Pembukaan dilakukan langsung oleh Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, Kombes Sumardji. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital layanan kepolisian, termasuk implementasi BPKB elektronik.

Kombes Pol Sumardji menjelaskan bahwa sertifikasi ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kegiatan ini urgensinya adalah bagaimana seluruh anggota bisa mempunyai kompetensi, khususnya di bidang pelayanan BPKB. Karena sekarang pelayanan BPKB sudah tidak konvensional lagi, semuanya sudah digital, mulai dari cek fisik digital, arsip digital, sampai BPKB elektronik,” ujar Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol Sumardji.

Ia menambahkan, pelatihan yang berlangsung selama tujuh hari dan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi selama tiga hari ini diharapkan dapat membekali peserta dengan kemampuan yang dapat langsung diterapkan di masing-masing satuan kerja sehingga peningkatan kualitas pelayanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

“Harapannya tentu setelah mendapatkan ilmu, pelatihan, dan diakhiri nanti dengan peningkatan kualitas dengan ujian kompetensi, maka ilmu itu dilaksanakan di masing-masing loket. Bagi perwiranya tentu harus bisa menyalurkan ilmu yang didapat,” tambahnya.

Dengan pelatihan dan sertifikasi ini, Korlantas Polri berupaya memastikan seluruh petugas penerbit BPKB siap menghadapi sistem pelayanan digital yang terintegrasi dan lebih efisien, sejalan dengan komitmen Polri untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Kapolri Sigit juga melakukan serah terima jabatan (sertijab) terhadap lima Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang baru.

Pelantikan dan sertijab dilakukan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.

“Pelantikan Kadensus dan Kakorlantas serta sertijab lima Kapolda digelar pukul 11.00 WIB di Gedung Rupatama dengan inspektur upacara Pak Kapolri,” kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Dedi Prasetyo.

Disebutkannya, Brigjen Aan Suhanan dilantik sebagai Kakorlantas Polri menggantikan Irjen Firman Shanyabudi yang memasuk masa pension.

Sementara itu, Brigjen Sentot Prasetyo dilantik sebagai Kadensus 88 Antiteror Polri menggantikan Irjen Marthinus Hukom yang dipromosikan menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Selain itu, Kapolri Sigit melantik Irjen Andi Rian sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Daniel Tahi Monang sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur, dan Irjen Winarto sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.

“Juga melantik Brigjen Johnny Edison Isir sebagai Kapolda Papua barat dan Brigjen Yan Fitri sebagai Kapolda Kepulauan Riau,” sambungnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi diminta segera menertibkan penggunaan pelat nomor RF oleh warga sipil diwilayah Jakarta Barat. Hal ini ditegaskan Ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DKI Jakarta Hardi Ginting yang mengkritik jika masih maraknya penggunaan pelat nomor khusus tersebut atau istilah pelat dewa.

Pasalnya perlu diketahui bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ‘RF’ kendaraan pelat dewa ini merupakan salah satu pelat khusus yang termaktub dalam peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2012 terkait Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas.

“Pelat nomor itu kan khusus dipakai atau digunakan oleh pejabat tertentu di suatu instansi pemerintah. Pelat nomor rahasia itu tidak bisa digunakan oleh warga sipil. Sebab, ada peraturan khusus saat proses permohonannya ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat),” kata Hardi, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/1/2023).

Ginting menambahkan pengemudi mobil berpelat RF terancam 9 tahun penjara dan pelat nomor RF memiliki beragam variasi, diantaranya RFS, RFO, RFH, RFP dan beberapa variasi lainnya.

“Keistimewaan pelat RF dalam UU No. 22 Tahun 2009 pasal 134 dan 135 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan dengan TNKB RF masuk menjadi salah satu dari tujuh kendaraan yang bisa mendapat prioritas penggunaan jalan dalam kondisi tertentu,” sebutnya.

Namun, sambung dia hal itu diluar pengawalan khusus polisi lalu lintas (voorijder), kendaraan pelat RF sejatinya tidak memiliki perlakuan khusus layaknya kendaraan lain.

“Maka kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi harus segera menindak tegas para warga sipil pengguna kendaraan yang berpelat Rf agar tidak disalahgunakan dan arogan saat berkendara,” pinta Ginting.

Melansir Kompas.com, pada Jumat (01/11/2022) lalu dikatakan penggunaan pelat nomor dengan kode akhir RF bakal dibenahi oleh Polri.

Masyarakat sebelumnya kerap mengeluhkan sikap para pengguna mobil yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dengan akhiran RF.

Sebab warga sipil yang menggunakan pelat RF dinilai kerap berlaku arogan di jalan raya.

Hal itu diperburuk dengan sikap pemilik mobil dengan pelat RF yang kerap memasang lampu strobo sehingga seolah seperti aparat keamanan untuk meminta prioritas jalur di jalan raya.

Akibat persepsi negatif terhadap pengguna pelat nomor RF, muncul istilah “Pelat Dewa” di kalangan pengguna jalan.

Lantas, apa saja Tanda Nomor Kendaraan dengan kode khusus RF berikut rinciannya:

1. RFS (Reformasi Sekretariat Negara)

Kode khusus ini diperuntukan bagi para pejabat sipil negara eselon I atau setingkat dengan Direktur Jenderal di sebuah Kementerian.

2. RFO, RFQ, dan RFH

Tiga kode TNBK tersebut dikhususkan bagi para pejabat negara Eselon II yang setingkat dengan Direktur di sebuah Kementerian.

3. RFP (Reformasi Polri)

Kode TNKB ini diperuntukan bai para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

4. RFD (Reformasi Darat)

Kode RFD dikhususkan untuk kendaraan milik para pejabat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

5. RFU (Reformasi Udara)

Kode TNKB RFU diperuntukan bagi kendaraan milik pejabat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

6. RFL (Reformasi Laut)

Sementara kode TNKB RFL diperuntukkan bagi kendaraan milik pejabat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

JAKARTA, Eranasional.com – Guna menghindari adanya pelat nomor kendaraan palsu yang digunakan oleh masyarakat. Korlantas Polri berencana memasang QR dan chip pada pelat nomor kendaraan.

Hal itupun dibenarkan Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi dimana menurutnya itu bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang membuat pelat nomor kendaraan palsu untuk menghindari ELTE.

Firman menjelaskan, jika biaya belanja kamera ELTE sudah sangat mahal sehingga ia berharap masyarakat bisa mematuhi aturan agar tak perlu belanja yang mahal-mahal seperti itu.

• Baca Juga: Pelat Nomor Putih Akan Berlaku Tahun Ini, Berapa Biaya Gantinya ?

“Gakkum dengan kehadiran polisi dengan penegakan hukumnya akan kita munculkan lagi, sambil kita lengkapi fasilitas untuk ETLE kita di lapangan. Karena ini mahal, makanya saya katakan tadi. Kalau masyarakatnya sudah sadar, kita enggak perlu belanja-belanja yang mahal-mahal seperti ini,” terangnya di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

“Saya kembalikan tadi, objektivitas penegakan hukum itu bisa terjadi kalau polisinya, masyarakatnya dan aturan hukumnya bisa berjalan dengan baik. Tapi E-TLE kita sudah meng-capture untuk pelat-pelat nomor yang tidak standar, kita pun ke depan sedang mengembangkan pelat nomor dengan QR dan chip,” sambungnya.

Firman menjelaskan QR dan chip bertujuan untuk melacak adanya pelat nomor palsu.

Dia menegaskan apabila ada pelat nomor kendaraan yang tidak tercatat pantauan kamera maka sudah pasti palsu.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu membeli pelat nomor palsu karena pihaknya juga terus memperbaiki kualitas pelat nomor.

• Baca Juga: Polisi Bongkar Pemalsuan STNK-Pelat Nomor Rahasia untuk Polri dan DPR Bertarif Puluhan Juta

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan pihaknya akan memasang chip berupa radio frequency identification (RFID).

Pihaknya berencana menerapkan wacana tersebut pada tahun 2023 ini. **