PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Menurut Sri, sistem merit ini sudah sesuai dan menjadi amanah yang tertuang dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil yang menjadi acuan di dalam pengelolaan manajemen ASN. Selain itu, sistem merit ini menjadi prioritas Nasional di dalam RPJMN sampai 2024.

“Mudah-mudahan hari ini menjadi awal teman- teman di Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh kabupaten/kota untuk bersama-sama menerapkan sistem merit secara konsisten,” kata Sri Hadiati pada pembukaan kegiatan Audiensi dan Penandatanganan Komitmen Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah Daerah yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Rabu (8/3/2023).

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU ASN Pasal 51 bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasar sistem merit.

“Jadi ada PR bagi kami KASN untuk menilai dan melakukan pengawasan terhadap sistem merit di Instansi pusat dan daerah. Targetnya di 2024 Kementerian harus 100 persen sudah menerapkan sistem merit dengan kriteria baik. Jadi ada empat kriteria di antaranya, sangat baik, baik, kurang dan buruk,” ungkapnya.

“Sementara untuk provinsi kita targetkan 85 persen, kemudian kabupaten/kota dari sekitar 500 lebih, 30 persen atau sekitar 170 kabupaten/kota harus bernilai baik ke atas untuk kriteria sistem meritnya,” pungkasnya.

Kegiatan Audiensi dan Penandatanganan Komitmen Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah Daerah dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM), Suhaemi.

Audiensi dihadiri Asisten KASN Pengawas Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I Iwan Agusetiawan Fuad serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait. Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng. Hadir secara virtual Kasatgas Direktorat III Koordinasi dan Supervisi KPK RI Irawati.

Luwuk – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Kabupaten Banggai memanfaatkan peluang kekayaan sumber daya alam (SDA) untuk menggenjot sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu menyusul realisasi pendapatan Kabupaten Banggai yang lebih kecil dari belanjanya. Apalagi setelah turunnya pendapatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat akibat adanya refocusing dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

“Kami menyarankan kepada Bapak Bupati agar ada upaya untuk meningkatkan pendapatan,” kata Mendagri dalam kunjungan kerjanya di Kantor Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu (25/9/2021).

Menurut Mendagri, Kabupaten Banggai memiliki potensi luar biasa, misalnya saja dari sektor pangan yang tetap bisa tumbuh positif di tengah pandemi. Di luar itu terdapat sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, dan lainnya.

“Banyak sekali sebetulnya potensi-potensi yang bisa dikembangkan di sini, kekayaan sumber daya alam yang ada ini dapat dimanfaatkan,” ujar Mendagri.

Mendagri meyakini, Kabupaten Banggai dapat bangkit dan memulihkan sektor ekonomi. Apalagi, menurut Mendagri, Bupati Banggai memiliki spirit dan antusiasme untuk membuat lompatan dalam membangun Kabupaten Banggai, di samping tetap mengendalikan penanganan pandemi dan menjaga ekonomi agar tetap hidup.

Luwuk – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memulihkan kondisi sektor perekonomian dan kapasitas fiskalnya. Termasuk dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Banggai, dan pembukaan lapangan kerja bagi anak muda.

Hal itu disampaikan Mendagri saat kunjungan kerja ke Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Sabtu (25/9/2021). Berdasarkan data, lanjut Mendagri, saat ini Kabupaten Banggai memiliki realisasi pendapatan yang lebih kecil daripada realisasi belanja. Kondisi tersebut memiliki risiko Pemkab Banggai jadi berhutang atau bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kalau pendapatan kurang, maka otomatis program-program yang direncanakan di awal tahun tidak jalan, dan belanja juga pasti akan turun,” kata Mendagri dalam keterangan persnya di Kantor Bupati Banggai.

Untuk itu, Mendagri menyarankan pada Bupati dan jajaran Pemkab Banggai untuk meningkatkan penguatan fiskal. Salah satu langkahnya dengan membedah struktur PAD untuk mencapai target yang diinginkan. Di samping itu juga menggerakkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan peningkatan sumber ekonomi lainnya, termasuk kemampuan enterpreneurship kepala daerah.

“Kepala daerah ini bukan hanya sebagai birokrat, bukan hanya sebagai pejabat politik, tapi dia adalah harus memiliki kemampuan kewirausahaan, karena tujuan otonomi daerah itu adalah ujungnya kemandirian fiskal,” tuturnya.

Kemandirian fiskal ditandai dengan PAD yang lebih besar daripada transfer pemerintah pusat. Kabupaten Banggai, sebut Mendagri, memiliki potensi luar biasa untuk meningkatkan PAD. Terdapat berbagai sektor yang bisa dikembangkan, bahkan di tengah situasi pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya pemanfaatan sektor pangan, sektor pertambangan, sektor minyak dan gas, juga sektor kelautan.

Selain itu pemerintah daerah setempat juga perlu membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda di Kabupaten Banggai untuk memajukan sendiri daerahnya ketika para investor berdatangan. “Kita harapkan CEO-nya, direktur utamanya itu ada putra asli. Nah itu kita harapkan betul seperti itu,” harap Mendagri.