Informasi mengenai pemberhentian tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol Rudi Setiawan, di Jakarta, Senin (5/10/2026).

“Iya diberhentikan jadi ASN,” kata Rudi.

Tidak hanya Wisnu, sebanyak 17 pegawai turut dikenai sanksi atas persoalan tersebut. Dari jumlah itu, satu pegawai diberhentikan, lima lainnya mendapat hukuman disiplin berat, sedangkan 11 pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang.

Menurut Rudi, pemeriksaan juga dilakukan terhadap pejabat yang sebelumnya maupun yang saat ini menjabat sebagai Kalapas Cibinong.

“Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman,” ujarnya.

Pemberian sanksi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam aturan tersebut, PNS dilarang melakukan sejumlah tindakan, termasuk menyalahgunakan kewenangan, menjadi perantara untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain, melakukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan, serta menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Adapun hukuman disiplin bagi PNS terbagi dalam tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat.

Sanksi ringan dapat berupa teguran secara lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan ketidakpuasan secara tertulis.

Sementara hukuman disiplin sedang mencakup pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam, sembilan, atau 12 bulan.

Untuk pelanggaran berat, sanksinya dapat berupa penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan dan ditempatkan sebagai pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai PNS.