Kepala Cabjari Karimun di Tanjung Datu Hengky Fransiscus Munte dalam keterangannya dikonfirmasi Selasa (12/8/2025), mengatakan TM diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2024 sebesar Rp515.212.000.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dua bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2024,” kata Hengky kepada wartawan, Selasa (12/8/2025).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kades tersebut dijemput menggunakan speedboat dan langsung diborgol mengenakan rompi pink.

Adapun modus yang digunakan tersangka dalam perkara ini adalah mencairkan anggaran DD dan ADD tanpa prosedur resmi.

“Dia mengambil alih akun cash management system (CMS) desa yang seharusnya dipegang juga oleh bendahara dan operator CMS,” ujarnya pula.

Dengan penguasaan CMS itu oleh tersangka, kata dia lagi, sehingga pencairan dana dapat dilakukan tanpa melibatkan perangkat desa lainnya.

Selain itu, tersangka juga mentransfer dana ratusan juta ke rekening pribadi istrinya inisial UH untuk kepentingan pribadi.

“Anggaran tersebut dinikmati secara pribadi oleh Kades dengan cara mentransfer langsung dari rekening desa ke rekening pribadi istri,” ujarnya.

Akibat tindakan tersebut, ujar dia, sejumlah program pembangunan desa di Perayu menjadi mangkrak, terdapat pengeluaran tanpa bukti sah hingga penyimpangan kegiatan.

Dalam perkara ini, kata Hengky, penyidik telah memeriksa 37 saksi dan satu saksi ahli, serta menyita barang bukti terkait perkara.

Kades dijerat dengan pasal 2 ayat (1) pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Tersangka akan ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun.

AA ditangkap bersama dua orang lainnya, Kamis (22/5/2025) malam. Penangkapan berlangsung di sebuah rumah warga di Dusun Tambak Tengah, Desa Tambak, Kecamatan Tambak.

Kanit Reskrim Polsek Tambak, Aiptu Imam Subari, menjelaskan bahwa penggerebekan bermula dari laporan masyarakat, terkait aktivitas mencurigakan yang diduga dengan penyalahgunaan narkotika di rumah milik SM.

“Tim kami melakukan penggerebekan dan mendapati tiga orang sedang berpesta sabu di dalam kamar sekitar pukul 19.00 WIB. Salah satunya adalah AA, yang ternyata menjabat sebagai kepala desa di Kecamatan Sangkapura,” kata Imam, Jumat (23/5/2025).

Dalam operasi penggerebekan itu petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial SN, warga Dusun Daun Barat, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, yang turut berada di lokasi.

Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu paket sabu dalam klip plastik, satu alat hisap sabu (bong), satu sedotan sebagai skrop, satu klip plastik bekas pakai, serta sebuah dompet kacamata berisi perlengkapan konsumsi sabu.

“Ketiganya langsung dibawa ke daratan Gresik menggunakan kapal KMP Giliiyang, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Gresik,” pungkasnya.GRESIK –

Diduga ini merupakan acara konsolidasi pengerahan dukungan untuk salah satu calon di Pilgub Jateng.
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, mengatakan acara itu dilakukan hari Rabu (23/10/2024).

Pihaknya mendapat informasi dugaan mobilisasi kepala desa dari berbagai daerah di Jawa Tengah untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilgub Jateng.

“Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya reaksi mereka yang langsung membubarkan diri atas kehadiran Bawaslu Kota Semarang,” ujar Arief dalam dikutip dari Kumparan, Jumat (25/10/2024).

Saat patroli itu, Bawaslu mendapati ada sekitar 90 kades yang ada di ruangan di lantai 3 hotel itu. Kades itu berasal dari Kabupaten Pati, Rembang, Blora, Sukoharjo, Sragen, Kebumen, Purworejo, Klaten, Wonogiri, Cilacap, Brebes, Pemalang, Kendal, Demak dan Semarang.

“Kades yang hadir mengaku kegiatan ini merupakan silaturahmi dan konsolidasi organisasi Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jawa Tengah dengan slogan Satu Komando Bersama Sampai Akhir dan sebagian Kades saat dimintai keterangan mereka mengaku berasal dari beberapa Kabupaten yang mana setiap wilayah mengirimkan dua orang perwakilan Kades tiap Kabupaten yakni Ketua dan Sekretaris,” jelas dia.

Dia menyebut, pihaknya sebelumnya juga pernah memergoki pertemuan kades pada 17 Oktober 2024 di wilayah Semarang Barat dengan peserta Kepala Desa di Kabupaten Kendal. Namun, untuk arah dukungan, dirinya belum bisa memastikan.

“Belum bisa disimpulkan,” tegas Arief.

Tunjangan pensiun itu diatur dalam Pasal 26 ayat 3 UU Desa. Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa.

Akan tetapi, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa. Menurut aturan tersebut, besaran uang pensiun kepala desa akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan desa.

“Mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah,” seperti tertulis dalam pasal tersebut yang dikutip pada Kamis, 2 Mei 2024.

Menurut UU tersebut, tunjangan pensiun adalah penerimaan yang sah bagi kepala desa sebagai penghargaan bagi pejabat yang telah purna menjalankan jabatannya. Tunjangan tersebut diberikan dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Selain hak mendapatkan tunjangan, Pasal 26 ayat 3 UU Desa mengatur bahwa kepala desa berhak menerima penghasilan setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah. Kepa desa juga berhak mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Selain kepala desa, tunjangan purnatugas berhak diberkan kepada pejabat-pejabat desa lainnya. Di antaranya perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan revisi UU Desa dalam rapat paripurna pada Kamis, 28 Maret 2024. Pembahasan revisi tersebut dilakukan DPR bersama pemerintah.

Selain mengatur uang pensiun kepala desa, beberapa pasal UU Desa diubah, seperti pasal 56. “Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan,” demikian tertulis pada Pasal 56 ayat 1.

Selain itu, terdapat beberapa pasal baru yang disisipkan, seperti Pasal 5 dan Pasal 6, yakni Pasal 5A di mana Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat pembahasan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi yang merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Desa. Dia mengatakan, saat ini tim perumus dan tim sinkronisasi merumuskan materi dari UU Desa.

“Malam ini juga akan diputuskan dan mudah-mudahan selesai sehingga target pengesahan UU di masa sidang ini bisa terealisasi,” ujar Achmad Baidowi, dikutip dari situs resmi DPR, Selasa (6/2/2024).

JAKARTA, Eranasional.com – Seorang oknum pegawai honorer Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak yang video syurnya bersama dengan seorang Kepala Desa (Kades) viral di media sosial, akhirnya dipecat atau diberhentikan dari pekerjaan karena melanggar etika.

Diketahui, TR merupakan pegawai honorer dan juga istri kedua dari seorang Kepala Desa di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten.

Lewat akun instagram pribadinya, ia memposting adegan tak lazim antara dirinya dan sang suami, hingga akhirnya videonya pun viral di tengah masyarakat.

Beragam reaksi dari banyak pihak muncul menyikapi viralnya video syur tersebut, salah satunya dari Ketua Komisi I DPRD Lebak, H Enden Mahyudi.

Dalam keterangannya, Enden meminta Pemkab Lebak melakukan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku

“Apapun yang dilakukan oleh pasangan tersebut, terlepas suami istri atau bukan, ini merupakan perilaku dan tindakan yang tidak baik. Oleh sebab itu kepada pihak terkait, terutama atasannya wajib memberikan tindakan tegas sesuai aturan,” tegas H Enden, pada Minggu (12/3/2023).

Tak sampai 24 jam, Pemkab Lebak menunjukkan sikap tegas dengan memberhentikan TR dari pekerjaannya sebagai pegawai honorer Dinsos Lebak. Hal tersebut diapresiasi Sekretaris Fraksi PPP DPRD Lebak, Musa Weliansyah.

“Apresiasi untuk Pemkab Lebak dengan cepat merespons hal tersebut. Jika dibiarkan maka akan merusak citra pemerintahan. Ini juga harus dijadikan pelajaran juga bagi semua pihak, agar menjaga ruang-ruang privasi secara apik, jangan sampai kejadian serupa terulang kembali,” tegas Musa.

Hal itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Kerja yang diterima pada Senin (13/3/2023) siang.

Surat pemberhentian bernomor 880/417-Dinsos/III/2023 tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra. Isi surat juga menjelaskan, atas perilaku TR, Dinsos mendapat banyak pengaduan dari berbagai elemen masyarakat.

Batang – Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki melantik 32  kepala desa periode 2022 hingga 2028 dan 2 kepala desa antar waktu periode 2022 hingga 2025 di Pendopo Kabupaten Batang, Senin (13/6/2022).

Pelantikan sendiri dihadiri oleh jajaran Forkompinda. pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para camat seluruh Kabupaten Batang. Para kepala desa ini merupakan calon terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap I.

Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, pelaksanaan Pilkades serentak tahap I yang digelar di 32 Desa 14 kecamatan berjalan dengan aman dan lancar.

Setelah dilantik, para Kades harus segera konsolidasi dengan masyarakat dan merangkul semua elemen.

“Abaikan perbedaan, baik yang mendukung maupun tidak saat Pilkades kemarin untuk bersama-sama membangun desa dengan semangat kebersamaan,” jelasnya.

Dijelaskannya, setelah dilantik, harapannya para kepala desa bukan hanya pemimpin bagi yang mendukung, namun juga bagi yang tidak. Harus bisa merangkul semua elemen untuk bersama-sama membangun desanya. Kades harus bisa menjadi bapak bagi seluruh warga desanya.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati juga mengingatkan Kades yang baru dilantik agar lebih jeli dan taat aturan dalam menggunakan Dana Desa (DD).

Mengingat selama ini banyak laporan ke Pemkab Batang hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya Dana Desa yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kades.

“Banyak laporan ke inspektorat maupun KPK terkait adanya Kades yang mempergunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai ketentuan,” katanya.

“Bahkan ada Kades yang memegang sendiri DD dan menggunakan sesuai keinginannya tanpa mempertimbangkan ketentuan maupun kebutuhan dari desanya,” imbuhnya.

Karena itulah, ia berpesan agar Kades bisa lebih berhati-hati dan taat asas serta ketentuan dalam menggunakan Dana Desa.

“Penggunaan DD sebaik mungkin untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini KPK terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan DD, agar tepat sasaran dan ketentuan,” ujarnya.

“Jadi, manfaatkan dana dari pemerintah itu untuk kepentingan desa, bukan pribadi atau kelompok,” pungkasnya. (em-aha)

Eranasional.com – Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I.

Ketua Dewan Pembina Papdesi Ganjar Pranowo yang hadir secara virtual dalam kegiatan itu memberikan pesan ke para kepala desa (kades) se-Jawa Tengah.

Ganjar mengatakan Papdesi merupakan organisasi yang tepat bagi para kepala desa untuk bertukar pikiran dan berbagi inovasi.

Dia juga meminta agar para kades yang tergabung di Papsesi DPD Jateng menjaga integritas dan kejujuran.

“Di antara tata kelola pemerintahan desa yang baik, saya titip betul, agar integritas-kejujuran dijaga. Hati-hati dengan kolusi, hati-hati dengan korupsi, hati-hati dengan nepotisme,” ujar Ganjar, Selasa (25/10).

Selain itu, Ganjar juga memberi arahan ihwal pengelolaan dana desa. Menurut dia, pengelolaan dana desa harus didasarkan pada serapan aspirasi masyarakat.

“Kedua adalah bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang baik. Yang baik itu adalah satu, transparan. Dua, bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Setelah menyampaikan sambutannya, Ganjar membuka Musda I Papdesi DPD Jateng. Orang nomor satu di Jawa Tengah ini berharap kegiatan tersebut berjalan lancar.

Ganjar Pranowo memberikan pesan khusus untuk para kades se-Jawa Tengah saat Musda I Papdesi .

“Dengan mengucap bismillahirrohmannirrohim, izinkan saya mewakili penjenengan semua untuk membuka musyawarah Papdesi Jawa Tengah ini,” kata Ganjar.

Adapun Musda I Papdesi DPD Jateng ini diselenggarakan di Kabupaten Semarang pada 25-27 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri para kades se-Jateng.

Dalam kegiatan ini, Ketua Papdesi DPC Jepara, Joko Prakoso terpilih sebagai Ketua Papdesi DPD Jateng. Dia terpilih secara aklamasi dan akan menjabat pada periode 2021-2026.

KABUPATEN BEKASI – Kepala Desa (kades) dianggap sebagai penyelenggara negara jika dilihat dari tugas dan wewenangnya. Untuk itu Kades diusulkan wajib melaporkan harta kekayaannya.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Rukmini, berpendapat Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) memang sudah menjadi aturan yang seharusnya segara di ajukan.

“Untuk LKHPN, siapapun penyelengara pemerintahan baik tingkat desa hingga bupati bahkan ke atasnya itu kan sudah aturan yang seharusnya harus di dorong,” kata Ani Rukmini kepada Indonesia Parlemen,Kamis (20/5/2021).

Ani Rukmini berkata, meskipun  Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi belum menjangkau hal itu, akan tetapi kedepannya alam mempertanyakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) tentang pengelolaan keuangan.

“Itu menyangkut bagaimana kita menuju ke good governance, jadi ini perlu dirapihkan di desa. Saya pikir karena ini masukan yang sangat strategis sekali, ” ujarnya.

Diketahui tiap penyelenggara pemerintahan atau kepala desa harus ada melaporkan kekayaan ke pada DPMD.

“Jangan ada dugaan di desa seakan membentuk kerjaan sendiri,” imbau, Ani Rukmini.

Menurutnya, DPMD sendiri sudah melakukan upaya pelaporan anggaran secara read on the read.

“Kalau ada masih celah di sana sini, itu komitmen kita aja yang kurang terhadap anggaran negara untuk selalu cari akal (untuk disalahgunakan), gimana gitukan,” sindirnya.

Ani Rukmini menegaskan seiring dengan dibentuk lembaga  Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) maka dari itu diminta untuk melaporkan harta kekayaan.

“Dengan tujuan negara yang bersih bebas korupsi menuju good governance,” kata Ani.

Ia menyarankan jika masyarakat mencurigai ada oknum aparatur penyelenggara negara yang melakukan tindak penyimpangan pengelolaan anggaran sebaiknya dibuktikan secara fakta jangan menggunakan asumsi.

“Jadi gak bisa menduga, adapun misalkan punya bukti tinggal koordinasi aja ke inspektorat tapi atas dasar bukti yang kuat,” sarannya.

Ia menyimpulkan, dengan ada laporan ke LKHPN agar dapat menganalisa secara rasional harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat bagi penyelenggara pemerintahan.

Editor: Angie

ERANASIONAL.COM – Seorang oknum Kepala Desa (Kades) di Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel), bernama Askari (43) diduga menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang digunakan untuk berjudi. Aksari terancam hukuman mati.⁣
⁣
Informasi yang dihimpun detikcom, sidang pembacaan dakwaan dilakukan pada Senin (1/3) kemarin. Sidang dipimpin ketua majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor) Sahlan Effendi.⁣
⁣
Sementara itu, Kasi Kejari Lubuklinggau Yuriza Antoni menyebut, dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Lubuklinggau dijelaskan ancaman hukum terhadap terdakwa.

Terdakwa diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan.⁣
⁣
Dalam dakwaan JPU, Riza menyebutkan terdakwa selaku kepala desa, pada Mei 2020, telah menggunakan dana desa tahap II dan III senilai Rp 187,2 juta, salah satunya digunakan untuk Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) warga Desa Sukowarno.

Akan tetapi, dana COVID-19 tersebut tidak dibagikan oleh terdakwa ke warganya.⁣ (red)