Informasi mengenai pemberhentian tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol Rudi Setiawan, di Jakarta, Senin (5/10/2026).

“Iya diberhentikan jadi ASN,” kata Rudi.

Tidak hanya Wisnu, sebanyak 17 pegawai turut dikenai sanksi atas persoalan tersebut. Dari jumlah itu, satu pegawai diberhentikan, lima lainnya mendapat hukuman disiplin berat, sedangkan 11 pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang.

Menurut Rudi, pemeriksaan juga dilakukan terhadap pejabat yang sebelumnya maupun yang saat ini menjabat sebagai Kalapas Cibinong.

“Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman,” ujarnya.

Pemberian sanksi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam aturan tersebut, PNS dilarang melakukan sejumlah tindakan, termasuk menyalahgunakan kewenangan, menjadi perantara untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain, melakukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan, serta menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Adapun hukuman disiplin bagi PNS terbagi dalam tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat.

Sanksi ringan dapat berupa teguran secara lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan ketidakpuasan secara tertulis.

Sementara hukuman disiplin sedang mencakup pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam, sembilan, atau 12 bulan.

Untuk pelanggaran berat, sanksinya dapat berupa penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan dan ditempatkan sebagai pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Ombudsman belum dapat memastikan apakah mantan perwira Polri tersebut merupakan salah satu penghuni bangunan yang ditemukan dalam inspeksi mendadak (sidak).

Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan mengatakan, kepastian tersebut belum bisa diperoleh lantaran tim Ombudsman tidak bertemu langsung dengan Sambo ketika melakukan pemeriksaan di lokasi.

“Ombudsman tidak bisa memastikan karena kami tidak bertemu langsung,” ujar Syafrida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026).

Menurut Syafrida, pihaknya juga belum memperoleh dokumen yang memuat daftar warga binaan yang telah dieksekusi dan kemudian ditempatkan di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Ketiadaan dokumen tersebut membuat Ombudsman belum dapat melakukan pencocokan antara nama-nama yang beredar dengan identitas penghuni bangunan yang ditemukan dalam sidak.

“Sementara kami tidak bisa memberikan karena kami tidak mendapatkan dokumen siapa saja warga binaan yang sudah dieksekusi maupun yang belum dieksekusi kejaksaan yang berada di Lapas Kelas II Cibinong,” katanya.

Ombudsman selanjutnya akan menindaklanjuti temuan di area klaster hunian tersebut.

Pendalaman dilakukan, salah satunya untuk mengetahui identitas warga binaan yang menempati bangunan dengan fasilitas yang dinilai tidak biasa tersebut.

Dalam sidak pada Rabu (23/9/2026), tim Ombudsman menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas mewah di bagian belakang Lapas Cibinong.

Dari hasil penelusuran di lokasi, terdapat warga binaan yang mengaku tinggal di salah satu bangunan tersebut. Tim juga melihat sejumlah fasilitas, di antaranya televisi, kulkas, sofa, hingga meja makan.

Tak hanya bangunan, Ombudsman juga menemukan kendaraan mewah terparkir di kawasan klaster tersebut.

Kendaraan-kendaraan yang ditemukan telah didokumentasikan oleh tim Ombudsman, termasuk nomor pelat masing-masing.

Data tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Korlantas Mabes Polri.

Langkah itu dilakukan untuk menelusuri identitas pemilik kendaraan sekaligus melihat apakah terdapat keterkaitan antara kendaraan tersebut dengan warga binaan yang berada di Lapas Cibinong. []