JAKARTA, Eranasional.com –Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo resmi dijatuhi vonis hukuman mati atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Vonis yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini ditanggapi dengan senang oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Ia mengungkap hal itu di akun Twitternya

Vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo langsung jadi sorotan publik yang mengawal kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Salah satunya adalah Mahfud MD yang langsung menanggapi vonis tersebut lewat akun Twitter pribadinya.

Dalam cuitannya itu, Mahfud MD mengungkap rasa senang dan puasnya terhadap vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Menurutnya, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo merupakan hal yang kejam

“Peristiwanya memang pembunuhan berencana yang kejam. Pembuktian oleh jaksa penuntut umum memang nyaris sempurna. Para pembelanya lebih banyak mendramatisasi fakta,” tulis Mahfud MD dilansir dari akun Twitternya, Senin, (13/2)

Selain itu, ia juga memuji majelis hakim yang menjatuhkan vonis tersebut. Menurutnya, vonis hukuman mati sudah sesuai dengan rasa keadilan publik

“Hakimnya bagus, independen dan tanpa beban. Makanya vonisnya sesuai dgn rasa keadilan publik. Sambo dijatuhi hukuman mati,” sambungnya

Sebelumnya, JPU memberikan tuntutan berupa hukuman seumur hidup untuk Ferdy Sambo. Nyatanya, vonis yang diberikan oleh majelis hakim ini lebih berat, yakni vonis hukuman mati.

“Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo secara sah dan terbukti meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak berfungsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana mati,” ucap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA, Eranasional.com- Dosen hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra turut mengomentari perihal kasus tembak menembak dirumah dinas Irjen Ferdy Sambo, terlebih adanya rencana Bharada E dan kuasa hukum barunya untuk menjadi Justice collabolator ke LPSK adalah pilihan yang tepat.

Kenapa demikian, mengingat karakteristik kasus ini yang dari awal terdapat kejanggalan yang semakin hari mulai terurai, kejanggalan tersebut berupa tindakan dalam upaya tidak sesuai dengan management penyidikan yang terkesan menghambat termasuk menghilangkan jejak bukti kematian Brigadir Jhosua Hutabarat, kata Azmi Minggu (7/8/2022).

Menurutnya, “JC Ini jadi celah sekaligus dapat menjadi peran kunci dalam “membuka” tabir tindak pidana yang sulit diungkap yang sejak awal keterangannya dengan penuh spekulasi dengan berbagai sudut pandang.”

Lanjut Azmi, menjelaskan, Jika Bharada E jadi JC maka dapat meluruskan fakta yang sebenarnya, guna mengungkap siapakah pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar termasuk ditemukan persesuaian keterangan dan bukti-bukti yang diberikan sangat signifikan. ucapnya.

“karenanya sangat tergantung isi keterangan Bharada E, yang mana selama ini patut diduga ia disuruh menahan diri, bungkam, tutup mulut, maupun dikendalikan oleh pihak tertentu yang bisa saja sebenarnya bertentangan dengan fakta dan nurani nya” kata Azmi

Mengingat tujuan justice collaborator untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu dan menimbulkan ancaman serius, biasanya kasus ini sulit dibongkar karena para pelaku tindak pidana punya keinginan yang sama terorganisir membentuk kesepakatan dengan membentuk jaringan kerjasama yang solid untuk menyembunyikan kejahatannya. Sehingga, mau tidak mau para pelaku tindak pidana akan saling melindungi satu sama lain. ‘pungkasnnya. (FN)

JAKARTA, Eranasional.com- Kadiv Propam Nonaktif Inspektur Jendral Polisi Ferdy Sambo, memenuhi panggilan Bareskrim untuk diperiksa terkait kasus tewasnya Brigadir J.

Ferdy Sambo Datang di bareskim pukul 10.00 WIB, Kamis (4/8/2022) dengan mengenakan seragam polisi lengkap.

Dari pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim saat ini, Ferdy mengatakan ini keempat kalinya dirinya diperiksa dalam kasus dugaan tembak menembak ajudannya di rumah dinasnya. Sebelumnya Ferdy telah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jaksel dan Polda Metro Jaya.

“Saya pemeriksaan keempat, saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri,” Pungkas Fedy Sambo saat tiba di Bareskrim.

Dalam kesempatan ini, Ferdy sambo juga menyampaikan permohonan maafnya baik kepada lembaga kepolisian, ataupun berbela sungkawa kepada pihak keluarga Brigadir J.

“Saya selaku ciptaan tuhan, menyampaikan permohonan maaf kepada institusi polri demikian juga belasungkawa atas meninggalnya Brigadir Josua, semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang sudah dilakukan saudara Josua kepada istri dan keluarga saya,” sambung Sambo.

Sebelumnya Bharada E telah ditetapkan tersangka atas peristiwa yang terjadi di rumah dinas Duren Tiga. Untuk menindak lanjuti penyelidikan, kini Bareskrim tengah memeriksa Ferdy Sambo untuk dimintai keterangan.

Eranasional.com- Komnas HAM mengungkap karakter luka tembakan yang bersarang di tubuh Brigadir J. Dugaan sementara, Brigadir J tewas kemungkinan ditembak dari jarak berlainan atau berbeda-beda. Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam.

Menurutnya, kesimpulan ini merupakan hasil sementara pendalaman luka yang diselidiki oleh pihaknya. “Kalau dari karakter luka, jaraknya memang tidak terlalu jauh alias dekat. Tetapi ada beberapa karakter jarak yang berbeda-beda. Itu dari hasil pendalaman kami,” jelas Anam, Selasa, 26 Juli 2022.

Diungkap Anam, luka tembak di tubuh Brigadir J terdiri dari luka peluru masuk dan luka peluru keluar. Namun, ia belum ingin merinci berapa jumlah luka tembak itu.

“Ada pertanyaan, kenapa kok jumlah lukanya masuk dan keluar berbeda? Jumlah luka masuk dan keluar berbeda karena memang ada yang masuk dan keluarnya memang pelurunya masih bersarang di tubuh. Sehingga jumlahnya berbeda,” ungkapnya.

Anam Mengatakan, Berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan saat ini, Komnas HAM telah sampai pada dugaan yang semakin mengerucut soal waktu kematian dan jenis luka Brigadir J.

“Kalau soal luka, pertama kami melihat secara kapan jenazah masuk dan mulai diotopsi, itu penting untuk menentukan kurang lebih titik jam kematian kapan,” kata Anam.

“Kami juga ditunjukkan titik titik lubang luka, di situ luka karena apa, terus kami ditunjukkan bagaimana mekanisme kerja mereka dalam menyakiti,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Komnas HAM mengklaim sudah mendapatkan informasi yang sangat transparan terkait luka pada tubuh jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak kedokteran forensik Mabes Polri kemarin, Komnas HAM sudah mengantongi seluruh informasi dan telah mengkonfirmasi seluruh catatan penting temuan Komnas HAM.

“Jadi proses kemarin itu satu proses yang menurut kami itu sangat transparan. Kalau kita hanya ditunjukan hasil otopsi disuruh baca, ya enggak begitu di kami. Organ dalamnya kami juga diperlihatkan,” kata Anam dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Komnas HAM, Selasa 26 Juli 2022.

Eranasional.com – Usai kasus insiden penembakan yang menewaskan Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Senin (18/7/2022).

“Kita putuskan agar Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan dan sementara jabatannya diemban oleh Wakapolri,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan.

Sebelumnya, Brigadir J tewas dalam insiden saling tembak dengan Bharada E di rumah Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022). Namun, peristiwa itu baru diungkap pada Senin (11/7/2022).

Diketahui Brigadir J maupun Bharada E merupakan ajudan Ferdy. Brigadir J bertugas sebagai sopir istri Ferdy, sementara Bharada E bertugas melindungi keluarga Kadiv Propam.

Polisi mengklaim penembakan itu berawal dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo.

Polisi mengatakan Brigadir J mengeluarkan total tujuh tembakan, yang kemudian dibalas lima kali oleh Bharada E. Tidak ada peluru yang mengenai Bharada E. Sementara tembakan Bharada E mengenai Brigadir J hingga tewas.

Saat ini Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengusut insiden tersebut. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan penyelidikan secara independen terhadap kasus itu.

Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjalankan proses hukum dalam kasus baku tembak antaranggota Polri di kediaman Kadiv Prompam Polri Irjen Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi di sela-sela mengunjungi Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

“Ya, proses hukum harus dilakukan,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadhan mengonfirmasi adanya insiden saling tembak di kediaman Kadiv Prompam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Jumat (8/7/2022) lalu.

Dijelaskan Ramadhan, baku tembak antara Brigadir J atau Nopryansah Yosua Hutabarat dengan Bharada E diawali dari teriakan istri Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Brigadir J adalah anggota Bareskrim yang ditugaskan sebagai sopir istri Kadiv Propam. Sedangkan Bharada E adalah anggota Brimob yang bertugas sebagai pengawal Kadiv Prompam.

Digambarkan Ramadhan, istri Kadiv Propam berteriak karena Brigadir J memasuki kamar pribadinya.

Bukan hanya itu, Brigadir J juga disebut melecehkan istri Kadiv Propam dan menodongkan senjata.

Masih menurut Ramadhan, istri Kadiv Propam kemudian meminta pertolongan sehingga membuat Brigadir J panik dan melepaskan tembakan ke arah Bharada E yang datang setelah mendengar teriakan.

“Ibu berteriak minta tolong, akibat teriakan tersebut Brigadir J panik, dan keluar dari kamar, kemudian mendengar teriakan dari Ibu, maka Bharada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri,” kata Ramadhan.

Ramadhan menuturkan, posisi Bharada E dengan Brigadir J berjarak 10 meter. Bharada E yang berada di lantai atas, bertanya kepada Brigadir J tentang apa yang terjadi. Namun, lanjut Ramadhan, Bharada E direspons dengan tembakan.

“Akibat tembakan tersebut, terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia,” ujarnya.

Dari hasil olah TKP, Ramadhan mengungkapkan, ada 7 proyektil yang dikeluarkan oleh Brigadir J dan 5 proyektil oleh Bharada E.

“Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J, jenazah sudah dibawa kembali ke keluarganya dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan, kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan,” jelas Ramadhan.

Ramadhan dalam keterangannya menambahkan, tindakan yang dilakukan Bharada E dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman Brigadir J.

“Setelah kejadian, saat itu Kadiv Propam tidak berada di rumah, Ibu Kadiv Propam menelepon kemudian setelah beberapa saat, Pak Kadiv datang dan menghubungi Kapolres Jakarta Selatan dan selanjutnya dilakukan olah TKP,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi soal kondisi jenazah Brigadir J yang menurut pihak keluarga terdapat luka sayatan, Ramadhan menjelaskan, sayatan itu disebabkan gesekan proyektil.

“Itu adalah karena gesekan proyektil, tembakan oleh Bharada E ke Brigadir J,” jelasnya.

“Jadi walaupun lima (tembakan Bharada E) ada 1 tembakan jadi ada ada satu tembakan yang mengenai, misalnya tangan, kemudian tembus kena badan. Jadi kalau dibilang 7 lubang tapi 5 tembakan, itu ada satu tembakan yang mengenai dua bagian tubuh. Termasuk sayatan itu.”

Eranasional.com – Propam Polri memaparkan alasan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tidak memecat AKBP Raden Brotoseno usai terjerat kasus korupsi cetak sawah di Kalimantan Barat. Menurut Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Brotoseno tak dipecat lantaran mempertimbangkan prestasi dan perilaku yang bersangkutan selama menjadi personel kepolisian.

“Pernyataan atasan AKBP R Brotoseno dapat dipertahankan menjadi anggota Polri dengan berbagai pertimbangan prestasi dan perilaku selama berdinas di kepolisian,” kata Sambo kepada awak media, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Kemudian, kata Sambo, KKEP juga menimbang bahwa rangkaian kejadian penyuapan terhadap AKBP R Brotoseno dari terpidana lain Haris Artur Haidir dalam hal ini penyuap, dalam sidang Kasasi dinyatakan bebas pada tahun 2018. Sebagaimana Nomor Putusan :1643-K/pidsus/2018. Tanggal 14 November 2018.

“Terduga pelanggar telah menjalani masa hukuman 3 tahun 3 bulan dari putusan PN Tipikor 5 tahun karena berkelakuan baik selama menjalani hukuman di Lapas,” ujar Sambo.

Meski begitu, Sambo memastikan, meskipun tidak dipecat, Brotoseno telah dijatuhi sanksi demosi terkait dengan perbuatannya tersebut. “Direkomendasikan dipindahtugaskan kejabatan berbeda yang bersifat demosi,” tutup Sambo.

Eranasional.com – Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo mengusulkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menambah kewenangan Divisi Propam untuk melakukan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana.

“Divisi Propam telah mengusulkan kepada Bapak Kapolri tidak hanya melakukan pemeriksaan pada pelanggaran etik dan disipilin, tapi juga dapat melakukan penegakan hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Anggota Polri. Sehingga, Propam lebih optimal dalam melakukan pencegahan dan pengawasan Anggota Polri,” kata Sambo pada Kamis, 3 Februari 2022.

Eranasional.com – Kadiv Propam Polri Polri Irjen Pol Ferdy Sambo (kiri) saat berfoto bersama Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam kunjungan kerja di Mapolresta Solo, Rabu (19/1/2022).

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo lakukan kunjungan kerja di Polresta Solo, Rabu (19/1/2022).

Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan, kunjungan Irjen Sambo dalam rangka memastikan implementasi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri.

“Beliau memastikan tugas pokok dan fungsi Polri di Polresta Surakarta sesuai dengan regulasi dan SOP yang berlaku,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Ade menyampaikan, Irjen Sambo juga mengecek langsung terkait pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

“Selain itu juga pelayanan penyidikan di Satreskrim, Satresnarkoba, penjagaan, ruang tahanan, dan jaga tahanan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, lanjut Ade, mantan Dirtipidum Bareskrim Polri juga mengecek pelayanan di Satpas SIM dan Samsat, serta pelayanan Polri lainnya.

“Termasuk pesan beliau: agar tidak menyakiti hati masyarakat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian (wasdal) secara berjenjang, dan penegakkan hukum (gakkum) yang berkeadilan,” jelasnya.

Ade menyampaikan, Irjen Sambo juga berpesan kepada dia dan jajarannya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Serta memastikan implementasi 16 Program Prioritas Kapolri ‘Presisi’ berjalan dengan baik dan optimal,” tandasnya. (*)

Eranasional.com – Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo beserta rombongan tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Selasa (11/1/2022). Kedatangannya disambut Waka Polda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji beserta pejabat utama lainnya.

Kedatangan Kadiv Propam ke wilayah hukum Polda Sumut merupakan rangkaian kunjungan kerja. Sebelum bergerak menuju Polda Sumut, rombongan menyempatkan diri untuk melakukan sidak ke Mako Polsek Beringin dan Mako Polresta Deliserdang. Sidak ini untuk mengecek kesiapan personel di penjagaan dan keadaan ruang tahanan.

Hasilnya, baik di Polresta Deliserdang dan Polsek Beringin tidak ditemukan adanya permasalahan atau pelanggaran yang serius. Seluruh personel tampak siap dan bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku.

“Kami sengaja melaksanakan sidak ini untuk melihat kesiapsiagaan anggota Polri yang bertugas baik itu di penjagaan mako dan tahanan agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Kadiv Propam, Selasa (11/1/2022).

Dia mengingatkan kepada para personel agar jangan membuat pelanggaran yang bisa menjadi catatan. Sebab bila sudah ada catatan, ini akan berpengaruh kepada karier baik.

“Tentunya kaitannya dengan mutasi promosi maupun nanti saat akan naik pangkat ataupun melanjutkan sekolah untuk jenjang karier yang lebih tinggi,” katanya.

ERANASIONAL.COM – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sempat menjadi sorotan publik karena ulah oknum anggota melakukan perbuatan melawan hukum hingga viral di media sosial. Harusnya, warga tidak perlu memviralkan video oknum polisi yang menyimpang di media sosial, tapi langsung laporkan saja melalui aplikasi Propam Presisi.

“Sebenarnya tidak perlu upload di sosial media, tapi bisa laporkan langsung kepada kita melalui aplikasi Propam Presisi,” kata Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo saat wawancara khusus dengan VIVA.

Tentunya, kata Sambo, Divisi Propam bakal memproses dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap oknum polisi yang menyimpang dengan cepat meskipun melaporkannya melalui aplikasi tersebut.