Jakarta- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah menghadirkan beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR). PP turunan UUCK di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, antara lain PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar; serta PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dirjen PPTR, Budi Situmorang, mengatakan bahwa posisi pengendalian dalam pemanfaatan ruang salah satunya menjalankan aw enforcement.

Hal ini berlaku setelah adanya penilaian terhadap pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di suatu wilayah. Namun demikian, law enforcement atau posisi pengendalian dilakukan melalui empat tahapan, yakni menemukan, mencegah, menghukum, dan memulihkan.

“Jadi kita tidak sekadar hanya menghukum. Saya mengatakan ini karena pengendalian yang berbasis nilai tambah, jadi kita melakukan pencegahan menghukum itu dalam rangka untuk memulihkan. Setelah Rencana Tata Ruang (RTR), pemanfaatan, lalu dilakukan pengendalian supaya dia mengikuti RTR. Kita bukan hanya menghukum saja, tapi memberikan pemulihan,” ujar Budi Situmorang dalam Sosialisasi PP Turunan UUCK di Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang yang dilakukan secara daring dan luring di Semarang, Selasa (26/10/2021).

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2021, ia menjelaskan bahwa KKPR dan Sinkronisasi akan menghasilkan pemanfaatan ruang. Kemudian, Ditjen PPTR akan melakukan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, serta pemberian insentif dan disinsentif.

Menurut Budi Situmorang, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang dilakukan berdasarkan muatan RTR sehingga pengendalian dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTR.

“Kami mengawasi, mengendalikan, bahkan bila perlu menertibkan. Penertiban sanksi ini berupa administrasi maupun pidana. Dalam UUCK dikatakan bahwa prioritaskan sanksi administrasi dahulu supaya kita lakukan pencegahan. Hasil pengendalian ini untuk meninjau kembali sehingga benar-benar kita tertib tata ruang, kemudian mendorong terwujudnya tata ruang sesuai RTR. Kemudian kita lakukan pencegahan, penegakkan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang,” tegas Budi Situmorang.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi, yang juga hadir secara daring menyampaikan perihal PP Nomor 20 Tahun 2021. Ia menuturkan, pada prinsipnya PP ini mengimbau serta mengharapkan agar setiap jengkal bidang tanah dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Setiap pemegang hak, baik perorangan maupun badan hukum, bisa badan hukum privat maupun badan hukum publik, ini mempunyai kewajiban untuk menjaga kesuburan, menjaga kelestarian dari bidang tanah sehingga harapannya tidak ada lagi nanti yang terindikasi sebagai tanah telantar,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa kawasan merupakan objek baru, yaitu non kawasan hutan yang belum dilengkapi hak atas tanah, tetapi telah memiliki izin konsesi maupun perizinan berusaha, tetapi tidak diusahakan, tidak digunakan, dan tidak dimanfaatkan.

Dalam Pasal 180 Ayat 1 UUCK disebutkan, hak izin atau konsesi tanah dan atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak diberikan, akan dicabut dan dikembalikan kepada negara. Selanjutnya, hak izin yang dicabut ditetapkan sebagai kawasan atau tanah telantar.

“Ini tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakannya ialah setiap jengkal tanah harus dimanfaatkan secara optimal karena ini akan menunjang perekonomian nasional. Secara tidak langsung, nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau dibiarkan, ditelantarkan, ini salah satu istilahnya pemborosan terkait dengan fungsi tanah,” papar Yagus Suyadi.

Hadir langsung dalam kegiatan ini, Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, Iskandar Syah; Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah; jajaran pemerintah daerah terkait, serta kalangan akademisi dan pelaku profesi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, motivasi, dan kapasitas aparat pemerintah daerah, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Yogyakarta- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa menerima penyerahan sertifikat tanah dari Kakanwil BPN Jawa Tengah dan Kakanwil BPN DIY, Sabtu (4/9) bertempat di Markas Korem 072/Pamungkas Yogyakarta.

Penyerahan sertifikat tanah tersebut, tiada lain untuk memberikan kepastian hukum tanah negara yang dikelola oleh TNI AD, dan sekaligus menyelesaikan permasalahan pertanahan.

Secara khusus, tanah TNI AD yang berada di daerah Urut Sewu Kebumen, selama ini dikelola oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD selain digunakan sebagai uji coba Alutsista TNI AD, juga untuk tempat latihan penembakan senjata berat dan latihan lainnya.

Jenderal Andika Perkasa dalam sambutannya menyampaikan bahwa TNI AD akan senantiasa taat hukum. “Sertifikat tanah ini untuk memberikan kepastian penggunaan tanah TNI AD serta tidak akan menyentuh dan mengganggu lahan yang belum ada kepastian hukumnya. “Lahan yang menjadi hak pakai Angkatan Darat secara sah ini, juga dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar, karena Angkatan Darat juga tidak melaksanakan latihan sepanjang tahun”, ucap Andika melalui keterangan rilis di Yogyakarta, Sabtu (4/9).

Kakanwil BPN Jawa Tengah mengatakan, bahwa melalui kebersamaan antara aparat TNI AD dan warga masyarakat setempat, meski berjalan cukup alot namun pada akhirnya sengketa pertanahan mulai dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan Kakanwil DIY menegaskan bahwa kebutuhan TNI pada prinsipnya adalah untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka membangun keamanan negara Indonesia.

Setelah kegiatan penyerahan sertifikat tanah dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim oleh Kasad didampingi Ibu Hetty Andika Perkasa. Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam IV / Diponegoro, Kapusziad, Danrem 072/Pamungkas, Kakanwil BPN Jateng, Kakanwil BPN DIY, Bupati Gunung Kidul, Bupati Kebumen, Ka BPN Kab Wonosobo, Ka BPN Kab Kebumen, Ka BPN Kab Gunung Kidul