Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, Doly Samuel Mulatua Tambunan, menegaskan bahwa transformasi layanan menjadi bagian dari strategi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih modern dan responsif.

“Transformasi ini kami lakukan agar masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, serta transparan. Kami juga berkomitmen memastikan seluruh proses bebas dari praktik pungutan liar,” ujar Doly melalui keterangan tertulisnya, Rabu (22/4).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan sistem layanan berbasis digital. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan paspor secara daring tanpa harus membawa banyak dokumen fisik. Selain lebih praktis, sistem ini juga mendukung efisiensi waktu dan konsep ramah lingkungan.

Tak hanya itu, Imigrasi Siak juga mengembangkan layanan jemput bola dengan menyasar instansi, sekolah, dan komunitas. Program ini menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor.

“Layanan jemput bola kami hadirkan agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan keimigrasian dengan mudah, tanpa harus meninggalkan aktivitas utama mereka,” jelasnya.

Dari sisi operasional, sistem antrean digital turut diterapkan guna mengurangi waktu tunggu. Dengan mekanisme yang lebih tertata, proses pengurusan paspor kini berlangsung lebih cepat dan nyaman.

Untuk memperkuat transparansi, seluruh proses pembayaran juga telah dilakukan secara non tunai. Langkah ini dinilai efektif dalam menutup celah pungutan liar serta meningkatkan kepercayaan publik.

“Kami ingin memastikan seluruh layanan berjalan akuntabel dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tegas Doly.

Ke depan, Imigrasi Siak berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan, seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut terkait layanan keimigrasian melalui kanal resmi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Dalam sesi tanya jawab, para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Hal itu karena mereka merasa kebijakannya telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.

Airlangga pun menerima aspirasi para petani sawit ini, namun ia belum bisa memberikan jawaban apapun yang bukan kewenangannya.

“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2/2022).

“Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat,” tambahnya.

Terkait aspirasi untuk minta berkelanjutan program dan perpanjangan pemerintahan, Airlangga berjanji akan membicarakan hal ini dengan partai politik yang lain.

“Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan,” ungkap Menko Airlangga.

Dirinya pun mengakui berkat kebijakan Presiden Joko Widodo, pendapatan pekebun dari sawit saat ini naik hingga 3,5 kali lipat.

“Ini berkat kepemimpinan Bapak Presiden. Ini tentu kita sebagai parpol tentu kita akan dengarkan aspirasi tersebut dan sekali lagi akan kami komunikasikan bahwa keberhasilan ini dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat beraspirasi,” jelasnya.

Selain dalam sesi tanya jawab, salah seorang petani sawit bernama P. Sihombing juga secara tegas menyampaikan harapannya agar Jokowi bisa memimpin tiga periode.

“Harapan saya dan petani sawit lain, Pak Presiden Jokowi, bisa tiga periode, sejak beliau jadi presiden harga sawit sangat bagus. Tapi, kalau bisa harga pupuk dikurangi. Selain itu, pembangunan jalan di daerah sini supaya cepat diperbaiki,” kata Sihombing.

Selain itu, petani lain menyatakan kebijakan Presiden Jokowi yang sangat diterima oleh masyarakat, termasuk kebijakan KUR yang jumlahnya tahun ini dinaikkan dari Rp 283 triliun tahun kemarin naik menjadi Rp 373 triliun.

Terlebih di masa pemerintahan kedua Jokowi yang berada di masa pandemi COVID-19. Tentu bukan hal mudah mengatur pemerintahan dan memajukan sektor ekonomi.

“Kami melihat itu dibutuhkan komitmen yang luar biasa,” kata salah seorang petani.

Menurut para petani jika pemerintahan diteruskan maka akan mampu menyelesaikan semua program dengan baik.

“Para petani juga meminta ingin lebih ada kesinambungan. Kalau bukan periode lain, mereka berharap bisa ditambah masa pemerintahan Jokowi sampai 2027 atau 2028 supaya petani bisa merasakan kontinuitas pembangunan,” kata petani bernama Tolen, dan Edy secara bergantian.

Berbagai aspirasi masyarakat petani sawit di Kabupaten Siak ini juga didengar para anggota DPR RI dari Golkar lain yang turut ikut dalam kunjungan Penanaman Perdana Program Peremajaan Sawit Kemitraan Strategis. Diantaranya Melchias Mekeng, Adies Kadir, Meutya Hafid, Nurul Arifin, dan Wamendag Jerry Sambuaga.