Jenazah akan dimakamkan di Keret Bivak Blok AA1, Blad 1070, petak 0930, jam 9, kemungkinan dari rumah duka jam 8, kata Ketua RT setempat, Aqha, kepada wartawan di rumah duka kawasan Jalan Blora, Menteng, Jumat (29/8/2025).

Belum ada kronologi detail terkait kejadian tersebut. Pihak Propam Polri maupun Kompolnas masih mencari bukti-bukti kecelakaan itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji akan mengusut tuntas kejadian ini. Selain itu, Kapolri juga meminta maaf kepada komunitas ojek online. Dia menegaskan pelaku yang terlibat akan dihukum secara tegas.

Sementara massa ojol masih mengepung Mako Brimob Kwitang Jakarta usai acara tersebut hingga Jumat pagi.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim dalam konferensi pers di RSCM, Jakarta, Kamis (28/08/2025).

Para pelaku dikonfirmasi oleh Abdul Karim sebagai anggota satuan Brimob. Abdul Karim memastikan proses penyelidikan akan berjalan transparan terhadap pelaku di Mako Satbrimob Polda Metro Jaya.

Tujuh (pelaku), pertama berpangkat Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka J, kata Irjen Pol Abdul Karim

“Masih kita dalami siapa yang setir, siapa yang ini, kita dalami. Yang jelas tujuh ini ada di satu kendaraan. Kita dalami masih bersikeras dalam rangka pemeriksaan. Akan kita update,” imbuh dia.

Sebelumnya, seorang pengemudi ojek online (ojol) meninggal dunia usai ditabrak mobil rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) dan video kejadian tragis itu beredar luas di media sosial.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri telah membenarkan pengemudi ojek online yang tewas dilindas rantis dalam kejadian di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) petang WIB.

ERANASIONAL.COM- Mabes Polri  bakal menetapkan tersangka terkait tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Tim yang yang dikerahkan Mabes Polri itu bahkan telah menaikkan status tragedi yang mengakibatkan 125 korban jiwa itu dari penyelidikan ke penyidikan.

Artinya Polri akan segera menetapkan tersangka tragedi Kanjuruhan dengan pasal 359 dan 360 KUHP.

Kadivhumas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan keputusan menaikkan status menjadi penyidikan tersebut dilakukan setelah tim melakukan gelar perkara.

“Dari hasil gelar perkara, meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tim juga akan bekerja secara estafet atau maraton,” katanya, Senin, 3 Oktober 2022.

Dedi menjelaskan sesuai perintah Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan tim untuk bekerja secara cepat, namun dengan tetap mengedepankan unsur ketelitian, kehati-hatian, dan pembuktian secara ilmiah.

Menurut Dedi, tim Polri melakukan pemeriksaan terkait penerapan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat terhadap 20 orang saksi.

“Tim hari ini melakukan pemeriksaan terkait penerapan Pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara,” katanya.

Eranasional.com – Markas Besar (Mabes) Polri belum mau ambil bagian dalam perdebatan wacana, dan usulan untuk menempatkan institusi kepolisian di bawah kementerian. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Dedi Prasetyo mengatakan, wacana, maupun usulan menempatkan institusi Polri di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri, ataupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah bahasan lama yang sudah pernah ada konklusinya.

“Itu (mengubah Polri di bawah kementerian), sudah bolak-balik dibahas,” kata Dedi kepada Republika.co.id, Ahad (2/1).

Dedi mengatakan, diskusi soal penempatan Polri di bawah kementerian, bahkan sudah digaungkan sejak 2014. “Jaman saat Kapolrinya, Pak Tito (Karnavian) sudah pernah dijelaskan,” ujarnya.

Menurutnya, Polri, sebagai lembaga pelaksana Undang-undang (UU) hanya mengikuti alur resmi ketatanegaraan yang sudah digariskan oleh konstitusi. Sebab itu, kata Dedi, apapun wacana, maupun usulannya, Polri berada pada posisi tunduk, dan taat pada perintah UU.

“Saat ini, sudah tetap posisi Polri, di bawah Presiden,” tegasnya.

Wacana untuk menempatkan Polri di bawah, atau subordinasi dengan kementerian kembali dimunculkan. Adapun Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Gub Lemhanas) Letnan Jenderal (Letjen) Agus Widjojo, yang kali ini mengusulkan, Jumat (31/12).

Agus, dalam penjelasannya menyampaikan, perlunya pemerintah membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN), dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Selama ini, dikatakan Agus, masalah keamanan di dalam negeri, sebagai bagian dari portofolio Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tetapi, beban tugas di kementerian tersebut, semestinya dipecah dengan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Polri, menurutnya, seharusnya berada di kementerian baru tersebut, sebagai subordinasi.

Menurut Agus, institusi Polri, seperti halnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dua lembaga bersenjata tersebut, adalah institusi operasional yang menangani penegakan hukum, pengamanan, maupun bidang pertahanan. Untuk perumusan operasionalnya, semestinya berada di tingkat kementerian.

Kata dia, hal tersebut, sudah dilakukan oleh TNI, dengan menempatkan institusi pertahanan tersebut, di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai pengambil kebijakan bidang pertahanan. Sementara untuk Polri, selama ini memutuskan rumusannya sendiri dalam hal operasional keamanan dalam negeri. Dan hanya berkordinasi dengan Kemendagri yang juga punya tugas keamanan masyarakat, dan dalam negeri.

“Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional, harus dirumuskan di tingkat menteri, oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri,” kata Agus.

Wacana maupun usulan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian baru, ataupun berada dalam nomenklatur Kemendagri sebetulnya sudah pernah diusulkan sejak 2014 lalu. Adapun Menteri Pertahanan (Menhan) saat itu, yakni Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu yang mengusulkan agar Polri, berada di bawah Kemendagri.

Pada 2019, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pun usulan menempatkan Polri di bawah Kemendagri, pernah juga disuarakan. Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) Profesor Jimmly Assidiqie menjelaskan, wacana menempatkan Polri di bawah lembaga setingkat kementerian, sebetulnya bisa saja.

Tetapi, menurutnya, pengertian berada di bawah kementerian tersebut, bukan berarti Polri ada dalam struktur yang subordinasi. Melainkan hanya kordinasi. “Kordinasi tidak sama dengan subordinasi. Panglima TNI juga tidak berada di bawah Menhan. Tapi tetap di bawah Presiden. Hanya kordinasinya saja dengan Menhan, atau sudah ada Menko (Menteri Kordinator),” kata Jimly kepada Republika.co.id, Ahad (2/1).

Jimly mengusulkan, agar kordinasi Polri membelah lagi dua peran antara fungsi penegakan hukum (gakkum), dan keamanan di dalam negeri. Dalam hal gakkum, menurut Jimly, Polri semestinya berkordinasi dengan Kementerian Hukum (Kemenhukham). Sedangkan dalam fungsi keamanan, Polri berkordinasi dengan Dewan Keamanan Nasional (DKN).

Akan tetapi, perlu bagi pemerintah untuk perumusan utuh soal defenisi DKN untuk dapat mencakup soal-soal pertahanan, dan keamanan. “Semua ini, sudah dikoordinasikan oleh Menko. Maka mestinya tidak usah dibahas lagi, karena alternatif skenarionya sudah ada, tinggal diputuskan,” ujar Jimly.

JAKARTA – Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan sembilan perwakilan mantan pegawai KPK bertemu dengan Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Polri untuk menbicarakan lebih lanjut terkait keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menarik mereka sebagai ASN di Polri.

“Perwakilan mereka kita undang ke Mabes Polri. Pertemuan berlangsung di ruangan AS SDM. Dihadiri AS SDM Polri, kemudian Kadivkum, dan juga ada Koorsahli dan Kadiv Humas,” kata Argo kepada wartawan di Mabes Polri, Senin malam (4/10/2021).

Sembilan orang perwakilan mantan pegawai KPK itu antara lain Farid, Chandra, Feri dan Giri Suprapdiono. Dalam pertemuan yang cair dan hangat itu, Polri dengan perwakilan mantan pegawai KPK berdiskusi panjang, salah satu yang dibahas yakni regulasi teknis perekrutan yang nantinya akan melibatkan ahli.

Argo mengatakan, pada prinsipnya pertemuan antara Polri denga mantan pegawai KPK akan terus berlanjut agar segera menghasilkan keputusan yang sama-sama diharapkan oleh kedua belah pihak. Argo menyampaikan, hasil pertemuan tersebut, perwakilan mantan pegawai KPK mengapresiasi niat baik Kapolri yang ingin menampung mereka.

“Dari 9 orang tadi mengapresiasi apa yang menjadi harapan bapak Kapolri. Nanti ada pertemuan lagi dan kita melibatkan ahli. Jadi harapan sesegra mungkin untuk bisa mencapai keputusan,” tandas Argo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 57 eks pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran ini merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya mereka sebagai ASN KPK.

“Kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri,” kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).

Sigit mantan Kapolda Banten menuturkan, usulan ini pun sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat balasan dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021.

“Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri,” imbuhnya.

Dalam surat tersebut Jokowi memberikan petunjuk untuk Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini proses mekanisme perekrutan masih dinahas bersama.

Eranasional.com | Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menyerahkan jabatan sekaligus melantik Kombes Awi Setiyono sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) dalam upacara serah terima jabatan di ruang Kadiv Humas Polri, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/5).

Dalam arahanya, Argo mengucapkan selamat kepada Kombes Awi Setiyono yang akan menduduki jabatan baru sebagai Karo Penmas yang segera menyandang pangkat Brigjen. Tak lupa, Argo berpesan agar Awi segera menyesuaikan diri dengan pola kerja sebagai Karo Penmas Divisi Humas Polri.

“Jalin kemitraan dan kerjasama yang bagus dengan media, ajak mereka (media) untuk berdiskusi bagaimana pola pemberitaan di sini dan ditengah pandemi Covid-19. Saya yakin Pak Awi mampu mengemban amanah tersebut, karena orang lama di Humas yang tentunya tau seluk beluk kehumasan,” kata Argo dalam keterangannya.

Sebelum menjabat Karopenmas, karier Kombes Awi Setiyono tidak diragukan lagi di Humas, Awi sebelumnya bertugas sebagai Irwasda Polda Jatim, dimana Awi juga pernah menjabat sebagai Kabid Humas Polda Jatim, dan setelah menyelesaikan Sekolah Pimpinan Tinggi Polri Awi sebagai Analis Kebijakan Bidang Humas Polri.

Kemudian menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya lalu menjabat Kabag Mitra Divisi Humas Polri selanjutnya menjabat Kabag Dalmutu Irwasum Polri dan sebelum ke Karo Penmas Polri Awi menjabat Irwasda Polda Jatim.

(Red).