Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen. Untung Widyatmoko, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan kasus yang melibatkan jalur penyelundupan bayi dari Bandung, Pontianak, Jakarta, hingga Singapura.

“Perdagangan bayi ini kami telusuri alurnya sampai ke luar negeri,” kata Untung, Jumat (19/9/2025).

Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, kepolisian Singapura bersedia membantu pemeriksaan saksi-saksi yang relevan. Daftar pertanyaan yang disusun oleh penyidik Polda Jawa Barat akan disalurkan melalui NCB Jakarta sebelum diteruskan ke NCB Singapura pada akhir pekan ini.

“Selain itu, SPF juga siap membantu pencarian tiga warga negara Singapura yang diduga terlibat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Divhubinter Polri menyarankan penyidik untuk menelusuri data Nomor Induk Kependudukan (NIK) porter yang diduga mengantarkan bayi ke Singapura guna memastikan identitas serta jalur keberangkatan.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat menetapkan 22 orang tersangka dalam jaringan perdagangan bayi tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes  Surawan, mengungkapkan bahwa setiap bayi diperdagangkan dengan harga sekitar 20 ribu dollar Singapura atau setara Rp 254 juta.

Dia mengatakan nilai itu mencakup biaya persalinan, kebutuhan bayi, hingga keuntungan bagi pihak yang terlibat.

“Angka tersebut kami peroleh dari 12 dokumen akta notaris adopsi yang disita di rumah salah satu tersangka, Siu Ha alias SH. Dokumen berbahasa Inggris itu digunakan sebagai legalitas semu untuk memuluskan transaksi adopsi,” jelas Surawan.

Dari hasil penyelidikan, para pelaku diketahui telah mengumpulkan 25 bayi, di mana 15 di antaranya telah dipindahkan ke Singapura dengan modus adopsi.

Para tersangka kini dijerat Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun serta denda Rp 600 juta.

Dengan rekam jejak panjang di bidang kerja sama internasional, publik berharap kepemimpinan barunya dapat memperkuat peran Divhubinter dalam menindak tegas para pelaku kejahatan transnasional.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah buronan Red Notice asal Malaysia, Mohammed Shaheen Shah bin Mohd Sidek, atau dikenal sebagai Dato Seri Mohd Shaheen, pemilik Riyaz Group yang bergerak di sektor perhotelan dan pariwisata.

Shaheen masuk daftar pencarian sejak November 2022 setelah dilaporkan oleh PT Golden Dewata atas dugaan penggelapan dana mencapai Rp 89 miliar.

Upaya hukum sempat dilakukan melalui praperadilan di PN Denpasar, namun gugatan tersebut ditolak hakim pada April 2023. Kasus serupa juga kembali muncul di Polda Metro Jaya pada Agustus 2023, sehingga memperpanjang daftar perkaranya.

Direktur Utama PT Golden Dewata, Feric Setiawan, menyampaikan harapannya agar Irjen Amur menjadikan penangkapan Dato Seri Shaheen sebagai prioritas utama.

“Sebagai korban, kami meminta Kadivhubinter Polri memberi atensi serius. Keberhasilan penangkapan buronan ini akan membuktikan komitmen Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sekaligus memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan,” ungkap Feric, Kamis (18/9/2025).

Feric menilai pengalaman Irjen Amur yang pernah menjabat Sekretaris NCB-Interpol Indonesia menjadi modal kuat. Keterlibatannya dalam berbagai penanganan kejahatan siber internasional disebut sebagai bukti kemampuan untuk mengoordinasikan aksi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lintas negara.

Publik kini menanti langkah konkret Divhubinter di bawah kepemimpinan Irjen Amur untuk mempercepat proses penangkapan.

Selain memulihkan kerugian para korban, keberhasilan eksekusi buronan Red Notice ini diyakini akan memperkuat posisi Polri di mata komunitas hukum internasional.

“Tindakan tegas terhadap Dato Seri Mohd Shaheen bukan hanya soal menutup kasus, tetapi juga menegaskan bahwa hukum di Indonesia benar-benar berlaku untuk siapa saja,” pungkas Feric.