah Sakit belum melaporkan secara Resmi. Namun, Pihak Rumah sakit meminta bantuan agar difasilitasi untuk di pertemukan dengan Pihak Keluarga almahrhum. Untuk di berikan edukasi.

“Rencananya Pertemuan akan dilakukan hari ini sabtu tgl. 24 juli 2021, antara pihak rumah sakit dan keluarga almarhum tersebut, jadi tidak benar kalau ada penusukan terhadap nakes tersebu,” pungkasnya.

SEMARANG- Jajaran kepolisian Polda Jawa Tengah (Jateng) mengamankan dua orang terduga provokator rencana aksi unjuk rasa di sejumlaj wilayah di Jateng, Sabtu (24/7/2021).

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi melalui Kabid Humas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menyebut dua orang yang diamankan masing-masing berinisial N dan B di Semarang, Jumat (23/7/2021).

Pelaku N bertugas sebagai inisiator dan host zoom meeting untuk rapat aksi pada 24 Juli. Sementara B berperan sebagai penyebar ajakan aksi di sejumlah media sosial dan grup Whatsapp.

“Benar, ada dua orang yang kita amankan. Kita juga mengamankan sejumlah barang bukti, handphone, dan screenshoot pesan ajakan demo di grup Whatsapp, hingga rekaman zoom meeting,” kata Iqbal.

Iqbal memaparkan, agar tidak terdeteksi petugas, pelaku sengaja membuat grup Whatsaap dengan menggunakan nama ‘Group Klub Tenis’.

Dari pembicaraan di grup tersebut, lanjut dia, diketahui adannya ajakan rencana aksi di beberapa wilayah di Jawa Tengah seperti Semarang, Solo, Sukoharjo, Brebes, dan Kudus.

Dari hasil penyelidikan, diketahui sempat diadakan zoom meeting yang dilakukan Kamis (22/7/2021) pukul 20.00 WIB dengan host ‘ELLY AL YAHYA’ di link zoom Meeting ID : 81493262591.

“Penyidik saat ini melakukan pemeriksaan mendalam terhadap yang bersangkutan. Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut. Mari kita ciptakan kesejukan dan berharap pandemi Covid-19 segera berakhir,” ujar dia.

Keduanya kini terancam melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Semarang – Jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng) menangkap tiga orang yang diduga menyebarkan informasi palsu atau hoaks soal seruan penolakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Polresta Banyumas telah menindaklanjuti berita hoaks dan telah mengamankan pelaku dugaan tindak pidana barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes M. Iqbal Al-Qudusy saat dikonfirmasi, Semarang, Senin (19/7/2021).

Adapun ketiga orang terduga tersebut adalah, FS (27), C (46) dan S alias D (34). Mereka menyerukan penolakan PPKM Darurat di media sosial (medsos) berbagai platform.

Seruan aksi itu sendiri bertuliskan, “ALIANSI MASYARAKAT BANYUMAS Bersama KBPPB (Keluarga Besar Pedagang Pasar Banyumas) BERGERAK MENUNTUT KEADILAN PERIHAL PPKM!!! SENIN, 19 JULI 2021 TITIK JUANGPENDOPO BUPATI BANYUMAS JAM 13.00 SAMPAI DENGAN TUNTUTAN DIPENUHI!!! KESEJAHTERAAN RAKYAT ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA!!!’.

“Kemudian petugas melakukan penyelidikan terhadap akun Facebook,” ujar Iqbal.

Dari hasil pemeriksaan sementara bahwa postingan di Grup Facebook tersebut lantaran ada rasa kekesalan dengan adanya PPKM Darurat Jawa-Bali.

“Yang mana bersangkutan tidak dapat bekerja karena tempat kerjanya ditutup yang kemudian diketahui olenya PPKM darurat Jawa-Bali akan diperpanjang. Tujuan dari memposting adalah untuk melakukan ajakan terhadap anggota Grup Family dan Informasi wilayah Cilongok untuk menyuarakan sesuai dengan tulisan yang diposting pada hari Senin, 19 Juli 2021, jam 13.00,” papar Iqbal.

Atas perbuatannya, terduga disangka melanggar Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Semarang – Sejak Pemberlakuan PPKM Darurar Polda Jawa Tengah (Jateng) telah memutar balikkan ribuan kendaraan terkait dengan penutupan 27 pintu exit tol dan 244 titik penyekatan di Jawa Tengah.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan sejak diberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali Sabtu 3 Juli 2021, hingga Sabtu 17 Juli 2021, petugas gabungan telah memeriksa 23.197 kendaran di perbatasan antar Provinsi. Kemudian untuk Kabupaten/Kota petugas gabungan telah memeriksa 144.769 kendaraan.

“Untuk antar Provinsi yang banyak diperiksa mobil penumpang sebanyak 10.752 kendaraan. Namun untuk antar Kabupaten/Kota yang paling banyak diperiksa sepeda motor sebanyak 17.158 kendaraan,” kata Iqbal melalui keterangan rilis, Sabtu (17/7)

Petugas di pos penyekatan, kata Iqbal, sampai saat ini sedikitnya telah memutar balikkan kendaraan sebanyak 6.263 kendaraan, dan antar Kabupaten Kota sebanyak 34.226 kendaraan.

Namun, awal penutupan 27 pintu exit tol dan 244 titik penyekatan pada, Jumat 16 Juli 2021, petugas penyekatan telah memutar balikkan 677 kendaraan di perbatasan antar Provinsi. “Untuk antar Kabupaten/Kota petugas telah memutar balikkan 4.951 kendaraan,” ujarnya.

Kata dia, saat pemberlakukan penutupan exit tol dan penyekatan kendaraan yang mendominasi diputarbalikkan di perbatasan antar Provisi adalah mobil penumpang sebanyak 2.805 kendaraan. Sementara di antar kabupaten, yang mendominasi diputarbalikkan adalah sepeda motor sebanyak 2.396 kendaraan.

“Kalau di perbatasan antar provinsi yang mendominasi diputarbalikkan adalah mobil penumpang. Kalau antar Kabupaten/Kota sepeda motor,” ujarnya.

Saat penutupan, kendaraan maupun masyarakat yang boleh melintas di jalan tol hanya dalam sektor esensial maupun kritikal. Yaitu bidang kesehatan, keamanan, penanganan bencana, energi, logistik, distribusi, industri makanan, petro kimia, Semen, obyek vital, proyek strategis, konstruksi, listrik, dan sampah.

Sementara di sektor esensial yang diperbolehkan di bidang keuangan, perbankan, pasar modal, teknologi informasi, komunikasi, hotel non karantina, dan industri ekspor.

Ia mengatakan masyarakat yang merupakan di sektor tersebut akan diberikan stiker di kendaraannya. Hal ini untuk memberikan tanda bahwa kendaraan tersebut merupakan dari sektor tertentu. “Nanti akan diberikan tanda berupa stiker. Bahwa ini adalah kendaraan dari sektor tertentu,” tuturnya.

Pemerintah terutama aparat TNI Polri memahami penerapan PPKM Darurat membuat masyarakat tidak nyaman. Pekerjaan selama hari-hari biasa bisa dilakukan tapi dalam situasi kondisi saat ini tidak bisa dilakukan.

“Tren Covid meningkat, keselamatan rakyat harus di utamakan. Mari bersama sama kita Jalankan PPKM Darurat ini dengan kesadaran , ikuti Aturannya , patuhi petugas sehingga berhasi, tetap Wajib Prokes 5M. Masker di Dobeli. Jaga jarak,” tuturnya.