Diketahui meski sudah menggugat ke Mahkamah konstitusi (MK) Paslon 01 itu tetap dinyatakan kalah oleh Paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya ditanya terus, mau gabung kabinet (Prabowo-Gibran) atau tidak?,” kata Anie, dikutip dari Tempo, Senin 29 April 2024.

“Saya bilang, saya ikut kitchen kabinet istri saya saja,” canda Anies Baswedan.

Dia mengaku hanya waktu yang akan menjawab ke mana dia selepas Pilpres ini.

“Kalau pertanyaan ikut kabinet atau tidak, saya jawab misalnya Saya tidak mau ikut, Nanti ada yang bilang, Emangnya ditawarin? Ge-er bener. Lalu kalau saya bilang ‘Ya bersedia’, lalu memang ada tawaran?,” kata Anies.

Dia pun mengatakan nanti akan dijawa di waktu yang tepat.

“Jadi pertanyaan itu akan saya jawab ketika ada peristiwanya, kalau hanya berandai andai saya tidak akan jawab,”jelasnya.

Saat ini Anies masih percaya pada jargon yang ia usung saat Pilpres 2024 yakni Gerakan Perubahan.

Menurut Anies, gagasan perubahan jauh lebih besar dari sekedar urusan di dalam dan di luar kabinet.

“Saya katakan, saya akan terus berada di jalur perubahan, kan jalur perubahan itu bukan kabinet dan tidak, jadi jangan dibelokkan,” ujar Anies.

Menurut Anies, gagasan soal mimpi perubahan yang diemban tidak boleh diturunkan dan dihentikan.

Terlebih, kata dia, pada Pilpres 2024 lalu ia dan Cak Imin mendulang 40 juta suara.

“Maka kita terus rawat barisan perubahan ini, jangan menghabiskan energi meributkan gosip yang tidak perlu, saatnya menjaga persatuan dan pikirkan rencana baru,” kata dia. []

Salah satu parpol yang sudah diminta ialah Partai Demokrat.

“Bapak Prabowo juga sudah memerintahkan kepada saya, untuk menyiapkan sejumlah kader terbaik Partai Demokrat, yang akan membantu Bapak di kabinet dan pemerintahan mendatang,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Rabu 28 Maret 2024.

Namun AHY enggan membeberkan nama yang ditunjuk menjadi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Nah kami tidak ingin, pertama menuntut yang lain-lain. Kami sendiri tentunya menghormati karena Beliau adalah seorang pemimpin yang punya komitmen. Itu yang kami pegang adalah komitmen. Dan tentunya Beliau juga dengan niat yang bersih dan terbuka untuk terus berkomunikasi dengan kami Partai Demokrat,” ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Sebelumnya, Prabowo sempat memberikan sinyal kepada Partai Amanat Nasional (PAN) bahwa dirinya bakal memberikan jatah menteri lebih.

Oleh karena itu, Prabowo berkelakar meminta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa tidak terkejut jika Prabowo memberikan jatah lebih itu untuk PAN.

“Prabowo Subianto tidak akan melupakan mereka yang berjuang. Nanti Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta Rajasa mungkin kaget, mungkin yang diminta X, mungkin yang dikasih lebih-lebih dari X, tetapi syaratnya, tentunya memang akan diberi putra/putri yang terbaik,” kata Prabowo dalam acara buka bersama kader-kader PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024.

Menteri yang gemar fotografi itu menepis dengan tegas isu tersebut. Dia menegaskan isu mundur tersebut sudah lewat.

“Halah itu udah lewat, besok udah nyoblos,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Februari 2024.

Isu mundurnya Basuki dari Kabinet Jokowi berhembus beberapa waktu lalu. Ia diisukan mundur bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Isu mundurnya semakin kencang karena Basuki menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Saya kan kerja terus. Perintahnya begitu kan? lanjut sampai akhir jabatan 2024,” ujarnya.

Dia pun membeberkan penyebab tidak mendampingi Presiden Jokowi saat meresmikan beberapa proyek di indonesia. Dia mengatakan sedang kunjungan kerja ke luar negeri.

Dia membantah adanya kabar mundurnya sejumlah menteri pasca Mahfud Md memastikan tidak lagi menjabat sebagai Menko Polhukam.

“Kita tidak melihat adanya perpecahan apapun mau disebut. Kita semua masih bekerja dan kita bisa lihat hasilnya dan sampai saat sekarang belum ada (menteri mundur selain Mahfud),” kata Airlangga saat ditanya oleh awak media di Karawang, Jawa Barat, Rabu (31/1/2024).

Airlangga memastikan, seluruh menteri-menteri dari Jokowi masih terus bekerja untuk rakyat. Khususnya sektor kementerian yang berada dikoordinasi olehnya akan terus mensejahterakan rakyat meski dalam situasi Pemilu 2024.

“Saya pikir kita sekarang semua masih bekerja untuk rakyat. Jadi di berbagai sektor ekonomi, kesejahteraan rakyat, maupun situasi menjelang pemilu yang aman,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini.

Terkait mundurnya Mahfud, Airlangga mendoakan kesuksesan terhadap jalan yang dipilihnya. Menurut dia, apa yang menjadi keputusan Mahfud adalah jalan politik yang diambil sesuai dengan apa yang diyakini.

“Pak Mahfud saya ucapkan ya semoga dengan pilihan politiknya itu mencapai apa yang diharapkan,” doa Airlangga.

Kata Hasto, alasan para menteri itu karena melihat situasi politik yang kurang baik, terutama setelah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di masa kepemimpinan Anwar Usman, ipar Jokowi.

“Padahal, putusan MK soal dasar aturan syarat batas usia capres-cawapres yang melapangkan jalan Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 itu kontroversial dan dinyatakan melanggar etika berat,” kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Januari 2024.

Namun, keinginan para menteri PDIP itu dihalangi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Alasannya, Presiden RI ke-5 itu tidak ingin terjadi gejolak politik.

“Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi bagi ibu Mega lebih mementingkan stabilitas pemerintahan,” jelasnya.

“Karena ujung-ujungnya rakyat yang akan dirugikan. Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat harus diutamakan,” sambung Hasto.

Bahkan, kata Hasto, ada menteri yang secara langsung meminta arahan kepada Megawati, apakah harus mundur atau tidak dari kabinet.

“Ya itu, ibu (Megawati) tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan,” imbuhnya.

Kata Hasto, jika menengok sejarah seperti yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, sejumlah menteri memutuskan mengundurkan diri dari kabinet yang akhirnya memicu goncangan politik.

Dan, dikhawatirkan juga, akan ada pihak ketiga memanfaatkan keguncangan politik itu. “PDIP lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara,” tegas Hasto.

Justru, lanjut Hasto, saat ini yang harus mendapatkan perhatian adalah berupaya meningkatkan kualitas Pemilu 2024 supaya tetap berpegang pada asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber)  dan jujur serya adil (jurdil). (*)

Sambil tertawa, Jokowi menanya balik, dari mana kabar tersebut.

“Kabar dari siapa itu?” tanya Jokowi saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Januari 2024.

Jokowi memastikan para menteri tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kata dia, hampir setiap hari sejumlah menteri datang ke Istana Negara untuk mengikuti rapat membahas beragam persoalan bersama dirinya, salah satunya membahas percepatan digitalisasi pemerintahan pada rapat paripurna pekan lalu.

“Setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari rapat internal dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri,” ujar Jokowi.

Meski begitu, Jokowi tidak menampik isu mundurnya sejumlah menteri ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

“Ya namanya bulan politik, tahun politik, semua hal berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik. Tapi, kita kerja seperti biasa kok,” imbuhnya.

Isu mundurnya sejumlah menteri pertama kali diangkat oleh pengamat ekonomi Faisal Basri.

Kata Faisal, sejumlah menteri akan mengundurkan diri karena kecewa terhadap sikap Presiden Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024.

Faisal pun mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar mengundurkan diri.

“Ayo kita sama-sama bujuk Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lainnya untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Ibu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pak Pramono Anung sudah gagap. Kan PDIP kalauvbelain Jokowi terus pusing,” ucap Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Januari 2024.

Belakangan Faisal Basri mengklarifikasi bahwa dirinya tidak secara langsung membujuk Sri Mulyani maupun Basuki Hadimuljono untuk mundur dari kabinet.

Maksudnya, lanjut Faisal Basri, masyarakat memberikan desakan sehingga para menteri benar-benar mundur.

“Saya enggak mendesak secara langsung. Saya disclaimer, saya tidak berhubungan langsung dengan menteri-menteri yang saya sebutkan namanya. Saya juga jaga jarak dengan mereka,” jelas Faisal.

“Tapi, saya kenal Ibu Sri Mulyani. Dia punya integritas dan saya yakin dia pun resah (dengan sikap Jokowi). Jadi bibit-bibitnya sudah terlihat,” tuturnya.

Menurut Faisal, saat ini para menteri sedang mengkalkulasikan berbagai dampak jika mengundurkan diri. (*)

Saat ditanyakan soal kebenaran isu tersebut, Sri Mulyani menekankan saat ini dirinya tetap fokus kerja.

“Saya bekerja, saya bekerja, oke terima kasih,” jawabnya singkat usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.

Sebelumnya diberitakan, pengamat ekonomi sekaligus pendiri Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Faisal Basri membenarkan muncul rumor bahwa sedikitnya bakal ada 15 orang menteri yang akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Dia mengungkapkan penyebab pengunduran 15 menteri itu karena menilai sejumlah kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap tidak baik.

“Kira-kira 15 orang menteri akan mundur,” kata Faisal Basri di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.

Dia menyebutkan, dari 15 menteri yang mengundurkan diri itu adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) basuki Hadimuljono.

Sedangkan lima menteri lainnya yang akan mengundurkan diri berasal dari PDIP.

seperti diketahui, di penghujung jabatannya, hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang. Penyebabnya, pada Pilpres 2024 Jokowi terkesan mendukung pencapresan Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra) yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Menteri-menteri lainnya yang akan mengundurkan diri yaitu Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Siti Nurbaya Bakar (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Partai NasDem), Arifin Tasri (Menteri ESDM), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri), Mahfud MD (Menko Polhukam), dan dua lagi menteri asal PKB. (*)

Pengamat ekonomi sekaligus pendiri Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Faisal Basri membenarkan muncul rumor bahwa sedikitnya bakal ada 15 orang menteri yang akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Dia mengungkapkan penyebab pengunduran 15 menteri itu karena menilai sejumlah kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap tidak baik.

“Kira-kira 15 orang menteri akan mundur,” kata Faisal Basri di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.

Dia menyebutkan, dari 15 menteri yang mengundurkan diri itu adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) basuki Hadimuljono.

Sedangkan lima menteri lainnya yang akan mengundurkan diri berasal dari PDIP.

seperti diketahui, di penghujung jabatannya, hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang. Penyebabnya, pada Pilpres 2024 Jokowi terkesan mendukung pencapresan Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra) yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Menteri-menteri lainnya yang akan mengundurkan diri yaitu Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Siti Nurbaya Bakar (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Partai NasDem), Arifin Tasri (Menteri ESDM), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri), Mahfud MD (Menko Polhukam), dan dua lagi menteri asal PKB.

Lanjut Faisal Basri, isu sejumlah menteri akan mengundurkan bukan hal yang baru di Indonesia.

Pada era Orde Baru masa pemerintahan Soeharto hal seperti ini pernah terjadi.

Saat itu, jelas Faisal Basri, belasan menteri mengundurkan hingga menyebabkan Soeharto jatuh dari kursi kepresidenan. (*)

Penyebabnya, ada menteri yang maju sebagai kontestan, ada juga yang menjadi bagian dari tim sukses capres-cawapres.

Meski begitu, dia menilai situasi seperti ini belum tentu mengganggu kinerja kabinet.

Menurut Ma’ruf, hingga saat rapat kabinet masih berjalan dengan normal. Berbagai pekerjaan dilaksanakan dengan baik oleh para menteri dan dilaporkan ke Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Ma’ruf Amin, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengetahui dampak dari keterlibatan para menteri di pilpres dengan kinerja masing-masing.

“Kinerjanya terganggu enggak kalau menteri yang bersangkutan nyapres atau jadi tim sukses capres. Itu yang perlu diketahui,” kata Ma’ruf Amin dikutip dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV, Jumat, 29 Desember 2023.

Dia pun meminta masyarakat untuk memantau jalannya Pilpres 2024. Termasuk, mengawasi para menteri yang ikut berkontestasi.

“Apakah dia menjalankan sesuai peraturan, kapan dia harus cuti ketika kampanye, kapan dia sebagai pejabat untuk tidak menyalahgunakan jabatannya. Saya kira publik harus mengawasi itu,” tuturnya.

Selain itu, Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah berpeluang mengevaluasi aturan soal cuti bagi menteri yang maju nyapres usai gelaran Pemilu 2024.

Menurut dia, jika aturan ini dinilai kurang tepat, ke depan jika ada menteri yang menyalonkan diri jadi capres atau cawapres maka diwajibkan mundur dari jabatannya.

“Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru banyak aturan yang dilanggar, maka sebaiknya kembali saja seperti dulu. Menteri yang maju pilpres mundur,” tegas Ma’ruf.

Kata dia, aturan yang ada saat ini tidak mengharuskan seorang menteri yang berkontestasi di Pilpres 2024 tidak diwajibkan mundur, tetapi hanya wajib cuti saat berkampanye.

Menurut dia, ada dua hal penting yang harus diperhatikan jika seorang menteri menyalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Pertama, apakah menteri tersebut tetap dapat bekerja dengan baik selama tahapan pemilihan berjalan.

“Dan, kedua, apakah ada indikasi menteri itu menyalahgunakan jabatan atau terindikasi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye,” sambung Ma’ruf Amin.

Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran, ia menyarankan supaya aturan terkait ini direvisi.

“Supaya ke depannya tidak ada lagi pelanggaran serupa, tidak ada pekerjaan yang dikorbankan atau dia menyalahgunakan jabatan,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada kontestasi Pilpres 2024, dua menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kontestan, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Di Pilpres 2024 Prabowo yang diusung sebagai capres berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Sedangkan Mahfud MD menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah. (*)

Padahal, kata Prabowo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah tipikal orang yang selalu berpihak pada rakyat kecil dalam setiap kebijakannya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkannya saat memberi paparan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII, Selasa (7/11/2023).

Awalnya, Prabowo menceritakan kembali tentang dirinya yang dikalahkan Jokowi pada Pilpres 2019. Ketika dirinya diajak bergabung di KIM, dirinya melihat betapa berpihaknya Jokowi pada masyarakat miskin.

“Saya rival yang dikalahkan. Tapi, begitu saya masuk ke dalam kabinet, saya melihat kebijakan-kebijakan beliau selalu memikirkan bagaimana dengan rakyat kecil, bagaimana orang miskin. Itu selalu fokus beliau,” kata Prabowo.

Lalu, dia mengungkapkan, dalam sidang kabinet, dirinya juga melihat ada menteri-menteri yang bermental neoliberal. Namun, Prabowo tidak menyebutkan identitas menteri yang dimaksud.

“Ada juga menteri-menteri yang neolib-neolib. Gue enggak akan sebut namanya, enggak boleh dong. Enggak etis, karena kita harus kompak. Tapi dia neolib, bagaimana?” ujarnya. (*)

Hasto menyatakan, PDIP tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hingga 2024.

Seperti diketahui, Jokowi diduga mendukung pasangan bakal capres Prabowo Subianto yang berpasangan dengan bakal cawapres yang merupakan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

“Itu memang komitmen dari PDIP. Meskipun beliau sudah berubah, tapi tugas PDIP untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan, sehingga kami mengawal Jokowi-Ma’ruf Amin satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir masa jabatannya,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (5/11/2023).

PDIP, lanjut Hasto, telah memerintahkan kader-kadernya yang menjadi menteri untuk tetap bekerja dan memberikan yang terbaik bagi bangsa. Dan, dipastikan akan menjaga stabilitas politik pada Pemilu 2024.

“Ingat, Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin adalah satu kesatuan, maka PDIP tetap berjuang menjaga stabilitas politik pemerintahan. Menteri-menteri dari PDIP tetap menjalankan tugas bagi bangsa dan negara, jauh dikedepankan dari sekadar manuver politik,” ujar Hasto. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan Prabowo Subianto menggunakan nama Koalisi indonesia Maju mirip dengan nama kabinetnya, Kabinet Indonesia Maju.

Untuk diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan koalisi partai politik yang mendukung dirinya menjadi capres 2024 dinamakan ‘Koalisi Indonesia Maju’.

Adapun partai politik yang mendukungnya yaitu Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN, dan PBB.

“Terserah yang memiliki koalisi itu. terserah partailah,” kata Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023).

Dia menegaskan, Prabowo tidak perlu meminta izin kepada dirinya untuk menamakan koalisinya mirip dengan nama kabinetnya.

“Kenapa harus izin,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, siapa pun boleh menggunakan nama Indonesia Maju. Dirinya tidak memiliki hak eksklusif atau paten terhadap nama tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengatakan peluang untuk melakukan kembali sangat dimungkinkan.

“Ya bisa saja reshuffle kabinet lagi. Prerogatif presiden,” kata Jokowi sambal tersenyum di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Dia lalu menjelaskan alasan dirinya menunjuk Budi Arie Setiadi yang berasal dari nonpartai politik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jokowi ingin ada percepatan kinerja.

“Tujuannya agar segera cepat bekerja,” ujarnya.

Jokowi meminta Budi Arie mengutamakan penyelesaian proyek BTS 4G Kemenkominfo.

Soal kasus hukum yang menjerat Johnny G Plate, eks Menkominfo, dia menyatakan menghormati proses hukum, tapi proyek BTS tetap harus berjalan.

“Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum itu. Tapi, penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal,” tegas Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menepis kabar dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Kabinet Indonesia Maju seperti kabar yang beredar. Dia lantas memberi pesan agar informasi-informasi yang beredar harus selalu bisa dipertanggungjawabkan.

“Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang didistribusikan dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonfirmasi agar akurasinya dapat dipertanggungjawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat,” kata Johnny G Plate, Kamis (5/1/2023).

Dia menegaskan, keputusan reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Perlu ditegaskan kembali, bahwa membentuk dan merubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai konstitusi Indonesia,” tuturnya.

Plate meyakini partai politik di Indonesia memahami, memaklumi, dan menjaga hak prerogatif Presiden tersebut.

Dia kembali menegaskan, bahwa dirinya hingga saat ini masih menjabat sebagai Menkominfo RI. “Hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Bapak Presiden sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju,” imbuh Plate.

Kabar Jhonny G Plate mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju juga dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dia mempertanyakan siapa yang menyebarkan isu tersebut.

Sejauh ini, PDIP tampak menjadi partai yang paling gencar mendorong menteri-menteri dari Partai Nasdem mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.