​Proyek ambisius ini merupakan kerja nyata dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser demi menyulap kawasan tersebut menjadi pusat olahraga yang mentereng dan modern.

​Kabid Cipta Karya DPUTR Paser, Syaukani, membenarkan bahwa pembangunan ini merupakan bagian integral dari program unggulan daerah Paser TUNTAS, khususnya dalam aspek peningkatan infrastruktur.

​”Pembangunan taman dan jogging track ini kami lakukan dalam rangka mendukung penuh program Paser TUNTAS. Tentu saja, ini juga untuk menunjang fasilitas Porprov Tingkat Kaltim tahun 2026 yang akan dihelat di Kabupaten Paser,” tegas Syaukani saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (07/10/2025).

​Ia merinci, proyek peningkatan fasilitas ini menggunakan nilai kontrak sebesar Rp4,7 Miliar.

​Lintasan lari yang dibangun pun bukan fasilitas ‘kaleng-kaleng’.

Syaukani menjelaskan, jogging track ini dirancang dengan lebar 5 meter dan membentang sepanjang 416 meter.

Yang menariknya, lintasan ini juga dilengkapi dengan fasilitas pengaman khusus, memastikan tidak ada kendaraan bermotor yang bisa ‘nyelonong’ ke area atlet beraktivitas.

​Jogging Pagi Dulu, Penerangan Akan Menyusul

​Meski pembangunannya sudah gencar, Syaukani memberikan catatan penting. Saat ini, lintasan tersebut baru bisa digunakan maksimal pada pagi hari karena belum dilengkapi sarana penerangan jalan yang memadai.

​”Memang dalam perencanaan awal belum ada penerangan. Namun, jika kebutuhan di lapangan meningkat dan memungkinkan, fasilitas penerangan pasti akan kita tambah ke depannya,” janji Syaukani.

​Saat ini, DPUTR Paser telah masuk ke tahap pematangan lahan. Syaukani optimis, fasilitas baru ini bisa rampung dan dapat digunakan masyarakat luas pada Desember 2025 mendatang.

​”Targetnya bisa dipakai Desember. Dengan begitu, fasilitas baru ini akan menjadi ‘kado istimewa’ ulang tahun Kabupaten Paser,” ujarnya bangga.

​Syaukani berharap, masyarakat Paser dapat menyambut positif peningkatan infrastruktur olahraga ini. Ia juga berpesan agar kelak fasilitas yang sudah jadi tersebut dapat dijaga bersama-sama oleh seluruh warga.

Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso mengatakan Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua korban meninggal dunia yang tertimbun longsor pada Senin sore.

“Sudah ditemukan dua jenazah dalam kondisi meninggal dunia, yang pertama ditemukan pukul 15.10 Wita, yang kedua pukul 16.50 Wita,” kata Suwarso.

Menurut penuturannya, dua korban yang ditemukan meninggal yakni Hamdana (43) dan Nasrul (25).

Selain dua korban meninggal, ia mengatakan terdapat dua korban lagi yang masih dalam pencarian.

“Ada dua orang masih dalam pencarian, usianya 17 tahun dan 14 tahun, dua-duanya perempuan. Saat ini masih dilakukan pencarian,” jelasnya, dikutip dari video Kompas TV.

Adapun hujan menjadi salah satu hambatan utama dalam proses pencarian korban. []

Kata dia, keberadaan IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kaltim, khususnya, di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pernayataan ini disampaikannya saat memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Istana Garuda, IKN, Senin 12 Agustus 2024.

“Kalau ditanyakan keuntungan apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur?” Saya kira ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Timur khususnya Balikpapan lebih khusus lagi Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Jokowi.

Pasalnya ia meyakini adanya investor dan pemindahan ibu kota negara ke depan akan mendorong percepatan ekonomi.

Terlebih nantinya, ekonomi tak akan lagi berpusat di pulau Jawa saja.

Hal tersebut yang menjadi salah satu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

“Kalau kita tahu, salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Karena kita tahu 58 persen PDB (produk domestik bruto) ekonomi itu ada di Jawa,” jelasnya.

“Sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar jawa mendapatkan perputaran ekonominya,”sambung Jokowi.

Pemerintah pun menetapkan status tanggap darurat bencana banjir hingga 29 Mei 2024.

Akibat banjir itu, ribuan warga Mahulu terpaksa dievakuasi ke wilayah dataran tinggi yang jauh dari jangkauan air.

Kepala Pelaksana BPBD Mahulu Agus Darmawan mengungkapkan penyebab bencana itu karena limpasan air Sungai Mahakam.
Banjir terjadi sejak Senin 13 Mei 2024, bersumber dari Sungai Long Apari (Kabupaten Mahakam Ulu) dan Sungai Boh (Kabupaten Malinau – Kalimantan Utara).

“Curah hujan tinggi, dan bnjir itu melimpas deras ke permukiman warga. Warga hanya bisa menyelamatkan diri karena tinggi muka air terus meningkat,” katanya pada Jumat 17 Mei 2024.

Hingga pukul 16.00 Wita, terpantau ketinggian air masih ada yang mencapai atap rumah warga.

BPBD dibantu TNI masih melakukan evakuasi warga. Posko pengungsian dipusatkan di gereja di Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun.

Namun lokasi itu belum cukup untuk menampung warga yang terdampak.

Sementara itu Polresta Mahulu mengerahkan semua tim agar turun menggunakan perahu karet dan peralatan evakuasi lengkap.

Kapolres Mahakam Ulu, AKBP Anthony Rybok mengungkapkan proses evakuasi mengutamakan lansia, anak-anak dan orang-orang dengan kebutuhan khusus, ke tempat yang lebih aman.

“Kami telah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal,”ujar Anthony Rybok.

“Kami juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk segera menyediakan bantuan logistik seperti makanan dan air bersih bagi mereka yang terdampak,” sambungnya.

Untuk memastikan kondisi Masyarakat tetap aman, Anthony mendengarkan berbagai keluhan terkait kondisi di pengungsian.

Menurutnya, warga masih membutuhkan pasokan makanan hingga kebutuhan medis.

Dia mengajak masyarakat untuk tetap bersabar dan saling membantu. []

Sebelumnya, banjir sempat merendam 28 kampung di lima kecamatan yaitu Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahanggai, Kecamatan Long Bangun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung.

Dari lima kecamatan terdampak, pada Jumat ini terpantau tiga kampung di Kecamatan Long Bangun yang masih ada genangan air sekitar dua meter, tepatnya di depan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mahakan Ulu.

Wilayah lainnya, air terpantau berangsur surut setelah terendam banjir dengan ketinggian mencapai lima meter selama empat hari.

Situasi terkini pada Jumat 17 Mei 2024 sebanyak 200 orang masih mengungsi ke Posko Tanggap Darurat yang berlokasi di ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu.

Kerugian materil yang terdata sementara ini dalam kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mahakan Ulu antara lain 14 unit rumnah panggung terdampak, tiga unit fasilitas umum terdampak, delapan fasilitas ibadah terdampak, dan 12 gedung pemerintahan terdampak.

Hingga saat ini beberapa akses jalan menuju ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu belum dapat dilalui kendaraan.

Tim BPBD Kabupaten Mahakam Ulu masih melakukan asesmen dan pendataan terkait korban jiwa maupun kerugian materil imbas dari banjir ini.

Tim gabungan juga terus mendistribusikan bantuan permakanan bagi warga terdampak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat Mahakam Ulu untuk tetap waspada meskipun banjir telah berangsur surut.

Jalanan licin dan pecahan batu, pecahan kaca, dan endapan sisa banjir berpotensi melukai diri. []

Pembangunan sesuai target dan siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024 bersama Presiden Joko Widodo.

“Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara. Kantor-kantor pemerintah juga Insya Allah nanti hampir semua sudah jadi dan Agustus sudah terlihat,” ucapnya melalui kanal YouTube, dikutip Minggu 11 Februari 2024.

Nantinya kata dia akan dipasang titik expo yang menampilkan beberapa bangunan yang menggambarkan visi IKN di tahun 2045.

Ia berharap para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua.

Di sana nanti ada rumah-rumah kecil, ada robotik, benar-benar futuristik.

“Kami ingin para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua,” bebernya.

Bambang mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif tentang pembangunan IKN sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

Warga pun membawa bocah yang diduga berusia tiga tahun itu ke Rumah Sakit (RS).

Kini seorang ibu menduga bocah yang ditemukan di belakang SPBU Jalan Tilik Riwut Km 8, Sampit, merupakan anaknya yang hilang 2 tahun lalu.

“Ada salah seorang masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Kecamatan Telawang, beliau kehilangan anak saat umur 2 tahun dan anak itu sudah hilang selama 2 tahun,” kata Wakil Bupati Irawati saat mengunjungi bocah tersebut di RSUD dr Murjani Sampit, Rabu, 1 November 2023.

Tak sengaja dia bertemu ibu tersebut saat mengunjungi bocah malang itu.

Irawati menyaksikan ketika ibu itu melihat tanda lahir bocah yang diduga anaknya.

Irawati mengatakan, ada kemiripan jika dilihat dari ciri-ciri tanda lahir di pantatnya.

Video itu diunggah akun Instagram @fakta.indo, Kamis 2 November 2023.

Dalam keterangan akun tersebut seorang anak ditemukan di belakang SPBU jalan Tjilik Riwut KM 8, Sampit Kalimantan Tengan pada Rabu 1 November 2023.

Anak yang berusia kurang lebih berusia 3 tahun itu berjenis kelamin perempuan serta memiliki tubuh luka-luka dengan raut wajah yang sedih sebelum akhirnya ditemukan oleh warga setempat.

Dalam video yang berdurasi kurang dari satu menit itu, tampak anak tersebut terlihat diduga kurang diurus dengan baik oleh kedua orang tuanya.

Setelah ditemukan oleh beberapa warga setempat anak itu langsung dibawa ke rumah sakit RSUD dr Murjani Sampit.

JAKARTA, Eranasional.com – Terkait penanganan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur dengan tersangka Ismail Bolong Cs. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah memberikan tanggapannya.

Herdiansyah menilai polisi seharusnya  juga menyelidiki masalah dugaan suap maupun tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Aktivis yang juga merupakan inisiator Aksi Kamisan Kaltim ini mengungkapkan bahwa Polisi semestinya tidak berfokus pada perizinan tambang ilegal saja. Dalam menyelidiki suap dan gratifikasi, menurutnya, akan bisa membongkar adanya keterlibatan Polri dalam bisnis tambang ilegal ini.

“Kalau soal teknis penyelidikan, penerapan pasal pencucian uang memang bisa jadi pertimbangan. Tapi jauh lebih penting mengejar dugaan korupsinya, dalam hal ini dugaan suap dan gratifikasinya. Delik korupsi ini yang bisa membongkar keterlibatan aparat kepolisian terutama petinggi polri yang diduga menikmati hasil kejahatan bisnis tambang ilegal,” kata Herdiansyah lewat pesan tertulis Senin 26 Desember 2022.

Sejak awal sudah curiga kasus ini akan dilokalisir

Herdiansyah sedari awal sudah mencurigai bahwa penanganan kasus tambang ilegal ini janggal. Kecurigaan itu muncul setelah ada upaya Polri untuk melokalisir kasus Ismail Bolong hanya kepada kejahatan tambang ilegal saja. Sementara dugaan suap dan pencucian uangnya seolah diendapkan.

“Padahal kalau merujuk video pengakuan Ismail Bolong dan surat hasil penyelidikan Divisi Propam tertanggal 7 april 2022 itu, mestinya nama-nama petinggi Polri yang disebutkan juga mesti diperiksa,” ujarnya.

Disampaikan oleh Herdiansyah bahwa kejanggalan ini justru dapat menimbulkan rasa penasaran publik. Terlebih tidak adanya nama anggota Polri yang menjadi terseret dalam kasus ini.

“Ini kejanggalan yang membuat publik heran. Jangan sampai kasus ini hanya mentok di Ismail Bolong tanpa menyasar aparat kepolisian yang diduga kuat terlibat dalam bisnis haram ini. Jadi seharusnya tidak hanya menyeret Ismail Bolong sebagai pelaku di lapangan, tapi juga mesti menyasar mereka-mereka yang menikmati hasilnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan telah mengembalikan berkas perkara penanganan kasus tambang ilegal Ismail Bolong cs ke polisi. Kejaksaan Agung menyatakan masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh penyidik.

Selanjutnya, kontruksi perkara kasus Ismail Bolong versi polisi

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ismail Bolong dan dua orang lainnya sebagai tersangka pada kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dua tersangka itu adalah Budi alias BP, dan Rintho alias RP.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Nurul Azizah mengatakan Ismail dalam kasus ini berperan sebagai pengatur kegiatan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Selain itu, Ismail merupakan Komisaris dari PT Energindo Mitra Pratama (PT EMP).

Ismail diduga mengatur kegiatan penambangan ilegal di terminal khusus PT Makaramma Timur Energi (MTE) dan di lokasi penyimpanan batu bara hasil penambangan yang termasuk PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT Santan Batubara.

“IB (Ismail Bolong) berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP2B perusahaan lain,” kata Nurul lewat pesan video yang dibagikan, Kamis 8 Desember 2022.

Untuk tersangka Budi alias BP, menurut Nurul, berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin. Untuk Rinto alias RP bertugas sebagai direktur PT Energindo Mitra Pratama.

“BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal. RP sebagai kuasa direktur PT EMP berperan mengatur operasional batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP,” kata Nurul.

Nurul mengungkapkan bahwa mereka bertiga dikenakan Pasal 158 dan 161 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara. “Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar serta pasal 55 ayat 1 KUHP,” ujarnya.

 Selanjutnya, kasus Ismail Bolong bongkar praktek beking tambang ilegal oleh aparat

Dugaan adanya perlindungan dari aparat terhadap aktivitas tambang ilegal mencuat sejak awal November lalu. Saat itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengadakan diskusi bertajuk ‘Persekongkolan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang.’

Dalam diskusi itulah pertama kalinya video pengakuan Ismail Bolong diputar. Akan tetapi pemutaran video itu sempat mengalami pembajakan dari pihak yang tak diketahui.

Dalam video yang kemudian viral di dunia maya itu, Ismail mengakui memberikan uang bernilai miliaran rupiah kepada sejumlah petinggi Polri. Diantaranya adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Belakangan, Ismail Bolong membantah keterangan dalam video itu. Dia menyatakan video itu dibuat saat dirinya diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Dia mengaku dipaksa membaca teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh seorang perwira.

Dokumen LHP Divpropam sebut aliran dana ke perwira Polri

Tak lama setelah video itu viral, muncul dua dokumen laporan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Dua dokumen itu ditandatangani oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo. Keduanya kini menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dalam laporan tersebut, Sambo cs menyebut telah menemukan bukti yang kuat terkait adanya pembiaran aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh Ismail Bolong. Sambo juga memperinci aliran dana kepada sejumlah perwira tersebut.

Hendra Kurniawan membantah adanya tekanan dalam pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Melalui pengacaranya, Henry Yosodiningrat, dia menyatakan video itu dibuat untuk menguatkan tudingan adanya keterlibatan sejumlah perwira dan anggota Polri lainnya.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto pun membantah menerima aliran dana Ismail Bolong seperti tertuang dalam dokumen yang ditandatangani Sambo dan Hendra. Dia justru balik menuding Sambo dan Hendra menerima uang dari Ismail karena tak langsung menangkapnya.

ERANASIONAL.COM- Sebuah video yang memperlihatkan pengakuan seorang bernama Ismail Bolong terkait dengan aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Timur.

Ismail yang merupakan mantan Sat Intelkam Polresta Samarinda itu mengatakan aktivitasnya dibekingi oleh perwira tinggi (Pati) Polri.

Tak hanya itu, untuk melancarkan aktivitas ilegal di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, Ismail mengaku memberikan kepada jenderal bintang tiga Polri sebesar Rp6 miliar. Uang tersebut disetor sebanyak tiga kali dan diserahkan langsung ke jenderal tersebut.

Ismail Bolong mengaku terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin.

Kata Ismail, kegiatan yang dilakukan sejak Juli 2020 hingga November 2021 itu tidak dilengkapi surat izin.

Keuntungan yang Ismail dapat diperoleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar Rp5 sampai dengan Rp10 miliar setiap bulannya.

Pengakuan yang dilontarkan oleh Ismail Bolong itu membuat isu perang bintang di Polri terus menyeruak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan bahwa isu ini harus segera diredam.

“Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya,” ujar Mahfud, Minggu (6/11/2022).

Selain itu, Mahfud mengatakan bahwa pengakuan tersebut juga sudah diralat oleh Ismail Bolong sendiri. Heboh Pengakuan Ismail Bolong Baut Isu Perang Bintang di Polri Menyeruak.

“Terkait video Ismail Bolong bahwa dirinya pernah menyetor uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim, maka setelah diributkan Ismail Bolong meralat dan mengklarifikasi,”kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, Ismail mengaku video itu dibuat atas tekanan Brigjen Pol. Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri.

“Katanya sih waktu membuatnya Pebruari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022,” kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan bahwa isu mafia tambang bukan hal yang baru di Indonesia. Pada Tahun 2013, yang saat itu menjabat sebagai ketua KPK mengatakan ika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas hutang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan.

Ia juga mengatakan bahwa laporan mengenai mafia tambang banyak masuk ke Kemenko Polhukam. ‘

JAKARTA – Pemindahan ibu kota negara telah diputuskan dalam draf Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Rancangan tersebut berisi beberapa keputusan diantaranya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim).

RUU IKN telah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR RI yang dilampiri bersamaan surat presiden (supres). RUU IKN memuat 34 pasal. Apa saja informasi penting yang dimuat di dalamnya? Berikut penjelasannya dikutip dari detikcom.

1. Pindah Ibu Kota Baru Semester I-2024

Berdasarkan RUU IKN, pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) dilakukan pada semester I-2024.

“Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN […] dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden,” bunyi Pasal 3 ayat 2 RUU IKN, Jumat, 15 Oktober 2021.

2. Lembaga Negara dan Asing Diboyong

Pemerintah akan memindahkan lembaga negara hingga internasional ke IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah akan memindahkan kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional secara bertahap.

“Pada tanggal diundangkan Peraturan Presiden tentang pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN […] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), seluruh Lembaga Negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara bertahap di IKN […],” bunyi Pasal 21 ayat 1.

Pemerintah pusat, dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 3 dapat menentukan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah IKN.

3. Detail Lokasi Ibu Kota Baru

Berdasarkan draf RUU IKN, IKN di Kaltim meliputi wilayah total seluas kurang lebih 256.142 hektar. Di Pasal 6 dijelaskan batas-batas wilayah ibu kota baru.

“Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan,” bunyi Pasal 6 ayat 1 huruf a.