Jokowi meminta agar masyarakat menantikannya setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI.

Diketahui, Prabowo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Sementara, pelantikan kabinetnya dikabarkan dilakukan pada Senin, 21 Oktober 2024.

“Nanti tunggu saja hari Senin, seminggu lagi menteri-menterinya akan dilantik,” kata Jokowi saat menghadiri CEO Forum di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Jumat 11 Oktober 2024.

Kata Jokowi, jika ingin tahu susunan kabinet Prabowo bisa bertanya langsung kepada Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Diketahui, Muzani juga hadir dalam acara tersebut.

“Kalau mau tau menterinya siapa-siapa tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu, nanti orang akan langsung negativisme, tuduh saya ikut-ikut, intervensi, ndak,” tegas Jokowi.

Lebih lanjut, dia tidak pernah mau diintervensi urusan hak prerogatifnya sebagai Presiden.

Karena itu, dia juga tidak mau ikut campur urusan kabinet Prabowo.

“Jadi sama, saya tidak mau ikut-ikutan, tapi kalau ditanya ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau enggak ditanya saya enggak akan jawab,” tegasnya.

Jokowi mengatakan, meski sudah makan bareng dengan Prabowo, dia tidak mau mengganggu hak prerogatif Presiden yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan. []

Nama-nama menteri ini ternyata tidak jauh berbeda dengan yang ada di Kabinet Indonesia Maju saat ini.

Prabowo mengakui bahwa dirinya memang pernah menjadi rival dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) namun pada akhirnya dia memilih bergabung lantaran memiliki nilai-nilai yang sama.

Prabowo mengaku banyak menteri di Era Presiden Jokowi yang kinerjanya bagus.

Dia mengaku, dalam masa transisi dirinya sangat terbantu dan didukung oleh Kepala Negara dan tim yang merupakan menteri-menteri di periode dua pemerintahan Jokowi.

“Saya menyusun kabinet saya kok melihat banyak juga menteri-menteri yang akan datang ya, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang,” kata Prabowo di Senayan Jakarta Convention Center, Rabu 9 Oktober 2024.

Prabowo merasa pada ujungnya setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas yang tidak ringan.

Dia mengibaratkan pemilihan menteri ini sama halnya dengan memilih tim nasional sepakbola, di mana hanya mencari pemain-pemain yang terbaik.

“Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak,”tegas Prabowo.

“Mampu tidak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyatnya nah itu yang kita cari, dan pak Jokowi demikian mencari yang terbaik saya pun juga dan kalau kebetulan orangnya masih bagus pasti kita akan minta akan ikut lagi,” pungkasnya. []

Kata pria yang skrsb disapa Awiek itu, hingga saat ini tak ada pembicaraan dari Prabowo untuk mengajak kader partai berlambang Kabah itu menjadi pembantunya di pemerintahan mendatang.

“Sampai hari ini tidak ada pembahasan terkait dengan slot ataupun pos-pos tertentu untuk Partai Persatuan Pembangunan,” kata Awiek di gedung DPR, Jakarta, Kamis 19 September 2024.

“Ya nggak masalah enggak dapat kursi menteri, tapi teman-teman silakan saja dicermati tanggal 20 Oktober atau 21 Oktober yang akan datang,” tambahnya.

Menurut dia, penentuan sosok menteri dan jumlah kementerian itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

“Soal angka sekali lagi itu terserah Presiden. Angka 44, 54 kita juga nggak tahu, karena cuma hanya mendengar dari media. Tapi yang jelas payung hukumnya itu sudah ada hari ini,” katanya.

Namun, ia mengingatkan agar penambahan jumlah kementerian juga memperhatikan aspek efektivitas.

“Salah satunya ya pemerintahnya berjalan efektif. Seperti tidak tumpang tindih itu tupoksinya. Jadi kalau sudah ada kementerian yang satu, jangan lagi bikin kementerian yang lain,” kata dia.

Hal itu untuk menanggapi rumor kabinet Prabowo-Gibran banyak diisi oleh kalangan profesional.

“Menghadirkan zaken kabinet bukan berarti mengeliminir atau meminimalisir representasi partai. Karena sejatinya antara profesional dan partai tak saling trade off, malah share growth,” kata Kamhar kepada wartawan, dikutip dari Kompas TV Minggu 15 September 2024.

Menurut Kamhar, figur profesional dari kader parpol juga memiliki integritas dan keahlian yang tak perlu diragukan.

Karena, nantinya parpol akan memberikan kader terbaiknya untuk duduk sebagai pembantu presiden.

“Ini sangat diperlukan untuk menjawab semakin kompleksnya problematika yang dihadapi bangsa ini ke depan,” jelas Kamhar.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo ingin membuat zaken kabinet atau jajaran menteri yang berasal dari kalangan profesional pada pemerintahannya nanti.

Oleh sebab itu, ia meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusulkan kalangan profesional untuk ditunjuk sebagai menteri dalam kabinetnya.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin 9 September 2024 lalu.

“Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet,” ungkap Muzani. []

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membenarkan hal itu.

Zulhas yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) ini mengatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti jumlah menteri kabinet Prabowo-Gibran.

“Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi penambahan iya,” ujar Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 11 September 2024 dikutip dari Kompas.com.

“Ya mungkin sekitar 44,” tambahnya.

Mengenai kabar bahwa PAN akan mendapatkan jatah lima menteri di kabinet, Zulhas mengatakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

“Wah itu terserah Presiden-lah. Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” tegasnya.

Zulhas juga mengaku setiap hari berkomunikasi dengan Prabowo.

Jika memang betul jatah menteri yang didapat PAN sejumlah lima menteri, ia mengingatkan kembali bahwa itu kewenangan Prabowo.

Kabar tentang jumlah menteri di kabinet Prabowo-Gibran juga disampaikan oleh politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Ia mengaku mendengar bahwa kabinet Prabowo-Gibran bakal diisi 44 menteri.

Adapun UU Kementerian Negara sedang direvisi DPR untuk menghapus batasan jumlah kementerian yang saat ini sebanyak 34.

”Karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 menteri,” jelas Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet juga menyebut PAN bakal mendapat jatah lima menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

”Pembicaraan di banyak warung kopi, PAN lima kursi menteri,”pungkasnya. []

Sejumlah nama tokoh politik nasional seperti Sufmi Dasco Ahmad hingga Bahlil Lahadalia termasuk dalam draf nama-nama menteri kabinet Prabowo-Gibran tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani pun angkat suara terkait beredarnya nama kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Muzani tidak membantah nama kabinet yang beredar di media sosial itu.

Menurutnya, penempatan menteri pada pemerintahan periode 2024-2029 merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.

“Saya tidak begitu paham apakah valid atau tidak, karena itu hak prerogatif Pak Prabowo,” ujar Muzani, Jumat 30 Agustus 2024.

Muzani mengatakan Prabowo sudah melakukan perbincangan terbatas dengan Gibran dan sejumlah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menentukan siapa saja yang akan ditunjuk menjadi menteri kabinet Prabowo-Gibran.

“Kalau Pak Prabowo sudah mengajak ngomong dengan orang terbatas, saya kira iya, dengan Mas Gibran, dengan partai partai koalisi. Tapi seberapa jauh intensitas dan hasil dari pembicaraan tersebut saya tidak ikut,” bebernya.

Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja figur yang akan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Siapa saja yang akan dipasang untuk menjadi menteri A, untuk posisi B saya tidak mengikuti,” kata Muzani.

Berikut draf susunan menteri kabinet Prabowo-Gibran 2024-2025:

Terdapat 64 nama menteri, wakil menteri, kepala lembaga nonkementerian, dan jaksa agung yang digadang-gadang akan mengisi kabinet Prabowo-Gibran untuk lima tahun ke depan.

Dari daftar nama-nama tersebut, banyak sosok yang sudah tak asing lagi dalam kancah politik nasional. Kebanyakan nama yang tercantum diketahui merupakan orang-orang yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran maju sebagai presiden dan wakil presiden.

Sebagian menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi juga masih dipertahankan.

Misalnya saja Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Sandiaga Uno sebagai Menparekraf, hingga Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.

Nama-nama lama yang sebelumnya menjadi menteri andalan Jokowi seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Sri Mulyani, Erick Thohir, hingga Hadi Tjahjanto tidak ada lagi.

Selain itu, nama Thomas atau Tommy Djiwandono yang digadang-gadang akan menjadi pengganti Sri Mulyani di kursi Menteri Keuangan justru tidak tercantum.

Padahal, Tommy Djiwandono saat ini adalah Tim Ekonomi dan Keuangan dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang terus berkoordinasi dengan Sri Mulyani. Posisi Menteri Keuangan yang dianggap sebagai salah satu jabatan penentu arah ekonomi dan kebijakan Indonesia justru diisi oleh Menkes RI Budi Gunadi Sadikin.

Selain Jokowi, para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju juga akan dilibatkan.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan semua ketua umum partai politik maupun pendukung Prabowo-Gibran akan terlibat dalam penyusunan struktur kabinet mendatang.

Partai-partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Mereka akan memutuskan nama-nama menteri nanti. Setelah itu akan kelihatan berapa (jatah) dari parpol, berapa nonparpol, dan sebagainya,” ujar Drajad, Jumat, 24 Februari 2024.

Soal Jokowi, ungkap Drajad, Jokowi nantinya tidak hanya dilibatkan dalam penyusunan postur kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran. Tetapi, juga akan diberikan peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan yang akan datang.

Politisi PAN ini menyebutkan, tingginya popularitas menjadi alasan mengapa Jokowi diberi peran begitu signifikan di pemerintahan Jokowi-Gibran.

“Jadi dengan peranan yang begitu besar, apalagi Mas Gibran adalah Wakil Presiden, saya rasa wajar kalau beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang,” ungkap Drajad.