Di lokasi pertama, sebanyak 400 paket Sembako dan bahan makanan diserahkan melalui sekretaris Nagari di Dusun Baru, Pusat Jalo, Kecamatan Muko Muko Bathin VII pada Jumat, 22 Desember 2023 malam.

Pemberian Sembako dilakukan langsung oleh sejumlah pegawai SDP, dihadiri oleh Bagus P. selaku General Manager Operational PT. Surya Damai Perdana.

Bagus mengungkapkan, bantuan tersebut diberikan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap warga Bungo yang sedang dilanda musibah.

Terlebih, musibah banjir terjadi tidak jauh dari lahan pertambangan yang nantinya akan digarap oleh PT SDP.

“Atas arahan pimpinan perusahaan, bapak Rino Adriatama, alhamdulillah kami berkesempatan berbagi kepada warga yang terdampak banjir,” ungkap Bagus.

Banjir terjadi di beberapa kecamatan, di antaranya di Rantau Pandan dan Bathin III Ulu.

Akses jalan ke dua kecamatan ini bahkan sempat terputus akibat tanah longsor.

Banjir dan pohon tumbang juga terjadi di kecamatan Muko Muko Batin akibat hujan deras tersebut

Sebagai wujud kepedulian sosial, PT Surya Damai Perdana (SDP) melakukan aksi tanggap darurat dengan mengirimkan alat beratnya untuk membantu mengevakuasi pohon tumbang yang menghalangi jalan.

Sebanyak dua unit excavator beserta operatornya diturunkan ke lokasi bencana untuk membuka konektivitas jalan yang terputus.

Bagus P selaku General Manager Operational PT. Surya Damai Perdana mengatakan, sesuai arahan pimpinan perusahaannya, Rino Adriatama, pihaknya bergerak cepat begitu mengetahui informasi adanya pohon tumbang di Jalan Pemda, tepatnya di titik antara perempatan Susun Baru menuju Bedaro.

Katanya, peristiwa pohon tumbang yang terjadi pada Kamis sore itu menyebabkan akses jalan tidak bisa dilewati.

“Setelah mendapat instruksi dari pimpinan perusahaan dan atas izin warga, kami mengerahkan alat berat untuk menggeser pohon tumbang tersebut agar akses jalan kembali terbuka,” kata Bagus di Bungo, Jumat, 22 Desember 2023.

Bagus menambahkan, langkah tersebut menjadi komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi kepada warga dan lingkungan di Bungo.

Sebagai informasi, PT SDP telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan di Rantau Duku,  Rantau Pandan, melalui PT Marga Bara Tambang (MBT).

PT MBT sendiri merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 289/DESDM tahun 2010.

Dalam waktu dekat, PT SDP akan segera melakukan aktivitas penambangan di lokasi sesuai IUP yang diterbitkan. (*)

Melimpahnya sumber daya alam tersebut bisa menjadikan Bungo sebagai wilayah yang maju dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi.

Salah sektor pertambangan yang ada di Bungo yakni batu bara.

Bahan tambang batu bara di Kabupaten Bungo memiliki kualitas yang cukup baik dengan kandungan kalori antara 5.000 sampai dengan 7.300 Kalori. Saat ini bahan tambang batu bara sudah diusahakan oleh beberapa perusahaan.

Adapun peluang investasi yang masih terbuka untuk pertambangan batu bara meliputi penggalian dan pemasaran batu bara yang masih belum diusahakan dan pembangunan industri yang menggunakan bahan baku batu bara.

Hanya saja, kondisi tersebut diganjal oleh sejumlah faktor. Beberapa investor mengaku niatnya untuk berinvestasi demi meningkatkan PAD Kabupaten Bungo tidak berjalan mulus.

Sebab, ada pihak tertentu yang menjalankan bisnisnya secara tidak sehat bahkan berupaya menghalangi investor pertambangan untuk menjalankan usahanya di Bungo. Salah satunya yang dialami PT Surya Damai Perdana (SDP).

JAMBI, Eranasional.com- Sejumlah perwakilan masyarakat Kabupaten Bungo mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Anti Korupsi mendatangi Polda Jambi untuk menyampaikan aspirasi dan beberapa tuntuntan terkait permasalahan ketidapastian hukum diwilayahnya.

Seperti diketahui, Irjen Pol Rusdi Hartono resmi menjabat sebagai Kapolda Jambi, usai dilantik oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa (18/10/22) yang diikuti oleh Pejabat Utama Mabes Polri.

Irjen Pol Rusdi Hartono menggantikan Irjen Pol A Rachmad Wibowo, yang saat ini dipercaya sebagai Kapolda Sumatera Selatan

Menjabat sebagai Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono dituntut untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang selama ini dianggap masih menggantung.

Dalam aksinya, Koordinator Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) Fahlefi meminta agar Irjen Pol Rusdi Hartono untuk serius menangani masalah-masalah krusial yang menyangkut kepentingan masyarakat Jambi pada umumnya.

Beberapa di antaranya soal mafia hukum, mafia tanah dan mafia pertambangan yang dianggap merugikan masyarakat dan negara.

“Khususnya berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Bungo,” ujar Fahlevi melalui keterangan tertulisnya.

Fahlevi  bersama puluhan orang lainnya mendatangi Mapolda Jambi, Senin (24/10/2022) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kepada kapolda yang baru.

JAKARTA, Eranasional.com- Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan organisasi Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Kabupaten Bungo mendatangi sekaligus menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung RI, di Jakarta Selatan pada Senin (3/10/2022).

Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan di wilayah mereka, salah satunya mengenai dugaan penambangan ilegal oleh Perusahaan PT. KBPC.

Sebelumnya sejumlah masyarakat Bungo (ARPKH) melakukan aksi yang sama di depan Mabes Polri, beberapa hari yang lalu tepatnya Rabu (28/9/2022).

Kemudian, soal dugaan adanya penambangan illegal dan dugaan Gratifikasi hingga Korupsi di wilayah kabupaten Bungo, sudah lama warga setempat berupaya melaporkan berbagai macam permasalahan kepada APH wilayah setempat, namum terkesan lamban dan tebang pilih.

Kali ini massa INAKOR menggelar orasi, dan membentangkan poster meminta kepada kepada Bapak Kejagung RI, ST Burhanuddin untuk menindaklanjuti adanya dugaan Korupsi, Mafia Tanah dan pelanggaran hukum lainnya.

Fahlevi selaku koordinator aksi mengatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan dari daerahnya datang ke Jakarta, khusus untuk meminta Kepala Kejaksaan agung RI segera bertindak.

“Keadilan seolah hanya milik kalangan tertentu. Masyarakat di Bungo tidak bisa berbuat banyak saat haknya dirampas oleh sebuah kekuatan besar. Kriminalisasi terjadi di saat rakyat melakukan pembelaan terhadap haknya. Dan hukum seolah jalan di tempat ketika rakyat biasa yang melaporkan, Bahkan Oknum-Oknum jaksa nakal semakin banyak bermunculan di Bungo” ujar Fahlevi di sela aksi.

Dalam aksinya Fahlevi meyebut, ada beberapa poin tuntutan yang ingin disampaikan, dan dapat sesegera mungkin ditindaklanjuti.

1. Meminta Kejaksaan Agung untuk turun secara langsung ke Kabupaten Bungo terkait banyaknya laporan masyarakat dugaan Oknum Jaksa Nakal terkait menangani kasus perkara.

2. Meminta Kejaksaan Agung segera memberi sanksi atau mencopot beberapa pejabat kejaksaan Negeri Bungo yang diduga tidak profesional dalam menjalankan tugas.

3. Meminta kejaksaan Agung agar segera menetapkan tersangka dugaan korupsi Arena MTQ Baru, Kecamatan Rimbo tengah Kabupaten Bungo jambi.

4. Meminta Kejaksaan Agung RI periksa perkara-perkara dugaan Perusahaan tambang illegal di kabupaten Bungo provinsi Jambi, karena banyak yang tidak melakukan reklamasi Pasca tambang.

BUNGO – Setelah menjalani beberapa kali sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bungo, akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Mardedi Susantono (Anto) dua tahun penjara.

Alasan mereka menjatuhkan hukuman kurungan penjara dua tahun dan denda Rp5 ribu tersebut dikarenakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, yaitu pengrusakan kendaraan truk milik PT. KBPC di Dusun Tanjung Agung, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo pada April 2021 yang lalu.

Terkait dengan tuntutan itu, Bachtiar Marasabessy, kuasa hukum Mardedi Susanto merasa keberatan atas tuntutan yang diberikan kepada kliennya. Dirinya meyakini jika keadilan masih ada, dan JPU tidak layak menuntut kliennya dengan dua tahun penjara.

Kata dia, seharusnya jaksa penuntut umum bijak dalam mengambil suatu keputusan. Ada hal-hal yang memberatkan terdakwa dan ada hal yang meringankan terdakwa.

Katanya, jika mengacu kepada kitab undang-undang hukum acara pidana, disini teori-teori yang sudah dibangun tidak layak yang bersangkutan dituntut dengan dua tahun penjara.

BUNGO – Bentrok antara warga dengan karyawan PT Karya Bungo Pantai Ceria (KBPC) berbuntut panjang.

Setelah warga memblokir jalan yang dilalui kendaraan, kini giliran pihak perusahaan yang menutup jalan yang dilalui warga untuk kekebun.

Informasi yang dihimpun, penutupan jalan tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan beberapa hari pascakejadian bentrok. Jalan yang biasanya dilalui masyarakat untuk kekebun, kini ditembok menggunakan semen.

Akibat penutupan jalan tersebut, warga tidak bisa lagi mengeluarkan hasil panen, baik itu sawit maupun hasil kebun lainnya.

Menurut warga, sebenarnya bisa mengeluarkan hasil panen namun lokasi untuk mengeluarkan itu jauh. Dan jalan yang ditutup saat ini merupakan jalan yang cepat dan biasa dilalui.

Tokoh masyarakat Batang Bungo Bersatu (BBB) Hasan Ibrahim menyayangkan apa yang tersebut. Menurut dia, Bupati Bungo harus bergerak cepat dan menyelesaikan persoalan ini. Permintaan ini disampaikannya melalui surat resmi, Minggu (4/4).

“Kita sudah menyurati Bupati Bungo agar bisa menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Ada tiga poin yang kita minta pada Bupati Bungo terkait persoalan ini ,” kata Hasan Ibrahim, Selasa (6/4).

Dikatakan Hasan Ibrahim, ada beberapa point yang disampaikan dalam surat tersebut, pertama yakni Bupati Bungo diminta agar membuka akses jalan yang sudah ditutup oleh PT KBPC pada 2 April lalu. Kedua, Bupati diminta untuk mengembalikan tanah masyarakat yang sudah diserobot.

“Terakhir, kami meminta Bupati Bungo agar mendesak PT KBPC segera membuka portal jalan yang dilewati oleh masyarakat untuk membawa hasil perkebunan ,” tutupnya.

Terpisah, Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Asisten II, Saiful Azhar mengatakan pihaknya akan segera memertemukan kedua belah pihak. Pemda Bungo sendiri, katanya tidak ingin masalah ini terus berlarut dan bahkan menimbulkan masalah baru.

“Kita akan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi. Saat ini kita sedang mengatur jadwal pertemuan dengan pihak PT KBPC. Semoga saja persoalan ini segera selesai tanpa ada yang dirugikan ,” ucap Saiful.

Kata Saiful, jika nantinya terbukti ada hak masyarakat yang benar dirampas. Maka ia berharap kebesaran hati pihak PT KBPC untuk mengembalikannya. Dengan demikian semua persoalan bisa diselesaikan dengan kepala dingin.

“Jika memang nanti terbukti ada hak masyarakat yang diambil, kita berharap kebesaran hati dari pihak PT KBPC. Intinya kita sebagai penengah ingin persoalan ini bisa cepat selesai tanpa ada yang dirugikan serta tidak ada persoalan baru,” imbuhnya. (*)